Sekilas Pemilu 1999 - 2014

Pemilihan Umum Tahun 2014 merupakan Pemilu ke empat pasca Reformasi yang digadang-gadang runtuhnya Orde Baru bakal menghadirkan kesejahteraan warga. Namun apa daya, hingga 15 tahun reformasi berjalan, tingkat kesejahteraan masyarakat tak kunjung meningkat. Secara umum pendapatan warga memang bertambah tetapi naiknya inflasi yang lebih tinggi justru mengabaikan peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Apakah Pemilu keempat sejak 1999 akan membawa perubahan lebih baik? Atau sama saja? atau bahkan lebih buruk? Dilihat dari peserta pemilu saja, jumlah parpol yang "bertarung" berubah-ubah bahkan relatif terus ada Parpol baru disetiap Pemilu. Parpol ini benar-benar baru bukan parpol koalisi, leburan atau parpol lama yang tidak memenuhi electoral treshold kemudian bertarung lagi. Dari aspek...[selengkapnya]

Apa Kabar RTLH?

Salah satu tugas Pemerintah Daerah bagi warganya adalah menyediakan tempat hunian yang layak bagi yang tidak mampu. Namun banyak Pemda yang abai terhadap hal ini dan kebanyakan terjadi pada Kota yang mulai tumbuh. Beda dengan wilayah kabupaten yang masih terdapat banyak lahan luas maupun penduduk yang belum padat. Migrasi serta ketimpangan ekonomi menjadi penyebab utama kenapa beban kota atas hunian menjadi tantangan yang harus dientaskan. Pemerintah pusat memang menyediakan bantuan bagi hunian warga miskin. Tidak hanya melalui pembangunan Rusunawa namun juga renovasi terhadap hunian yang tidak layak. Ada yang disalurkan melalui Kementrian PU (Prasarana Wilayah), melalui PNPM maupun melalui bantuan APBD kabupaten/kota. Surakarta sebagai salah satu kota yang berkembang cukup pesat, menjadikan...[selengkapnya]

Potensi Pertanian Wonogiri Menggiurkan

Bila diberbagai kabupaten lain luas maupun hasil produksi pertanian makin turun, tidak demikian dengan di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten ini terkenal dengan Kota Gaplek memiliki struktur tanah yang tidak sesubur Boyolali, Klaten maupun Sukoharjo. Banyak terdapat kawasan pegunungan batuan kapur, ditepi selatan laut Jawa menjadikan pertanian bukan andalan. Meski demikian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mampu mendongkrak tumbuhnya pertanian. Walaupun dipimpin oleh bupati berlatar belakang pebisnis namun Danar Rahmanto mampu mendorong berkembangnya pertanian terutama padi. Kondisi ini harus dipertahankan sebab dimasa mendatang wilayah dengan produksi padi tinggi akan mengeruk keuntungan. Tantangan terberat yaitu ada 2 bagaimana terus menambah luasan lahan serta menggalakkan minat generasi muda...[selengkapnya]

Sukoharjo Harus Dorong Hasil Pertanian Meningkat

Kabupaten yang berada di seputar Kota Surakarta dan mampu mengembangkan wilayah untuk menangkap perkembangan yaitu Kabupaten Sukoharjo. Padahal ada 3 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta yakni Boyolali, Karanganyar dan Sukoharjo. Boyolali cukup diuntungkan dengan keberadaan bandar udara Adi Sumarmo. Faktanya Kota Susu ini hampir tidak bisa mengoptimalkan dengan baik bandara tersebut. Demikian pula Karanganyar, justru lahan pertaniannya di invasi oleh hotel, restauran, rumah makan, perkantoran. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo mengambil porsi tidak sama, tetap mengembangkan pertanian tetapi disisi lain mengembangkan kawasan lain baik bagi industri maupun perumahan. Lihat saja pengembangan pabrik seperti batik keris, konimex, sritex terus tumbuh, produksi pertanian juga bertahan...[selengkapnya]

Pegawai Masih Jadi Beban APBD

Kota Surakarta memiliki beban penggajian pada Pegawai Negeri Sipil yang lumayan besar walaupun dibanding 6 kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta tentu paling kecil. Wajar saja karena luas wilayah cuma 44 Ha, jumlah kecamatan hanya 5, jumlah kelurahan juga 51, serta penduduknya Tahun 2014 awal sekitar 600ribu jiwa saja. Tetapi bila dibandingkan dengan jumlah PNS yang tercatat sebenarnya selisih tidak banyak. Kabupaten Klaten dan Wonogiri memang memiliki PNS yang terbesar dibanding 4 kabupaten lain yang berkisar 10.000an orang. Source : Solopos Cetak Pasca keluarnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai ganti PNS, pemerintah pusat tidak lagi mentolerir adanya pegawai kontrak yang dibayar dari selisih atau sisa APBD. Kalau Pemda memang membutuhkan ya harus...[selengkapnya]

Seakan-akan Semua Orang Boleh Nyapres

Kurang demokratis apa Indonesia ini. Pemilu belum terselenggara, peraturan sudah tersusun untuk jadi Presiden eh tokoh partai politik pada tidak tahu malu maju menjadi calon presiden (Capres). Entah yang sudah uzur, lebih dari 1 kali kalah, tidak memiliki partai, dan masih banyak yang lainnya. Yang mekanisme agak jelas sebenarnya Partai Pemerintah yakni Demokrat. Melakukan konvensi seperti layaknya Golkar 5 tahun lalu. Meski banyak yang mencibir siapapun pemenangnya tidak akan mampu mendongkrak pamor partai yang hancur berantakan. Pada Pemilu kali ini akan ada 12 partai bertarung ditingkat nasional ditambah 3 partai lokal. Namun lihat saja mayoritas parpol itu sudah menggadang gadang capresnya sendiri, dari internal partai. Bahkan Hanura lebih nekad, tidak cukup Capres namun Cawapresnya sudah...[selengkapnya]

Agenda Pembangunan, PNPM dan Pengentasan Kemiskinan Kota Surakarta

Dalam kurun 5 tahun terakhir (2008 - 2013) pos Belanja Langsung APBD Kota Surakarta secara kumulatif memang naik. Namun bila diamati antara pos Belanja Barang dan Jasa serta pos Belanja Modal timpang kecuali tahun 2013, hampir imbang. Pada tahun 2008, dari Belanja Langsung Rp 357 M terbagi Belanja barang dan jasa (Rp 131 M) sementara belanja modal Rp 166 M. Setahun berikutnya belanja barang dan jasa turun menjadi Rp 121 M, belanja modal naik ke Rp 190 M (dari Belanja Langsung Rp 351 M atau turun). Pada 2010 jumlah Belanja Langsung merosot hingga tersisa Rp 277 M yang terbagi ke belanja barang dan jasa Rp 110 M sementara belanja modal tinggal Rp 138 M. Posisi ini berubah total di tahun 2011 yang melonjak tajam. Alokasi belanja barang dan jasa mencapai Rp 138 M serta belanja modal meningkat...[selengkapnya]