Akankah Visi Bupati Wonogiri 2010-2014 Terealisasi?

Kajian Atas APBD 2007-2010

Wonogiri merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan gapleknya. Kabupaten dengan luas 182 ribu ha ini menyimpan potensi alam yang luar biasa. Meski produksi perkebunannya tidak sebesar Kabupaten Boyolali, tetapi kekayaan alamnya bila dikelola dengan baik bisa menghasilkan pendapatan luar biasa. Pasca terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru pada Tahun 2010 lalu, akankah Wonogiri semakin mandiri atau tetap bergantung pada anggaran pemerintah pusat.

Dengan dikomandani pasangan H Danar Rahmanto, pemilik PO Timbul Jaya dan Yuli Handoko SE, mereka mengusung Visi daerah ”TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN WONOGIRI YANG KREDIBEL DAN EFEKTIF DEMI TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERAKHLAK MULIA, BEBAS DARI KEMISKINAN”. Tetapi visi ini akan sulit terwujud bila pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan efektif dan efisien.

Guna mendiskusikan hal ini, kita coba membedah APBD Wonogiri Tahun 2007-2010 lalu, dimana saat itu bupati masih dijabat oleh Begug Poernomosidi. Setidaknya ada gambaran dengan pencapaian pemerintahan sebelumnya, dapatkah Danar menaikkan kesejahteraan masyarakatnya. Akankah kemandirian mendapatkan anggaran dari daerah bisa terus ditingkatkan dibanding berharap anggaran pusat? Tantangannya adalah luas wilayah yang begitu besar dengan kondisi geografis yang menantang.

djpk.depkeu.go.id (diolah)

Untuk pendapatan sendiri, dalam kurun waktu 2007-2010 bisa menyumbangkan angka sebesar Rp 700 M dan naik pada Tahun 2008 menjadi Rp 777 M. Di Tahun 2009, pemasukan menjadi Rp 869 M serta Tahun 2010 menjadi Rp 879 M atau rata-rata kenaikan antara 8-10 persen. Kenaikan itu sendiri didapat dari tingginya pendapatan dari Dana Perimbangan. Kalau dibedah lebih jauh, sumbangan Dana Perimbangan berkisar di angka Rp 629 M (2007), Rp 696 M (2008), Rp 721 M (2009) serta Tahun 2010 mencapai nominal Rp 729 M. 

Kontribusi dana perimbangan pada pendapatan daerah memang terjadi dimanapun. Dilihat prosentase dana perimbangan pada pendapatan terus menurun. Bila Tahun 2007 di 89,7 persen, berikutnya mengecil menjadi 89,6 persen, Tahun 2009 dan 2010 menjadi 82,9 persen. Ini berarti menjadi hal yang cukup baik bagi daerah karena menandakan PAD bisa mendistribusikan anggaran pendapatan dengan jumlah terus meningkat. Tahun 2010 setidaknya mencapai Rp 64 M (meski untuk eks karesidenan Surakarta termasuk kecil).

Bagaimana dengan Belanja Daerah nya? apakah seperti daerah lain yang banyak menghabiskan anggarannya untuk pegawai? Tahun 2007, Pemda Wonogiri mengalokasikan belanja senilai Rp 693 M yang terbagi untuk belanja tidak langsung Rp 446 M (64,3 persen dari belanja) dan belanja langsung Rp 247 M (35,7 persen belanja langsung). Pada Tahun 2008, alokasi belanja meningkat menjadi Rp 788 M dengan rincian belanja tidak langsung Rp 506 M (64,1 persen) dan belanja langsung di angka Rp 282 M (35,9 persen).

Proporsi di Tahun 2009 untuk belanja tidak langsung melonjak 10 persen menjadi 74,4 persen atau setara dengan Rp 654 M dan belanja langsung hanya 25,6 persen saja atau terhimpit diangka Rp 225 M dengan total belanja Rp 880 M. Sementara Tahun 2010, dana yang dialokasikan ke masyarakat semakin turun drastis di jumlah Rp 147 M atau tinggal 15,3 persen (belanja langsung). Kondisi ini berbalik dengan belanja tidak langsung yang naik tajam menjadi Rp 817 M (menguasai 84,7 persen belanja).

Tantangan ini harus difahami benar oleh bupati karena anggaran atau APBD memiliki peran penting dalam merealisasikan visi misi kepala daerah. Tanpa karya, terobosan, inovasi yang cerdas maka visi misi hanya akan berhenti diatas kertas kerja saja. Masyarakat Wonogiri sudah cukup lama merindukan kepala daerah yang mau dan mampu membangun daerahnya. Hingga saat ini bila musim kemarau tiba, banyak desa krisis air. Problem rutin tahunan yang tetap saja belum terpecahkan.

Masyarakat berharap bupati bertindak layaknya "sopir" yang trengginas, cekatan dan tepat dalam mengambil keputusan menyalip atau berhenti. Tetapi tentu saja bukan "sopir" yang ugal-ugalan, seenaknya sendiri, orientasi kejar setoran serta tak memperhatikan rambu-rambu yang ada. Apalagi dalam visi tertuang kata bebas dari kemiskinan. Sungguh sebuah visi yang tidak mudah direalisasikan ditengah himpitan kondisi perekonomiang yang tak tentu.

Bagaimana bupati dapat kembali mendongkrak alokasi belanja langsung yang notabene bersinggungan langsung pada masyarakat. Tumpuan pendapatan juga tak selayaknya hanya disandarkan pada DAU atau DAK saja. Kedua item itu tanpa di utak utik juga secara otomatis meningkat. Danar harus lebih melihat potensi secara utuh agar Wonigiri kedepan lebih maju, lebih sejahtera dan benar-benar bebas dari kemiskinan yang menjerat masyarakatnya.