Meski tingkat pertumbuhan APBD Kabupaten Boyolali sejak 2010
diatas 10 persen tetapi faktanya tingkat pertumbuhan tersebut kurang merata
penanganan masalah di semua bidang. Salah satunya yakni pemberantasan buta
aksara yang hingga kini masih ada 3.248 orang mengalaminya. Dari data ini serta
perkembangan sektor pendidikan bisa dianalisis wilayah yang kemungkinan buta
aksaranya cukup tinggi. Sebenarnya tingkat akses transportasi di Boyolali
hampir semua sudah terhubung baik yang ada di dekat Merapi hingga di pinggiran
Waduk Kedungombo.
Cuma masih terbatas akses serta kemampuan masyarakat di 2
wilayah tersebut. Masyarakat dibawah lereng Merapi cenderung relatif bisa hidup
lebih tertata. Tanah mereka subur, akses mudah, dilalui jalur tembus Magelang –
Boyolali yang lumayan ramai, air mudah dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan
pinggiran Boyolali yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan tentu berbeda.
Disana akses mudah hanya transportasi umum lumayan sulit dan hanya pada jam
tertentu. Tanah di musim kemarau akan terlihat tandus, waduk surut airnya serta
tidak cocok untuk pertanian.
 |
| Solopos cetak 13 Agustus 2013 |
Oleh karena ini, tingginya tingkat buta aksara (no 2 di Jawa
Tengah) harus segera diatasi oleh Bupati. Kalau dianggap 2-3 tahun awal
kepemerintahannya alokasi anggaran banyak dihabiskan untuk memindahkan kantor
kabupaten, inilah saatnya Seno memperhatikan layanan dasar. Memang bisa jadi
angka kemiskinan sebanyak itu tidak semua usia sekolah. Penting kiranya melacak
dari jumlah tersebut berapa yang berkategori usia sekolah. Harusnya tidak ada
lagi usia sekolah yang masih buta aksara.
Dinas Pendidikan perlu menjabarkan data yang diperoleh dari
harian solopos edisi cetak ini. Data yang didapatkan kemudian dianalisa titik
mana yang memang mayoritas mengalami buta aksara. Bandingkan dengan fasilitas
pendidikan yang ada saat ini serta kemudahan atau akses bagi mereka ke
pendidikan. Dengan adanya BOS, Kartu Indonesia Pintar maupun BOSDA, seharusnya
tidak ada lagi hambatan anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Bentuk satuan
tugas untuk menyapu kalau memang ditemukan masih ada anak usia sekolah tak
bersekolah.
Tentu keberadaan mereka bukan di Kecamatan Boyolali Kota,
Mojosongo atau Ampel namun bisa di kecamatan pinggiran. Kumpulkan stakeholders
yang memahami pendidikan, lakukan eksplorasi bersama bagaimana mengatasi hal
ini. Bupati juga perlu menggali terutama di 2 sektor yakni pendidikan dan
kesehatan tentang apakah 2 layanan dasar masyarakat ini sudah memiliki Grand
Design? Apakah yang akan dinas pendidikan lakukan pasca pelimpahan pendidikan
menengah (SLTA/SMU) ke propinsi?
Maka dari itu peningkatan APBD semestinya juga meningkatkan
pelayanan. Adapun perkembangan APBD dari 2011 yaitu Rp 1,103 T kemudian menjadi
Rp 1,232 T di 2012, naik ke angka Rp 1,442 T (2013) hingga di tahun ini
menembus Rp 1,642 T. Dari APBD sebesar itu, rata-rata pembelanjaan untuk
barang, jasa maupun modal sekitar 30 persen. Bupati perlu mendorong agar
alokasi pembelanjaan bisa lebih ditingkatkan secara optimal sehingga tingkat
kemanfaatan bagi masyarakat akan lebih terasa.
0 komentar:
Posting Komentar