Gaji PNS Bebani Anggaran Negara

Negara Indonesia memang terlalu banyak menanggung beban dalam hal jumlah pegawainya. Disemua wilayah dan saat jam kerja ketika kita berjalan di pasar, mall, toko atau bank sering kita jumpai mereka. Entah kepentingan kantor atau pribadi kita tidak tahu. Dan para abdi masyarakat itu tak pernah punya rasa malu keluyuran di jam kerja. Bahkan tidak sedikit yang memakai kendaraan dinas. Di sekolah TK atau SD kadang juga ditemui pegawai yang sedang menjemput anak mereka.

Kalau ditanya pasti jawabnya tugas luar dan kebetulan mampir. Sudah banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan publik namun tak ada perubahan cukup signifikan di birokrasi. Yang jelas saking banyaknya jumlah pegawai di Indonesia, APBD rata-rata pemerintah di Indonesia mayoritas digunakan untuk menggaji mereka. Kondisi ini harus segera ditangani jika negara ingin beban yang harus ditanggung serta mendorong pertumbuhan ekonomi semakin baik.

Dalam data di situs bkn.go.id tercatat jumlah PNS mencapai 4.598.100. Jumlah yang belum memadai bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Hanya saja masalahnya jumlah itu terkonsentrasi di pulai Jawa serta tidak proporsional. Sudah banyak pihak yang menyuarakan agar membuat formula supaya pegawai negeri dapat melayani masyarakat secara baik. Faktanya, keluhan terhadap pelayanan publik masih saja terjadi.

Dari jumlah itu, sekitar 1,6 juta berpendidikan S1 hingga S3 dan yang berusia direntang 26 tahun - 50 tahun berjumlah lebih dari 3 juta. Bila dipetakan dalam golongan maka mayoritas memiliki golongan III dan IV sebanyak 3,5 juta lebih. Dengan komposisi tersebut harusnya pelayanan publik sudah jauh lebih optimal. Belum lagi ditambah dari gaji yang mereka terima. Dari pendapatan negara (APBN) sekitar 50 persen digunakan untuk membayar mereka (lihat tabel).

Sudah 10 tahunan ini, meski kondisi perekonomian membaik namun tingkat kemiskinan dan kesulitan hidup semakin menjerat masyarakat awam. Maka dari itu dibutuhkan terobosan untuk menangani problem masyarakat. Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan pemanis bibir tetapi harus melakukan terobosan yang konkrit agar negara ini tak bangkrut hanya karena dananya untuk melunasi hutang dan membayar pegawainya.

Jumlah hutang Indonesia pada Januari 2009 sebesar Rp 1.667 Trilyun atau bila dibagi rata perpenduduk maka hutang tiap orang mencapai Rp 7,7 juta. Padahal APBN Tahun 2010 kita hanya pada kisaran 1.126 Trilyun saja. Artinya jika dalam 1 tahun APBN kita untuk dibayarkan pada hutang, itupun belum mencukupi. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan terobosan agar beban masyarakat serta kemandirian bisa segera dicapai.

Setidaknya ada 4 langkah konkrit yang mesti segera diambil pemerintah supaya anggaran yang dikumpulkan dari pajak, retribusi, sumberdaya alam benar-benar dikembalikan untuk rakyat. Pertama, hentikan hutang sekarang juga. Atas nama apapun pemerintah tidak boleh lagi mengajukan pinjaman bahkan meski dengan embel-embel lunak. Hal ini untuk menjaga kestabilan anggaran dan bila terjadi krisis dunia seperti 1997 maka tidak terjadi kekacauan.

Kedua, penegakan hukum tidak hanya para koruptor tetapi juga perusahaan internasional yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Kebijakan penegakan hukum ini diharapkan memulihkan perusahaan nasional yang sudah banyak dikuasai asing agar segera diambil alih kembali. Jika masih dikuasai asing, tentu saja sebagian keuntungannya akan mengalir keluar. Presiden tak boleh lagi membela kawan-kawan atau kelompoknya dalam penegakan hukum.

Ketiga, hentikan program pensiun bagi PNS. Ini penting dilakukan karena beban negara untuk membiayai mereka sudah terlalu besar. Kebijakan ini termasuk pula penataan reward dan punishment bagi abdi negara. Tidak boleh lagi birokrat bekerja semaunya sendiri. Standarisasi gaji tidak lagi hanya berdasarkan golongan namun sesuai kondisi wilayah. Pilahkan beberapa kawasan yang memang menanggung inflasi lebih tinggi dan kompensasikan perhitungannya dalam gaji PNS. Sehingga gaji PNS golongan II di Temanggung Jawa Tengah misalnya berbeda dengan gaji PNS golongan yang sama di Riau, Jakarta atau Papua.

Meski sudah ada kebijakan tunjangan penghasilan sesuai kemampuan daerah, faktanya masih banyak pemerintah daerah tidak menjalankannya. Maka otomatis kinerja daerah tidak tumbuh menuju ke arah yang lebih baik tetapi malah karut marut. Bagi daerah yang kaya akan subur korupsinya dan bagi daerah miskin justru kinerja PNS rendah. Hampir tiap tahun pemerintah menaikkan gaji PNS bahkan 6 tahun terakhir naik rutin 5% namun perbaikan layanan tak kunjung terwujud. Masih saja ada para PNS yang bekerja tidak sesuai dengan output kinerja.

Dan terakhir, pemerintah pusat harus berani mengambil kebijakan distribusi anggaran lebih banyak ke daerah bukan malah banyak dikelola oleh pusat. Dalam APBN 2010 (lihat tabel) bisa kita lihat anggaran yang di transfer ke daerah sebesar Rp 344,61 Trilyun atau (30,60 persen) tetapi anggaran yang dikelola pusat lebih tinggi yakni Rp 781,53 Trilyun atau 69,40 persen. Bahkan belanja negara di pusat saja mencapai 443,46 Trilyun atau 39,38 persen dan jelas lebih tinggi dibanding belanja 500 lebih pemda dan 33 propinsi yang mengurusi ratusan juta masyarakat.

Kalau saja SBY sebagai kepala negara melakukan 4 hal ini sebagai tindakan utama (tentu masih banyak tindakan lain yang mengikuti), niscaya kondisi negara akan jauh lebih baik. Banyak program hingga kini yang sebenarnya kewenangannya di daerah tapi anggarannya masih di pusat. Lihat saja program BOS, Jamkesmas, RTLH dan banyak yang lainnya. Idealnya pemerintah pusat hanya mengurusi secara global saja yaitu berupa kebijakan dan pengawasannya. Implementasi harus diserahkan pada daerah yang benar-benar mengenal dan faham apa yang harus dilakukan tinggal pemerintah pusat mendukung dengan alokasi anggaran.

Hal ini nampaknya tidak mudah direalisasikan karena wajah Indonesia sebenarnya lebih didominasi oleh wajah politik. Maka berbagai kebijakan lebih banyak terdengar gemuruh di gedung DPR MPR dan bukan di tempat nongkrong masyarakat kebanyakan. Mereka (rakyat jelata) tak pernah tahu dan faham apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya merasakan semakin hari semakin sulit mendapat sesuap nasi atau seperak dana untuk keluarga mereka. Semoga, ke depan masih terus ada harapan yang kita sandarkan pada pemimpin supaya benar-benar bekerja untuk rakyat.