Reformasi Birokrasi dan Kemandirian Pangan Harus Turut Diperhatikan

Enam Agenda Penting Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi - JK (2)
(Sambungan)

Disisi lain, kawasan hutan sebagai paru-paru dunia yang terdapat cukup banyak di Indonesia kini merosot tajam. Dalam satu tahun puluhan hektar atau seukuran ratusan lapangan sepakbola hutan kita habis dibabat. Penghilangan hutan tidak sekedar karena kepentingan kebutuhan kayu atau pemukiman namun eksplorasi tambang. Kejadian ini bahkan sempat menjadi sorotan dunia meski pelakunya secara tidak langsung ya negara-negara besar itu. Jokowi harus berani dan tegas melihat, mengevaluasi bahkan bila perlu mengusir bila perjanjian yang ada justru merugikan kita.

Keempat Revolusi Mental yang tak kalah pentingnya yakni pada Birokrasi khususnya dalam pelayanan publik. Baik layanan publik berbayar maupun layanan publik yang gratis. Layanan publik berbayar misalnya soal perijinan usaha, retribusi, pajak dan lain sebagainya. Sementara layanan publik yang gratis bisa semacam akta lahir, KTP, KK dan berbagai layanan lainnya. Jokowi pernah menjadi Walikota dan Gubernur, tentu faham bagaimana menggerakkan birokrasi. Pilihlah menteri dalam negeri yang memang punya kapasitas yang baik.

Revolusi Mental kelima yang penting dibidang Kemaritiman kita. Laut Indonesia sebenarnya lebih luas dari daratannya namun sejarah kemaritiman nampaknya benar-benar pupus. Kenangannya tinggal dalam sebait lagu "nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra". Padahal dengan kepemilikan laut yang luar biasa tersebut, bisa menjadikan Indonesia negara yang patut disegani. Pidato pertama di kapal Phinisi memberi makna mendalam bagi masyarakat kita. Ini menjadi pijakan penting yang harus jadi titik balik penting.

Termasuk gagasan Jokowi saat debat Capres beberapa waktu lalu tentang angkutan laut yang hampir tidak dimanfaatkan secara optimal. Disisi lain masih ada pariwisata, kekayaan bawah laut, transportasi dan sektor lain yang bisa dioptimalkan tidak sekedar perikanannya saja. Dan Keenam, Revolusi Mental yang diperlukan bangsa ini adalah Kemandirian Pangan. Entah sudah berapa komoditi kita yang impor dari negara lain. Tidak hanya beras, gula, daging, garam, minyak goreng, kopi, teh dan masih banyak yang lainnya.

Artinya Indonesia belum menjadi negara yang berdaulat dari sisi pangan meski kawasan negara Indonesia termasuk kawasan yang luar biasa bagi tumbuhan pangan. Kalangan BPPT dan Universitas harus mendorong, menciptakan dan berkreasi menumbuhkan inovasi-inovasi dibidang ketahanan pangan. Sudah saatnya kalangan akademisi turut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Setidaknya terobosan-terobosan itu menjadi perhatian penting.

Itulah 6 Revolusi Mental mendasar yang harus menjadi prioritas pasangan Calon Presiden terpilih periode 2014 - 2019. Tentu diseputaran Ir H Joko Widodo - H Jusuf Kalla terdapat kalangan akademisi, praktisi, tim sukses yang bisa memberi kontribusi penting atas isu-isu diatas. Enam hal mendasar itu akan cukup merubah wajah Indonesia dimasa mendatang, di tangan Presiden baru, Presiden yang sungguh dicintai rakyatnya.

Tidak sekedar cerdas, pintar namun juga mampu mengorganisasi pemerintahan dalam negeri. Selain Mendagri, Menteri PAN dan RB juga turut memegang peranan penting dalam hal road map penjenjangan karier PNS. Hingga saat ini masih ada kendala dalam pengaturan dan mutasi birokrasi. Bahkan ada tuntutan guru minta diangkat menjadi pegawai pusat. Nah problem mendasar dari birokrasi di Indonesia yaitu mentalitas dan komitmen pada pekerjaan mereka. Masih mudah kita temui birokrasi tanpa semangat, dedikasi dan semangat kerja sebagai pelayan warga.