Menuju Olahraga Berprestasi

Belajar Dari Timnas Sepakbola Indonesia Pada Piala AFF 2010 Prestasi Tim Nasional Indonesia yang melaju ke Final Piala Asean Football Federation (AFF) 2010 yang mengalahkan lawannya dengan skor cukup meyakinkan mampu menjadi atmosfir baru di Negara berpenduduk 230 juta jiwa ini. Biasanya tak ada hiruk pikuk seramai ini, tak ada liputan seheboh sekarang ataupun menyeret banyak pihak untuk berkomentar. Namun saat ini banyak dirasakan disetiap ruang public hampir pembicaraan masyarakat masih saja seputar bola. Meski harga cabai naik tinggi, gaji PNS bertambah maupun sidang-sidang kasus korupsi masih digelar, tetap saja kalah ekspos dengan sepak bola. Masyarakat Indonesia yang memang gandrung bola sudah tak sabar menanti penantian panjang mereka. Dalam catatan prestasi sepakbola Indonesia,...[selengkapnya]

Gedung DPR RI

Gedung Nusantara I Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Anggota-anggotanya direncanakan terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara Sosialis, negara-negara Komunis, dan semua Progresive Forces dalam kapitalis. Conefo dimaksudkan sebagai suatu tandingan terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Melalui Keppres No. 48/1965, Soekarno menugaskan kepada Soeprajogi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT). Menteri PUT kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PUT No. 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek Conefo.Bertepatan dengan Perayaan...[selengkapnya]

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia mengandalkan pendapatan daerahnya dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk menjalankan pembangunan. Di beberapa daerah yang lain, yang kaya akan sumber daya alam lebih mengandalkan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Sedangkan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (baik berupa pajak maupun retribusi) sering menyumbangkan pendapatan tak lebih dari 20 persen total pendapatan daerah. Kenapa begitu? Ada berbagai factor yang dapat melatarbelakangi motif Pemda melakukannya.Bisa jadi karena memang potensi pajak dan retribusinya kecil atau malah memang berargumentasi tak mau memberi beban lebih pada masyarakat. Sayangnya pada kedua alasan itu sering ditemukan berimbas pada layanan publik yang tak optimal. Kalau...[selengkapnya]

Kelola Keuangan Daerah Secara Tertib

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disebut APBD merupakan dokumen rencana alokasi pendapatan maupun belanja bagi pemerintah daerah. Mestinya, penetapan APBD benar-benar menjadi pedoman yang baku bagi pelaksanaan pembangunan disebuah daerah. Kenyataannya masih banyak daerah yang menjalankan anggarannya lebih banyak minus bukan surplus. Berbagai kebijakan kepala daerah seringkali memberatkan anggaran bukan merencanakan pembangunan yang mampu memberi dampak lanjutan berupa pemasukan bagi kas daerah. Dengan catatan, pemasukan baru bukan menambah beban masyarakat ekonomi lemah.Dalam undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab...[selengkapnya]

Kelurahan : Meyusun Renstra atau RPJMD ?

Dalam design otonomi daerah seluruh perangkat daerah dimasukkan dalam satuan kerja perangkat daerah atau saat ini banyak dikenal dengan sebutan SKPD. Seluruh dinas disebuah Kota atau Kabupaten di golongkan dalam SKPD, BLU maupun BLUD termasuk didalamnya adalah kecamatan dan kelurahan. Yang perlu dicermati adalah berbeda dengan dinas daerah maupun lembaga teknis lainnya yakni kecamatan dan kelurahan merupakan institusi daerah yang berkaitan dengan territorial. Dalam PP No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 1 ayat (9) diterjemahkan Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Otomatis bila...[selengkapnya]

Pentingnya Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu contoh media keterbukaan informasi Salah satu pondasi penting dalam era good governance yaitu keterbukaan informasi public. Selama era orde baru, informasi tentang pengelolaan pemerintah daerah tidak cukup banyak diketahui oleh masyarakat. Maka tuntutan atas birokrasi modern, yang efektif, efisien serta transparan tak bisa dielakkan lagi. Kenapa demikian? Seperti banyak diketahui bahwa salah satu fungsi birokrasi adalah sebagai public servant/pelayan public. Pelayanan public tersebut terkait dengan rumusan bahwa pemerintah menjalankan layanan atas ketertiban dan pemenuhan hak-hak dasar warga. Selain itu, pemerintah juga mengelola anggaran yang didapat dari pajak maupun retribusi yang disetor oleh masyarakat. Atas kontribusi wargalah kemudian pemerintah dapat mengelola pemerintahannya....[selengkapnya]

Rasio Kemandirian Daerah Yang Patut Dipertanyakan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan system pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Peningkatan kemakmuran rakyat tidak hanya pelayanan public namun juga tercakup didalamnya adalah membangun wilayah-wilayah Indonesia agar tidak ada ketimbangan dalam pemerataan. Namun yang jamak diketahui, pengelolaan keuangan di Indonesia memang masih butuh banyak dibenahi. Banyak pihak menyatakan system sudah cukup bagus guna mencegah kebocoran keuangan Negara namun tinggal bagaimana mendisiplinkan aparatur. Berbagai regulasi terkait keuangan Negara/daerah telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun masih saja gap antar daerah terlihat tinggi. Pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pemerintah masih saja tidak cukup besar untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan semakin hari semakin...[selengkapnya]

Penerapan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia agar kehidupannya jauh lebih baik. Tidak hanya para orang tua tetapi juga Negara dan agama mengajarkan pentingnya menempuh pendidikan. Namun kenyataannya tak semua orang secara mudah mengakses pendidikan di Indonesia. Masih banyak masyarakat diperkotaan maupun pedesaan kesulitan mengakses pendidikan. Hal ini dikarenakan keterbukaan akses, jaminan serta kemauan penggerak pendidikan bahkan Negara tak kunjung serius membenahi pendidikan di Indonesia. Sudah banyak peraturan ataupun pemahaman bahwasanya pendidikan merupakan hal prinsip yang harus didapat semua orang. Dalam Amandemen UUD 45 disebutkan salah satu hak warga Negara yakni pendidikan. Faktanya diberbagai pelosok daerah kita masih menemukan banyak anak usia sekolah yang mengamen,...[selengkapnya]

Adakah Yang Bertanggung Jawab?

Setengah tahun belakangan ini nampaknya bencana sedang melanda Indonesia. Bertubi-tubi musibah hadir tanpa memandang kelas ekonomi, social ataupun status. Semua mengalaminya dan apakah kita masih menyalahkan alam semesta yang memang sedang berubah tanpa bisa kita antisipasi? Dalam berbagai pemberitaan, rata-rata pejabat berwenang ketika dikonfirmasi media seringkali “menghindar” untuk menyatakan bertanggungjawab. Alasan seperti adanya human eror, cuaca memang sedang tidak menentu, sifat dari kondisi dan lain sebagainya. Sungguh memprihatinkan membaca pernyataan mereka.Selain menghindar, tak ada empati yang dikeluarkan setidaknya untuk meminta maaf atau bertindak secara nyata. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing dan menyerahkan pada pejabat dibawahnya. Benar-benar tidak ada tradisi...[selengkapnya]

Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Kebijakan

Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Kebijakan Diskursus tentang peran perempuan dalam 10 tahun terakhir ini cukup menarik dan semakin banyak membuka ruang bagi kiprah perempuan di Indonesia. Ruang aktualisasi perempuan tidak sekedar hanya pada bidang-bidang yang ‘dianggap” milik laki-laki namun juga karir perempuan dibidang-bidang tersebut juga terlihat menggembirakan. Sebenarnya perkembangan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, ekonomi apalagi politik relative jauh lebih lamban dibanding dibidang olah raga. Sudah sejak lama perempuan Indonesia mampu membuat prestasi membanggakan di kancah Internasional meskipun dibidang olahraga tentu hanya bertanding sesame perempuan. Namun setidaknya kiprah mereka bisa terlihat meski bertarung dengan negara-negara yang peran perempuannya jauh...[selengkapnya]

Ekstrimnya Cuaca

Cuaca Jakarta akhir-akhir ini berlangsung tidak menentu. Kadang hujan, panas terik atau cuaca mendung. Perubahan tidak menentu ini tidak terjadi begitu saja dan disebabkan oleh berbagai faktor alam yang terus berganti. Pergantian iklim secara ekstrem seperti sekarang ini juga sering digambarkan lebih mengerikan oleh berbagai film yang sudah sejak lama beredar seperti vulcano atau film lainnya. Apakah cuaca seperti ini terjadi tanpa sebab? coba kita lihat beberapa gambar yang sempat saya rekam. Matahari yang terlihat terus terdesar awan hitam sehingga sinarnya makin lama sehingga meredup. Bahkan dilihat dari dari gedung perkantoran lantai 13 mendung tebal bergelayut diatas langit jakarta. Foto yang diambil awal tahun ini, tidak jauh berbeda kondisinya hingga bulan September 2010. ...[selengkapnya]

Gedung Wakil Rakyat

Apakah benar gedung wakil rakyat kita terbuka pada masyarakat? terutama gedung DPR MPR RI yang berada di kawasan senayan? Kita faham, banyak masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya dihadang puluhan Pamdal di bagian terdepan sehingga menimbulkan kemacetan luar biasa di ruas utama jalan Gatot Subroto. Lantas luasnya lahan di pelataran yang juga tak digunakan untuk parkir kecuali setahun sekali itu hanya untuk lalu lalang mobil-mobil mewah. Lihat saja halaman depan gedung yang sangat luas ini. Terlihat sepi dan hanya satu dua orang melewati aspal jalan yang tanpa pepohonan tersebut. Masyarakat umum banyak yang ingin masuk untuk melihat-lihat namun bagi yang belum pernah memasukinya pasti akan berpikir berkali-kali melihat sekerumunan orang berseragam biru-biru di berbagai penjuru masuk...[selengkapnya]

Kepanduan atau Kepramukaan?

Pada era sebelum reformasi (pra 1999) gerakan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstra kulikuler yang cukup digemari siswa sekolah dasar hingga orang dewasa. Mulai dari level siaga, penegak, pandega bahkan setiap departemen (sekarang kementrian) memiliki yang namanya satuan karya. Mereka berlomba-lomba menggerakkan anggotanya berpartisipasi secara aktif tanpa paksaan dari siapapun. Namun pasca reformasi, gerakan pramuka semakin hari semakin lesu hingga hampir tidak pernah disebut lagi dalam berbagai media. Hari Pramuka 14 Agustus yang dulu selalu diwarnai dengan jamboree kini hanya tinggal kenangan semata. Belum jelas factor apa yang mempengaruhi namun yang jelas berbagai pihak memprihatinkan kondisi ini. Hampir semua masyarakat bila ditanya tentang kemanfaatan pasti akan menjawab bermanfaat...[selengkapnya]

Membangun C(er)itra

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini pada posisi yang terjun bebas di mata rakyat Indonesia setelah beberapa kinerjanya terus menerus di sorot oleh masyarakat. Kondisi ini nampaknya harus disadari betul dan dibenahi tidak sekedar oleh satu dua orang anggota namun juga secara kolektif kolegial bersama. Partai Politik sebagai pemilik maupun pihak yang berkepentingan menaikkan posisi tawar dimata rakyat harus benar-benar memperhatikan tingkah laku tersebut. Tanpa itu semua, niscaya tingkat kepercayaan masyarakat akan terus menurun. Sudah mafhum diketahui bahwa partai politik berjuang untuk meraih kekuasaan namun bukan berarti dengan segala cara. Harus melalui cara-cara yang elegan, legal dan menguntungkan masyarakat secara umum. Awal kinerja anggota dewan periode 2009-2014 diuji dengan...[selengkapnya]