Tulisan Martin Suryajaya di Indoprogress hari Rabu (23/7) sungguh mengusik. Pengambilan posisi antara relawan dengan tim sukses sungguh tepat. Pasca terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Ir H Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus segera ditindaklanjuti. Bukan hanya syukuran, senang-senang apalagi mengumbar kejelekan pasangan. Biarlah urusan Capres nomor 1 pasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa menjadi urusan mereka sendiri. Beberapa tokoh di parpol pengusung juga sudah mulai ancang-ancang meninggalkan koalisi.
Bagi masyarakat, utamanya relawan yang memiliki harapan membesarkan bangsa ini harus membedah minimal 5 tahun kedepan apa yang bisa kita kontribusikan. Apakah sebagai pendukung Jokowi, ketika menang berhenti begitu saja? Bahkan tidak mau berdialektika? Berdiskusi? Oh jangan sampai. Justru saat ini momentum penting untuk mempertajam visi misi Jokowi JK saat maju sebagai kandidat Capres. Kesempatan besar bagi kita segera menggali apa-apa saja yang menjadi tantangan terbesar bangsa ini kedepan.
Pidato perdana pasca penetapan kemenangan oleh KPU yang dilakukan di pelabuhan Sunda Kelapa diatas kapal Pinishi jelas menegaskan pentingnya maritim. Itu satu hal yang mengisyaratkan sesuatu. Namun yang menjadi Visi besar Jokowi JK adalah Revolusi Mental. Ya pembenahan mentalitas rakyat hingga seluruh elemen bangsa memang harus dibenahi. Tanpa adanya revolusi mental, terpilihnya Jokowi akan menjadi sia-sia, tanpa arti dan akan seperti yang lainnya. Lantas Revolusi Mental dimanakah yang harus segera menjadi prioritas kita?
Pertama, Revolusi Mental dalam penegakan hukum. Saat ini penegakan hukum sepertinya tajam kebawah dan tumpul keatas. Jokowi harus mampu menegakkan kembali keadilan, menyegarkan lagi bahwa hukum harus adil buat siapapun. Lihat, hampir semua melakukan pelanggaran hukum. Kasus korupsi bahkan menjalar ke aparat hukum yang sudah seharusnya menjaga. KPK saat ini sendirian dan inilah kesempatan bagi Jokowi membenahi lembaga penegakan hukum kita. Bersihkan lembaga peradilan dari pelaku-pelaku kotor.
Penjarakan hakim-hakim yang terbukti bersalah, seret jaksa yang main-main kasus, perkarakan polisi-polisi yang main kasus atau bawa pengacara-pengacara yang mencoba menyuap aparat. Lihat saja di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sudah 2 Menteri yang tersangkut kasus korupsi. Salah satunya malah sudah mendapat vonis hukuman 4 tahun. Kedua, Revolusi Mental dibidang pendidikan yang menyangkut segala aspek. Seperti yang Jokowi katakan, aspek pendidikan moral untuk SD 80 persen dan sisanya pengetahuan dan terus berkurang hingga berkebalikan pada saat SMA perimbangannya.
Benahi juga mentalitas guru yang hingga kini meski sudah diberi tunjangan sertifikasi 1 kali gaji tetapi peruntukannya lebih banyak bukan untuk peningkatan kapasitas. Bayangkan dijaman modern begini, dia beli hp bisa seharga Rp 2 juta lebih namun membeli komputer atau laptop cuma seharga Rp 3,5 juta. Artinya grand design perubahan kurikulum 2013 harus lebih diintensifkan lagi. Lantas yang juga perlu di revolusi dalam sistem pendidikan kita adalah sistem ujian dengan menggunakan multiple choice bukan isian bebas. Sistem pilihan membentuk karakter anak bukan mencari jawaban tetapi hanya memilih.
Ketiga, Revolusi Mental Pengaturan Sumber Daya Alam. Evaluasi semua kontrak karya yang dimiliki Indonesia dengan berbagai perusahaan besar seperti Freeport, Exxon Mobil, Adaro Energy, Total E&P, Newmont dan masih banyak yang lainnya. Evaluasi kontrak tidak sekedar melihat apakah kita diuntungkan secara ekonomi, pekerja, majunya kawasan namun juga sustainability lingkungan, kawasan tetap utuh alias tidak rusak dan lain sebagainya. Berbagai pertambangan itu bergerak tidak hanya minyak dan gas tapi juga non migas.
Bersambung
0 komentar:
Posting Komentar