Tanda-Tanda Kekalahan Anies-Sandi Makin Nyata

Pilkada DKI kurang dari 2 minggu atau 14 hari lagi dan 2 kandidat Calon Gubernur makin gencar mengoptimalkan suara mereka. Ada perbedaan nyata cara kampanye yang bisa kita lihat signifikan. Ahok-Djarot terus membuka apa langkah-langkah yang bakal dilakukan untuk masyarakat di periode ke 2. Sementara Anies-Sandi setelah gagal dengan politisasi agama, beralih dengan upaya intimidasi maupun sebar kabar bohong.

Kubu Anies-Sandi atau Cagub nomor 3 makin kebingungan menjawab pola kampanye yang dilakukan lawan yang mampu menghadirkan fakta-fakta keberhasilan program. Bukan hanya KJP yang manfaatnya bukan hanya untuk biaya sekolah tetapi juga dapat digunakan membeli beras, minyak atau sayur mayor namun pembangunan berbagai infrastruktur bisa dilihat masyarakat.

Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat pasangan calon nomor 3 ini di sisa waktu malah menurun tajam. Pertama, politisasi ayat agama yang awalnya digerakkan untuk menghadirkan simpati sebagian besar umat Islam sudah tidak kelihatan wujudnya. Terakhir setelah Aksi Bela Islam berbagai jilid terlihat tidak lagi punya daya. Tanggal 31 Maret kemarin (Aksi 313) kempes tak bersisa. Bahkan FPI beserta Imam Besarnya Habieb Rizieq Shihab pun tak datang. Tema aksi masih sama tentang dugaan penistaan agama namun mengapa FPI dan Rizieq “membolos”?

Berdasarkan pemberitaan yang ada, aksi itu jelas ditunggangi sebagai upaya makar. Penangkapan Al Khaththath atau Gatot Saptono beserta 4 temannya menunjukkan banyak hal. Polisi mengungkapkan ada berbagai skenario yang direncanakan paska Pilkada 19 April mendatang. Aksi 313 diduga sebagai ajang pemanasan menghadapi “kekalahan”. Buktinya polisi mengungkapkan ada skenario paska Pilkada untuk menduduki gedung DPR. Mereka sudah membuat rencana masuk ke DPR melalui mana saja hingga menabrakkan truk ke pagar belakang DPR.

Kedua, terungkapnya politisasi masjid memang by design alias salah satu upaya. Hal ini didapatkan setelah beredar video pernyataan Eep dalam sebuah pertemuan. Mereka menggunakan masjid sebagai tempat melakukan politisasi namun tidak berupa seruan partisan yakni pilih si A, jangan pilih si B. Namun memanfaatkan khatib-khatib, ulama, ustadz yang biasa mengisi di masjid terutama khatib Sholat Jum’at. Walaupun dalam video penutup Eep menyatakan strategi itu ingin digunakan untuk mengalahkan Ahok secara pribadi meski di forum tersebut tidak menyepakati.

Faktanya, khotbah yang memojokkan Ahok, spanduk, ujaran hingga ke berbagai group wa, sudah tidak terkendali bentuknya. Bukan hanya memojokkan namun sangat rasis serta tidak berprikemanusiaan. Seakan-akan tidak ada satu kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Penolakan sholat jenazah hingga yang terakhir muncul mulai ditolaknya berjamaah atau sholat bagi pendukung Ahok dibeberapa tempat muncul. Ketiga, terdesaknya Anies-Sandi menjadikan mereka tidak muncul dalam debat yang diselenggarakan oleh Kompas TV Minggu (2/4) yang di moderatori oleh Rossiana Silalahi. Akhirnya acara itu hanya dihadiri pasangan Basuki dan Djarot.

Di medsos tersiar kabar bahwa mereka keberatan hadir dikarenakan menginginkan format talkshow bukan debat. Keberatan itu disampaikan oleh Tim Sukses mereka, Eep Saefullah Fatah. Mengapa pilih talk show? Sebab lebih banyak mengulas gagasan atau program dan beda dengan debat yang memang mendiskusikan serta menajamkan program yang diusung. Nampaknya ini menjadi kekhawatiran yang perlu diantisipasi. Bisa jadi, tayangan Mata Najwa yang menghadirkan Anies dan Ahok menjadi tolok ukur mereka bersedia atau tidak datang. Setelah debat di Mata Najwa, beredar beragam meme hanya saja dari kupasan beberapa analis, terlihat Anies kalah telak. Baik di soal DP rumah maupun berbagai pernyataan Anies yang cenderung menyerang pribadi dan bukan kegagalan program Ahok.

Keempat, meski beberapa tokoh atau pengusaha bergabung disana namun tidak terlihat imbasnya. Walaupun paska putaran pertama pasangan yang kalah Agus-Silvy membebaskan pemilihnya kemana, ditambah bergabungnya Harry Tanoe dan Tommy Soeharto ke kubu mereka tapi sepertinya tidak berimbas pada apapun. Menyeret-nyeret orde baru, tidak laku dijual sehingga nama besar “Soeharto” tidak bisa mendongkrak apapun selain sebatas khaul di Masjid At Tiin di TMII. Pertemuan dengan Harry Tanoe pun bukan berarti pasangan ini terangkat pamornya di empat TV swasta (RCTI, MNC, Global dan I News).

14 hari jelas bukan waktu yang panjang apalagi mereka bakal disibukkan dengan acara debat resmi KPUD yang digelar 12 April mendatang. Dua program andalan mereka rontok karena alasan berbeda. Program OK OC ternyata adalah program yang digagas dan diusulkan oleh sekelompok pengusaha dari Jogjakarta. Tanpa menyatakan mau bekerjasama, tiba-tiba program itu sudah jadi andalan Anies-Sandi. Sementara program rumah DP Rp 0 tidak hanya melanggar ketentuan Bank Indonesia tetapi juga harga tanah yang digambarkan hampir mustahil didapat di Jakarta serta pembiayaan subsidi dari Pemprop akan membangkrutkan DKI.

Terus sekarang mengandalkan apalagi?

Mengakhiri Polemik Kendeng

Pergulatan rencana pembangunan pabrik semen di Kawasan Gunung Watuputih Kecamatan Sale Rembang hingga kini belum kelar. Semua pihak sedang menunggu proses penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipimpin oleh San Afri Awang. Tim KLHS akan membuat 2 kajian yakni mengenai CAT Watuputih akan diselesaikan akhir Maret, dan tentang kajian keseluruhan Kendeng diselesaikan April ini.

Kasus ini menjadi besar bukan hanya karena ijin Lingkungan yang dibatalkan Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016 namun juga berbagai aksi menyemen kaki di depan Istana Negara, ancaman rusaknya lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat dan lain sebagainya.

Tidak ada yang aneh dengan berbagai demo maupun penolakan yang ada sebab semua itu hak masyarakat. Yang harus difahami rejim kini telah berubah dari rejim yang tertutup, otoriter, tidak mau mendengar menjadi pemerintahan yang terbuka. Dulu masyarakat selalu ditekanan, dibodohi, di manipulasi sehingga membentuk karakter masyarakat yang tidak mudah percaya apalagi pada pemerintah.

Joko Widodo sendiri sebagai presiden sudah membuka diri bahkan meminta Kantor Staf Presiden (KSP) bukan hanya mendorong beberapa kementrian membuka tabir tentang Kendeng namun juga mempersiapkan apa yang harus dilakukan paska Kajian KLHS keluar. Meskipun rencana pendirian pabrik dilakukan oleh Semen Indonesia, negara menjamin kepentingan yang lebih besar yang harus diperhatikan. Sudah ada beberapa contoh yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi perusahaan yang tidak mau kooperatif. Bahkan anak perusahaan PT Pertamina yaitu Petral dibekukan perusahaannya karena terbukti justru merugikan negara.

Contoh lain soal Freeport, pemerintah mematuhi mampu memaksa mereka untuk patuh pada undang-undang. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Maka dari itu terkait Kendeng, rakyat semestinya juga mau menerima secara fair hasil yang dilakukan KLHS. Selama ini cukup banyak informasi yang kurang tepat dan beredar diluaran tentang polemik Kendeng. Misalnya soal kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Rembang 2011 – 2031 memang untuk kawasan pertambangan. Terbukti meski pabrik semen belum berdiri ada belasan tambang swasta milik masyarakat disana.

Hal ini juga berhubungan dengan informasi adanya air bawah tanah yang bakal habis bila ada pabrik semen. Logika ini mudah terbantah dengan masih terdapatnya sumber air meski ada penambangan disana, rencana pembangunan pabrik bukan masuk dalam aliran air bawah tanah, hingga model zero run off juga mengamankan serta melindungi air permukaan yang dikhawatirkan makin menyusut. Beberapa goa disekitar area juga terbukti kering atau tidak teraliri air. Apabila memang di kawasan CAT tidak boleh ada penambangan bagaimana dengan penambangan gas, minyak hingga batu bara diberbagai wilayah yang pasti di zona CAT. Juga pembuatan terowongan monorail Jakarta yang pasti memotong dan mematikan banyak aliran bawah tanah.

Selain itu berbagai pihak mempertanyakan pembangunan pabrik ada di kawasan yang masuk dalam karst (batu gamping berlobang). Mereka melandaskan pada Permen 17 Tahun 2012. Padahal yang tidak boleh diganggu oleh apapun adalah KBAK atau Kawasan Bentang Alam Karst yang memang benar-benar harus dijaga sebab banyak terdapat goa dan aliran bawah tanah.

Diluar berbagai informasi yang beredar hendaknya semua pihak mau sama-sama mendengar. Pemerintah perlu menjadi fasilitator dalam menuntaskan polemik ini. Letakkan semua persoalan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Masyarakat yang tinggal diseputar kawasan harus mau membuka diri. Negara memfasilitasi suara-suara masyarakat, kekhawatiran yang muncul, kegelisahan yang ada dengan meminta PT Semen Indonesia menjawab itu semua. Namun jawaban yang diberikan bukan dengan lisan, melainkan mengunjungi berbagai usaha yang sudah berjalan selama ini diberbagai wilayah. Tunjukkan apa yang selama ini sudah dilakukan perusahaan pada alam dan lingkungan sekitar. PT Semen Indonesia juga mengklaim mereka bukan perusahaan yang tidak bertanggungjawab pada lingkungan baik pada masyarakat maupun pada sumberdaya alam.

Ketakutan masyarakat itu memang bukan hal yang tidak berdasar sebab pendirian pabrik yang tidak sesuai aturan bahkan merusak lingkungan menjadi mimpi buruk masyarakat di Indonesia. Dan hal itu muncul berdasar pengalaman di masa pemerintahan sebelumnya yang abai atas suara rakyat. Legislatif sendiri hingga kini benar-benar turun kepercayaannya. Indikasinya masyarakat Kendeng melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan dan bukan di DPR. Pun dengan soal investasi, meski pemerintah pro investasi tetapi investasi yang baik, sesuai aturan dan memberi dampak positif bagi masyarakat maupun negara.

Sehingga ke depan tidak perlu lagi menyemen kaki melainkan mengajak bicara pemerintah dan mencarikan solusi terbaik.