Dua Trilyun Rupiah Fasilitas Untuk DPR

DPR Terus Berpolemik

Sebagai wakil rakyat seharusnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat bekerja secara serius untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Setidaknya mereka memikirkan masyarakat miskin di daerah pemilihannya atau di dapil dia dan merupakan simpatisan partainya. Sayangnya harapan itu kian hari kian menjauh saja. Kita tentu masih ingat polemik minimnya kehadiran wakil rakyat dalam sidang paripurna, pansus century dan yang terakhir ditolaknya pembentukan pansus pajak.

Setelah ramai-ramai itu, kini kembali terangkat polemik tentang pembangunan gedung Baru DPR senilai Rp 1,1 T (dari rencana semula Rp 1,6 T). Nampaknya ditengah kondisi rakyat yang masih kesulitan menghadapi kehidupan sehari-hari, rupanya mereka semakin abai saja pada konstituennya. Masyarakat masih banyak yang tertimpa bencana, kenaikan harga sembako (pasca pengumuman kenaikan gaji PNS per April ini), petani juga banyak gagal panen dan beragam masalah lain.

Ruang Asisten bersama staff ah

Sebagian besar anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembuatan ruangan 560 anggota DPR RI dengan luas 111,1 meter persegi tiap anggota. Anggaran permeter untuk membangun ruangan itu senilai Rp 7,2 juta yang berupa bangunan fisiknya saja. Selama ini tiap anggota DPR hanya memiliki ruangan dengan luas 32m2. Dengan merencanakan penambahan staf ahli dari 2 orang ditahun 2011 menjadi 5 orang pada Tahun 2014 maka ruangan tersebut tak akan cukup.

Ruangan baru akan dilengkapi dengan MC/K karena saat ini anggota DPR hanya menggunakan 2 MCK bersama 8 anggota lainnya plus tenaga ahli dan asistennya. Meski hampir setiap fraksi telah menyatakan keberatan dengan pembangunan tersebut, kenyataannya lelang masih terus berlangsung. Gedung baru ini kemungkinan baru akan selesai tahun 2014 dan wakil rakyat yang saat ini merumuskan belum tentu akan menggunakannya.

Meski media telah memblow up masalah ini tetapi nampaknya para wakil rakyat itu berprinsip anjing menggonggong kafilah berlalu. Penolakan beberapa fraksi seperti PDIP dan Gerindra hanya disampaikan pada media dan tidak pernah dibawa ke rapat resmi. Kita tahu, belum lama ini mereka juga akan menempati rumah dinas hasil renovasi. Renovasi rumah dinas anggota DPR dianggarkan Rp 900 juta/rumah.

Lemari dan meja fasilitas negara, tv pengadaan sendiri

Jadi, mereka menggunakan fasilitas senilai Rp 1,7 T bangunan fisiknya saja belum ditambah berbagai fasilitas seperti AC, TV, spring bed, sofa, lemari (untuk rumah dinas) dan AC, komputer, uang muka mobil (Rp 70 juta), lemari, layanan serta masih banyak pernak-pernik lainnya. Bisa jadi tiap anggota mendapat fasilitas hingga Rp 2 T diluar gaji, tunjangan, layanan asisten, dukungan tenaga ahli 5 orang, fasilitas kesehatan dan masih banyak lainnya.

Hingga saat ini, masyarakat makin apatis, cuek dan hampir patah asa pada wakilnya. Kalau demikian, masihkah layak mereka disebut wakil rakyat? Masihkah tepat mereka menjadi penyalur aspirasi kita yang kian hari kian sulit menghadapi hidup? Masih banyak ketidakadilan yang muncul diberita-berita sehari-hari namun jangankan empati, simpati dan peduli saja hampir tak pernah tertuang dalam lembaran koran nasional.

Meja Kerja Anggota DPR

Yang menarik adalah statemen ICMI Orwil Eropa yang menyatakan bahwa pembangunan gedung DPR yang baru hukumnya adalah haram (http://www.detiknews.com/read/2011/03/29/112718/ 1603511/10). Akankah pernyataan ini ditindaklanjuti oleh ICMI pusat? Bagaimana reaksi MUI? Mestinya perdebatan halal haram tidak hanya berkutat pada soal makanan tetapi juga perilaku karena perilaku menunjukkan budaya kita.