Daerah Terus Tombok DAU

Pemerintah daerah se eks Karesidenan Surakarta nampaknya masih belum mandiri dalam memberi gaji kepada PNS daerah. Terbukti dari 7 kabupaten/kota masih ada 5 kabupaten/kota yang Dana Alokasi Umumnya Tahun 2013 ini masih minus alias tombok. Artinya untuk membayar gaji pegawai saja mereka mengurangi alokasi dari program lainnya. Hingga saat ini isu minusnya gaji pegawai luput dari suara wakil rakyat sehingga tidak menjadi hal yang segera dibenahi. Anehnya Pemda di Soloraya (sebutan lain 7 kabupaten/kota se Eks Karesidenan Surakarta) sama-sama berteriak soal kekurangan pegawai pasca pusat memutuskan moratorium penerimaan pegawai. Pemberlakuan moratorium PNS secara nasional nampaknya dijadikan alasan bila ada penilaian kinerja dari pusat maupun DPRD bahwa kinerja menjadi terganggu. Permintaan...[selengkapnya]

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Karanganyar Butuh DiTingkatkan

Menejemen pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur bagi keberhasilan pemerintah daerah. Menejemen pengelolaan keuangan ini meliputi alokasi anggaran, keadilan anggaran serta ketepatan alokasi anggaran. Alokasi anggaran meliputi pengalokasian biaya atau dana yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kadang beberapa aktivitas yang tidak diperlukan dibiayai meskipun masyarakat membutuhkan penganggaran pada kegiatan lainnya. Sedangkan keadilan anggaran merupakan keberimbangan distribusi anggaran untuk menunjang program dengan biaya-biaya rutin seperti gaji pegawai, perawatan dan kebutuhan lain. Ketepatan anggaran maksudnya segala perencanaan tidak banyak melenceng sehingga dana yang ada bisa dioptimalkan. Tidak kurang dana apalagi tersisa yang lumayan besar. Di Kabupaten Karanganyar...[selengkapnya]

Kualitas Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kota Solo Menurun

Meskipun perencanaan partisipasi masyarakat di Kota Solo telah lebih 12 tahun namun secara kualitas tak terjadi peningkatan secara signifikan. Dapat ditemukan beberapa kasus bahwa kualitas perencanaan telah beralih dari tujuan semula yakni peningkatan kesejahteraan menjadi seremoni. Seremoni sejak penyelenggaraan perencanaan, finalisasi dokumen, pengajuan anggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan kegiatan. Padahal Kota Solo telah menjadi pelopor dalam isu ini di level nasional. Sebenarnya sangat disayangkan hal ini terjadi. Berbagai aspek pendukung baik di masyarakat, pelaksana kegiatan, perangkat kelurahan, SKPD hingga regulasi relatif stagnan. Tak pernah ada evaluasi apalagi yang mandiri untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan. Apa akibatnya? Kegiatan Musrenbang menjadi kegiatan...[selengkapnya]

Dinamisasi APBD Boyolali

Mengupas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 ini lumayan membaik secara garis besar. Baik dilihat dari aspek pendapatan, belanja maupun faktor-faktor yang menjadi item dalam pembiayaan daerah. Meski demikian tetap ada catatan-catatan yang harus diberikan pada kabupaten yang kini dipimpin oleh Seno Samudro - Agus Purmanto ini. Awal kepemimpinan ditahun kedua sempat diterpa isu tak sedap soal perpindahan sekretariat daerah dari Pulisen ke Mojosongo. Ditengarai perpindahan sekda berkaitan dengan kepentingan bupati. Awalnya Seno sempat berujar pembangunan kantor kabupaten tak bakal mengganggu APBD tetapi ini sebuah hal yang tidak mungkin. Apakah kantor Sekda bisa dibisniskan? Akhirnya gedung mulai dibangun dengan menggunakan APBD. Banyak masyarakat khawatir pembangunan...[selengkapnya]

Penataan Toko Modern Supaya Tak Mematikan Usaha Warga

Mau tidak mau saat ini persebaran toko modern berjejaring sudah sangat masif. Kita bisa temui dengan mudah pertokoan jenis ini (khususnya yang 2 merk) hingga keberbagai pelosok. Tidak hanya kawasan pinggiran perkotaan namun hingga masuk ke pusat keramaian di pedesaan. Meski disisi lain ada toko kelontong milik masyarakat biasa yang model penataan dan pengelolaannya hampir mirip dengan model ini. Tetapi trade mark secara nasional 2 merk nasional toko modern sudah nyaris tak tertandingi. Demikian pula di Kota Solo dan sekitarnya. Meski juga turut tumbuh usaha sejenis namun keberadaan toko modern berjejaring ini sudah memasuki tahap yang patut dikendalikan perkembangannya. Berdasar informasi media terakhir setidaknya hingga 2013 sudah beroperasi 49 buah toko modern berjejaring ini dan yang sedang...[selengkapnya]

Pengaturan Keberadaan Toko Modern Berjejaring

Era globalisasi memang ditandai salah satunya dengan memudarnya batas-batas wilayah. Akibatnya ruang-ruang atau kawasan yang dulu merupakan kawasan 1 negara, bisa dimasuki oleh negara lain dalam berbagai bentuk. Bila dulu masuknya pihak lain masih berupa simbol fisik yang dapat terlihat dan diatur, kini era teknologi menjadikan infiltrasi berbagai bidang masuk ke ruang-ruang privat. Entah itu bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, olahraga dan lain sebagainya. Yang paling banyak terkena "serangan" dan merubah kondisi salah satunya adalah budaya. Lihat saja sekarang budaya memahat, tari, ukir, suara, alat musik banyak yang ditinggalkan dan diganti beragam jenis budaya internasional. Kita hampir memiliki budaya yang sama dengan negara di Amerika maupun di Eropa yakni berupa teknologi bernama...[selengkapnya]