Cagub Cawagub Jateng Belum Juga Muncul

Walaupun pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Periode 2013 - 2018 telah dibuka tanggal 27 Februari - 5 Maret 2013, belum ada partai politik yang mendaftarkan calonnya. Rupanya partai besar dan partai kecil tidak siap atas jago mereka. Bahkan Bibit Waluyo yang berniat mencalonkan diri kembali belum pasti akan diajukan oleh partai apa. Yang membuat pertarungan semakin sengit, 3 pimpinan Jateng berebut mencalonkan diri.

Selain Bibit Waluyo, ada juga Rustriningsih (Wakil Gubernur) dan Hadi Prabowo (Sekda Jateng) yang kesemuanya mengincar kursi Gubernur. Disisi lain beberapa parpol besar masih menjalankan mekanisme internal partai. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera belum memastikan siapa jago mereka. Di PDIP masih menunggu SK DPP yang belum turun setelah fit and proper test calon.

Birokrasi Tak Boleh Dipolitisasi

Di Partai Demokrat masih kebingungan menetukan siapa Cawagub yang akan mendampingi Bibit Waluyo. Kemungkinan mereka akan berkoalisi dengan PAN. Sementara Partai Golkar dan beberapa partai lain tak terdengar suaranya. Sepertinya mereka memilih berkoalisi dengan partai-partai besar untuk menjaga "target" Pemilu 2014. Ditingkat pusat bisa jadi DPP partai sedang melakukan simulasi calon dan kandidat parpol lain sebab perhitungan atas hal ini penting supaya tidak menelan kekalahan.

Yang mengejutkan adalah pernyataan dari PDI Perjuangan hari ini, mereka sengaja mengundur waktu pengumuman siapa Cagub mereka dengan alasan supaya calon lain tidak berpindah parpol. Kondisi ini sebenarnya tidak sehat dan tidak memberikan pendidikan politik yang benar pada masyarakat. Disisi lain tokoh parpol yang muncul cuma Ganjar Pranowo yang mendaftar lewat PDI Perjuangan. Hal ini semakin menegaskan kinerja parpol gagal.

Alasannya pertama, partai politik sebagai institusi politik mestinya mampu menghadirkan kader-kader pemimpin yang kritis, mendengar rakyat dan mampu memperjuangkannya. Kedua, Parpol tidak yakin bila diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya akan merugikan. Padahal bila diluncurkan sejak lama, kader dan struktur parpol bisa bekerja optimal. Dengan kondisi ini bisa dimaknai parpol tersebut bekerja tak lebih dari alat merebut kekuasaan.

Pemerintah pusat dan DPR RI perlu mencermati kondisi ini supaya dimasa mendatang Parpol mengajukan kadernya sendiri dengan waktu yang longgar. Meminang kandidat diluar orang internal mempersepsikan bahwa pendidikan politik di parpol tidak jalan. Bila tak dibenahi lantas apa fungsi partai-partai itu? Apakah sebaiknya parpol dibubarkan.