Surakarta Sulit Penuhi Lahan Baru

Wilayah perkotaan tentu mengalami kesulitan dalam mengembangkan wilayahnya. Kota Surakarta kini menghadapi kendala tersebut. Tidak hanya tuntutan pengadaan kawasan pemukiman namun juga perkantoran, ruang publik hingga  ruang terbuka hijau yang harus memenuhi syarat yakni 30 persen. Dengan perkembangan kota yang melaju pesat, tentu kebutuhan ruang-ruang baru kian menipis. Banyak hunian yang kini beralih menjadi tempat usaha. Saat ini sedang dibangun beberapa hotel bintang empat dan lima yang menggeser pemukiman.

Lahan-lahan strategis di perkotaan seperti jalur utama Slamet Riyadi menjadi incaran investor. Ibaratnya mau didirikan apapun akan tetap laku. Dahulu sekitar awal tahun 2000an, di jalur Slamet Riyadi ada anggapan pertokoan disebelah selatan jalan lebih tidak laku dibanding utara jalan. Terbukti beberapa diantaranya seperti Ramayana Mall depan RS Kasih Ibu tutup. Pertokoan yang kebetulan dilalui jalur kereta dalam kota disinyalir dijauhi warga karena harus melintasi rel. Kini kondisi justru sebaliknya. Sisi selatan makin tumbuh lebih cepat.

Solopos cetak 19 Februari 2014

Kita bisa cek kondisi saat ini, Solo Grand Mall, Plasa Sriwedari, TB Toga Mas, dan ratusan usaha lain tetap berkembang. Artinya sudah tidak berbeda posisi utara maupun selatan jalan. Bahkan Bank Mandiri sedang membangun kantor cabangnya didekat rumah dinas Walikota Surakarta Loji Gandrung. Bangunan lebih dari 7 lantai kini menjelang akhir dan segera diresmikan. Kembali ke tuntutan 3 hal diatas, otomatis otoritas pemerintah kota bekerja keras mewujudkannya. Beberapa usahawan diarahkan ke Solo utara namun banyak yang menolak. Alasannya belum ramai, padahal kawasan itu sungguh menarik.

Disisi lain ada beberapa lahan makam yang sudah penuh dan tidak mungkin ditambahi lagi. Lahan itulah yang kini akan diolah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Di Solo terdapat banyak lahan pemakaman. Bahkan bila ditelisik terdapat setidaknya 1 pemakaman ditiap kelurahan dengan jumlah RW hingga 5, apalagi yang jumlahnya lebih maka akan lebih banyak lagi. Beberapa makam yang sudah tidak aktif bahkan didirikan bangunan atau tempat tinggal warga. Maka dari itu, DKP berniat mengembangkan beberapa makam.

Berdasarkan data yang dirilis DKP Kota Surakarta ada yang untuk ruang terbuka publik, pelayanan masyarakat, pemukiman serta pembukaan pasar baru. Proses membuat berbagai jenis peruntukan itu tidak mudah dan harus dengan memberi ganti kepada ahli waris untuk memindahkan jenazah yang sudah berganti atau tinggal tulang belulang. Yang penting dicermati yaitu, ruang baru yang disediakan harus diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Surakarta. Bukan malah dinikmati oleh orang luar.

Setidaknya perwujudan ruang-ruang baru tersebut mampu mendorong tumbuhnya perekonomian lokal, menjaga kelestarian lingkungan serta memperhitungkan keadilan. Sebab disisi lain kini tumbuh hotel berbintang yang menggusur usaha bahkan tempat tinggal warga Solo ke arah pinggiran bahkan keluar Solo. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan apalagi usaha baru yang tumbuh malah merekrut karyawan yang bukan lingkungan setempat. Lebih baik tetap saja makam dibiarkan tetap makam.

Dana BOS Sulit Transparan, Benarkah?

Program bantuan pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah bergulir bertahun-tahun tetapi pengelolaannya masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ada tuntutan pengelolaan BOS yang transparan, akuntabel serta melibatkan masyarakat. Kenyataannya, meski BOS berasal dari anggaran pemerintah pusat dengan tata cara pengelolaan rigit, sekolah banyak yang menyiasatinya. Secara umum meski diberikan kepada sekolah dengan hitungan per siswa, tidak sedikit sekolah yang menarik pungutan, iuran, sumbangan atau tarikan bentuk lain.

Dana langsung dikucurkan dari pemerintah pusat ke rekening sekolah disertai aturan yang menyertainya berupa Permendiknas ditiap akhir tahun anggaran. Permendiknas inipun direvisi tiap tahun sebagai perbaikan. Sayangnya, ukuran untuk distribusi atau biaya persiswa dipukul rata atau sama. Sebut saja dana BOS untuk siswa Sekolah Dasar yakni Rp 580.400/tahun dan siswa SMP Rp 710.000/tahun. Padahal jangankan antar pulau atau propinsi, antar satu sekolah dengan yang lainnya kebutuhan tiap siswa berbeda. Akibatnya upaya pemenuhan kewajiban pendidikan 9 tahun tidak terpenuhi.

Masih banyak sekolah menarik pungutan dengan dalih menutupi kebutuhan siswa. Entah seragam sekolah, uang pagar, pengadaan komputer, les ini itu dan beragam alasan lagi. Pada akhir 2012 hingga awal 2013, Yayasan Satu Karya Karsa Surakarta mengadakan uji akses Program BOS di 122 sekolah yang terdapat di 8 propinsi yakni Jateng, Jatim, Jabar, DIY, DKI, Banten, Lampung dan DI Aceh. Hasilnya 87 persen sekolah menolak permohonan akses. Artinya hanya 13 persen saja yang memberikan akses walau tidak total (memberikan dokumen perencanaan hingga SPJ).

Dari dokumen yang berhasil didapat, ternyata belanja dana BOS patut dicurigai dikelola secara serampangan. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa pembelanjaan diragukan validitasnya. Dari aspek tertib administrasi akan terlihat bahwa dana BOS masih dikelola bukan untuk kebutuhan utama siswa. Dalam pembelanjaan terungkap 6 jenis kemungkinan pengadaan yang patut dipertanyakan. Sebut saja soal penurunan spek barang, kolusi dalam pengadaan, belanja tidak sesuai rencana, belanja fiktif, SOP keuangan tidak ada dan dana digunakan diluar kepentingan sekolah.

Seringkali penggunaan anggaran untuk konsumsi rapat tidak disertai daftar hadir, notulen dan lain sebagainya. Belum lagi untuk SD tidak ada tenaga administratif tersendiri untuk mengelola dana BOS. Tanpa penataan komprehensif, dana BOS bagaikan membuang uang percuma dan pungutan masih akan terus terjadi. Rumuskan kuota tiap kabupaten/kota, distribusikan melalui APBD serta minta daerah membuat Perwali soal hal itu. Tugas Kemendiknas hanya memantau dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut.

Masih banyak sekolah di luar Jawa membutuhkan support anggaran lebih besar dibandingkan yang berada di Jawa. Dengan dana Rp 580.400 dan Rp 710.000 akan sangat mencukupi bahkan sisa dengan model pembelajaran standart. Namun yang diperkotaan bahkan luar Jawa, anggaran ini akan terasa sangat kecil bahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pembelajaran siswa saja kurang apalagi tambahan pelajaran. Mari kita tunggu respon dari Kemendiknas agar BOS dikelola lebih baik.

Cara Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan Mall Dan Hotel

Pembangunan hotel dan mall kini tidak hanya berlangsung di ibukota propinsi namun sudah menyebar ke berbagai daerah yang secara ekonomi dilihat ekonominya tumbuh pesat. Meski tidak semua daerah tersebut otomatis berdiri mall dan hotel namun biasanya kepala daerah membuka keran perijinan dengan mudah. Mereka berpikir sederhana, bila ijin diberikan maka investasi masuk, perekonomian tumbuh, lowongan kerja ada, perputaran uang tidak akan kemana. Faktanya tidak selalu demikian.

Menarik sebenarnya membandingkan salah satunya antara Solo dan Balikpapan. Keduanya bukan ibu kota propinsi bahkan terpisah jarak cukup jauh dengan ibukota propinsi. Perbedaan lainnya, Solo banyak dihuni warga asli sedangkan Balikpapan kebanyakan dihuni pendatang. Meski memiliki potensi sumber daya alam, namun Balikpapan tidak mau menjualnya. Kedua kota ini memiliki bandara internasional yang melayani penerbangan keluar negeri, tumbuh sebagai kota jasa, beriringan tumbuh menjadi kota bisnis yang menarik. Termasuk menyediakan beberapa tempat wisata.

Dimasa mendatang akan berdiri 2 hotel disini

Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan masyarakat sekitar pembangunan hotel dan mall? Apakah mereka akan menjadi obyek atau subyek pembangunan? Kebanyakan daerah mengabaikan hal ini termasuk pemerintah daerah. Pencantuman perekrutan warga lokal tidak ditindaklanjuti dengan monitoring lapangan. Yang banyak terjadi, perekrutan seringkali untuk pekerjaan-pekerjaan informal seperti cleaning service, office boy, penata parkir, pembantu umum, security dan pekerjaan teknis lainnya. Jarang sekali warga setempat mengajukan bergaining untuk jabatan yang lebih strategis atau berpengaruh.

Seharusnya pemerintah daerah dan masyarakat merumuskan hal-hal apa yang idealnya bisa dikerjasamakan bila hotel atau mall akan didirikan disebuah wilayah. Ada banyak kemungkinan melibatkan masyarakat seputar mall atau hotel baik saat dibangun maupun setelah didirikan. Yang terpenting, dampak positif yang dirasakan bukan berada diwilayah teknis atau cuma mendapat dana kompensasi. Tentu dampaknya hanya beberapa hari. Di Solo bahkan marak permintaan ganti rugi per KK hingga jutaan rupiah. Mereka malah tidak memikirkan yang lebih kedepan bisa dimanfaatkan dari adanya mall/hotel.

Padahal bila mereka tidak menuntut apa-apa setidaknya wilayah mereka otomatis tumbuh. Bisa usaha pertokoan, titipan kendaraan, warung makan, jajanan hingga buka kost-kostan dengan harga lumayan tinggi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan warga sekitar untuk bergain yaitu pertama, berupa pekerjaan level menengah keatas. Sebut saja akunting, supervisor, pengawas, manager area dan lain sebagainya. Bagaimana caranya bila warga belum punya kemampuan? Pada saat sosialisasi rencana pembangunan, sekolahkan atau kursuskan warga yang memang berminat dan buat perjanjian dengan perusahaan.

Kedua, minta space meski 1m2 untuk ruang pamer produk-produk lokal asli setempat yang unik. Tentu bukan yang banyak dijual ditempat umum. Warga harus secara spesifik mendesign sebuah kerajinan yang tidak ditemui ditempat lain. Idenya bisa didapat dari internet dan lain sebagainya. Ketiga, minta pertunjukan kesenian diadakan setidaknya sebulan sekali yang diisi oleh sanggar di masyarakat. Artinya disatu sisi seni akan tumbuh dan disisi lain mendapat ruang dan apresiasi. Bisa seni teater, seni tari, seni suara, atau kegiatan lainnya. Masyarakat harus menuntut investor membuka "demand" ditempat usahanya supaya menarik supply yang harus disediakan warga.

Titik Rawan 1,5 KM Jalan Slamet Riyadi Makamhaji Sukoharjo

Jalan raya merupakan salah satu kawasan yang perlu diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna segera mencapai tempat tujuan. Bukan malah terhambat atau mengalami kecelakaan. Banyak kawasan yang tumbuh apa adanya, semrawut, riuh hingga bisa dikata sangat liar. Batasan atau rambu minim hingga orang bisa bebas berlalu lalang. Alat transportasi melaju ya sekenanya, membelok semaunya, berhenti semena-mena atau lainnya. Salah satu kawasan yang berbahaya di Sukoharjo yakni Jalan Slamet Riyadi Makamhaji Kartosuro.

Kawasan itu kini sebenarnya jauh lebih aksessible karena jalurnya makin lebar. Namun sepenggal jalur mulai perbatasan dengan jalan Dr Radjiman Solo hingga setidaknya underpass menjadi kawasan mengerikan. Ada banyak catatan yang memang kita harus benar-benar mewaspadainya bila melewati jalur tersebut. Akibat dari tidak tertib aturan dan abai pada sopan santun dijalanan menyebabkan jalur itu benar-benar berbahaya. Pertama, tidak ada marka pembatas jalur tengah maupun tepi jalan membuat kendaraan melaju tanpa tahu batasan. Apalagi bila lampu merah menyala, semua yang menuju timur memenuhi sisi selatan melebihi separo jalan.

Mobil box berhenti dibahu jalan

Kedua, meski jalanan itu kini lebar dengan ukuran 4 jalur namun tidak ada batasan dan tanpa bahu jalan. Akibatnya saat ada kendaraan parkir atau berhenti, ya tidak melihat apakah itu masih di badan jalan atau bahu jalan. Otomatis lalu lalang kendaraan terhambat. Ditambah banyaknya pertokoan serta truk bongkar muat baik di toko plastik dekat roti Laras, truk bermuatan kardus bekas, bongkar muat bahan bangunan truk di sisi selatan jalan dekat lampu lalu lintas sebelah barat. Jalur berlawanan akan beralih meminggir dan otomatis lalu lalang tersendat.

Ketiga, lampu lalu lintas hampir sering diterobos terutama pengendara dari jalur transito mau ke arah Gentan, atau sebaliknya. Mereka berpikir belok kiri terus tetapi kemudian beralih menyeberang jalan. Jelas itu berbahaya. Belum lagi jeda waktu menyala antara lampu hijau beralih merah disisi timur dengan lampu hijau dari arah transito tidak lebih dari 5 detik. Seperti banyak kita tahu, dari banyaknya yang menerobos otomatis jalur dari transito ke arah barat terhambat sisa kendaraan dari sisi timur ke arah barat.

Keempat dampak pelebaran jalan yang tidak dilakukan menyeluruh menjadikan tidak ratanya jalur 1 dengan jalur 2 dari arah yang sama (baik selatan maupun jalur utara). Hal ini makin tampak ketika hujan, genangan air terlihat diperbatasan jalur tersebut. Otomatis menyebabkan pengguna menghindari genangan. Beberapa titik bahkan terlihat sudah mulai berlobang dan berbahaya. Kelima, diperlintasan underpass arah Gawok maupun ujung perlintasan sisi timur orang tidak tertib menyeberang. Padahal dari arah barat berbelok ke arah Gawok dilarang dan harus dilakukan setelah underpass.

Motor atau mobil yang nerobos lampu?

Faktanya tidak hanya kendaraan kecil, kendaraan besar turut berbelok arah dititik itu. Kelima, jalur underpass sisi barat plus sayap underpass bagian atas dari timur belok arah Gawok maupun barat terowongan (baik sayap utara maupun selatan) semuanya rusak lumayan parah. Tidak ada yang berani melaju lebih dari 40 km/jam dikawasan itu. Artinya tingkat kerusakan makin hari kian memprihatinkan dan tidak ada penanganan sama sekali. Keenam, mesin penyedot air dititik terowongan tidak optimal bekerja.

Akibatnya genangan air bisa mudah kita temui saat hujan lebat diatas 25 menit atau sesudahnya. Disitu mudah didapati kendaraan seperti motor macet. Bahkan kadang kalau hujan agak lama ya mobil turut mogok juga. Inilah beberapa hal kerawanan lalu lintas disepenggal Jalan Slamet Riyadi Makamhaji yang hanya berjarak 1,5 km yang rawan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo semestinya segera melakukan penanganan termasuk Polres Sukoharjo karena lumayan berbahaya.

Mencegah Kekerasan Seksual Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama

Mencuatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak (Pedofilia) baik yang mencuat di Jakarta International School (JIS), kasus Emon di Sukabumi, serta kasus ditempat lain sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Kejadian ini menjadi besar manakala korbannya anak-anak orang kaya di sekolah berbayar puluhan juta apalagi berlabel internasional. Apabila kita telusuri, sudah banyak kasus serupa diberbagai wilayah di Indonesia. Bahkan anak jalanan paling rentan mengalami hal ini. Apalagi biasanya korban bila tidak ditangani dengan baik kelak ketika besar akan menjadi pelaku.

Tempat pendidikan semestinya menjadi tempat aman kedua bagi anak-anak selain dirumah. Faktanya di JIS hal itu terjadi, ditempat yang cukup banyak CCTV, keamanan yang luar biasa ketatnya, serta pegawai yang terseleksi dengan baik. Kenyataannya tindakan itu dilakukan tukang bersih toilet yang cuma tenaga kontrak saja. Dengan mencuatnya hal ini, tentu semakin membuat semua orang tua dimanapun waspada. Kita semua tidak boleh merasa bahwa lingkungan kita sudah aman.

Kenyataannya dari berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak pelakunya adalah orang yang dikenal oleh si anak. Ini menandakan kita harus waspada terhadap siapapun. Harus ada bekal yang cukup pada anak-anak. Sejak sebelum pra sekolah, anak-anak harus dibekali dengan pengetahuan sesuai pemahaman mereka atas tindakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Siapapun (sekali lagi siapapun) tidak berhak menyentuh, memegang apalagi memainkan anggota tubuh anak kecuali untuk kepentingan membersihkan anak, pemeriksaan kesehatan serta seijin anak.

Sayangnya pola pendidikan pra sekolah yang kebanyakan tumbuh dari budaya turun temurun tidak mengantisipasi hal ini. Ada beragam cerita bahkan cerita lucu tentang penggunaan bahasa yang tidak tepat ketika anak ingin buang air kecil atau buang air besar. Kebiasaan ini harus dihentikan agar pemahaman anak ke toilet saat kencing atau berak diutarakan secara tepat. Cukup berbahaya bila menggunakan kata lain seperti menyanyi, berpuisi atau lainnya. Biasanya orang tua mengajarkan bahasa lain saat ada tamu. Repotnya anak meniru ketika dirumah neneknya atau saudaranya yang bisa disalahfahami.

Pertemuan-pertemuan warga tingkat Rt atau PKK sebenarnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mensosialisasikan bagaimana mendidik anak dengan baik. Lantas siapa yang paling berkepentingan? Ya semuanya. Bisa pemerintah kota, kepolisian, pemerintah desa, sekolah, atau siapapun. Terutama bagi wilayah-wilayah yang perkembangan pemukimannya berjalan cukup masif yang menyebabkan batas antar rumah hampir tidak ada.

Di Kota Surakarta, sudah ada lembaga atau sejenis organisasi yang bisa didorong melakukan hal tersebut. Misalnya KLA (Kelurahan Layak Anak), GSI (Gerakan Sayang Ibu), Posyandu dan sebagainya. Pimpinan daerah tidak boleh hanya berbicara diacara-acara resmi saja. Perintahkan aparatnya mensosialisasikan tindakan-tindakan apa yang wajib dilakukan orang tua untuk mencegah, mengurangi, atau melaporkan bila ada kejadian. Penerima sosialisasi ini juga tidak hanya orang tua saja tetapi remaja bahkan bila perlu anak-anak.

Komisi Pemilihan Umum Tetapkan 560 Anggota DPR Terpilih

Setelah bekerja marathon sebulan lebih, akhirnya Komisi Pemilihan Umum menetapkan 560 Anggota DPR RI periode 2014 - 2019 pada 15 Mei 2014. Dari 12 partai politik, hanya ada 10 parpol yang berhasil memenuhi electoral treshold. Dua parpol yang tidak berhasil memenuhi persyaratan yakni Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Mereka mendapatkan hanya 1,46 persen (PBB) suara nasional dan 0,91 persen (PKPI). Dari 560 anggota terpilih terdapat beberapa tokoh, incumbent, tersangkut kasus dugaan korupsi, artis, kepala daerah hingga menteri yang kini masih menjabat.

Dari perhitungan KPU, PDI Perjuangan mampu meraih suara terbanyak dengan 23,6 juta dengan perolehan kursi sebanyak 109. Diurutan kedua ada Partai Golkar yang mengumpulkan 18,4 juta suara sehingga berhak atas 91 kursi. Perolehan Golkar ini semakin menguatkan sinyalemen bahwa Aburizal Bakrie akan melenggang mulus menjadi Calon Presiden. Dibawah Golkar terdapat Partai Gerindra dengan 14,7 juta suara dan memperoleh 74 kursi DPR RI. Sebuah capaian perolehan yang lumayan.

Posisi perolehan terbanyak keempat diduduki oleh pemenang Pemilu 2009 yakni Partai Demokrat. Partai penguasa ini hanya memperoleh 12,6 juta suara dengan 61 kursi di DPR RI. Perolehan dibawah selanjutnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan 11,2 juta suara yang tersebar menjadi 47 kursi. Meski PAN perolehan suaranya selisih 2 juta dengan PKB (9,4 juta) namun kursi yang diraih malah lebih banyak yakni 49 kursi.

Dibawah PAN ada Partai Keadilan Sejahtera yang kini dikomandani oleh Anis Matta. Perolehan suara PKS sebenarnya naik 200ribu (dari 8,2 juta ke 8,4 juta) namun kursi yang diraihnya melorot total menjadi 40 (dari 57 kursi). Diurutan delapan, Partai baru, Nasional Demokrat mendapat limpahan suara cukup besar yaitu 8,4 juta. Sementara kursi yang ditetapkan KPU sebanyak 35 kursi. Posisi ini masih lebih baik dibandingkan PPP yang mendapat 8,1 juta suara (39 kursi) dan Hanura dengan 6,5 juta suara (16 kursi).

Yang memang cukup mengejutkan adalah Partai Hanura yang sudah jor-joran kampanye melalui media elektronik namun hasilnya berkebalikan. Dukungan pemilik media MNC Group bahkan sudah mengumumkan pasangan Capres Cawapres Wiranto dengan Harry Tanoe tak mampu meraih simpati serta dukungan masyarakat. Hal ini menandakan kematangan politik masyarakat semakin baik. Pun pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan sukses, hampir tak ada kekisruhan yang fatal.

Beberapa partai mengalami penurunan perolehan suara diakibatkan isu-isu korupsi yang menerpa kader mereka. Sebut saja Partai Demokrat dan PKS, sementara lonjakan PDI Perjuangan diperkirakan akibat pengumuman pencapresan Joko Widodo. Fenomena kenaikan suara PKB juga disinyalir isu akan di Capreskannya Mahfud MD dan Rhoma Irama maupun dukungan musisi Ahmad Dhani.

Hati-hati Dengan Hidupmu

Dalam menjalani kehidupan, semua tak pernah lepas dari Allah SWT. Meski demikian tak semua orang percaya adanya begitu. Orang-orang Indonesia yang dilahirkan mestinya percaya atas kebesaran Tuhan namun menafikkan atau meragukan adanya Tuhan. Mereka beralih mempercayai bahwa yang bisa membuat mereka hidup hanyalah uang, harta atau pekerjaan. Hidup sejatinya soal uang dan tidak terkait dengan saudara, tetangga, kerabat, rekan kerja dan juga Tuhan. Miris betul melihat orang-orang begitu.

Mereka masih ke tempat ibadah, masih berdoa, masih mengucap lafal pemujaan tapi perilaku, sikap dan tutur katanya sungguh tak meyakini adanya Tuhan.

Akhirnya orang-orang begini tidak akan dicatat atau malah kena teguran. Di kampung ganjil sudah banyak kejadian model begini. Sayangnya teguran Tuhan tak dimaknai sebagai teguran. Tahun ini sepertinya teguran itu menghampiri pak Ren. Pengusaha sewa mobil ini begitu jumawa, sombong, tak pernah mempedulikan tetangganya. Banyak bukti menunjukkan hal itu. Seorang tetangga mendengar sendiri pak Ren membeli mobil baru "Biar tetangga pada ga bisa ngomong kalau aku memang kaya. Terus mau apa mereka" ucap pak Ren pada tetangga RT.

Dilain kesempatan ada tetangga yang mau menyewa (tentu dengan membayar) mobilnya untuk bepergian. Permintaan itu ditolaknya dengan alasan yang dibuat-buat padahal pak Unca akan membayar sesuai tarif. Sama sekali tak meminta diskon sebagai tetangga. Dulu waktu pak Wijo membangun rumahnya, tumpukan pasir diseberang rumahnya diprotes.Namanya diperumahan saat ada tetangga membangun ya pasti kena dampaknya. Tetangga lain memaklumi karena bisa jadi membenahi rumah akan bergiliran.

Ribut-ribut terakhir ya mengenai parkir motor atau tempat duduk pelanggan HIK di jualan pak Untung dipersoalkan. Juga cara memanasi kendaraan pak Sahid yang dianggap asapnya masuk rumah. Terpaksa pak RT mengajak pak Muhammad dan pak Ardi sebagai sesepuh kampung untuk mencari solusi terbaik. Lobi dilakukan dengan penuh perdebatan dan mampu diakhiri dengan baik.

Sikap-sikap pak Ren inilah yang sering jadi perbincangan warga. Mereka tidak nyaman bahkan dengan adanya pak Ren. Sering muncul suara sumbang atas dirinya. Nah suara-suara itu seakan menjelma menjadi doa pada Tuhan.

Doa atas masyarakat itulah yang kini seakan dikabulkan Tuhan. Pak Ren menghadapi kesulitan ekonomi. Beberapa mobilnya telah dijual, namanya diblack list di bank hingga rumahnya dijual. Rumah itu telah kosong, sepi dan berdebu. Tuhan memang selalu mendengar doa masyarakat.

PDI Perjuangan Kampiun Pemilu 2014

Pemilihan umum sukses digelar pada 9 April lalu dan diharapkan mampu menghasilkan anggota dewan yang kredibel, bertanggungjawab serta bersih dari kasus korupsi dan kasus lain. Anggota DPR periode 2009 - 2014 tidak sedikit yang terkena kasus korupsi bahkan kasus asusila. Tentu hal ini menjadi keprihatinan tersendiri. Demokrasi yang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia diharapkan bisa terwujud. Namun banyak yang memperlakukan demokrasi sebagai tujuan sehingga tindakannya berakibat fatal.

Saat masa kampanye bertebaran kasus-kasus dan yang paling banyak serta membuat prihatin adalah money politik. Money politik tidak sekedar berwujud uang namun juga barang, fasilitas serta lainnya yang tidak mempengaruhi kesejahteraan atau perbaikan lingkungan. Meski dibeberapa wilayah pelaku money politik tertangkap, tidak ada sanksi yang tegas. Maklum pasti si caleg akan mudah mengelak dan yang terkena hukuman tim suksesnya.

Melawan money politik di era kini makin berat karena masyarakat sendiri punya pandangan daripada menolak tak mendapat apapun atau caleg pilihannya belum karuan berbuat benar, ya setidaknya dapat uang Rp 10.000 hingga Rp 100.000. Untuk menghapus money politik memang tidak mudah. Suatu saat model money politik akan mengalami titik jenuh dan pelakunya akan kelelahan sendiri. Kasus cukup besar yakni ditangkapnya sebuah mobil di daerah Gunung Kidul dengan uang ratusan juta serta alat peraga kampanye.

Sayangnya tidak ada sanksi tegas termasuk pada si caleg yang kabarnya potensi lolos ke DPR RI. Dari Pemilu lalu, berbagai lembaga survey merilis perolehan sementara Parpol peserta pemilu sebanyak 12 partai. Ada yang tampil mengejutkan namun ada yang perolehan suaranya jeblok. Padahal budget yang dikeluarkan untuk sosialisasi termasuk besar. Sebut saja Partai Hanura dan Partai Nasdem. Hanura melalui MNC Group secara total berkampanye massif di media jaringannya tetapi hasilnya jauh dari harapan.

Demikian pula Partai Nasional Demokrat, partai baru yang diketuai oleh Surya Paloh dibawah bendera Media Indonesia. Dari berbagai hitung cepat, Nasdem memperoleh suara nasional 6,9 persen suara atau menempati posisi ke 8 dari seluruh parpol. Kemudian Partai No urut 2, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 9,2 persen atau menduduki urutan kelima. Pada pemilu 2009 partai berlambang bola dunia ini hanya mendapat 4,9 alias mendapat perolehan 2 kali lipat.

Partai Keadilan Sejahtera dalam hitung cepat mendapat 6,9 persen (urutan 7) merosot tidak cukup banyak dari pemilu lalu (7,8 persen). Yang diprediksi perkasa karena mencapreskan Joko Widodo yaitu PDI Perjuangan memperoleh 19,1 persen dan merupakan perolehan terbanyak. Lumayan naik dari perolehan 2009 yang hanya 14,03 persen. Partai Golkar membuntuti dengan 14,3 persen dibawah PDI Perjuangan. Perolehan ini relatif sama dengan pemilu lalu yang mencapai 14,4 persen suara. Partai Gerindra mengejutkan dengan mendapat 11,8 persen diurutan ke 3 meski pemilu lalu cuma 4,46 persen.

Partai Demokrat yang paling parah penurunannya yang di Pemilu 2009 diposisi pertama dengan 20,8 persen, kali ini tinggal 9,6 persen alias mendapat nomor 4 saja. Untuk PAN meski naik (dari 6,01 di 2009 menjadi 7,5 persen) namun banyak yang tidak menduga perolehan ini. Demikian juga dengan PPP diurutan ke 9 yang hanya mendapat 6,7 persen (2009 mendapat 5,3 persen). Hanura yang gencar berkampanye di televisi hasilnya hanya 5,5 persen meski pemilu lalu lebih sedikit (3,3 persen). PBB perolehannya di 1,6 persen lebih sedikit dari pemilu lalu 1,7 persen. Urutan terakhir PKPI yang mendapat 1,2 persen, masih lumayan dibanding Pemilu 2009 yang 0,9 persen suara.