Jabatan Kepala Daerah Bukan Warisan

Sejak berlakunya otonomi daerah disusul dengan regulasi pemilihan kepala daerah/Pilkada secara langsung, di Indonesia marak pencalonan individu yang dekat dengan penguasa sebelumnya. Jarang ada calon kepala daerah orang "biasa" saja baik dalam segi keturunan, ekonomi, status sosial, "berpengalaman" maupun segi lainnya. Artinya lingkup calon seakan-akan benar-benar tidak terbuka secara total. Meski ada peluang calon independen tetap saja diluar segi diatas tadi pasti sulit terpilih. Lihat saja diberbagai kabupaten/kota di Indonesia para pengusaha, keturunan darah biru, birokrat, militer cukup banyak mewarnai pencalonan kepala daerah. Partai politik sendiri jarang mengajukan calon yang segar atau punya visi jelas dan bisa independen terhadap parpol yang mengusungnya. Setelah berjalan 10 tahun,...[selengkapnya]

Kajian Posisi Pemerintah(an) Propinsi

(Bagian 2) Sebut saja Dinas Pendidikan Propinsi, apa yang akan mereka tangani bila semua sekolah adalah milik kabupaten/kota, swasta atau Kementrian Agama. Akan ada trilyunan rupiah yang bisa dihemat dan dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Legislatif tingkat propinsi selama ini juga tidak jelas mengawasi apa karena semua kebijakan yang menjadi kewenangan propinsi juga diemban oleh kabupaten/kota (Pasal 7 ayat 1 PP No 38 Tahun 2007). Bila diasumsikan tiap propinsi ada 75 orang legislative bergaji 30 juta/bulan maka akan dihemat hampir Rp 1 T/tahun (sekitar Rp 891 M). Itu belum dihitung anggaran studi banding, pengadaan mobil dinas, tenaga ahli, ATK, gaji sekretariat DPRD, rumah dinas dan banyak fasilitas lainnya.Berdasar data dari www.kemenkeu.go.id, pada tahun...[selengkapnya]

Kajian Posisi Pemerintah(an) Propinsi

(Bagian 1) Sistem pemerintah di Indonesia dibagi berjenjang dari tingkat pusat hingga desa yang merupakan fungsi bagi optimalisasi layanan masyarakat. Fungsi ini diharapkan dapat berjalan optimal sesuai dengan tugas dan wewenang pada tingkatannya. Bila pasca reformasi tingkatan pemerintah hanya berupa pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa/kelurahan. Sebelum reformasi Tahun 1999, jenjang ini jauh lebih banyak.Sebut saja ada karesidenan yang merupakan “pemerintahan” untuk menaungi beberapa kabupaten/kota serta ada kawedanan yang menaungi beberapa kecamatan. Keduanya telah dipangkas meski untuk karesidenan berubah bentuk dan dibawah pemerintah propinsi yang bernama Bakorwil atau Badan Koordinasi antar Wilayah. Badan ini...[selengkapnya]

Menanti Kiprah Selebritas di Senayan

Menjadi politikus rupanya sebuah pekerjaan menarik bagi hampir semua kalangan kelas menengah. Tidak hanya mantan pejabat, pimpinan militer, pengusaha, pengacara dan masih banyak lagi profesi lainnya. Tak lupa para artis juga mengincar posisi ini meski berdasar penuturan mereka, gaji artis jauh lebih tinggi. Ada beragam tanggapan atas masuknya artis ke Senayan. Ada yang mengomentari positif tetapi tak sedikit pula yang negatif. Yang positif beralasan bahwa menjadi politisi itu hak setiap orang jadi siapapun boleh mencalonkan diri. Para artis juga membela diri bahwa pilihannya menjadi politisi merupakan pengabdian pada masyarakat. Mereka mengaku lebih merasa berarti dan membalas jasa pada masyarakat. Tere diruang kerjanya (kiri) dan Rieke saat di lift Yang negatif tentu menilai bahwa kalangan...[selengkapnya]

PERLUNYA REKAYASA TRANSPORTASI KOTA SOLO

Pertumbuhan Kota Solo bisa dibilang cukup pesat dari berbagai sudut pandang. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan ekonomi, jumlah penduduk maupun banyaknya kalender kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Solo. Salah satu ciri pertumbuhan kota yang pesat adalahnya bertambah ramainya lalu lintas di jalan raya. Kini, dengan kondisi jalan yang luasnya bisa dikatakan tak bertambah baik lebar maupun panjang namun jumlah alat transportasi justru sebaliknya.Hal ini menjadikan beberapa titik ruas jalan di Kota Solo mengalami kemacetan baik saat pagi jam kerja maupun pulang kerja. Titik kemacetan dapat terjadi di Jalan Yosodipuro (barat monument pers), Jalan Slamet Riyadi (SMP Bintang Laut dan Kerten), Jalan Kalitan, jalan Slamet Riyadi Makam Haji, Jalan Adi Sucipto (SMP dan SMU Ursulin)...[selengkapnya]

Merananya Angkutan Kota di Surakarta

Surakarta merupakan salah satu pusat pemerintahan jaman kerajaan dan sebagai pusat pemerintahan tentu sarana transportasinya jauh lebih dulu berkembang. Menurut beberapa sumber, transportasi kereta api serta andong adalah transportasi umum yang sejak jaman dulu telah ada. Namun kini, kondisi keduanya memang mengalami penyesuaian. Salah satu angkot melaju di jalanan Surakarta Seiring perkembangan jaman, andong dan angkutan kota tercatat sebagai alat transportasi publik yang digunakan pasca kemerdekaan. Masyarakat yang sering bepergian bertutur sebelum ada bus kota, Solo sudah diramaikan oleh andong dan angkot. Otomatis jalan yang dilalui merupakan jalan utama atau protokol. Sekitar 15 tahun yang lalu, menyenangkan rasanya melihat penumpang angkot yang berjubel. Jumlah angkotpun cukup banyak...[selengkapnya]

Saat Ojek Merambah Solo

Pertumbuhan transportasi kota pasti akan diikuti maraknya jumlah tukang ojek. Fenomena ini dapat kita cermati di kota-kota yang sedang berkembang. Sementara di kawasan kabupaten kecil biasanya ojek hanya muncul ketika menjelang dan sesudah lebaran saja. Bisa dimaklumi karena memang penumpang ramai saat hari Raya Idul Fitri saja.Surakarta atau Solo juga mengalami peningkatan jumlah tukang ojek meski mereka hanya mangkal dikawasan tertentu. Misalnya terminal, stasiun, pemberhentian bus antar kota dan tempat strategis lainnya. Waktu mangkalnyapun lebih banyak malam hari dibandingkan dengan waktu lain seperti siang atau sore. Mereka tidak akan mangkal di depan sekolah, pasar atau mall sebab pasti sepi.  Tukang Ojek di Gilingan menunggu penumpang Keberadaan mereka sebenarnya dibutuhkan masyarakat...[selengkapnya]

Kondisi Becak Kota Solo

Becak merupakan salah satu jenis model angkutan transportasi yang banyak tersebar diseluruh Indonesia. Meski banyak terdapat di berbagai wilayah namun keberadaannya semakin lama kian terpinggirkan. Banyak alasan masyarakat makin tak menggunakannya. Sebut saja mengejar waktu, tidak mengindahkan rambu lalu lintas, sembrono dan sebagainya sering disematkan pada mereka. Namun jarang yang mau mengkritisi kenapa mereka berbuat demikian.Dalam beberapa kali wawancara pada mereka di Kota Solo setidaknya dapat disimpulkan, minimnya penghasilan mereka membuat mereka memburu penumpang secara cepat. Maraknya pembelian sepeda motor semakin mengurangi penghasilan mereka. Beberapa tukang becak yang mangkal di Tipes, Manahan, Laweyan dan lainnya mengungkapkan dalam sehari mereka hanya bisa mendapat penumpang...[selengkapnya]

PAD Klaten Tak Seksi

Kabupaten Klaten sebenarnya memiliki luas wilayah yang bisa dikatakan besar karena secara geografis dataran itu membentang dari wilayah tengah hingga ke pinggir selatan pulau Jawa. Potensi yang dimilikinya tentu saja cukup luar biasa. Sayangnya Pemerintah Kabupaten Klaten tak cukup punya gagasan yang brilian untuk mengelolanya. Setidaknya hal ini dapat kita potret dari web yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang tidak banyak memberikan informasi (www.klaten.go.id) Sebagai kawasan potensial baik dari aspek geografis, pertanian, galian (pasir), wisata dan masih banyak lagi sudah seharusnya Pemda memberikan data atau informasi yang memadai. Termasuk juga bagaimana pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi...[selengkapnya]