Kabupaten Wonogiri Perlu Berbenah

Salah Satu Potensi Pendapatan Daerah

Memasuki usia ke 271 Tahun, Kabupaten Wonogiri atau yang banyak dikenal sebagai Kota Gaplek terus berkembang. Hal ini sebagai upaya mewujudkan visi misi Kota Wonogiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah yang dimulai sejak Tahun 1999 ternyata tidak serta merta membuat daerah maju, demikian pula yang dialami Wonogiri. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mengangkat industri masyarakat, mengembangkan inovasi daerah masih saja menghadapi benturan.

Meski pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana dan APBD terus meningkat namun perkembangan kesejahteraan masyarakat belum cukup signifikan. Beberapa pihak sering melihat perkembangan sebuah kota dilihat dari keberadaan mall jaringan nasional disebuah daerah. Bila hal itu yang menjadi indikator, tentu Wonogiri belum bisa dikatakan maju. Wilayah yang luas, sering menjadi hambatan bagi pemerintah daerah mengembangkan kawasan.

Semestinya Pemda bisa fokus dalam menggarap kecamatan-kecamatan yang tersebar merata baik yang berada di keramaian maupun yang berada di perbatasan Jawa Timur. Disisi lain, Wonogiri sebenarnya mempunyai keunggulan dari keterhubungan antar wilayah. Tidak hanya infrastruktur namun alat transportasi cukup tersedia sebab di kabupaten ini pengusaha bus sangat banyak dan berkembang positif. Bupati Danar juga salah satu pengusaha bus.

Tempat wisata juga tersebar dan memiliki potensi kunjungan yang besar. Hanya selama ini pengelolaan dan promosi yang dilakukan tidak optimal. Sebut saja Waduk Gajahmungkur, Kahyangan hingga Pantai Nampu di Kecamatan Paranggupito. Meski Wonogiri dikenal dengan daerah "kering" alias tandus, semestinya menjadi keunggulan komparatif lain. Sebut saja menggalakkan perhutanan, perkebunan singkong atau tanaman lain yang sesuai dengan kondisi.

Dalam aspek keuangan daerah, Kondisi Wonogiri harus butuh dibenahi manajemen pengelolaan keuangan daerahnya. Sebab, dalam kurun 3 tahun terakhir manajemen pengelolaannya belum optimal dan berimbang. Bila dilihat dari jumlah APBD, memang selalu naik dan hal ini dialami oleh semua daerah di Indonesia. Salah satu faktornya ya meningkatnya gaji PNS 10 persen sehingga otomatis penerimaan keuangan daerah ikut terdongkrak.

Pendapatan daerah masih mengandalkan dari pusat yakni berumber dari Dana Alokasi Umum yang selama 3 tahun menyumbang 60 persen pendapatan daerah. Sayangnya dana ini habis hanya untuk membiayai gaji pegawai bahkan masih kurang. Artinya selama 3 tahun, Pemkab Wonogiri terpaksa mengambil alokasi anggaran lain untuk menutup kekurangan gaji PNS. Itu gaji pegawai pada belanja langsung saja belum termasuk pada pos belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

Untungnya belanja modal meningkat meski prosentasenya tidak besar yakni masih dibawah 15 persen. Nah yang penting untuk diperhatikan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA). Meski terus turun prosentasenya namun anggaran yang tersisa masih cukup besar yakni diatas Rp 100 M. Ini catatan yang perlu diperhatikan dan dibenahi. Memang tidak selalu anggaran sisa dari perencanaan yang matang namun bisa dari efisiensi anggaran maupun naiknya penerimaan (pendapatan) daerah.