Lagi, Ustadz Abdul Somad "Terperosok" Dalam keteledoran

Dai yang sudah hamper setahun ini naik rupanya terus menimbulkan polemic. Bukan soal apa yang tidak dikuasainya tetapi justru dia mengulangi hal yang selayaknya tidak menjadi ranahnya. Entah apa yang dibenak Abdul Somad ketika menyampaikan soal suap syariah, suap yang diperbolehkan. Bagaimana bisa perilaku haram diperbolehkan. Ini menandakan bahwa siapapun harus menghindari kesombongan terutama dalam diri sendiri. Jika secara mentalitas tidak siap, akan mudah terpeleset. Hal-hal yang sangat dijaga oleh ulama-ulama NU. Sangat jarang para dai dari Nahdliyin terpeleset lidah sebab mereka memiliki pengendalian diri cukup matang.

Secara materi dan metodologi sebetulnya Ustadz Abdul Somad bagus. Dia yang berpaham ahlussunnah wal jamaah menyampaikan beberapa khilafiyah dengan cara bagus sehingga cukup banyak digemari. Ceramah pun disampaikan dalam bahasa sederhana diselingi dengan candaan-candaan ala Indonesia, rakyat awam sehingga mudah ditangkap. Meski lulusan luar negeri, beliau tidak cukup banyak berkutat soal halal haram, baik buruk, benar salah namun menjelaskannya juga runtut. Sayangnya paska “diseret-seret” pada kepentingan politik, sepertinya beliau lupa. Harusnya ada yang mengingatkan bahwa ada kepentingan besar yang ingin memanfaatkan ketenarannya untuk berada di kelompok tertentu.

Bahkan yang pantas disayangkan adalah ketika beliau bertemu pimpinan FPI Rizieq Shihab di Arab Saudi, makin jelas siapa yang menyeret beliau dalam pusaran. Ada 3 (tiga) momentum kepleset lidahnya UAS ketika berceramah dan semuanya terekam bahkan dibagikan secara massif di youtube. Pertama, statemen beliau mengomentari lepas jilbabnya Rina Nose. Semua penjelasannya clear dan ala ahlussunnah wal jamaah, hanya sayangnya ada 2 kata yang menurut saya tidak pantas diucapkan tokoh agama. Dua kata itu jelek dan pesek. Soal jelek jelas, ini sangat subyektif dan mengandung nafsu untuk merendahkan orang lain. Kedua, pesek yang menandakan bentuk hidung seseorang atas pemberian Allah SWT. Bukankah Allah SWT menurunkan kita di bumi dalam kondisi terbaik?

Kedua, penjelasan beliau soal penjelasan haramnya main catur dengan alasan tidak mengingat waktu. Pak Ustadz, bukankah jelas dalam Islam dalam hal apapun bahkan ibadah yang berlebihan itu tidak diperbolehkan? Pun sholat seharian penuh hanya istirahat makan atau ke kamar mandi juga tidak dianjurkan? Manusia itu makhluk social yang butuh orang lain untuk berinteraksi, saling bantu, bekerjasama dan lain sebagainya. Kalau toh pun catur hanya sebagai contoh mengapa tidak mencontohkan berbagai kegiatan? Bukan hanya satu hal.

Dan yang terakhir soal materi tentang suap alias menyogok syariah. Bukankah hal-hal yang diharamkan memang tetap tidak diperbolehkan? Jangan dibandingkan dengan makan atau minum haram kecuali hanya pilihan itu satu-satunya jika tidak akan mati. Kenapa? Karena jika kita tidak menyuap ala syariahpun kita tidak akan mati. Selayaknya pilihlah penyampaian materi ceramah yang tepat atau tidak mencampur adukkan logika atau pemahaman. Hal ini akan banyak mengandung salah faham bahkan penyesatan yang luar biasa. Memberi contoh dengan yang dilakukan masyarakat sehari-hari tentu dianjurkan supaya masyarakat tahu bedanya hanya saja harus tepat.

Inilah mengapa penting para dai, ulama, tokoh agama, kyai ketika menyampaikan tausiah perlu kehati-hatian. Ingat, ini bukan berarti kita membenci seseorang atau individu. Fokus yang dikupas dalam tulisan ini lebih ke kalimat yang digunakan, atau materi yang disampaikan. Seperti di awal tulisan disebutkan, Ustadz Abdul Somad adalah dai yang bagus dalam menyampaikan materi maupun ceramah. Tetapi tetap jika ada kesalahan patut kita ingatkan agar ke depan beliau makin bagus berkualitas. Bisa jadi keteledoran-keteledoran begini yang membuat beliau kemudian Hongkong memblacklist. Mari kita sama-sama benahi dengan cara tetap berpikir kritis dan konstruktif. 

Penolakan Yenni Wahid, Signal Prabowo Tak Layak Capres

Penolakan Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal Yenni Wahid pada Gerindra untuk maju sebagai Cagub Jatim semakin menguatkan asumsi bahwa Prabowo tak layak menjadi Calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Bukan hanya karena dari berbagai hasil survey lembaga independen menunjukkan hal itu namun faktor internal juga menambah beban Gerindra untuk bertarung di perebutan RI 1 mendatang.

Padahal disisi lain, sanga petahana elektabilitasnya terus naik, kinerjanya diapresiasi positif, program infrastruktur juga makin dirasakan rakyat. Meski masih ada kekurangan disana sini tetapi tidak cukup signifikan dibandingkan hasil yang diperoleh. Jajaran kabinet juga terlihat moncer diberbagai bidang. Yang merasakan bukan hanya masyarakat Jawa namun Papua mendapat perhatian serius.

Keberhasilan petahana ini sulit ditutupi sebab masyarakat merasakan langsung. Presiden juga terlihat tidak berhenti menyapa rakyat dan bersilaturrahmi dengan ulama diberbagai wilayah. Apa yang dilakukan Gerindra? Kesalahan utama mereka ya hanya fokus nyinyirin pemerintah tapi tidak memanfaatkan posisi di DPR. Coba kupas siapa sih wakil rakyat yang dikenal publik di DPR RI dai Gerindra selain Fadly Zon? Atau tanya ke rakyat, apa yang pernah diperjuangkan Gerindra di DPR yang itu benar-benar bakal bermanfaat bagi rakyat? Mereka akan kesulitan menjawabnya.

Gerindra terlihat kedodoran membangun kekuatan untuk bertarung di Pilpres 2019. Bahkan di Pilkada serentak 2017 dan 2018 saja tidak tampak bahwa mereka sungguh siap apalagi di 2019? Ada 5 indikator untuk mengurai mengapa Gerindra kedodoran di 2 tahun Pilkada itu. Pertama, kader terbatas. Proses pencalonan dari internal Gerindra sebagai kandidat kepala daerah baik untuk bupati/walikota atau gubernur hampir tidak terdengar. Di DKI Jakarta mereka mencalonkan Anies yang kita semua tahu kalah di penjaringan Capres Golkar 2009, dipecat sebagai Menteri Pendidikan dan tidak disimbolkan dengan partai tertentu. Pun di Pilkada serentak 2018. Kabarnya di Jatim mau mengajukan La Nyalla Mataliti atau Moreno yang nota bene memang orang internal partai. Yang ke blow up malah menawari Yenni Wahid.

Kedua, Gerindra suka memungut orang yang tidak dipakai lagi oleh Presiden Joko Widodo. Strategi ini seperti ingin mengulang kesuksesan SBY tahun 2004 mampu menang Pilpres paska dipecat sebagai menteri Megawati. Melihat terpilihnya Anies kelihatannya sukses tapi benarkah target yang dipatok itu? Apa bukan dipasang untuk kalah supaya ada amunisi untuk terus menerus goyang Ahok hingga 2019? Bukankah target Gerindra Pilpres 2019? Begitu Anies menang, lihat saja bahan untuk menjatuhkan Presiden sudah hilang. Lantas di Jawa Tengah diisukan bakal menaruhkan Sudirman Said, mantan Menteri ESDM. Tidakkah ada orang lain atau kader internal Gerindra di Jawa Tengah yang mumpuni?

Ketiga, Salah pilih di Jakarta. Paska terpilihnya Anies – Sandi di Jakarta bukannya menguntungkan malah merugikan partai. Lihat saja sejak dilantik sampai saat ini polemik terus menerus terjadi. Mulai dari hal sepele administrative hingga hal-hal yang substansial yang jelas-jelas nir keadilan. Kita tahu soal salah kostum, penghapusan video rapat gubernur, kantor gubernur ditutup tirai, pengalihan pengaduan dari gubernur ke tingkat kelurahan. Lalu yang substansial seperti penggunaan jalan raya sebagai tempat jualan PKL, jumlah TUGPP mencapai 73 orang, menyela misa natal dan masih banyak yang lain tindakan atau keputusan yang janggal.

Bukan hanya itu, Taufik yang juga Gerindra DKI menyorot kebijakan Anies Sandi tentang berbagai hal. Bagaimana jika polemik terus tercipta hingga 2019? Bukankah menjadi beban berat partai yang mengusungnya? Keempat, meski paska Pilpres 2014 Gerindra nampak rukun dengan PAN serta PKS, yang jadi pertanyaan cukup pelik yakni calon yang diajukan pada Pilkada mengapa tidak mengusung dari kader teman koalisi? Ada cukup banyak kader PAN atau PKS seperti Anies Matta, Fachri Hamzah, Eko Patrio, Primus, Nasir Jamil, Abu Bakar Al Habsyi dan lain sebagainya. Di Pilkada 2018 serentak untuk Cagub malah mengajukan dari militer (Jabar dan Sumut), Mantan bupati Kutai Timur/PKPI (Isran Noor), serta Mantan Menteri ESDM (Sudirman Said).

Kemenangan pertarungan Pilpres 2019 menjadi pertaruhan terakhir Prabowo untuk kursi Presiden. Jika para kepala daerah yang diusung bukan dari kadernya sendiri bagaimana mereka mau bersusah payah berjuang di 2019? Dan kelima, penolakan Yenni Wahid atas tawaran untuk bertarung di Pilkada Jawa Timur makin menegaskan bahwa langkah-langkah Gerindra tidak turut menjaga bangsa serta memecah NU (Jawa Timur-pen). Simak pernyataan Yenni "Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tidak pecah,". 

Kita tidak akan bilang“saya sibuk mengatur lalu lintas” kepada seorang polisi, “saya tidak ada waktu karena sibuk mengambil sampah” kepada petugas sampah. Parpol salah satu tugasnya menjaga bangsa tetap utuh dan ketika disampaikan mbak Yennti jelas menandakan bahwa Gerindra tidak melakukannya, setidaknya berdasar Pilkada Jakarta yang penuh akrobat politik kotor.

Kalimat selanjutnya mbak Yenni adalah “Memastikan keluarga (NU) tidak pecah”, dimaksudkan bahwa sudah ada 2 cagub berlatar belakang NU di Jatim, mengapa masih mengusung orang NU lagi? Kalau bukan untuk memecah suara NU, lantas untuk apa? Untaian kalimat mbak Yenni semakin menguatkan dan menjadi landasan kita berpikir, jika tugas besar menjaga bangsa sudah tidak diusung Gerindra buat apa kita dukung? Jika tidak menjaga NU tetap utuh sebagai asset bangsa apakah masih layak didukung? Kita tunggu Agustus 2018 mendatang saat pendaftaran Calon Presiden, jika memang Prabowo Subianto masih berniat maju tentu kita tahu harus bagaimana.

Pesan Gus Dur dalam Pernyataan Yenni Saat Tolak Pinangan Gerindra

Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal dengan nama Yenni Wahid, putri sulung Presiden Indonesia ke 4 kemarin (3/1) menolak pinangan Prabowo untuk dicalonkan sebagai Calon Gubernur Jatim. Sebelum mengajukan Yenni, Gerindra menggadang-gadang 2 kadernya yakni La Nyalla Mattaliti serta Moreno Suprapto. Namun nampaknya ada survey ditingkat internal yang mempengaruhi batalnya 2 kader untuk ditarungkan di Pilkada 2018.

"Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tidak pecah," kata Yenny di rumah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

Ingat, mbak Yenni bukan ditawari jadi pengurus partai, membuat ormas, direktur perusahaan atau bupati. Gerindra jelas menawarkan kursi kalau tidak Gubernur ya Wakil Gubernur. Posisi yang dibidik banyak orang bukan hanya politisi. Wong Letjen Edy Rahmayadi yang Pangkostrad saja bersedia ber jas PKS meski belum resmi pensiun. Atau mesranya Deddy Mizwar dengan Golkar, pun lompat-lompat kelinci Ridwan Kamil yang masih belum menemukan partai besar.

Kalimat mbak Yenni sungguh bukan hanya istimewa, santun, filosofis namun juga sarat makna. Kata-kata yang mencerminkan ketinggian akhlak yang luar biasa. Mengandung maksud yang dalam dan jika dikupas lebih jauh, pernyataan mbak Yenni jelas “memukul” telak Prabowo termasuk Gerindra and the gank. Mengapa begitu? Coba kita kaji perlahan. “Pertimbangkan dengan matang”, seakan-akan perempuan yang juga Direktur Wahid Institute ini ingin menyampaikan bahwa menawarkan sesuatu ke dirinya dipikir dulu apa tidak? Sudah ada 2 kader NU yang akan bertarung di Pilkada Jatim, masak iya mau nambah 1. Itu bukan mau bertarung mensejahterakan rakyat melainkan mengobrak-abrik NU Jatim.

Lalu pilihan kata “punya tugas sejarah menjaga bangsa”, dapat diinterpretasikan sebagai tugas penting nan mulia. Bukankah Prabowo pernah jadi Danjen Kopassus? Bukankah dia Capres 3 kali? Bukankah sejak Gerindra berdiri, dia menjadi pengambil kebijakan penting di Partai berlambang kepala burung Garuda?  Berbicara tentang tugas menjaga bangsa kan mestinya tugas kita bersama, apalagi bagi Prabowo. Sebagai mantan tentara tentu tak perlu diajari bagaimana “menjaga bangsa”.

Pun dengan kalimat “memastikan keluarga NU tidak pecah”. Lho, kan yang menawari Gerindra, apakah tidak dimaknai tawaran ini sebagai memecah keluarga NU? Ini bukan penolakan yang biasa tapi kader-kader Gerindra, rekan-rekan koalisi Gerindra seperti dari PAN dan PKS harusnya introspeksi. Tugas partai politik bukan hanya merebut kekuasaan semata tapi melihat nilai-nilai kesatuan tetap harus dijaga. Tenun Kebangsaan yang dibilang Anies saat menjadi Tim Sukses presiden Joko Widodo kini benar-benar dipertaruhkan. Bekerja mencapai tujuan tetap harus berlandaskan langkah-langkah yang baik.

Meski Mbak Yenni masih sangat muda dan pola pikir serta rasa tanggung jawabnya patut dibanggakan.

Makanya, seorang aktivis Sosmed Damar Wicaksono menyebut 5-10 tahun lagi layak diberi tanggung jawab. Entah sebagai kepala daerah atau menggantikan bu Khofifah sebagai Menteri Sosial. Ya, dan saya setuju itu. Harusnya pernyataan Yenni Wahid menjadi otokritik terutama bagi para pendukung Anies Sandi di Pilkada Jakarta. Semua jelas menyimak bahkan kini melihat apa yang terjadi. Banyak sudah hati masyarakat terkoyak dan kecewa atas keributan jelang hingga berlangsungnya Pilkada. Ahok kalah dan dipenjara, itu bukan hal yang penting jika memang dia harus kalah dengan cara benar dan masuk tahanan karena betul-betul melanggar peraturan.

Kita lihat hasil Pilkada Jakarta yang belum 3 bulan ini, ada Tim Ahli Gubernur berjumlah 73 orang, KJP nominal dan jumlah penerima dikurangi, Warga sudah tidak bisa lagi mengadu ke gubernur, SPJ Hibah RT RW dihilangkan, Jalan raya digunakan untuk berdagang dan banyak lagi kebijakan yang bukan hanya irrasional, melanggar regulasi juga tidak berkeadilan. Jadilah warga bangsa yang cerdas, yang jeli menangkap “pesan” yang ingin disampaikan oleh orang-orang bijak. Siapa yang meragukan kearifan cucu pendiri NU itu?

Saya koq melihatnya Gus Dur yang menyampaikan pesan pada kita semua melalui mbak Yenni. Apapun, kita semua layak berterima kasih pada keluarga besar KH Abdurrahman Wahid dan NU.

Dalam 3 Tahun Survei, Suara Prabowo Jeblok

Beberapa pihak terutama Gerindra hingga saat ini masih ngotot calonkan Prabowo sebagai Calon Presiden 2019. Mereka meyakini bahwa sang pendiri partai akan mampu bersaing dengan sang petahana, Joko Widodo. Entah mereka melandaskan pada apa. Ada banyak factor sebetulnya yang harusnya membuat Partai Gerindra harus berpikir ulang menjadikan Prabowo sebagai Capres.

Bukan sekedar 3 kali kegagalan pertarungan pada Pilpres baik saat menjadi Cawapres maupun Capres namun juga latar belakang dan kontribusinya bagi bangsa ini meski harus dihargai namun patut dipertanyakan jika dibandingkan dengan kandidat lain. Banyak pihak sudah mempertanyakan pria mantan Danjen Kopassus yang dicopot gegara melanggar hokum yakni memerintahkan anak buahnya menculik aktivis, kabur saat Negara ini kondisi ekonominya porak poranda, partai yang didirikannya malah getol menyuarakan pembubaran KPK, hampir tidak pernah terlihat sholat berjamaah hingga perceraian dengan Titik Soeharto.

Pun paska tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo secara pribadi maupun kepartaian bukan memberi keteladanan sebagai seorang tokoh namun justru sering membuat pernyataan atau sikap yang tidak semestinya. Salah satunya tudingan kepada pemerintah mengenai bantuan ke Rohingya hanya sebagai pencitraan semata.

Sikap-sikap yang dibangun dan ditunjukkan ke publik malah merugikan diri sendiri. Hal ini bias dilihat dari hasil survey elektabilitas Prabowo yang relative stagnan bahkan ada yang malah melorot. Misalnya dalam survey yang dilakukan oleh CSIS di 2015, elektabilitas Prabowo masih 28 persen, kemudian turun menjadi 24,3 persen dan September tahun ini bergerak diangka 25,8 persen. Padahal Joko Widodo elektabilitasnya makin membaik yaitu 36,1 persen (2015), menjadi 41,9 persen (2016) dan tahun ini menjadi 50,9 persen.

Lembaga survey lain yakni SMRC yang melakukannya Juni 2017, elektabilitas Prabowo hanya 37,2 persen. Padahal Joko Widodo mencapai 53,7 persen, unggul jauh. Sedangkan berdasarkan survey Indobarometer yang dilakukan pada Maret 2017, elektabilitas Prabowo hanya 28,8 persen tertinggal jauh dengan sang petahana yang mendapat 50,2 persen. Adapun lembaga survey Median yang menggelar survey September 2017 menghasilkan elektabilitas Prabowo 23,2 persen dan Joko Widodo mencapai 36,2 persen.

Beberapa hasil ini harusnya membuat Gerindra bukan hanya introspeksi, mengevaluasi pencalongan Prabowo, tetapi penting menimbang ulang apakah tidak mengganti strategi dengan melibatkan diri berkontribusi pada pemerintah. Tentu bukan tanpa kritik, karena tugas partai politik memang mengawasi pemerintah. Lakukan kritik, pengawasan, pemantauan yang proporsional dan tidak melukai hati rakyat. Kasus pembentukan Pansus KPK, electoral threshold capres hingga Pansus e-KTP jelas-jelas posisi Gerindra malah berada disebrang harapan masyarakat. Jika hingga tahun 2018 masih tetap begitu, lupakan saja jabatan Presiden Republik Indonesia disandang Prabowo periode 2019 – 2024.

Tanda-Tanda Kekalahan Anies-Sandi Makin Nyata

Pilkada DKI kurang dari 2 minggu atau 14 hari lagi dan 2 kandidat Calon Gubernur makin gencar mengoptimalkan suara mereka. Ada perbedaan nyata cara kampanye yang bisa kita lihat signifikan. Ahok-Djarot terus membuka apa langkah-langkah yang bakal dilakukan untuk masyarakat di periode ke 2. Sementara Anies-Sandi setelah gagal dengan politisasi agama, beralih dengan upaya intimidasi maupun sebar kabar bohong.

Kubu Anies-Sandi atau Cagub nomor 3 makin kebingungan menjawab pola kampanye yang dilakukan lawan yang mampu menghadirkan fakta-fakta keberhasilan program. Bukan hanya KJP yang manfaatnya bukan hanya untuk biaya sekolah tetapi juga dapat digunakan membeli beras, minyak atau sayur mayor namun pembangunan berbagai infrastruktur bisa dilihat masyarakat.

Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat pasangan calon nomor 3 ini di sisa waktu malah menurun tajam. Pertama, politisasi ayat agama yang awalnya digerakkan untuk menghadirkan simpati sebagian besar umat Islam sudah tidak kelihatan wujudnya. Terakhir setelah Aksi Bela Islam berbagai jilid terlihat tidak lagi punya daya. Tanggal 31 Maret kemarin (Aksi 313) kempes tak bersisa. Bahkan FPI beserta Imam Besarnya Habieb Rizieq Shihab pun tak datang. Tema aksi masih sama tentang dugaan penistaan agama namun mengapa FPI dan Rizieq “membolos”?

Berdasarkan pemberitaan yang ada, aksi itu jelas ditunggangi sebagai upaya makar. Penangkapan Al Khaththath atau Gatot Saptono beserta 4 temannya menunjukkan banyak hal. Polisi mengungkapkan ada berbagai skenario yang direncanakan paska Pilkada 19 April mendatang. Aksi 313 diduga sebagai ajang pemanasan menghadapi “kekalahan”. Buktinya polisi mengungkapkan ada skenario paska Pilkada untuk menduduki gedung DPR. Mereka sudah membuat rencana masuk ke DPR melalui mana saja hingga menabrakkan truk ke pagar belakang DPR.

Kedua, terungkapnya politisasi masjid memang by design alias salah satu upaya. Hal ini didapatkan setelah beredar video pernyataan Eep dalam sebuah pertemuan. Mereka menggunakan masjid sebagai tempat melakukan politisasi namun tidak berupa seruan partisan yakni pilih si A, jangan pilih si B. Namun memanfaatkan khatib-khatib, ulama, ustadz yang biasa mengisi di masjid terutama khatib Sholat Jum’at. Walaupun dalam video penutup Eep menyatakan strategi itu ingin digunakan untuk mengalahkan Ahok secara pribadi meski di forum tersebut tidak menyepakati.

Faktanya, khotbah yang memojokkan Ahok, spanduk, ujaran hingga ke berbagai group wa, sudah tidak terkendali bentuknya. Bukan hanya memojokkan namun sangat rasis serta tidak berprikemanusiaan. Seakan-akan tidak ada satu kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Penolakan sholat jenazah hingga yang terakhir muncul mulai ditolaknya berjamaah atau sholat bagi pendukung Ahok dibeberapa tempat muncul. Ketiga, terdesaknya Anies-Sandi menjadikan mereka tidak muncul dalam debat yang diselenggarakan oleh Kompas TV Minggu (2/4) yang di moderatori oleh Rossiana Silalahi. Akhirnya acara itu hanya dihadiri pasangan Basuki dan Djarot.

Di medsos tersiar kabar bahwa mereka keberatan hadir dikarenakan menginginkan format talkshow bukan debat. Keberatan itu disampaikan oleh Tim Sukses mereka, Eep Saefullah Fatah. Mengapa pilih talk show? Sebab lebih banyak mengulas gagasan atau program dan beda dengan debat yang memang mendiskusikan serta menajamkan program yang diusung. Nampaknya ini menjadi kekhawatiran yang perlu diantisipasi. Bisa jadi, tayangan Mata Najwa yang menghadirkan Anies dan Ahok menjadi tolok ukur mereka bersedia atau tidak datang. Setelah debat di Mata Najwa, beredar beragam meme hanya saja dari kupasan beberapa analis, terlihat Anies kalah telak. Baik di soal DP rumah maupun berbagai pernyataan Anies yang cenderung menyerang pribadi dan bukan kegagalan program Ahok.

Keempat, meski beberapa tokoh atau pengusaha bergabung disana namun tidak terlihat imbasnya. Walaupun paska putaran pertama pasangan yang kalah Agus-Silvy membebaskan pemilihnya kemana, ditambah bergabungnya Harry Tanoe dan Tommy Soeharto ke kubu mereka tapi sepertinya tidak berimbas pada apapun. Menyeret-nyeret orde baru, tidak laku dijual sehingga nama besar “Soeharto” tidak bisa mendongkrak apapun selain sebatas khaul di Masjid At Tiin di TMII. Pertemuan dengan Harry Tanoe pun bukan berarti pasangan ini terangkat pamornya di empat TV swasta (RCTI, MNC, Global dan I News).

14 hari jelas bukan waktu yang panjang apalagi mereka bakal disibukkan dengan acara debat resmi KPUD yang digelar 12 April mendatang. Dua program andalan mereka rontok karena alasan berbeda. Program OK OC ternyata adalah program yang digagas dan diusulkan oleh sekelompok pengusaha dari Jogjakarta. Tanpa menyatakan mau bekerjasama, tiba-tiba program itu sudah jadi andalan Anies-Sandi. Sementara program rumah DP Rp 0 tidak hanya melanggar ketentuan Bank Indonesia tetapi juga harga tanah yang digambarkan hampir mustahil didapat di Jakarta serta pembiayaan subsidi dari Pemprop akan membangkrutkan DKI.

Terus sekarang mengandalkan apalagi?

Reformasi Birokrasi dan Kemandirian Pangan Harus Turut Diperhatikan

Enam Agenda Penting Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi - JK (2)
(Sambungan)

Disisi lain, kawasan hutan sebagai paru-paru dunia yang terdapat cukup banyak di Indonesia kini merosot tajam. Dalam satu tahun puluhan hektar atau seukuran ratusan lapangan sepakbola hutan kita habis dibabat. Penghilangan hutan tidak sekedar karena kepentingan kebutuhan kayu atau pemukiman namun eksplorasi tambang. Kejadian ini bahkan sempat menjadi sorotan dunia meski pelakunya secara tidak langsung ya negara-negara besar itu. Jokowi harus berani dan tegas melihat, mengevaluasi bahkan bila perlu mengusir bila perjanjian yang ada justru merugikan kita.

Keempat Revolusi Mental yang tak kalah pentingnya yakni pada Birokrasi khususnya dalam pelayanan publik. Baik layanan publik berbayar maupun layanan publik yang gratis. Layanan publik berbayar misalnya soal perijinan usaha, retribusi, pajak dan lain sebagainya. Sementara layanan publik yang gratis bisa semacam akta lahir, KTP, KK dan berbagai layanan lainnya. Jokowi pernah menjadi Walikota dan Gubernur, tentu faham bagaimana menggerakkan birokrasi. Pilihlah menteri dalam negeri yang memang punya kapasitas yang baik.

Revolusi Mental kelima yang penting dibidang Kemaritiman kita. Laut Indonesia sebenarnya lebih luas dari daratannya namun sejarah kemaritiman nampaknya benar-benar pupus. Kenangannya tinggal dalam sebait lagu "nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra". Padahal dengan kepemilikan laut yang luar biasa tersebut, bisa menjadikan Indonesia negara yang patut disegani. Pidato pertama di kapal Phinisi memberi makna mendalam bagi masyarakat kita. Ini menjadi pijakan penting yang harus jadi titik balik penting.

Termasuk gagasan Jokowi saat debat Capres beberapa waktu lalu tentang angkutan laut yang hampir tidak dimanfaatkan secara optimal. Disisi lain masih ada pariwisata, kekayaan bawah laut, transportasi dan sektor lain yang bisa dioptimalkan tidak sekedar perikanannya saja. Dan Keenam, Revolusi Mental yang diperlukan bangsa ini adalah Kemandirian Pangan. Entah sudah berapa komoditi kita yang impor dari negara lain. Tidak hanya beras, gula, daging, garam, minyak goreng, kopi, teh dan masih banyak yang lainnya.

Artinya Indonesia belum menjadi negara yang berdaulat dari sisi pangan meski kawasan negara Indonesia termasuk kawasan yang luar biasa bagi tumbuhan pangan. Kalangan BPPT dan Universitas harus mendorong, menciptakan dan berkreasi menumbuhkan inovasi-inovasi dibidang ketahanan pangan. Sudah saatnya kalangan akademisi turut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Setidaknya terobosan-terobosan itu menjadi perhatian penting.

Itulah 6 Revolusi Mental mendasar yang harus menjadi prioritas pasangan Calon Presiden terpilih periode 2014 - 2019. Tentu diseputaran Ir H Joko Widodo - H Jusuf Kalla terdapat kalangan akademisi, praktisi, tim sukses yang bisa memberi kontribusi penting atas isu-isu diatas. Enam hal mendasar itu akan cukup merubah wajah Indonesia dimasa mendatang, di tangan Presiden baru, Presiden yang sungguh dicintai rakyatnya.

Tidak sekedar cerdas, pintar namun juga mampu mengorganisasi pemerintahan dalam negeri. Selain Mendagri, Menteri PAN dan RB juga turut memegang peranan penting dalam hal road map penjenjangan karier PNS. Hingga saat ini masih ada kendala dalam pengaturan dan mutasi birokrasi. Bahkan ada tuntutan guru minta diangkat menjadi pegawai pusat. Nah problem mendasar dari birokrasi di Indonesia yaitu mentalitas dan komitmen pada pekerjaan mereka. Masih mudah kita temui birokrasi tanpa semangat, dedikasi dan semangat kerja sebagai pelayan warga.

Pemilih Solo Abstain 25 Persen

Pemilu 2014 menyuguhkan kontestasi yang menarik, tidak hanya siapa yang akan bertarung namun siapa masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Akhirnya pasca penggunaan hak suara, tingkat partisipasi masyarakat naik. Penggunaan hak di Kota Solo menarik diamati tetapi melepaskan faktor statement Jokowi berniat Nyapres bukan hal yang bijak. Diakui atau tidak, Nyapresnya Joko Widodo membuat pengguna suara di Kota Solo bertambah. Bahkan tingkat kemenangan di kota kelahirannya cukup tinggi. Tidak hanya sebatas dari Solo, Jokowi bahkan pernah menjadi Walikota hampir 2 periode penuh.

Dibandingkan jumlah, memang hampir semua kecamatan pemilihnya bertambah. Laweyan di Pemilu 2009 tercatat 71.839 suara, pemilu ini menjadi 73.446. Pasar Kliwon yang sewaktu 2009 tercatat 62.379 pemilih naik menjadi 63.293. Adapun Kecamatan Serengan menjadi 39.661, bertambah sedikit dari 39.278 pemilih. Kecamatan Banjarsari yang tercatat sebagai pemilih terbanyak 124.109 naik luar biasa menjadi 128.005 sementara Jebres dari 100.532 tidak cukup signifikan yakni 105.322.

Dilihat dari pertambahannya maka Jebres menempati posisi paling banyak mencapai 4.790 pemilih diikuti Banjarsari (3.896), Laweyan (1.607), Pasar Kliwon (914) dan Serengan paling kecil atau cuma 383 pemilih. Sehingga apabila dijumlah total pemilih tahun 2014 mencapai 409.777 suara. Dan yang menggunakan suaranya sebanyak 299.790 yang terbagi atas 158.361 perempuan dan 141.424 laki-laki. Dengan demikian prosentase pemilih tidak menggunakan haknya mencapai 25 persen. Solo cukup diuntungkan karena majunya Joko Widodo membuat tugas KPU menjadi ringan.

Pencapresan Joko Widodo membuat PDI Perjuangan bekerja tidak cukup berat sedangkan bagi partai lain, harus melipatgandakan kerja mereka. Tanpa kerja keras, mereka akan banyak kehilangan kursi. Dari kondisi pemilu sebelumnya setidaknya yang cukup berpotensi kehilangan kursi adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Adapun partai lainnya seperti PKS dan PAN serta Gerindra minimal perolehan suara akan naik. Pengaruh tokoh partai di tingkat nasional untuk pemilih Solo cukup tinggi.

Hal ini dikarenakan keteladanan maupun kiprah tokoh partai politik lokal selain PDI Perjuangan tidak cukup terlihat. Bahkan hingga Joko Widodo menjadi Gubernur DKI, tidak ada tokoh partai lokal yang memanfaatkan momentum untuk mengambil inisiatif. Kebanyakan mencari amannya saja.dan itu bisa dilihat dari kondisi perpolitikan Solo tidak dinamis. Hingga sekarang tidak ada manuver politik yang cerdas untuk mengkritisi pemerintahan daerah. Justru dengan demikian parpol selain PDI Perjuangan yang malah dirugikan.

Revolusi Penegakan Hukum dan Pendidikan Target Utama

Enam Agenda Penting Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi - JK (1)

Tulisan Martin Suryajaya di Indoprogress hari Rabu (23/7) sungguh mengusik. Pengambilan posisi antara relawan dengan tim sukses sungguh tepat. Pasca terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Ir H Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus segera ditindaklanjuti. Bukan hanya syukuran, senang-senang apalagi mengumbar kejelekan pasangan. Biarlah urusan Capres nomor 1 pasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa menjadi urusan mereka sendiri. Beberapa tokoh di parpol pengusung juga sudah mulai ancang-ancang meninggalkan koalisi.

Bagi masyarakat, utamanya relawan yang memiliki harapan membesarkan bangsa ini harus membedah minimal 5 tahun kedepan apa yang bisa kita kontribusikan. Apakah sebagai pendukung Jokowi, ketika menang berhenti begitu saja? Bahkan tidak mau berdialektika? Berdiskusi? Oh jangan sampai. Justru saat ini momentum penting untuk mempertajam visi misi Jokowi JK saat maju sebagai kandidat Capres. Kesempatan besar bagi kita segera menggali apa-apa saja yang menjadi tantangan terbesar bangsa ini kedepan.

Pidato perdana pasca penetapan kemenangan oleh KPU yang dilakukan di pelabuhan Sunda Kelapa diatas kapal Pinishi jelas menegaskan pentingnya maritim. Itu satu hal yang mengisyaratkan sesuatu. Namun yang menjadi Visi besar Jokowi JK adalah Revolusi Mental. Ya pembenahan mentalitas rakyat hingga seluruh elemen bangsa memang harus dibenahi. Tanpa adanya revolusi mental, terpilihnya Jokowi akan menjadi sia-sia, tanpa arti dan akan seperti yang lainnya. Lantas Revolusi Mental dimanakah yang harus segera menjadi prioritas kita?

Pertama, Revolusi Mental dalam penegakan hukum. Saat ini penegakan hukum sepertinya tajam kebawah dan tumpul keatas. Jokowi harus mampu menegakkan kembali keadilan, menyegarkan lagi bahwa hukum harus adil buat siapapun. Lihat, hampir semua melakukan pelanggaran hukum. Kasus korupsi bahkan menjalar ke aparat hukum yang sudah seharusnya menjaga. KPK saat ini sendirian dan inilah kesempatan bagi Jokowi membenahi lembaga penegakan hukum kita. Bersihkan lembaga peradilan dari pelaku-pelaku kotor.

Penjarakan hakim-hakim yang terbukti bersalah, seret jaksa yang main-main kasus, perkarakan polisi-polisi yang main kasus atau bawa pengacara-pengacara yang mencoba menyuap aparat. Lihat saja di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sudah 2 Menteri yang tersangkut kasus korupsi. Salah satunya malah sudah mendapat vonis hukuman 4 tahun. Kedua, Revolusi Mental dibidang pendidikan yang menyangkut segala aspek. Seperti yang Jokowi katakan, aspek pendidikan moral untuk SD 80 persen dan sisanya pengetahuan dan terus berkurang hingga berkebalikan pada saat SMA perimbangannya.

Benahi juga mentalitas guru yang hingga kini meski sudah diberi tunjangan sertifikasi 1 kali gaji tetapi peruntukannya lebih banyak bukan untuk peningkatan kapasitas. Bayangkan dijaman modern begini, dia beli hp bisa seharga Rp 2 juta lebih namun membeli komputer atau laptop cuma seharga Rp 3,5 juta. Artinya grand design perubahan kurikulum 2013 harus lebih diintensifkan lagi. Lantas yang juga perlu di revolusi dalam sistem pendidikan kita adalah sistem ujian dengan menggunakan multiple choice bukan isian bebas. Sistem pilihan membentuk karakter anak bukan mencari jawaban tetapi hanya memilih.

Ketiga, Revolusi Mental Pengaturan Sumber Daya Alam. Evaluasi semua kontrak karya yang dimiliki Indonesia dengan berbagai perusahaan besar seperti Freeport, Exxon Mobil, Adaro Energy, Total E&P, Newmont dan masih banyak yang lainnya. Evaluasi kontrak tidak sekedar melihat apakah kita diuntungkan secara ekonomi, pekerja, majunya kawasan namun juga sustainability lingkungan, kawasan tetap utuh alias tidak rusak dan lain sebagainya. Berbagai pertambangan itu bergerak tidak hanya minyak dan gas tapi juga non migas.


Bersambung

Latar Belakang Prabowo Menolak Hasil Pilpres

Pasca pengumuman rapat pleno Komisi Pemilihan Umum semalam, masyarakat riuh rendah merayakan kemenangan. Meski hanya sebagian karena sebagian yang lain pendukung Capres Prabowo sibuk mengutuk kekalahannya. Belum lagi muncul statement mengejutkan dari Capres Nomor 1 yang menarik diri dari proses pemilu. Ada beberapa pengamat menyatakan tidak berpengaruh, namun ada juga yang menyatakan tidak memiliki makna namun ada yang bilang memiliki konsekuensi hukum. Secara pribadi agak aneh rasanya dengan proses penarikan diri ini.

Gelagat ini sebenarnya agak mendadak sebab jauh-jauh hari hingga H-4 dari Pleno KPU mereka masih menyatakan menang. Padahal sejak H-7, telah ada situs www.kawalpemilu.org yang memuat hasil perhitungan atas form C1 unggahan di website KPU. Dan hasilnya, pasangan Ir H Joko Widodo - Jusuf Kalla memenangkan pertarungan. Pasca pemungutan suara terjadi pertarungan versi quick count di media. Sebagian besar memenangkan pasangan Capres nomor 2 namun ada 4 lembaga quick count yang memenangkan Capres nomor 1.

Keduanya menyatakan memenangkan Pilpres, namun tak berselang lama SBY sebagai presiden memanggil keduanya. Mereka diminta untuk meredakan situasi terutama pendukung masing-masing. SBY sadar bila dibiarkan tentu bisa timbul konflik yang tak berkesudahan. Release quick count pun dilarang ditampilkan. Namun Capres no 1 menanyangkan real count tim mereka sendiri di televisi jaringan MNC Group. Maklum Harry Tanoe membelot ke Prabowo meski secara resmi Hanura mendukung Jokowi - JK. Disisi lain, kubu Jokowi - JK tetap yakin menang karena lembaga penyelenggara quick count yang memenangkan mereka adalah kredibel dan tidak mereka bayar.

Oleh para tokoh, keduanya diminta untuk bersabar menunggu hasil perhitungan resmi KPU atau real count. Di tingkat massa, banyak yang merelease proses perhitungan form C1 unggahan KPPS. Faktanya dari situs itu, Jokowi leading, memenangi pilpres. Pada saat itu, muncullah dorongan dari pihak-pihak independen untuk sama-sama menunggu hasil perhitungan KPU. Kedua Capres pun sepakat cooling down terutama bagi kedua pendukung yang terlihat panas di sosial media.

Kedua capres menurunkan tensinya tapi di sosial media masih saja perang saraf terus terjadi. Pun demikian ketika terjadi perhitungan suara di luar negeri. Beberapa negara mengalami kekisruhan baik di proses pemilihan, perhitungan maupun pengiriman drop box suara. H-2, kedua Capres masih sama-sama optimis memenangkan pertarungan bahkan hingga pleno KPU berjalan menghitung puluhan propinsi. Selasa (22/7) sore, kubu Prabowo tanpa Hatta menyatakan menarik diri.

Lho, bukannya sama-sama berjanji menunggu perhitungan suara di KPU? Dan akan legowo menerima hasilnya? Pun keduanya sudah mendeklarasikan siap menang-siap kalah? Prabowo beralasan ada banyak kecurangan hingga dirinya gagal menang. Saya melihat, kekalahan sebenarnya adalah hal yang biasa. Prabowo juga pernah mengalami kegagalan dalam pertarungan Pilpres 5 tahun lalu. Lantas kenapa sekarang reaksinya berlebihan?

Pertama, orang disekelilingnya memberi informasi tidak tepat sehingga dirinya tidak siap. Kedua, terlanjur keluar duit cukup besar, maklum partai yang mendukungpun juga banyak. Ketiga, Tim internal perhitungan mereka merelease data tidak sesuai fakta sehingga informasi kemenangan masih ada dipikiran mereka. Keempat, yang mengalami kekalahan cuma satu pasang, tidak seperti kemarin ada temannya sehingga kekecewaannya tidak besar.

Dua Periode Pemilu Berjaya, Kini Demokrat Runtuh

Siapa yang tak mengakui kedigdayaan Partai Demokrat sewaktu Pemilu bahkan Pilpres 2004 dan 2009. Dua periode yang menandakan kecemerlangan taktik pendiri partai yang juga kini menjabat Ketua Umum Partai serta Presiden Indonesia ke VI, DR Soesilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya di periode jabatan kedua kalinya, struktur partai dan kiprah partai hancur lebur. Banyak pentolan partai terkena kasus korupsi hingga saat ini tidak kunjung terurai. Mulai dari pejabat teras partai, dewan penasehat maupun yang memegang Ketua Umum partai terjerat korupsi.

Sebut saja dijajaran pengurus teras mulai salah satu wakil ketua DPP yakni Angelina Sondaakh dan Nazarudin. Kemudian Dewan Penasehat yang mulai menjadi saksi ada Jero Watjik dan Andi Malarangeng dan top leader sang Ketua Umum yang kini berada di sel tahanan yaitu Anas Urbaningrum. Rentetan peristiwa inilah yang secara perlahan merobohkan kokohnya Partai Demokrat. Soesilo Bambang Yudhoyono nampaknya cukup fair membiarkan KPK bekerja meski  konsekuensi partainya akan hancur lebur di Pemilu 2014.

Benar saja, di Pemilu 2014 demokrat tak berkutik dihabisi 2 partai besar yakni Golkar dan PDI Perjuangan. Nasib peserta konvensi calon presiden makin tak tentu arah. Persiapan Pemilu 2014 terasa jauh lebih berat karena mereka melawan dari luar dan dari kadernya sendiri. Tahun 2009 merupakan puncak kejayaan demokrat. Meski perolehannya cuma 20,85 persen tetapi bisa memenangkan pilpres. Hal ini berkat bangunan koalisi bagi-bagi kursi dengan banyak partai. Saat itu yang menjadi oposisi hanya PDI Perjuangan dan Gerindra.

Pada 2004, Demokrat cuma mendapat 7,45 persen (8,455 juta) suara berada di urutan 5 sehingga diganjar 55 kursi. Pasca kemenangannya dalam Pilpres 2004 menjadikan Pemilu 2009 benar-benar milik partai ini dengan meraih suara terbanyak mencapai 21,7 juta. Perolehan kursi hampir 3 kali lipat yaitu 150 kursi. Nah berdasar catatan diatas, di 2014 betul-betul merosot hampir setengahnya. Suara yang didapat demokrat tinggal 12,7 juta suara (10.1 persen) dan kursi tinggal 61 saja dan berada di urutan keempat.

Kehilangan hampir separo suara otomatis menyisakan kursi yang tak lagi gemuk seperti periode lalu. Suara 12,7 juta tersebut hanya 6,85 persen suara dari pemilih yang terdaftar atau sebesar 9,12 persen dari pemilih yang menggunakan haknya. Adapun Caleg Demokrat total menyumbangkan 3,5 juta suara (27,83 persen) serta sisanya 9,1 juta memilih lambang partai. Dari 77 Dapil, mereka hanya mendapat dari 59 dapil atau 18 sisanya tak mendapatkan kursi. Perolehan suara terbanyak masih atas nama Edhie Baskoro Yodhoyono (Jatim VII/243.747).

Diikuti oleh Willem Wandik dari Papua meraih 178.682 dan Libert Kristo Ibo dari Papua juga 166.734 suara. Minimnya suara didapat atas nama Caleg Agung Budi Santoso (Jabar II/18.847), Nur Hayati Ali Assegaf (Jatim V/18.162) serta Ayub Khan (Jatim IV/15.975). Pada periode ini beberapa artis asal Demokrat sudah tak menjabat lagi diantaranya H Qomar. Setidaknya masih ada Ruhut Sitompul (Sumut I/34.685),  Venna Melinda (Jatim VI/49.383) serta wakil rakyat baru Dede Yusuf Macan Effendi (Jabar II/142.939).

Pasukan Gerindra Di DPR RI 2014 - 2019

Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan partai baru yang dalam Pemilihan Umum 2014 tampil mengejutkan. Partai berlambang burung garuda ini mampu mendulang cukup banyak suara dan menduduki urutan ketiga. Padahal Pemilu ini baru ajang kedua yang diikuti tetapi mereka bisa menunjukkan dan menaklukkan partai yang lebih dulu ada dan cukup kuat. Bukan hanya PAN, PKS, PKB namun partai lama seperti PPP dilewati bahkan pemenang pemilu 2009 masih berada dibawahnya yang selisih suara pemilu mencapai 2 jutaan.

Dibandingkan perolehan 2009 lalu yang hanya 4,6 juta suara tentu sangat jauh sebab kini mereka meraup 14,7 juta suara alias 11,8 persen total suara pemilih. Dengan perolehan tersebut, Gerindra mendudukkan 73 wakilnya di DPR RI. Dari 77 Dapil yang ada, hanya ada 5 Daerah Pemilihan yang tidak meloloskan wakil Gerindra. Dari pemilih yang terdaftar, Gerindra mampu meraih  7,83 persen suara. Sedangkan Caleg memperoleh suara 26,71 alias pemilih Gerindra mayoritas memilih gambar partai dibanding memilih orang ditingkat nasional. Banyaknya pemilih mencoblos partai setidaknya menandakan partai ini lebih dikenal dibandingkan kadernya.

Maklum saja sudah sejak beberapa bulan terakhir, Ketua Dewan Penasehat partai yaitu Prabowo Subianto melakukan kampanye di media televisi secara rutin. Entah berapa milliar biaya kampanye habis untuk ditelevisi. Belum lagi media cetak, media online maupun radio. Target menjadi Capres sepertinya bukan target yang main-main sehingga mengkampanyekan partai menjadi jembatan demi mudahnya peluang menjadi Capres. Belajar dari 2009, dengan memiliki 4,46 persen suara dan 26 kursi di DPR mereka hanya menjadi Cawapres mendampingi Megawati dari PDI Perjuangan.

Ketenaran Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mengalahkan Ketua Umum Partai yang dijabat oleh Prof. Suhardi. Hal ini bisa dimaklumi karena memang sepak terjang Prabowo sebagai pendiri maupun roh partai berkorban segalanya. Dibarisan belakangnya terdapat nama Fadli Zon yang selalu setia memback up bos nya. Belum lagi adik kandung Prabowo yakni pengusaha Hasyim Djoyohadikusumo yang selalu mensupport total kakaknya. Dari Caleg yang didaftarkan dan lolos ke DPR 2 diantaranya masih kerabat dekat yakni keponakan Prabowo alias anak kandung Hasyim Djoyohadikusumo.

Yang satu mewakili dapil Jakarta III bernama Aryo PS mampu memperoleh 53.268 suara dan Rahayu Saraswati dari Jateng IV dengan suara 47.542 suara. Sedangkan di Gerindra, yang memperoleh suara terbanyak yaitu Gus Irawan Pasaribu yang mewakili Sumut II dengan 188.205 suara, diikuti Moh Nizar Zahro Dapil Jatim XI dengan suara 159.006 serta pengurus teras PSSI Robert Rouw mewakili Papua dengan 128.598. Sementara Caleg Ahmad Riza Patria (Jabar III/23.991), Heri Gunawan (Jabar IV/19.998) dan Subarna (Jabar XI/19.795) memperoleh suara kecil.

Seperti di partai lainnya, Gerindra juga mencalonkan artis untuk menjadi vote getter dan terbukti mereka cukup efektif mendapatkannya. Bila di periode lalu hanya ada Jamal Mirdad (Jateng I/39.760) dan Rachel Maryam (Jabar II/58.758) sekarang keduanya terpilih lagi bersama Biem Triani Benjamin (Jakarta II/50.624) diikuti Moreno Suprapto (Jatim V/52.921). Sekarang tinggal kita tunggu akankah para artis itu terlihat kerjanya seperti Dedi Gumilar, tak ada suaranya seperti Primus Yustisio atau Eko Patrio, dan semoga tidak jadi koruptor seperti Angelina Sondaakh.

Partai Golkar Teruji, Ini Wakil Rakyat Di DPR RI Dari Mereka

Partai Golongan Karya adalah salah satu partai yang kiprahnya benar-benar teruji. Baik saat reformasi, pasca reformasi apalagi sewaktu Soeharto berkuasa. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh mereka hingga sampai anggota DPRD pun seakan aman dari kasus. Ini membuktikan bahwa partai berlambang pohon beringin itu memang memiliki kualitas yang mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan politik negeri. Lihat saja pada Pemilu 1999, begitu Reformasi bergulir dan Golkar dihujat habis-habisan masih mampu meraup 23,7 juta suara dan menempati posisi kedua dibawah PDI Perjuangan.

Bahkan perolehan suara di Tahun itu hingga kini (3 kali pemilu) tak mampu diraih kembali. Tahun ini, Partai Golkar masih menunjukkan taringnya sebagai parpol yang teruji. Menempati posisi 2 besar meski suaranya hanya 18,4 juta suara alias meraih 91 kursi di DPR. Berbagai analisis yang menyeruak, faktor Ketua Umum Golkar lah yang justru membuat pemilih menjadi apatis dan suara yang didapatkan hanya naik 3,4 juta dari pemilu sebelumnya. Diperkirakan kenaikan suara lebih banyak didapat dari pemilih yang dipemilu sebelumnya memilih Demokrat.

Meski perolehan suara naik 3,5 juta namun perolehan kursinya turun drastis menjadi 91 atau hilang 16 kursi dari pileg 5 tahun lalu. Dari caleg yang terpilih, suara terbanyak diraih oleh Nusron Wahid Dapil Jateng II yang mendapat 243 ribu suara diikuti Dodi Reza Alex dari Dapil Sumsel I dengan 203 ribu suara dan terbanyak ketiga yakni Ade Komarudin yang memperoleh 167 ribu suara dari Dapil Jabar VII. Nusron yang juga Ketua Umum GP Anshor bisa mengalahkan Dodi yang tak lain putra Gubernur Sumatera Selatan saat ini yaitu Alex Nurdin.

Adapun 3 orang dengan perolehan suara minim yakni Firmandez dari Aceh II yang mendapat 24.861 suara, diikuti Fayakhun Andriadi dengan 25.446 dari Jakarta II serta Popong Otje Djundjunan yang cuma memperoleh 26.090 suara. Bila dibedah secara detil, suara Golkar sebanyak 18,4 juta suara bila dibandingkan dengan pemilih yang terdaftar hanya meraih 9,92 persen. Namun dari pemilih yang memilih didapat prosentase 13,21 persen. Apabila dibandingkan antara suara Caleg dengan Suara Partai, ternyata pemilih Golkar masih banyak yang memilih partai (34,87 dibandingkan 65, 13).

Suasana kampanye di media televisi memang lebih banyak dikuasai oleh Golkar. Maklumlah karena 2 televisi nasional (ANTV dan TVOne) dimiliki oleh Aburizal Bakrie. Meski demikian, justru masyarakat merasa jenuh atas tayangan kampanye Golkar. Yang muncul ditelevisi tidak hanya Ical, namun juga anaknya yang teknik pengemasannya lebih banyak pada pencitraan. Di Pemilu kali ini, Golkar ternyata tidak menguasai semua dapil alias ada 4 Dapil yang tidak ada wakil Golkar dari sana.

Dari Caleg yang terpilih, ada 2 yang terpilih sering kita lihat pemunculannya di televisi yakni Mutia Hafidz (mantan Anchor di Metro TV) dan Tantowi Yahya. Sisanya kebanyakan politisi yang sudah teruji sebagai politisi. Apakah dalam Pilpres mendatang mereka tetap berkeyakinan bahwa Ketua Umumnya akan tetap menjadi Capres atau merelakan bergabung dengan partai lain. Dengan perolehan sebanyak ini, kans Aburizal maju sebagai Capres kian terbuka lebar walaupun di internal partai masih ada perdebatan dan memilih bergabung dengan partai lain.

Inilah Anggota DPR Dari PDI Perjuangan Periode 2014 - 2019

Meskipun Pemilu 2019 PDI Perjuangan tidak meraih sebanyak Pemilu tahun 1999 setidaknya dengan suara 23 juta sudah mampu menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. Dibandingkan Pemilu 2009, perolehan kali ini melonjak 9 juta suara sehingga menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang. Tetapi perolehan suaranya tidak meningkat signifikan (dari 95 menjadi 109 kursi). Partai ini meraup total suara 23.681.471 suara atau setidaknya 12,74 persen dari pemilih yang terdaftar atau 16,97 persen yang menggunakan hak pilihnya.

Dari 109 nama calon legislatif terpilih, bila dijumlahkan terdapat 8.795.352 suara (37,14 persen dari suara partai). Mereka tersebar ada di 70 daerah pemilihan sehingga ada sekurangnya 7 dapil yang tidak ada wakil dari PDI Perjuangan. Beberapa Dapil bahkan diraih lebih dari 1 Caleg PDI Perjuangan. Sebut saja Bali dengan 4 caleg, Jateng V, Jakarta III, Jatim I, Jatim VI, Kalbar dengan 3 caleg serta masih banyak yang diwakili 2 atau hanya 1 caleg.

Banyak pihak menduga raihan suara PDI Perjuangan dipengaruhi faktor pencapresan Ir H Joko Widodo H-10 hari menjelang coblosan. Sementara itu, perolehan suara terbanyak diraih oleh Karolin Natasa dari Dapil Kalimantan Barat dengan perolehan 397.481 suara, diikuti Puan Maharani dari Jateng V (369.927 suara) serta diurutan ketiga Wayan Koster (Bali) yang mendapat 260.342. Nama ketiga meski disebut-sebut terkait kasus Hambalang, buktinya raihan suaranya masih cukup tinggi.

Disisi lain perolehan caleg dengan suara minim juga ada, yakni Caleg Banten II Ichsan Soelistio dengan 17.994 suara. Kemudian Alex Indra Lukman dari Sumatra Barat I dengan 22.937 serta Mariaman Saragih dari dapil Riau II dengan 26.650 suara. Caleg yang terpilih juga dari berbagai latar belakang profesional baik aktivis, pengacara, pengusaha dan sektor lain. Meski demikian terdapat pula artis atau olahragawan yang menjadi caleg dari PDI Perjuangan terpilih.

Ada 3 caleg yang berlatar belakang artis yang terpilih yaitu Junico BP Siahaan alias Nico Siahaan yang mewakili Jawa Barat I mendapat 64.890 suara. Lantas si Oneng atau Rieke Dyah Pitaloka dari Jawa Barat VII yang mendapat suara besar (255.044 suara). Dan yang terakhir dari trah Soekarno, Guruh Soekarno Putra dari Jawa Timur I yang suaranya mencapai 84.753 suara.

Bagi yang membutuhkan caleg DPR RI terpilih dari PDI Perjuangan beserta Dapil dan Perolehan Suara bisa kontak ke email saya