Kerja Keras Mendorong Transparansi Sekolah

Meskipun berbagai aturan sudah mengamanatkan transparansi anggaran disekolah, namun secara factual ternyata tidak mudah. Hal ini tercermin dalam pertemuan antara pengurus paguyuban kelas, komite sekolah dan kepala sekolah di SDN Kleco 1 Selasa (20/9). Meski kepala sekolah membacakan penerimaan dan penggunaan dana, namun RKAS yang sudah menjadi kewajiban sekolah menyusun dan dapat diakses oleh siapapun tidak dibagikan sebelum acara.

Akibatnya peserta yang merupakan paguyuban orang tua siswa tidak dapat tahu dan membaca secara detil penyampaian kepala sekolah. Padahal dalam berbagai kesempatan bertemu, pelatihan atau pendampingan, SDN Kleco I yang merupakan sekolah dampingan Manajemen Transparan Akuntabel dan Partisipatif (MANTAP) harusnya dapat merealisasikan hal tersebut.

Drs Joko Sudibyo dalam paparannya menyampaikan bahwa kebutuhan bulanan sekolah mencapai Rp 5 juta. Sementara apabila dilihat dari pendapatan iuran bulanan siswa @Rp 10.000 dengan jumlah total siswa 393 hanya memperoleh Rp 3.980.000. Tingginya kebutuhan dana bulanan salah satunya untuk memberi insentif/tambahan penghasilan guru tidak tetap yang berjumlah 8 orang masing-masing @ Rp 250.000/bulan. “Karena aturan juklak juknis BOS membatasi pemberian tamsil kalau dulu 20 persen sekarang hanya 15 persen. Otomatis kami harus mencarikan dari sumber lain” ujarnya.

Merespon penjelasan itu, salah satu perwakilan paguyuban menanyakan niat awal pengumpulan iuran itu diharapkan untuk membayar tenaga kebersihan. Namun malah dialihfungsikan untuk yang lain sehingga orang tua siswa masih harus mengeluarkan biaya untuk membersihkan kelas.

Atas pertanyaan itu, Joko mengaku tidak bisa apa-apa sebab sekolah tidak bisa bebas melakukan perekrutan tenaga bahkan untuk mengontrak outsourcing. Tenaga kebersihan yang ada hanya 1 dan dibantu 1 orang pekerja lepas yang kadang dipanggil. Urusan mereka juga berbeda, 1 orang sudah memiliki SK dari dinas mengurus halaman, ruang guru, toilet, ruang perpustakaan dan lainnya. Sedangkan tenaga mengurus kelas yang kadang tidak tuntas dikerjakan dikarenakan waktu. Tidak hanya tenaga kebersihan, saat ini SDN Kleco juga kekurangan guru agama Islam sehingga pembelajaran tidak efektif.

Sayangnya kepala sekolah tidak membagikan Rencana Kerja Anggaran Sekolah seperti yang diatur dalam Juklak Juknis BOS sehingga dapat dikritisi bersama dan dicarikan jalan keluar. Pembicaraan juga didominasi oleh kepala sekolah yang secara keseluruhan menghabiskan waktu 80 persen sendiri.

Pembicaraan kemudian dialihkan pada kegiatan jeda semester yakni rencana studi wisata. Kepala sekolah berpesan tiap ortu siswa harus menandatangani surat pernyataan kesadaran diri dan bukan karena terpaksa ikut studi wisata. Segala proses persiapan, tujuan maupun iuran murni dibahas antara paguyuban dan orang tua siswa serta berjanji tidak akan menimbulkan konsekuensi ke kepala sekolah maupun sekolah apabila muncul masalah dikemudian hari. Paguyuban juga diminta membuat proposal karena Dikpora meminta sekolah yang memanfaatkan jeda semester untuk kunjungan mengumpulkan proposal serta pernyataan tidak ada paksaan dari sekolah.

Dari proses diatas, komite sekolah yang hadir diberi kesempatan pada jelang akhir untuk menanggapi. Trijono mengemukakan rencananya untuk segera melakukan regenerasi karena periodisasi akan segera berakhir. Sayangnya moment ini tidak dijadikan ajang untuk memberi masukan pada sekolah.

Sementara itu Nino Histiraludin dari YSKK menekankan pentingnya transparansi anggaran. “Jika memang sekolah mendapat Rp 3.930.000 sedangkan kebutuhan mencapai Rp 5 juta harus dicari formula dan dibicarakan bersama. Disini peran komite maupun paguyuban menjadi penting. Sekolah sudah menyampaikan kebutuhan dan kekurangannya, silahkan bagaimana paguyuban menyikapi hal itu” tandasnya.

Pertemuan tersebut diinisiasi sendiri oleh sekolah dan bertajuk Koordinasi sekolah dengan paguyuban. YSKK diundang pada hari H sehingga tidak mengetahui koordinasi tentang apa, siapa saja yang diundang bahkan tidak mendapat bahan apapun. Tetapi setidaknya dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran pihak sekolah melakukan transparansi, akuntabilitas hingga pelibatan paguyuban serta komite sekolah dalam manajemen sekolah masih jauh panggang dari api. Membumikan TAP di tingkat sekolah memang tidak mudah. Bahkan menurut salah satu kolega YSKK menyatakan perubahan di sekolah dapat dicapai apabila kepala sekolah mempunyai komitmen, tanpa itu tidak akan terealisasi.

Paska pertemuan, komite, sekolah dan YSKK kemudian mendiskusikan kapan diadakan acara capacity building paguyuban kelas tentang BOS serta pembentukan panitia pergantian komite sekolah. Disepakatilah hari Sabtu (1/10) diadakan pertemuan tentang hal itu.