Masyarakat Kita Memang Banyak Yang "Sakit"

Dalam sebuah rapat Rt dikampung, seksi sosial ketika dimintai laporan pengeluaran kas untuk menjenguk tetangga yang sakit memberi pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia mengatakan “Alhamdulillah secara fisik warga kita sehat-sehat saja, tapi secara fisik lho ya” ujar pria yang bekerja sebagai editor penerbit ini. Karuan statement ini menimbulkan senyum, tertawa kecil hingga ada yang menundukkan kepala warga yang hadir. Bagi masyarakat Jawa, ungkapan kalimat diatas memang mengandung sindiran yang luar biasa halus namun mendalam. Kami sebenarnya tinggal diperumahan dan secara rutin ada iuran bulanan. Namun seringkali untuk memelihara lingkungan, peringatan hari besar, menjenguk tetangga yang sakit kadang harus ada biaya ekstra. Maka dari itu disepakati ada jimpitan yang besarannya terserah...[selengkapnya]

Yang Muda Yang Korupsi

Pemberitaan media massa dalam kurun 5 tahun terakhir seperti tak pernah sepi dari kasus korupsi baik ditingkat nasional maupun daerah. Walau KPK sudah berkali-kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), rupanya koruptor lain menganggap si pelaku sedang sial saja sehingga dia mencoba melakukannya sendiri. Bukti nyata yang terakhir adalah kasus OTT terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar yang ditangkap di rumah dinasnya. Seperti biasa pelaku korupsi lainnya, awal ditangkap selalu mengelak dengan beragam argumen. KPK tak pernah meladeni sanggahan atau bantahan pelaku. Mereka tetap menjalankan proses penyidikan sesuai prosedur dan akhirnya masyarakat tahu sendiri betapa bejatnya Akil Muchtar. Apalagi ditambah dengan penemuan lintingan ganja diruang kerjanya. Pasca ditemukannya beberapa...[selengkapnya]

Penyelewengan PNPM Rp 3,3 M Di Bayat Klaten Sita Perhatian

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Meski demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa anggaran yang dialokasikan PNPM sebenarnya merupakan pinjaman Bank Dunia. Disisi lain, pola implementasinya menerapkan pola yang sama dengan birokrasi namun jalur berbeda. Penganggaran PNPM juga disyaratkan ada swadaya masyarakat serta kontribusi daerah bagi pelaksanaan program. Ditiap kabupaten/kota disediakan fasilitator-fasilitator yang membantu masyarakat menyusun rencana tahunan. Sisi positif yang bisa diambil dari program ini adalah fokus pada pengentasan kemiskinan meski ditataran implementasi tidak jarang yang mengabaikan hal tersebut. Beberapa info yang didengar, perencanaan PNPM lebih cepat realisasinya dibandingkan masyarakat mengajukan...[selengkapnya]

Dinas Pendidikan Harus Dorong Wali Murid Berperan

Dugaan Penyelewengan Dana BOS di SDN 01 Blimbing Dan SMKN 01 Sukoharjo Harapan terwujudnya sekolah yang terjangkau di Indonesia ternyata masih berupa angan-angan. Program Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih dikenal dengan BOS,yang diluncurkan sejak 2005 belum mampu meringankan beban orang tua. Sekolah-sekolah masih saja asyik dengan pengajuan permohonan keuangan pada orang tua siswa. Sejak mulai pendaftaran sekolah hingga lulus, pungutan, permintaan bantuan, permintaan sumbangan dan nama lainnya masih diterima wali murid. Artinya harapan sekolah terjangkau belum tercapai. Pada Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp 23,446 T dengan perincian untuk siswa SD sederajat senilai Rp 580.000 dan SMP sederajat Rp 710.000. Peruntukan alokasi BOS dituangkan dalam Juklak Juknis tiap tahunnya....[selengkapnya]

Sragen Ujicoba Pendataan Warga Miskin Berbasis RT

Kabupaten Sragen akan mencoba melakukan pendataan warga miskin dengan melibatkan langsung masyarakat dilingkungan setempat. Artinya mereka akan  mengkonfirmasi data yang dimiliki dengan kondisi senyatanya. Sehingga harapannya masyarakat yang masuk daftar adalah benar-benar miskin bukan pura-pura miskin. Selama ini pendataan warga lebih banyak dilakukan Badan Pusat Statistik dengan indikator nasional tanpa mempertimbangkan kondisi faktual. Selain itu ada juga yang tanpa konfirmasi pengurus Rt setempat. Akibatnya berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah pusat seringkali tak tepat sasaran alias diterima orang yang tidak berhak. Diberbagai wilayah muncul konflik dilevel warga. Bantuan semacam Jamkesmas, BOS, Raskin, BLSM menjadi ajang perseteruan antar masyarakat. Padahal banyak ketua...[selengkapnya]

Kisruh Seleksi KPU Sragen Dan Karanganyar

Seperti yang sudah pernah ditulis sebelumnya tentang rawannya hasil seleksi KPU Daerah periode 2013 – 2018, ternyata prediksi tersebut terbukti. Setidaknya dari 7 kabupaten/kota di Soloraya, 2 diantaranya menemui persoalan yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Atas 2 masalah ini, rupanya hingga pelantikan KPU Daerah yang baru Rabu (24 Oktober 2013) masih menyisakan sedikit masalah. Di Sragen, salah satu anggota Timsel diduga memakai ijazah palsu S1 sedangkan di Karanganyar Timsel meloloskan kandidat yang tidak memenuhi syarat administratif. Sampah Visual Persoalan muncul pertama yakni di Karanganyar yang sebagian calon anggota KPU tak lolos 10 besar menyatakan dari 10 nama yang akan diseleksi KPU Propinsi, 1 orang diantaranya tidak melengkapi persyaratan administratif yakni...[selengkapnya]

Model-Model Korupsi Di Indonesia

Pergerakan perubahan otonomi daerah secara besaran sebenarnya menunjukkan hal yang positif. Kita bisa lihat banyak bermunculan kepala daerah yang menginspirasi. Ada beberapa role model atau tipologi kepala daerah. Sebut saja Rismarini (Walikota Surabaya), Herry Zudianto (bekas Walikota Jogja), Jusuf SK (mantan Walikota Tarakan), Imdaad Hamid (mantan Walikota Balikpapan) dan tentu saja Gubernur DKI Joko Widodo (mantan Walikota Surakarta). Contoh baik itu tentu diharapkan mampu menggerakkan banyak pihak untuk berbuat hal yang sama. Itu potret sisi baik otonomi daerah. Namun sisi buruknya sudah ratusan kepala daerah juga tersangkut korupsi baik tingkat kabupaten/kota maupun propinsi. Sayangnya hal ini juga merembet ke berbagai sektor pemerintahan seperti kepala dinas, kabid, kasie hingga DPR....[selengkapnya]