Gaji PNS Habiskan DAU

Era desentralisasi mestinya mampu mendorong daerah menjadi berkembang dan tempat masyarakatnya menjadi mandiri. Bukan terus saja bergantung pada pemerintah pusat terutama dalam hal anggaran meski mereka (baca : pemerintah pusat) masih setengah hati mendesentralisasikan anggaran ke daerah. Terlalu banyak alasan yang dikemukakan dan nampak seperti berat hati. Meski ada beberapa daerah yang belum baik pengelolaannya mestinya daerah tetap diberi kepercayaan. Sebab otonomi sesungguhnya yang diterapkan di Indonesia adalah ditingkat kabupaten/kota dan bukan pada propinsi. Pemerintah daerah memang perlu banyak belajar bagaimana mengelola keuangan daerah secara baik karena hasil audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan masih minimnya Pemda mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian....[selengkapnya]

Belanja Pegawai Kuras DAU

Otonomi daerah ternyata tak berlangsung mulus pada semua aspek. Bila demokratisasi, kedewasaan masyarakat, kebebasan pers berkembang positif namun manajemen keuangan daerah berkembang sebaliknya. Meski demokratisasi bisa dianggap dapat ditransfer ke daerah secara baik namun kemampuan pengelolaan keuangan daerah semakin hari semakin menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Meski sudah banyak regulasi mengenai hal ini, fakta lapangan memperlihatkan secara jelas. Sederhana saja bila ingin dilihat. Kita dapat membuka dokumen anggaran daerah, apakah kondisinya semakin baik atau justru sebaliknya? Sebut saja mengenai Dana Alokasi Umum yang diharapkan pemerintah mampu mendorong kemandirian daerah. Dulu untuk membiayai belanja pegawai memang masih tersisa namun sekarang justru malah minus. Terus...[selengkapnya]

Kondisi Pendidikan Di Indonesia Memprihatinkan

Entah sampai kapan pendidikan di Indonesia menjadi program yang futuristik. Program yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat dan gratis terutama pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah mengklaim sudah menyediakan biaya bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan secara cuma-cuma baik di sekolah dasar negeri maupun sekolah menengah pertama negeri. Faktanya tidak demikian, seperti kita tahu masih banyak pungutan disana sini dan menjadi keluhan banyak pihak. Meski sudah mendapat alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN, kenyataannya pungutan di SDN dan SMPN masih saja marak. Tahun ini lebih dari Rp 200 Trilyun dialokasikan untuk pendidikan termasuk juga gaji dan sertifikasi guru. Namun kenyataannya selain output pendidikan tak kunjung membaik, pengelolaan anggaran 20 persen juga tidak...[selengkapnya]

Gaji PNS Bebani Anggaran Negara

Negara Indonesia memang terlalu banyak menanggung beban dalam hal jumlah pegawainya. Disemua wilayah dan saat jam kerja ketika kita berjalan di pasar, mall, toko atau bank sering kita jumpai mereka. Entah kepentingan kantor atau pribadi kita tidak tahu. Dan para abdi masyarakat itu tak pernah punya rasa malu keluyuran di jam kerja. Bahkan tidak sedikit yang memakai kendaraan dinas. Di sekolah TK atau SD kadang juga ditemui pegawai yang sedang menjemput anak mereka. Kalau ditanya pasti jawabnya tugas luar dan kebetulan mampir. Sudah banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan publik namun tak ada perubahan cukup signifikan di birokrasi. Yang jelas saking banyaknya jumlah pegawai di Indonesia, APBD rata-rata pemerintah di Indonesia mayoritas digunakan untuk menggaji mereka. Kondisi ini harus segera...[selengkapnya]

DEFISIT APBD JADI TEROR PEMERINTAH DAERAH

Kalangan pemerintah daerah di Indonesia harus segera membuat terobosan agar tetap dapat menjalankan kewajibannya melayani masyarakat. Terobosan yang dimaksudkan adalah terkait dengan anggaran daerah karena seperti sudah diketahui, mayoritas APBD dialokasikan untuk membayar gaji pegawai. Setiap tahun dapat diperkirakan setidaknya ada kenaikan gaji PNS 10 persen. Meski APBD naik, rupanya kenaikan itu sering tidak berbanding lurus dengan kenaikan gaji PNS. Pengelolaan anggaran daerah memang banyak yang tidak profesional. Hal ini setidaknya dilihat berdasarkan penilaian BPK, Neraca APBD, Defisit Anggaran Daerah, Pengembalian Pinjaman dan lain sebagainya. Badan Pemeriksa Keuangan yang secara rutin memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan lebih banyak daerah yang mendapat penilaian...[selengkapnya]

Pendidikan Formal Masih Memprihatinkan

Pendidikan merupakan elemen penting dalam membangun bangsa, oleh karena itu Indonesia menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam kebijakan Nasional. Konsekuensi dari kebijakan itu adalah alokasi anggaran untuk melaksanakan penuntasan pendidikan dasar 9 tahun. Dalam UU Pendidikan juga disebutkan alokasi anggaran minimal 20 persen APBN. Maka dari itu dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2011 sebanyak Rp1,229 triliun sebanyak Rp248 triliun (20,2%) dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan. Jumlah diatas, sebagian diantaranya yaitu Rp158 triliun ditransfer ke daerah. "Enam puluh persen lebih dana pendidikan ditransfer ke daerah," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh pada Sosialisasi Program Prioritas Kesra 2011 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang...[selengkapnya]

Sebaiknya Kita Golput Saja

Berbagai perilaku anggota DPR semakin hari kian membuat masyarakat menjadi muak. Bukannya semakin baik namun justru menjadi tidak karuan. Baik yang tidak terkena kasus maupun yang sedang bermasalah. Rupanya masyarakat Indonesia benar-benar sedang diuji tidak hanya kesabarannya namun juga jiwanya. Akankah mereka akan terus menerus menerima saja saat wakil rakyat banyak yang terkena kasus. Sudah tak terhitung berapa orang yang tersangkut kasus korupsi. Yang terakhir dan menjadi fenomenal tentu saja bekas bendahara Partai Demokrat yakni Nazarudin. Pasca dilengserkan dari posisi bendahara, dia tetap saja tak menampakkan batang hidungnya. Tiap hari berkoar-koar melalui Black Berry massangernya ke berbagai pihak menanggapi kasus-kasus yang dituduhkan kepadanya. Kalau mau tahu, politisi ini berusia...[selengkapnya]

Policy Paper Alokasi Dana Desa

Desa sebenarnya merupakan entitas pemerintahan terpenting dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Meski policy otonomi daerah fokus pada otonomi kabupaten tetapi faktanya roh kekuatan terbesar berada di sana. Tidak banyak pemerintah daerah yang menyadari hal ini sehingga kemudian mereka banyak menafikkan pentingnya membangun desa. Padahal pemerintah pusat sudah memandang pentingnya desa bagi penopang otonomi daerah. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai macam kebijakan yang menitikberatkan pada kiprah desa. Salah satunya kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2005 melalui PP No 72 tentang Desa. Walaupun begitu masih banyak pemerintah daerah tidak total mendukung kebijakan ini. Ternyata bila dikaji lebih mendalam pemerintah pusat juga bermuka dua atas kemandirian desa. Buktinya...[selengkapnya]