PGRI Wonogiri Pilih Bangun Wisma Dibanding Pikirkan Pendidikan

Pemberitaan pembangunan gedung PGRI Wonogiri 3 Mei lalu menyentak perhatian masyarakat Wonogiri. Betapa tidak, ditengah kondisi pendidikan di Wonogiri yang harus banyak diperhatikan, organisasi para guru itu justru memulai pembangunan gedung yang nilainya cukup besar yakni mencapai Rp 3,896 M. Nilai fantastis itu belum termasuk harga tanah. Padahal diberbagai pelosok desa masih banyak sekolah yang perlu dibenahi dan guru yang tunjangannya perlu diperjuangkan.

Entah apa yang dipikirkan oleh para pendidik tersebut meski anggaran itu berasal dari iuran anggota. Kata-kata "iuran" juga perlu dipertanyakan lagi, benarkah dana itu dikumpulkan secara sukarela? Bukan pemaksaan? Bila memang sukarela semestinya besarannya tidak ditentukan. Kenyataannya, mereka yang berprofesi mulia itu diwajibkan menyetor dana tiap bulan selama 2 tahun. Besarnya pun bervariasi mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 25.000.

Sumber : Solopos Edisi Cetak 3 Mei 2012

Pungutan itu dikenakan bervariasi baik ke guru tak bersertifikasi hingga pegawai golongan IV selama 2 tahun. Waktu yang cukup lama. Disisi lain, didirikannya Wisma Guru dimaksudkan sebagai tempat pendidikan dan latihan bagi para guru. Maklum wilayah Wonogiri yang luas membutuhkan tempat menginap bila ada pelatihan dipusat kota. Wisma itu memang tidak hanya digunakan untuk sekretariat PGRI namun juga dilengkapi kamar serta ruang untuk tempat pelatihan.

Masalahnya bila ada pelatihan digelar, apakah guru-guru yang menginap itu tidak dikenai biaya? Jika gratis, dari mana anggaran pengelolaan dan pemeliharaan gedung tersebut? Bila membayar, apa bedanya dengan masyarakat yang menggunakan wisma itu? Hingga saat ini, tidak ada suara memprotes dari pembangunan gedung tersebut. Termasuk pula suara dari guru non sertifikasi ataupun guru swasta. Mereka seperti begitu saja menerima.

Bagi guru tak bersertifikasi dan berasal dari sekolah swasta, pungutan ini tentu memberatkan. Termasuk bagi guru-guru yang tinggal di perbatasan Jawa Timur. Tentu mereka yang paling jarang menggunakan tempat tersebut dibandingkan guru diwilayah perkotaan. Guru diperkotaan bisa setiap saat menggunakannya bahkan untuk acara keluarga. Bagaimana mengawasi ini semua? Sistem pengelolaannya harus disepakati dan diketahui semua guru di Wonogiri.

Jangan sampai kemudian wisma tersebut di komersialisasikan sementara laporan pertanggungjawabannya tidak jelas. Dewan Pendidikan, Komisi II DPRD, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri harus bersikap tegas akan hal ini. Persoalan pendidikan jauh lebih penting ditangani dibanding mengurusi hal-hal yang bukan menjadi kewenangan guru. Selama ini, tak adanya Wisma Guru juga tidak menghambat perjalanan kerja organisasi PGRI.

Sebagai organisasi guru, selayaknya memberi contoh bagaimana berorganisasi dan memberi pendidikan yang membebaskan baik bagi anak didiknya maupun masyarakat. Supaya tingkat kepercayaan warga menjadi tinggi. Bila sudah tinggi dan menyadari arti pentingnya peran guru, tanpa meminta Wisma, pasti akan ada orang yang akan membangunkan Wisma guru. Bisa saja bupati, DPRD bahkan pengusaha membantu pendirian wisma tersebut.