Selesaikan Masalah Lebih Penting Dari Bangun Kantor Kabupaten

Rencana Relokasi Kantor Kabupaten Boyolali (2)
Sambungan

Keempat, kecilnya PAD alias pendapatan masih bergantung ke pusat. APBD Tahun 2011 menunjukkan hanya 7,83 persen PAD yang disetorkan ke kas daerah dibanding pendapatan dari Dana Perimbangan yang mencapai 72,31 persen. Dari angka 7,83 persen sekitar separonya masih disetor oleh sektor kesehatan (RSUD dan Puskesmas) serta dari retribusi parkir dan pedagang pasar. Anggaran yang banyak didapat dari masyarakat luas, harus terlebih dahulu dipergunakan untuk mensejahterakan mereka.

Kecuali Boyolali mampu mengolah kawasan pertanian, susu, pariwisata ataupun sumberdaya alam berupa penambangan pasir yang mendongkrak pendapatan asli daerah. Masyarakat awam justru mendapat beban baru pasca keluarnya Perda 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2011 ini. Perda itu menaikkan retribusi parkir dan biaya rawat di Puskesmas. Tak tanggung-tanggung kenaikannya mencapai 100 persen. Bupati dan perangkatnya terlihat tidak kreatif menggali potensi lain.

Kenaikan PAD tahun 2012 pasti akan dijadikan senjata untuk menyatakan PAD sudah meningkat tajam padahal justru diambil dari masyarakat miskin. Siapa yang berobat di Puskesmas dan RSUD Boyolali? Siapa yang membayar parkir di pasar tradisional? Kalau orang kaya pasti akan berbelanja ke mall di Solo atau berobat di Semarang yang peralatannya lebih modern.

Ket : Dalam Juta
Diolah dari www.kemenkeu.go.id

Kelima, masih banyaknya bencana yang dihadapi warga terutama kawasan merapi maupun krisis air jika kemarau tiba. Dua masalah besar ini sering terjadi rutin tiap tahun. Dibentuknya BPBD (Badan penanggulangan Bencana Daerah) diharapkan mampu meminimalisir dampak yang terjadi. Bila menginginkan demikian maka perlu disupport oleh anggaran. Bukan malah dibangunkan gedung yang megah, mobil dinas mewah namun tak mampu menjangkau kawasan sulit akan percuma.

Terakhir, argumen bupati yang menyatakan tak akan mengganggu dana APBD untuk membangun kantor Kabupaten yang baru sungguh lucu. Seno menyatakan dia mengambil dana dari DAU yang jelas-jelas tercatat dalam APBD. Apa logikanya kalau membangun disebuah daerah tanpa APBD? Justru itu yang menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi DAU Boyolali sudah tak cukup untuk menggaji birokrasinya alias gaji pegawai lebih besar dari DAU.

Dengan berbagai argumentasi diatas, hendaknya bupati dan wakil bupati mengkaji kembali keinginan merelokasi kantor kabupaten. Tak elok dan tak patut membangun sesuatu ditengah kondisi masyarakat yang masih butuh banyak dibantu. Caranya bukan menaikkan tarif retribusi namun merumuskan program yang pro rakyat, pro investasi dan pro poor. Kalau toh nanti kebaikan kalian tidak diingat masyarakat, setidaknya dicatat para malaikat.