Policy Paper Alokasi Dana Desa

Desa sebenarnya merupakan entitas pemerintahan terpenting dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Meski policy otonomi daerah fokus pada otonomi kabupaten tetapi faktanya roh kekuatan terbesar berada di sana. Tidak banyak pemerintah daerah yang menyadari hal ini sehingga kemudian mereka banyak menafikkan pentingnya membangun desa. Padahal pemerintah pusat sudah memandang pentingnya desa bagi penopang otonomi daerah.

Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai macam kebijakan yang menitikberatkan pada kiprah desa. Salah satunya kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2005 melalui PP No 72 tentang Desa. Walaupun begitu masih banyak pemerintah daerah tidak total mendukung kebijakan ini. Ternyata bila dikaji lebih mendalam pemerintah pusat juga bermuka dua atas kemandirian desa. Buktinya masih banyak kebijakan pusat yang tingkat intervensinya hingga ke desa bahkan perorangan.

Lantas bagaimana kajian sesungguhnya atas kebijakan ADD? Bagaimana penerapan ADD di tiga wilayah yang dibedah seperti Kebumen Jawa Tengah, Solok Sumatera Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kabupaten Terkaya di Indonesia dengan APBD mencapai Rp 4 T). Adakah jaminan penerapannya lebih baik? Kemudian apa kaitannya dengan beberapa kebijakan pemerintah pusat? Akankah kedepan policy tentang ADD diperkuat atau dilemahkan?

Policy Paper tentang Alokasi Dana Desa yang ditulis oleh Suci Handayani, pemerhati kebijakan desa diterbitkan oleh Forum Pengembangan Pembaharuan Desa bekerjasama dengan Yayasan TIFA Tahun 2011 patut dimiliki. Bila anda menginginkannya dapat mengirimkan email ke blog ini.