Moratorium Tak Otomatis Kurangi Beban APBD

Moratorium PNS sebenarnya telah dimulai tahun 2005 dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2005 oleh pusat. Hanya saja pada prakteknya banyak pemerintah daerah tetap mengangkat honorer dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang memakai istilah tenaga kontrak, tenaga harian lepas, tenaga tidak tetap, honorer daerah dan masih banyak yang lainnya. Walaupun secara nasional sudah tidak dialokasikan lagi, faktanya APBD banyak terserap untuk membiayai tenaga rekrutan ini. Alasannya beragam, kekurangan pegawai, kebutuhan lapangan dan lain sebagainya. Pada tanggal 1 September 2011 akhirnya pemerintah benar-benar tegas menghentikan dan melarang daerah membayar mereka. Akibatnya puluhan ribu tenaga kontrak protes. Tidak hanya tenaga kontrak daerah saja tetapi ada beberapa kementrian yang memang mengontrak...[selengkapnya]

Rusunawa Sebagai Salah Satu Hak Warga Negara

Pertumbuhan penduduk di perkotaan berkembang cukup pesat. Kekhawatiran terjadi ledakan penduduk di Indonesia dimungkinkan terjadi apalagi kampanye 2 anak cukup yang dilakukan pemerintah sudah jarang kita dengar. Disisi lain, perkembangan teknologi juga mempengaruhi pernikahan usia dini, perceraian serta kualitas kesehatan pun tumbuh makin baik. Otomatis tingkat harapan hidup bertambah. Efeknya jelas, beban kota terus bertambah. Padahal lahan atau kawasan hunian tidak turut berkembang. Akibatnya beban kawasan semakin berat. Tumbuh yang namanya hunian liar baik di bantaran sungai, bantaran rel, pemakaman, magersari atau luas hunian kian sempit. Perumahan yang dijual para pengembang laris manis bak kacang goreng. Meningkatnya harga sekitar Rp 10juta - Rp 20juta tiap tahun tak mempengaruhi minat...[selengkapnya]

Pajak Restoran Ditarget Rp 14 M Di Tahun 2014

Surakarta telah menjadi salah satu Kota tujuan wisata di Indonesia. Berbagai event mampu didongkrak dan terselenggara dengan baik. Efek positifnya menjalar ke berbagai hal baik sisi pendidikan, budaya, sosial hingga ekonomi. Kota Batik ini mencuat saat Ir H Joko Widodo menjabat sebagai Walikota yang jeli menciptakan event. Sebut saja Solo Batik Carnival, mengangkat Grebeg Sudiro, Perayaan Apem Sewu dan lainnya. Juga membenahi berbagai tempat yang bisa menjadi kawasan wisata baru seperti Ngarsopuro, Galabo, Balekambang dan lainnya. Masih ada beberapa tempat yang hingga sekarang masih menghadapi kendala dibenahi, Kebon Binatang Jurug, Museum Radya Pustaka bahkan sengketa Bon Rojo Sriwedari tak kunjung jelas statusnya. Yang paling terlihat nyata efeknya dibidang pariwisata seperti hotel, biro...[selengkapnya]

Usaha Juga Butuh Terobosan Pemda

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sebenarnya cukup mengagumkan. Hal ini didasarkan pada data di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dalam kurun 3 tahun. Rupanya Kota Surakarta benar-benar menjadi salah satu tujuan wisata maupun berusaha. Pasca naiknya Hadi Rudyatmo, banyak pihak menyangsikan pria berkumis lebat ini bakal turut sukses seperti Joko Widodo. Faktanya tercatat pergerakan rupiah mencengangkan. Kondisi ini belum banyak berefek pada pengurangan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Perbedaan cukup kentara kepemimpinan Joko Widodo dengan Hadi Rudyatmo salah satunya pada inovasi. Meski minim inovasi, setidaknya Rudi mampu mempertahankan bahkan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah warga miskin yang masih tinggi, tentu pertumbuhan baik yang dicatat BPMPT penting...[selengkapnya]

Menanti Upaya Pemkab Wonogiri Meminimalisir Pelecehan Seksual

Seperti banyak diberitakan media, kasus pelecehan di eks Karesidenan Surakarta yaitu Kabupaten Wonogiri. Setidaknya dalam 2 tahun ini jumlahnya meningkat terus. Pada media Tahun 2013 lalu mencapai 46 kasus dan data ini menunjukkan kenaikan jumlah pada tahun sebelumnya yang mencapai 33 kasus. Yang menyedihkan lagi kasus-kasus pelecehan terjadi pada remaja maupun anak-anak. Kejadiannya seringkali sepele yaitu berupa sms atau telepon nyasar yang dilakukan oleh masyarakat biasa sebut saja buruh bangunan atau tukang bakso. Ini bukan menunjukkan bahwa semua tukang bangunan atau penjual bakso selalu memiliki niat jahat setidaknya kejadian ini dilakukan oleh orang kebanyakan. Korbannya pun merupakan anak sekolahan bahkan ada yang masih bersekolah di Taman kanak-kanak. Dari berbagai kejadian tersebut,...[selengkapnya]

Mempertanyakan BPJS Kesehatan

Mulai Januari Tahun 2014, pengelolaan layanan kesehatan milik pemerintah semua dilakukan di 1 atap bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jadi pengguna Askes dan Jamsostek kini mulai dilayani dan dilimpahkan kesana. Rencananya hingga 2019 semua masyarakat Indonesia kesehatannya akan diurusi institusi ini. Bagi PNS, TNI, Polri dan peserta Jamkesmas secara otomatis bergabung dan bagi masyarakat lainnya diminta bergabung. Tentu tidak gratis alias membayar iuran Rp 25.500 untuk layanan kelas III, Rp 49,500 untuk layanan kelas II dan Rp 59.500 untuk layanan kelas 1. Dan harga itu untuk membayar tiap jiwa (premi). Dibandingkan dengan asuransi swasta memang harga yang ditarifkan oleh BPJS Kesehatan ini sangat murah. Coba saja di cek berbagai asuransi kesehatan yang pada tahun...[selengkapnya]

Kapasitas Anas Urbaningrum Ternyata Cuma Segitu

Siapa yang tak kenal Anas Urbaningrum yang awalnya dianggap rising star politikus muda, cerdas, santun dan memiliki masa depan cemerlang. Anggapan awal itu sirna perlahan pasca masalah beruntun yang terus menerus dialaminya serta sikap yang diambil. Disisi lain, upaya membela diri yang dilakukannya makin tak membuat empati masyarakat tumbuh. Dirinya malah menggali lobang dan entah sengaja atau tidak menceburkan diri dalam galian itu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek hambalang bukan berkonsentrasi menghadapi dengan gentle malah terlihat gusar dan melakukan langkah "gali lobang" tadi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, langkah pertamanya itu benar, mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Demokrat. Sayangnya setelah itu dia mengulangi taktik penyelamatan diri pasca kisruh...[selengkapnya]

Elpiji dan Keppres Layanan Kesehatan Pejabat, Mainan Politik Jelang 2014

Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan yang menjual elpiji di Indonesia menaikkan harga awal Januari 2014. Kenaikan yang tidak tanggung-tanggung untuk ukuran 12 kg dari harga Rp 70an ribu menjadi Rp 128 ribu. Begitu ada protes dari masyarakat akhirnya pemerintah menurunkan kembali harganya hingga naik cuma Rp 1.000 perkilo. Meski demikian, kenaikan harga itu tanpa biaya distribusi dan lainnya. Sehingga ketika dijual oleh agen rata-rata diatas Rp 90 ribu. Bahkan di luar Jawa harga sudah diatas Rp 120an ribu. Kondisi ini makin membebani warga. Pertanyaan kritisnya yaitu kenapa kenaikan harga yang dilakukan pertamina tanpa di konsultasikan dengan pemerintah? Toh saham Pertamina 100 persen dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah sendiri beralasan bahwa kebijakan kenaikan harga itu kewenangan...[selengkapnya]