Kekeringan Tahunan Di Wonogiri Harus Segera Diatasi

Hampir setiap tahun Kabupaten Wonogiri mengalami kendala kekeringan di beberapa kecamatan. Setidaknya ada 7 titik kecamatan yang rutin mendapat kesulitan air bersih. Kondisi ini semestinya tidak diatasi dengan kegiatan karitatif seperti droping air bersih. Sebab droping hanya bersifat sementara dan tidak berjangka panjang. Pemerintah dalam hal ini BPBD Wonogiri mesti mengupayakan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Tidak mudah memang mengusahakan air bersih di wilayah yang minim sumber mata air.

Selain kesulitan menemukan sumber mata air, biaya membuat jaringan air bersih diwilayah tersebut juga tinggi. Apalagi Wonogiri dikenal dengan kabupaten yang kering, berbukit dan struktur tanahnya dipenuhi bebatuan. Tidak mudah mengkross pipa untuk menyingkat jarak, menembus hutan, menggali tanah untuk mencapai sumber mata air. BPBD perlu melakukan upaya menciptakan kantong-kantong air diwilayah tersebut. Selain itu, kampanye penyimpanan air dalam tanah perlu digalakkan. Tanpa peran aktif masyarakat, upaya pemerintah akan makin berat.

Berdasarkan media cetak yang edar pada 23 September 2014, 7 kecamatan itu meliputi Giriwoyo (4 desa krisis air, ada 1786 keluarga dan 6461 jiwa), Nguntoronadi (5 desa, 1001 keluarga, 3103 jiwa), Eromoko (4 desa, 1580 keluarga dan 6622 jiwa), Manyaran (2 desa, 590 keluarga dan 2181 jiwa), Paranggupito (8 desa, 2922 keluarga, dan 8456 jiwa), Pracimantoro (9 desa, 6010 keluarga dan 19180 jiwa) serta Giritontro 5 desa, 3465 keluarga dan 12133 jiwa).

Melihat data diatas, maka prioritas yang harus segera ditangani yakni Kecamatan Pracimantoro karena jumlah jiwa hampir 20.000. Kemudian diikuti Giritontro, Paranggupito, Eromoko, Giriwoyo, Nguntoronadi serta Manyaran. Sedangkan kebutuhan suplemen air bersih tentu makin banyak jumlah jiwa, tingkat kebutuhannya makin tinggi. Kebutuhan air bersih diprioritaskan untuk konsumsi serta non konsumsi. Kekeringan itu melanda hingga sumber mata air beserta sungai sehingga kebutuhan non konsumsi harus dipenuhi juga.

Untungnya sudah masuk bulan September dan diperkirakan 2 bulan hujan sudah turun. Total kebutuhan air bersih mencapai 464 tanki hingga 2 bulan kedepan. Apabila dihitung biayanya hampir mencapai Rp 5 M kurang sedikit. Memang dari aspek anggaran, Pemkab Wonogiri selalu punya SILPA yang jumlahnya Rp 70 M tiap tahunnya. Yang perlu dicatat, Pemda dan masyarakat tidak boleh terus berharap begini sebab tingkat ketergantungannya cukup besar. Bupati harus mencari terobosan lain seperti yang dilakukan didaerah lain di Indonesia.

Sebut saja Jembrana Bali yang mendapat hibah alat pengolah air laut menjadi air siap konsumsi. Dengan melihat kecamatan yang mengalami kekurangan air berada di tepian pantai selatan, seharusnya bupati mampu mengusahakannya. Bupati Jembrana saat itupun mendapatkan alat dari Jepang secara gratis. Instalasi alat tersebut juga dibantu oleh lembaga internasional. Masyarakat Wonogiri harus mendorong setidaknya wakil rakyat supaya musibah tahunan itu bisa segera teratasi.

Guru Di Wonogiri Siap Dengan Pengajaran Kurikulum 2013

Sudah banyak pihak yang mengkritisi segala hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan kita. Kementrian Pendidikan perasaan juga sudah membuat berbagai terobosan dibidang pendidikan. Namun menanti pendidikan untuk semua, pendidikan yang mencerahkan, pendidikan yang ramah koq rasanya masih jauh kita gapai. Tahun 2014 ini, lebih dari Rp 200 T dialokasikan untuk anggaran pendidikan namun di media massa selalu saja ada kisruh soal pendidikan.

Mulai dari pungutan, mengeluh soal sulitnya dapat sekolah, kurikulum, kekerasan di sekolah dan ragam persoalan lainnya. Mengerucutkan masalah pendidikan dalam beberapa kelompok, tidak gampang saya rasa. Sebut saja problemnya infrastruktur, SDM dan Kurikulum? Infrastruktur sendiri bila dibedah secara kasat mata sudah bisa dipecah atas kondisi sekolah, kondisi MCK, kondisi geografi, akses dan ragam lain. Kondisi sekolah masih dibagi ruang kelas, ruang guru, ruang perpus, rumah penjaga sekolah dan hal lain.

Solopos Cetak 7 Agustus 2014

Sejak tahun ini pemerintah menekankan implementasi Kurikulum 2013 (K-13) yang diluncurkan Mendikbud Muhammad Nuh. Walau demikian, ternyata problem SDM masih cukup rumit untuk diurai. Jangankan berharap mereka menerapkan K-13 seperti jauh panggang dari api. Berdasar hasil uji kompetensi melalui UKG, hasilnya tak ada 35 persen dari guru yang sudah mendapat sertifikasi nilainya diatas 50. Ini sengkarut di internal pendidikan belum menyangkut stakeholders mereka yakni siswa.

Maka dari itu, terpilihnya Joko Widodo yang ketua tim suksesnya dijabat Anies Baswedan memunculkan optimisme perubahan mendasar. Walaupun begitu, sebenarnya tidak mudah merubah format pendidikan di Indonesia yang tidak membebani anak didik. Lihat saja mereka, makin hari pendidikan bukannya mencerahkan tetapi menghambat perkembangan anak. Bukan saja otak namun tinggi badan mereka sulit tumbuh dengan buku-buku yang bejibun.

Di Wonogiri, perubahan kurikulum dari KTSP 2006 ke 2013 rupanya belum diikuti semua guru. Yang terbanyak malah guru SMP dan SMA masih belum mengikuti diklat. Sementara guru SD sebagian telah mengikuti dan guru SMK sudah tuntas.Dari 4.257 guru SD baru 3.620 sudah mengikuti diklat, untuk SMP dari 2.025 guru sudah ikut pelatihan 1.468 guru, untuk SMA dari 457 baru 73 orang yang sudah. Sementara semua guru SMK telah mengikuti diklat kurikulum 2013 padahal tahun anggaran telah berakhir.

Pemerintah Daerah jarang mengambil inisiatif meningkatkan kapasitas guru. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan kebanyakan atas inisiatif pusat. Harusnya pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas guru misalnya mengadakan pelatihan mendongeng, menulis, pengajaran kreatif, teknik menyusun soal, pembelajaran internet dan ragam tema lainnya. Meningkatnya gaji guru hampir tak sejalan dengan motivasi mereka dalam menyelenggarakan pendidikan.

Produksi Padi Dan Jumlah Warga Miskin Di Wonogiri

Seringkali keberhasilan pembangunan disalah satu sektor, tidak diikuti oleh sektor lain. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah tidak dilakukan by design alias jalan dengan sendirinya. Pertumbuhan yang terjadi karena upaya masyarakatnya sendiri sehingga kontribusi pada peningkatan kesejahteraan tidak terwujud. Hal ini bisa kita lihat indikatornya hampir di semua kabupaten/kota. Pertumbuhan pendapatan perkapita naik tetapi jumlah warga miskin tetap bahkan bertambah. Atau produksi tertentu meningkat namun warga miskin meningkat.

Solopos cetak 22 Februari 2014

Sekarang kita lihat di Kabupaten Wonogiri. Melihat pertumbuhan luasan lahan pertanian maupun hasil padi meningkat pesat lima tahun terakhir, faktanya 2 tahun terakhir jumlah warga miskin meningkat. Tahun 2008 ada seluas 43.600 ha lahan tanaman padi yang menghasilkan 2,4 juta kwintal padi. Setahun berikutnya menjadi 47.970 ha dengan hasil 2,8 juta kwintal padi. Kemudian di 2010 menjadi 49.876 ha hasilnya bertambah menjadi 2,9 juta kwintal. Di Tahun 2011 hasil terus bertambah menjadi 3 juta kwintal dari lahan 54.185 ha. Dan 2012 dengan 55.168 ha menghasilkan padi 3,2 juta.

Bila dikalkulasi selama 5 tahun luas lahan bertambah sekitar 12.000 ha dengan peningkatan hasil 800 ribu kwintal lebih. Bukankah penambahan luas maupun hasil akan meningkatkan jumlah petani atau penggarap sawah? Inilah peran pentingnya Dinas Pertanian atau yang terkait untuk melakukan pemetaan, pemerataan pertumbuhan, pendistribusian kebutuhan maupun tindaklanjut dari hasil panen sendiri. Otomatis bertambahnya barang akan meningkatkan keterlibatan pihak lain. Dinas Pertanian Wonogiri harus mencermati perkembangan positif ini.

Anehnya berdasar data Kantor Ketahanan Pangan penurunan warga penerima raskin hampir separuhnya. Di 2013 tercatat ada 127.885 keluarga penerima raskin. Namun setahun berikutnya hanya tersisa 70.569 keluarga saja. Apakah mungkin dalam 1 tahun jumlah warga miskin berkurang hingga 50.000 keluarga? Analisa ini harus dilakukan dengan baik dan benar supaya tiap pergantian pemerintahan jumlah warga miskin membesar dan menjelang akhir selalu beringsut turun. Danar Rahmanto sebagau bupati tidak terdengar kiprah spesifiknya dalam pemberantasan kemiskinan.

Solopos cetak 5 Februari 2014

Peningkatan APBD 3 tahun terakhir dari Rp 1,3 T ke Rp 1,5 T dan tahun ini menembus Rp 1,623 T tentu pantas disyukuri. Sayangnya dari sebesar anggaran tersebut, sebanyak Rp 1 T berasal dari pusat yakni Dana Alokasi Umum. Tak heran bila anggaran sebesar itu ya habis semua untuk membiayai gaji pegawai. Sedangkan belanja barang modal dan jasa sangat minim. Di Tahun 2012 tercatat belanja barang dan jasa serta modal hanya Rp 333 miliar, 2013 naik menjadi sekitar Rp 375 miliar dan tahun ini ada Rp 431 M.

Terpilihnya Jokowi sebagai presiden harusnya mampu memacu semangat bagi bupati untuk melayani masyarakat semakin baik. Wonogiri dulu dikenal dengan kegersangannya namun kini sudah mulai berkurang dan inilah potensi besar yang bisa dikembangkan. Ada banyak modal yang sudah ada untuk membangun wilayah, tinggal kemauannya ada atau tidak. Tanpa kepemimpinan yang baik, Wonogiri akan tertinggal dari kabupaten lain disekitarnya.

Kembangkan Potensi Pertanian Wonogiri

Produksi padi di Kabupaten Wonogiri terus bertambah meskipun hingga Tahun 2012. Tentu hal ini pantas diapresiasi karena Wonogiri merupakan salah satu daerah yang tiap tahun rutin menghadapi kendala kekurangan air. Selain persediaan air, beberapa wilayah di Wonogiri memang dikenal daerah atau struktur tanahnya yang tidak begitu subur. Produksi padi 3 tahun belakangan terus bertambah walaupun belum produktifitasnya tidak seperti Tahun 2009 lalu. Disisi lain, luas areal persawahan tumbuh secara baik tiap tahunnya (diatas 20.000 hektar tiap tahun)

Berdasarkan data yang direlease di Solopos 10 Juni 2014, pada Tahun 2009 lalu produktivitas padi tiap hektar mencapai 59,73 kwintal dengan total produksi 2,8 juta ton kuintal padi. Tahun 2010 ada penurunan produktifitas yang menjadi 58,19 kwintal/ha dengan total produksi menjadi 2,9 juta ton. Setahun berikutnya produktifitas merosot lumayan besar yakni menjadi hanya 55,58 kuintal.ha meski total produksinya menembus 3 juta ton padi. Tahun 2012 sepertinya mendekati kondisi seperti 2009 yaitu produktifitas sudah berada 58,54 kuintal/ha dengan jumlah total produksi 3,2 juta ton padi.

Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto perlu memberi perhatian serius atas naiknya produktifitas padi di wilayahnya. Selain mengandalkan pabrik jamu dan dikenal sebagai warga yang lebih suka merantau maka mengintensifkan pertanian terutama padi layak menjadi unggulan. Faktor masih banyaknya lahan yang tidak digarap serius, adanya waduk Gajah Mungkur, luasnya wilayah menjadi faktor yang menarik. Apalagi beberapa kabupaten di Solo Raya tidak banyak fokus pada pertanian padi. Sebut saja Boyolali, Klaten, Sukoharjo yang juga mengandalkan produksi palawija.

Memang dibandingkan dengan produksi ubi kayu masih lebih unggul ubi kayu. Tetapi tingkat konsumsi masyarakat antara padi dengan ubi kayu berkebalikan. Berdasarkan data Susenas Tahun 2009 meski produksi ubi kayu mencapai 1 juta ton tetapi kebutuhannya hanya 10.713 ton saja dan konsumsi perkapita/keluarga/tahun hanya 8,55. Untuk padi ditahun yang sama mencapai 410.756 ton kebutuhannya mencapai 105.158 ton dengan konsumsi perkapita/keluarga/tahun mencapai 83,93. Ini peluang bagi Wonogiri mengkonsentrasikan diri pada pertanian padi.

Pertumbuhan luasan lahan persawahan juga cukup positif. Setidaknya dari data bisa terbaca, ada kegairahan petani Wonogiri untuk bercocok tanam secara baik dan benar. Tahun 2009 luasan lahan 47.970 hektar, bertambah menjadi 49.876 hektar atau ada lahan baru sekitar 19.000 hektar di tahun berikutnya. Kemudian 2011 meningkat pesat hingga 54.185 hektar dan 2012 tetap bertambah menjadi 55.168 hektar. Bupati perlu memberi rangsangan tambahan supaya kegairahan menanam padi bisa terpelihara baik.

http://www.ketahananpanganwonogiri.com/index.php/download

Kemajuan daerah apalagi kesejahteraan masyarakat tidak dilihat dari banyaknya hotel, apartemen, gedung bertingkat apalagi mall yang berdiri. Kesejahteraan warga dipengaruhi dari banyak faktor. Fokus pada pertumbuhan pertanian merupakan salah satu kesempatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonogiri. Dengan proyeksi APBD 2014 yang defisit hingga Rp 85 M, sebaiknya alokasi belanja langsung digunakan secara optimal untuk pertanian. Selain itu masih ada salah satu sektor yang hingga kini masih memiliki potensi digali yakni Pariwisata Pantai yang berada di jalur pantai selatan.

Meskipun pendidikan dan kesehatan menjadi layanan dasar, urutan berikutnya yang mesti diperhatikan adalah pertanian dan pariwisata. Tidak perlu tertarik mengembangkan daerah dengan membuka investasi yang akhirnya masyarakat sendiri tidak bisa menikmatinya. Lihat saja pertumbuhan di Solo, Colomadu, Solo Baru dan seputar pinggiran Solo, adakah masyarakat terutama masyarakat bawah menikmati pembangunan? Mereka selama ini hanya jadi penonton bahkan terusir dari lahannya.

Potensi Pertanian Wonogiri Menggiurkan

Bila diberbagai kabupaten lain luas maupun hasil produksi pertanian makin turun, tidak demikian dengan di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten ini terkenal dengan Kota Gaplek memiliki struktur tanah yang tidak sesubur Boyolali, Klaten maupun Sukoharjo. Banyak terdapat kawasan pegunungan batuan kapur, ditepi selatan laut Jawa menjadikan pertanian bukan andalan. Meski demikian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mampu mendongkrak tumbuhnya pertanian.

Walaupun dipimpin oleh bupati berlatar belakang pebisnis namun Danar Rahmanto mampu mendorong berkembangnya pertanian terutama padi. Kondisi ini harus dipertahankan sebab dimasa mendatang wilayah dengan produksi padi tinggi akan mengeruk keuntungan. Tantangan terberat yaitu ada 2 bagaimana terus menambah luasan lahan serta menggalakkan minat generasi muda menjadi petani. Seperti awam diketahui, banyak penduduk Wonogiri merantau ke berbagai daerah untuk menjadi pedagang jamu. Hal ini dikarenakan anggapan tanah kelahiran mereka kurang subur.

Source : Solopos cetak

Selain pertanian, produksi kacang mete dari daerah ini juga menjadi andalan utama selain produksi Jamu maupun batuan kapur. Khusus untuk produksi batuan kapur, suatu saat pasti akan habis karena merupakan sumber daya alam non renewable alias tidak bisa diperbaharui. Disisi lain, sang bupati juga berhasil mengembangkan kawasan industri baru ditepian laut selatan dengan masuknya Sritex yang akan membangun pabrik besar disana. Ada juga investor China yang menggagas penanaman investasi meskipun belum mulai, baru survey lokasi.

Jangan sampai terulang kejadian kontrak kerjasama Pemkab dengan China saat dijabat Begug Purnomosidi yang hingga kini Alas Kethu tetap begitu. Padahal dulu akan dijadikan sebuah kawasan ekonomi. Danar yang pengusaha otobus harus jeli melihat potensi yang sudah muncul. Tidak perlu mencontoh Surakarta yang bisa bagus pariwisatanya atau Sukoharjo yang mampu menyulap Solo Baru menjadi kawasan mandiri. Surakarta pariwisata berkembang karena packaging event yang luar biasa dan Solo Baru berkembang karena si investor mampu berkorban cukup banyak sejak 1990an.

Wonogiri memiliki kawasan yang potensial dari berbagai sudut. Meski banyak wilayah atau kecamatan mengalami sulit air saat kemarau, hendaknya bisa segera diantisipasi sebelum mengembangkan wisata. Sebut saja Goa Kahyangan, Pantai Praci, Waduk Gajahmungkur dan lain sebagainya. Penggarapan yang optimal akan menarik wisatawan dari daerah sebelah yang minim wisata sebut Sukoharjo maupun Ngawi dan Nganjuk. Belum lagi rumah penduduk di pedalaman masih banyak yang asli berdiri diatas tanah tandus dengan bambu diatasnya.

Sementara itu, tumbuhnya pertanian hingga Tahun 2012 baik luasan maupun produksi menandakan keberhasilan petani mengoptimalkan yang mereka miliki. Dampingi terus mereka sehingga bagi warga yang mengandalkan usaha batu kapur, gaplek atau usaha kecil lainnya akan ikut bertanam padi. Dorong SKPD Pertanian memprogramkan pendampingan, bantuan benih, bantuan pupuk dan lainnya. Minta DPU membantu mencarikan titik air dan eksplorasi sumber mata air bagi pertanian maupun kehidupan sehari-hari. Inilah peluang yang bisa mensejahterakan warga Wonogiri yang tinggal diberbagai desa.

Menanti Upaya Pemkab Wonogiri Meminimalisir Pelecehan Seksual

Seperti banyak diberitakan media, kasus pelecehan di eks Karesidenan Surakarta yaitu Kabupaten Wonogiri. Setidaknya dalam 2 tahun ini jumlahnya meningkat terus. Pada media Tahun 2013 lalu mencapai 46 kasus dan data ini menunjukkan kenaikan jumlah pada tahun sebelumnya yang mencapai 33 kasus. Yang menyedihkan lagi kasus-kasus pelecehan terjadi pada remaja maupun anak-anak. Kejadiannya seringkali sepele yaitu berupa sms atau telepon nyasar yang dilakukan oleh masyarakat biasa sebut saja buruh bangunan atau tukang bakso.

Ini bukan menunjukkan bahwa semua tukang bangunan atau penjual bakso selalu memiliki niat jahat setidaknya kejadian ini dilakukan oleh orang kebanyakan. Korbannya pun merupakan anak sekolahan bahkan ada yang masih bersekolah di Taman kanak-kanak. Dari berbagai kejadian tersebut, upaya pendampingan serta pengusutan kasus sebenarnya berjalan baik. Sayangnya upaya pencegahan masih minim tergambar dari pemberitaan. Bupati bahkan tidak menyoroti secara khusus. Ibu Bupati tidak terlihat mengawal dan berperan aktif dalam soal ini.

Padahal dampak yang ditimbulkan dari korban pelecehan adalah rasa trauma yang mendalam. Seharusnya ibu bupati meskipun merupakan ibu muda harus berperan aktif dalam kampanye ini. Dinas pendidikan sebagai sektor terdepan dimana anak-anak itu menjalani pendidikan harus pula mensosialisasikan bahaya pelecehan pada siswanya. Sebab tanpa ada gerakan bersama, niscaya kasus ini bisa terus berulang. Bila dikalkulasi selama 2 tahun setidaknya dalam sebulan rata-rata lebih dari 3 kasus pelecehan terjadi.

Berbagai kejadian buruk ini semestinya menimbulkan gerakan bersama bagi orang tua untuk melakukan sesuatu. Bagaimana pencegahan, bagaimana menindaklanjuti kasus serta pemulihan bagi korban yang terkena pelecehan. Menikahkan tentu bukan jalan yang bijak karena mereka masih memiliki masa depan yang panjang. Secara psikologis mereka belum siap mentalnya untuk menghadapi hidup berkeluarga. Bupati sebagai kepala daerah semestinya mendorong agar berbagai program dapat dilakukan supaya kejadian tidak terus berulang.

Kemajuan teknologi harus disertai dengan kearifan berpikir dan bertindak. Memahamkan anak akan potensi pelanggaran maupun akibat harus terus ditanamkan. Pendekatan keagamaan hanya merupakan salah satu bagian saja. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, bahaya kehamilan dini serta masa depan bagi anak patut menjadi catatan tersendiri. Dengan kondisi geografis yang cukup luas serta terbentangnya lokasi antar kampung menjadikan adanya ruang-ruang bagi pelecehan seksual. Solusinya bukan kemudian meramaikan tempat-tempat sepi namun menanamkan nilai agar kejadian tidak terus berulang.

Disinilah dibutuhkan peran aktif secara menyeluruh baik secara institusi maupun personal agar kejadian buruk ditahun 2014 tidak kembali terulang. Terbukti kejadian di kabupaten lain bisa ditekan atau diminimalisir. Membangun komunitas-komunitas peduli pada anak, pada kesehatan reproduksi, memanfaatkan waktu luang anak untuk berkegiatan dan lainnya bisa dibangun. Agar anak-anak bisa memahami bahaya maupun pikirannya teralihkan. Tanpa kerjasama semua pihak, sulit kiranya meminimalisir pelecehan seksual dimasa mendatang.

Ancaman Kekeringan Masih Landa Wonogiri

Wonogiri dikenal sebagai salah satu kawasan dipinggiran pantai selatan. Memiliki banyak potensi yang masih perlu digali secara intensif. Meski tidak jauh dari Kota Solo, sayangnya belum banyak memanfaatkan keunggulan itu. Memang lokasi tidak berbatasan langsung tetapi Bupati Wonogiri seharusnya mampu memanfaatkan keunggulan komparatif atas Kota Solo. Selain potensi, mereka juga memiliki tantangan yang butuh penanganan secara serius.

Alam Wonogiri tidak bisa disamakan dengan Boyolali atau Klaten dengan pertanian yang cukup mendukung. Banyak wilayah di Wonogiri memang tandus alias tidak cukup mendukung pertanian. Walau begitu potensi keindahan alam maupun galian C terutama batuan kapur mudah kita temui. Disepanjang tepi pantai selatan, masih banyak pantai yang dibiarkan asri tanpa dikelola dan dipromosikan secara intensif. Penduduk Wonogiri pun lebih dikenal suka merantau menjajakan jamu.

Inilah PR besar Bupati, Danar Rahmanto untuk mampu meningkatkan potensi yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah.Tahun 2013 ini PAD hanya 6,13 persen (Rp 87 M) dari pendapatan dan masih mengandalkan Dana Perimbangan untuk menjalankan program yang besarannya mencapai 73,21 persen (Rp 1 T). Sedangkan belanja pegawai sendiri mencapai 65 persen (Rp 978 M), belanja hibah Rp 19,9 M (1,28 persen) serta belanja modal Rp 196 M (13 persen). Beberapa angka itu menunjukkan bahwa butuh ekstra kerja keras memajukan wonogiri.

Luasan wilayah hingga ke pelosok saat ini ada yang beberapa diantaranya masih sulit diakses. Tanpa inovasi, terobosan dan politicall will bupati, tidak akan cepat mendorong kemajuan daerah. Disisi lain, ketika musim kemarau tiba seperti kondisi sekarang hingga akhir tahun butuh intervensi Pemkab. Tanpa ditangani secara konkrit, masyarakat akan kesulitan mengatasi problem mereka. Jangankan untuk ternak maupun tanaman, kebutuhan sehari-hari merekapun cukup besar.

Berdasar penuturan Solopos edisi 6 September 2013, ditemukan setidaknya 8 kecamatan dengan 40 desa mengalami kekeringan hingga akhir tahun (lihat matriks). Di 8 kecamatan tersebut terdapat 66.708 jiwa dengan kebutuhan air bersih mencapai 2,67 juta liter perharinya. Bila dikalkulasi hingga akhir tahun maka kebutuhannya mencapai 320 juta liter. Bila asumsi harga 5.000 air bersih mencapai Rp 175.000 maka selama 4 bulan kedepan mencapai Rp 11,2 M.

Pemkab harus mampu memanfaatkan kondisi yang ada misalnya rencana pembukaan pabrik Sritex di kawasan pantai selatan semestinya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Kasus batalnya investasi China pada pemanfaatan hutan kota menjadi pembelajaran yang serius. Ke depan tidak boleh lagi membuka kerjasama tanpa dimatangkan terlebih dahulu agar anggaran yang sudah dikeluarkan untuk berbagai kajian tidak terbuang percuma.

Masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian. Pengusaha-pengusaha sukses harus diajak duduk bersama mencari solusi terbaik. Pedagang jamu, PT Sido Muncul, puluhan pengusaha Bus, Pengusaha bakso diberbagai kota diminta urun rembug memikirkan nasib daerah mereka. Toh tiap tahun mereka masih melakukan mudik. Kekeringan selalu menjadi problem rutin tahunan sehingga mestinya ada pembelajaran agar kedepan masalah ini tidak berulang.

Kabupaten Wonogiri Perlu Berbenah

Salah Satu Potensi Pendapatan Daerah

Memasuki usia ke 271 Tahun, Kabupaten Wonogiri atau yang banyak dikenal sebagai Kota Gaplek terus berkembang. Hal ini sebagai upaya mewujudkan visi misi Kota Wonogiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah yang dimulai sejak Tahun 1999 ternyata tidak serta merta membuat daerah maju, demikian pula yang dialami Wonogiri. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mengangkat industri masyarakat, mengembangkan inovasi daerah masih saja menghadapi benturan.

Meski pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana dan APBD terus meningkat namun perkembangan kesejahteraan masyarakat belum cukup signifikan. Beberapa pihak sering melihat perkembangan sebuah kota dilihat dari keberadaan mall jaringan nasional disebuah daerah. Bila hal itu yang menjadi indikator, tentu Wonogiri belum bisa dikatakan maju. Wilayah yang luas, sering menjadi hambatan bagi pemerintah daerah mengembangkan kawasan.

Semestinya Pemda bisa fokus dalam menggarap kecamatan-kecamatan yang tersebar merata baik yang berada di keramaian maupun yang berada di perbatasan Jawa Timur. Disisi lain, Wonogiri sebenarnya mempunyai keunggulan dari keterhubungan antar wilayah. Tidak hanya infrastruktur namun alat transportasi cukup tersedia sebab di kabupaten ini pengusaha bus sangat banyak dan berkembang positif. Bupati Danar juga salah satu pengusaha bus.

Tempat wisata juga tersebar dan memiliki potensi kunjungan yang besar. Hanya selama ini pengelolaan dan promosi yang dilakukan tidak optimal. Sebut saja Waduk Gajahmungkur, Kahyangan hingga Pantai Nampu di Kecamatan Paranggupito. Meski Wonogiri dikenal dengan daerah "kering" alias tandus, semestinya menjadi keunggulan komparatif lain. Sebut saja menggalakkan perhutanan, perkebunan singkong atau tanaman lain yang sesuai dengan kondisi.

Dalam aspek keuangan daerah, Kondisi Wonogiri harus butuh dibenahi manajemen pengelolaan keuangan daerahnya. Sebab, dalam kurun 3 tahun terakhir manajemen pengelolaannya belum optimal dan berimbang. Bila dilihat dari jumlah APBD, memang selalu naik dan hal ini dialami oleh semua daerah di Indonesia. Salah satu faktornya ya meningkatnya gaji PNS 10 persen sehingga otomatis penerimaan keuangan daerah ikut terdongkrak.

Pendapatan daerah masih mengandalkan dari pusat yakni berumber dari Dana Alokasi Umum yang selama 3 tahun menyumbang 60 persen pendapatan daerah. Sayangnya dana ini habis hanya untuk membiayai gaji pegawai bahkan masih kurang. Artinya selama 3 tahun, Pemkab Wonogiri terpaksa mengambil alokasi anggaran lain untuk menutup kekurangan gaji PNS. Itu gaji pegawai pada belanja langsung saja belum termasuk pada pos belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

Untungnya belanja modal meningkat meski prosentasenya tidak besar yakni masih dibawah 15 persen. Nah yang penting untuk diperhatikan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA). Meski terus turun prosentasenya namun anggaran yang tersisa masih cukup besar yakni diatas Rp 100 M. Ini catatan yang perlu diperhatikan dan dibenahi. Memang tidak selalu anggaran sisa dari perencanaan yang matang namun bisa dari efisiensi anggaran maupun naiknya penerimaan (pendapatan) daerah.

PGRI Wonogiri Pilih Bangun Wisma Dibanding Pikirkan Pendidikan

Pemberitaan pembangunan gedung PGRI Wonogiri 3 Mei lalu menyentak perhatian masyarakat Wonogiri. Betapa tidak, ditengah kondisi pendidikan di Wonogiri yang harus banyak diperhatikan, organisasi para guru itu justru memulai pembangunan gedung yang nilainya cukup besar yakni mencapai Rp 3,896 M. Nilai fantastis itu belum termasuk harga tanah. Padahal diberbagai pelosok desa masih banyak sekolah yang perlu dibenahi dan guru yang tunjangannya perlu diperjuangkan.

Entah apa yang dipikirkan oleh para pendidik tersebut meski anggaran itu berasal dari iuran anggota. Kata-kata "iuran" juga perlu dipertanyakan lagi, benarkah dana itu dikumpulkan secara sukarela? Bukan pemaksaan? Bila memang sukarela semestinya besarannya tidak ditentukan. Kenyataannya, mereka yang berprofesi mulia itu diwajibkan menyetor dana tiap bulan selama 2 tahun. Besarnya pun bervariasi mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 25.000.

Sumber : Solopos Edisi Cetak 3 Mei 2012

Pungutan itu dikenakan bervariasi baik ke guru tak bersertifikasi hingga pegawai golongan IV selama 2 tahun. Waktu yang cukup lama. Disisi lain, didirikannya Wisma Guru dimaksudkan sebagai tempat pendidikan dan latihan bagi para guru. Maklum wilayah Wonogiri yang luas membutuhkan tempat menginap bila ada pelatihan dipusat kota. Wisma itu memang tidak hanya digunakan untuk sekretariat PGRI namun juga dilengkapi kamar serta ruang untuk tempat pelatihan.

Masalahnya bila ada pelatihan digelar, apakah guru-guru yang menginap itu tidak dikenai biaya? Jika gratis, dari mana anggaran pengelolaan dan pemeliharaan gedung tersebut? Bila membayar, apa bedanya dengan masyarakat yang menggunakan wisma itu? Hingga saat ini, tidak ada suara memprotes dari pembangunan gedung tersebut. Termasuk pula suara dari guru non sertifikasi ataupun guru swasta. Mereka seperti begitu saja menerima.

Bagi guru tak bersertifikasi dan berasal dari sekolah swasta, pungutan ini tentu memberatkan. Termasuk bagi guru-guru yang tinggal di perbatasan Jawa Timur. Tentu mereka yang paling jarang menggunakan tempat tersebut dibandingkan guru diwilayah perkotaan. Guru diperkotaan bisa setiap saat menggunakannya bahkan untuk acara keluarga. Bagaimana mengawasi ini semua? Sistem pengelolaannya harus disepakati dan diketahui semua guru di Wonogiri.

Jangan sampai kemudian wisma tersebut di komersialisasikan sementara laporan pertanggungjawabannya tidak jelas. Dewan Pendidikan, Komisi II DPRD, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri harus bersikap tegas akan hal ini. Persoalan pendidikan jauh lebih penting ditangani dibanding mengurusi hal-hal yang bukan menjadi kewenangan guru. Selama ini, tak adanya Wisma Guru juga tidak menghambat perjalanan kerja organisasi PGRI.

Sebagai organisasi guru, selayaknya memberi contoh bagaimana berorganisasi dan memberi pendidikan yang membebaskan baik bagi anak didiknya maupun masyarakat. Supaya tingkat kepercayaan warga menjadi tinggi. Bila sudah tinggi dan menyadari arti pentingnya peran guru, tanpa meminta Wisma, pasti akan ada orang yang akan membangunkan Wisma guru. Bisa saja bupati, DPRD bahkan pengusaha membantu pendirian wisma tersebut.

Pungutan PD PGRI Wonogiri

Belum lama bupati dan wakil bupati Wonogiri dilantik, kini muncul potensi polemik baru di Kota Gaplek itu. Gara-garanya tentang rencana Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PD PGRI) Wonogiri yang akan melakukan pengembangan gedung baru. Gedung itu direncanakan menelan biaya Rp 3,9 M dan akan meminta partisipasi bagi kalangan guru maupun non guru (Solopos 23 Feb 2011).

Keputusan pengembangan gedung PGRI dilandaskan atas keputusan Konfercab PGRI Tahun 2009 lalu. Adapun besarnya pungutan untuk kategori non guru yaitu
a. Golongan I sebesar Rp 5.000
b. Golongan II sebesar Rp 10.000
c. Golongan III sebesar Rp 15.000
d. Golongan IV sebesar Rp 25.000

sementara itu untuk kategori guru terbagi atas
a. Guru non sertifikasi Rp 15.000
b. Guru sertifikasi Rp 25.000

Waduk Gajah Mungkur yang potensinya masih bisa dioptimalkan

Meskipun keputusan PD PGRI Wonogiri ini sudah disebarluaskan melalui surat edaran namun banyak kalangan yang menolaknya. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan pungutan akan dilakukan selama 24 bulan. Setidaknya berdasar data jumlah guru negeri maupun swasta Tahun 2007/2008 saja sudah mencapai 10.927 orang (http://www.wonogirikab.go.id/home.php?mode=content&id=208) dari 1.450 sekolah TK hingga SMU/K.

Bila diasumsikan tenaga non guru tiap sekolah ada 4 (perpustakaan, TU, bendahara, pesuruh) orang saja maka jumlah orang yang dipungut mencapai 16.727 orang. Bila dirata-rata pungutan Rp 10.000/orang maka dalam satu tahun terkumpul Rp 2M lebih atau mencapai Rp 4 M untuk kurun 2 tahun. Padahal kita tahu data yang kita pakai masih data 3 tahun lalu serta jumlah tenaga non guru bisa lebih dari 5 ribu orang.

Beberapa masalah yang perlu kita cermati adalah pertama, apakah pengembangan gedung itu relevan dengan kenaikan prestasi anak didik? Kantor sekretariat memang perlu dibuat yang representatif namun layakkah bila bangunan itu memakan dana Rp 3,9 M? apalagi disertai dengan fasilitas penginapan? Apakah di Kota Wonogiri tidak ada gedung pertemuan serta penginapan yang layak?

Kedua, proses sertifikasi masih saja terus berlangsung. Artinya guru yang terkena potongan Rp 25.000/bulan jumlahnya akan naik sehingga menaikkan jumlah total dari anggaran yang dipungut. Ketiga, Fasilitas sekolah-sekolah serta kapasitas guru di Wonogiri sendiri terutama daerah pedalaman seperti Kecamatan Eromoko, Pracimantoro, Paranggupito masih banyak yang memprihatinkan. Seharusnya PGRI lebih memikirkan bagaimana meningkatkan kapasitas tersebut.

Salah satu sudut kota (www.soloaja.com/v2/forum/18-wonogiri-sukses)

Keempat, bila gedung tersebut milik bersama komunitas pendidikan di Wonogiri tentu kalangan pendidik dapat berupaya bersama-sama mencarikan anggaran baik ke APBD kabupaten, propinsi maupun pada pemerintah pusat. Bila dimintakan partisipasi, idealnya guru dengan sertifikasi saja yang diminta berkontribusi karena memang gaji yang didapat sudah cukup besar. Untuk yang non sertifikasi apalagi non guru sebaiknya tidak dikenakan pungutan.

Komunitas pendidikan bisa saja mencari anggaran ke pihak ketiga misalnya perusahaan seperti jamu air mancur, otobus atau membuat program terobosan yang inovatif. Tindakan ini jauh lebih masuk akal dan tidak membebani dibandingkan dengan melakukan pungutan pada kalangan pendidik maupun non pendidikan. Pemda saja jauh mengurangi belanja daerah untuk belanja modal pada Tahun 2010 yang hanya Rp 79 M dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 130 M.

Sampai saat ini, bupati belum mengeluarkan pernyataan apapun. Ada baiknya kepala daerah segera turun tangan supaya kalangan pendidik tidak menjadi resah. Apalagi 4 bulan ke depan memasuki bulan ujian nasional. Artinya kurun waktu tersebut akan digunakan para guru untuk konsentrasi meningkatkan prestasi anak. Tanpa campur tangan, bisa saja para pendidik tidak bisa konsentrasi dalam memberi pengajaran dan hasil UN tidak menutup kemungkinan akan jeblok.

Akankah Visi Bupati Wonogiri 2010-2014 Terealisasi?

Kajian Atas APBD 2007-2010

Wonogiri merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan gapleknya. Kabupaten dengan luas 182 ribu ha ini menyimpan potensi alam yang luar biasa. Meski produksi perkebunannya tidak sebesar Kabupaten Boyolali, tetapi kekayaan alamnya bila dikelola dengan baik bisa menghasilkan pendapatan luar biasa. Pasca terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru pada Tahun 2010 lalu, akankah Wonogiri semakin mandiri atau tetap bergantung pada anggaran pemerintah pusat.

Dengan dikomandani pasangan H Danar Rahmanto, pemilik PO Timbul Jaya dan Yuli Handoko SE, mereka mengusung Visi daerah ”TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN WONOGIRI YANG KREDIBEL DAN EFEKTIF DEMI TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERAKHLAK MULIA, BEBAS DARI KEMISKINAN”. Tetapi visi ini akan sulit terwujud bila pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan efektif dan efisien.

Guna mendiskusikan hal ini, kita coba membedah APBD Wonogiri Tahun 2007-2010 lalu, dimana saat itu bupati masih dijabat oleh Begug Poernomosidi. Setidaknya ada gambaran dengan pencapaian pemerintahan sebelumnya, dapatkah Danar menaikkan kesejahteraan masyarakatnya. Akankah kemandirian mendapatkan anggaran dari daerah bisa terus ditingkatkan dibanding berharap anggaran pusat? Tantangannya adalah luas wilayah yang begitu besar dengan kondisi geografis yang menantang.

djpk.depkeu.go.id (diolah)

Untuk pendapatan sendiri, dalam kurun waktu 2007-2010 bisa menyumbangkan angka sebesar Rp 700 M dan naik pada Tahun 2008 menjadi Rp 777 M. Di Tahun 2009, pemasukan menjadi Rp 869 M serta Tahun 2010 menjadi Rp 879 M atau rata-rata kenaikan antara 8-10 persen. Kenaikan itu sendiri didapat dari tingginya pendapatan dari Dana Perimbangan. Kalau dibedah lebih jauh, sumbangan Dana Perimbangan berkisar di angka Rp 629 M (2007), Rp 696 M (2008), Rp 721 M (2009) serta Tahun 2010 mencapai nominal Rp 729 M. 

Kontribusi dana perimbangan pada pendapatan daerah memang terjadi dimanapun. Dilihat prosentase dana perimbangan pada pendapatan terus menurun. Bila Tahun 2007 di 89,7 persen, berikutnya mengecil menjadi 89,6 persen, Tahun 2009 dan 2010 menjadi 82,9 persen. Ini berarti menjadi hal yang cukup baik bagi daerah karena menandakan PAD bisa mendistribusikan anggaran pendapatan dengan jumlah terus meningkat. Tahun 2010 setidaknya mencapai Rp 64 M (meski untuk eks karesidenan Surakarta termasuk kecil).

Bagaimana dengan Belanja Daerah nya? apakah seperti daerah lain yang banyak menghabiskan anggarannya untuk pegawai? Tahun 2007, Pemda Wonogiri mengalokasikan belanja senilai Rp 693 M yang terbagi untuk belanja tidak langsung Rp 446 M (64,3 persen dari belanja) dan belanja langsung Rp 247 M (35,7 persen belanja langsung). Pada Tahun 2008, alokasi belanja meningkat menjadi Rp 788 M dengan rincian belanja tidak langsung Rp 506 M (64,1 persen) dan belanja langsung di angka Rp 282 M (35,9 persen).

Proporsi di Tahun 2009 untuk belanja tidak langsung melonjak 10 persen menjadi 74,4 persen atau setara dengan Rp 654 M dan belanja langsung hanya 25,6 persen saja atau terhimpit diangka Rp 225 M dengan total belanja Rp 880 M. Sementara Tahun 2010, dana yang dialokasikan ke masyarakat semakin turun drastis di jumlah Rp 147 M atau tinggal 15,3 persen (belanja langsung). Kondisi ini berbalik dengan belanja tidak langsung yang naik tajam menjadi Rp 817 M (menguasai 84,7 persen belanja).

Tantangan ini harus difahami benar oleh bupati karena anggaran atau APBD memiliki peran penting dalam merealisasikan visi misi kepala daerah. Tanpa karya, terobosan, inovasi yang cerdas maka visi misi hanya akan berhenti diatas kertas kerja saja. Masyarakat Wonogiri sudah cukup lama merindukan kepala daerah yang mau dan mampu membangun daerahnya. Hingga saat ini bila musim kemarau tiba, banyak desa krisis air. Problem rutin tahunan yang tetap saja belum terpecahkan.

Masyarakat berharap bupati bertindak layaknya "sopir" yang trengginas, cekatan dan tepat dalam mengambil keputusan menyalip atau berhenti. Tetapi tentu saja bukan "sopir" yang ugal-ugalan, seenaknya sendiri, orientasi kejar setoran serta tak memperhatikan rambu-rambu yang ada. Apalagi dalam visi tertuang kata bebas dari kemiskinan. Sungguh sebuah visi yang tidak mudah direalisasikan ditengah himpitan kondisi perekonomiang yang tak tentu.

Bagaimana bupati dapat kembali mendongkrak alokasi belanja langsung yang notabene bersinggungan langsung pada masyarakat. Tumpuan pendapatan juga tak selayaknya hanya disandarkan pada DAU atau DAK saja. Kedua item itu tanpa di utak utik juga secara otomatis meningkat. Danar harus lebih melihat potensi secara utuh agar Wonigiri kedepan lebih maju, lebih sejahtera dan benar-benar bebas dari kemiskinan yang menjerat masyarakatnya.

Segera Atasi Kemiskinan Di Wonogiri

Sumber : Solopos cetak 3 April 2007

Kemiskinan yang terus melonjak di Wonogiri harus segera diakhiri. Dengan problem kekeringan yang rutin dan kekurangan air bagi sebagian warga harus menjadi perhatian serius. Naiknya jumlah warga miskin dari Tahun 2005 hingga 2007 yang mencapai 1,2 juta jiwa perlu segera ditangani agar tidak bertambah parah. Sayangnya bupati tak banyak memiliki program pro poor sehingga jumlah warga miskin terus bertambah.

Inovasi sangat diperlukan guna menangani persoalan kemiskinan. Lahan-lahan di Wonogiri sebenarnya cukup potensial untuk ditingkatkan produktifitasnya. Pemda tak boleh hanya berorientasi pada program yang bombastis namun minim dampak. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.