Dinamisasi APBD Boyolali

Mengupas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 ini lumayan membaik secara garis besar. Baik dilihat dari aspek pendapatan, belanja maupun faktor-faktor yang menjadi item dalam pembiayaan daerah. Meski demikian tetap ada catatan-catatan yang harus diberikan pada kabupaten yang kini dipimpin oleh Seno Samudro - Agus Purmanto ini. Awal kepemimpinan ditahun kedua sempat diterpa isu tak sedap soal perpindahan sekretariat daerah dari Pulisen ke Mojosongo. Ditengarai perpindahan sekda berkaitan dengan kepentingan bupati.

Awalnya Seno sempat berujar pembangunan kantor kabupaten tak bakal mengganggu APBD tetapi ini sebuah hal yang tidak mungkin. Apakah kantor Sekda bisa dibisniskan? Akhirnya gedung mulai dibangun dengan menggunakan APBD. Banyak masyarakat khawatir pembangunan yang mulai dianggarkan di 2012 itu bakal mempengaruhi tingkat 'kesehatan' APBD Boyolali. Apa benar begitu? Kita coba membedah APBD Boyolali 2011 - 2013.

Dari aspek Pendapatan, tingkat kenaikannya cukup konstan yaitu dari 11,42 persen (2011 ke 2012) menjadi 13,47 persen. Kini total Pendapatan Kota Susu mencapai Rp 1,3 trilyun. Meski begitu tingkat ketergantungan atas Dana Perimbangan masih sangat besar. Bila diprosentase, tahun 2013 ketergantungan pendapatan daerah mencapai 71,34 persen. Membaik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 75,15 persen dan 2011 di 72,31 persen. Sementara PAD Boyolali sendiri tahun ini mencapai rekor tertingginya yaitu 10,53 persen dari pendapatan.

Untuk alokasi Belanja Tidak Langsung, terjadi penurunan yang cukup signifikan prosentasenya. Bila di Tahun 2011 alokasi mencapai 73,74 persen belanja, tahun lalu menjadi 70,88 persen dan kini masih 67,89 persen walaupun secara nominal jumlahnya bertambah dari Rp 813 M, Rp 873 M dan Rp 965 M ditahun 2013. Peruntukan terbanyak di Belanja Tidak Langsung tentu saja sama dengan daerah lain yakni Belanja Pegawai yang menyerap lebih dari 80 persen Belanja Tidak Langsung.

Nah pada Belanja Langsung inilah alokasi relokasi kantor kabupaten dianggarkan sehingga prosentasenya terlihat besar apalagi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Dalam kurun 3 tahun terus meningkat yakni mencapai Rp 289 M (2011), Rp 358 M (2012) dan tahun ini mengalokasikan 32 persen belanja daerah atau sebesar Rp 456 M. Jika kita buka lebih dalam, akan terlihat belanja modalnya memang besar atau naik secara signifikan Rp 141 M (2011), Rp 182 M (2012) dan tahun ini dianggarkan Rp 248 M atau cuma selisih Rp 48 M dengan Kota Solo yang alokasinya terbesar di eks Karesidenan Surakarta.

Pada Pembiayaan Daerah yang penting dikritisi yakni SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya. Tercatat APBD Kabupaten Boyolali dalam 3 Tahun Terakhhir memang masih menyisakan anggaran cukup tinggi. Di Tahun 2011 masih ada Rp 66 M lalu 2012 APBD tersisa Rp 58 M dan tahun ini diperkirakan ada Rp 64 M. Dengan demikian seharusnya Bupati mengevaluasi kinerja bawahannya agar tata kelola keuangan daerah bisa lebih baik.