Matinya Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Solo

Matinya PJU di Kota Solo hari Senin 26/12 sungguh mengejutkan masyarakat. PJU yang mati memang hanya di kawasan jalan Slamet Riyadi dan Jl Adi Sutjipto namun justru dikedua jalan itulah yang meruntuhkan citra Joko Widodo sebagai kepala daerah yang memang dikenal baik. Penyebabnya tak lain adalah adanya tunggakan tagihan listrik ke PLN sebesar Rp 9 M yang belum dibayar. Kejadian tunggakan ini merupakan kedua kalinya dalam pemerintahan Jokowi. Berdasar data yang dirilis espos dari PLN, mulai Januari hingga November 2011 sebenarnya anggaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum sudah dibayarkan ke PLN. PPJU didapat dari setoran pembayaran rekening listrik masyarakat yang nilainya 9 persen dari biaya yang digunakan. Kejadian ini banyak menimbulkan pertanyaan yang patut untuk dijawab baik oleh...[selengkapnya]

Catatan Perjalanan Jokowi Hingga Desember 2011

Siapa yang tak kenal Joko Widodo, Walikota Surakarta. Namanya menasional karena kebijakan-kebijakan populisnya. Kepiawaiannya membranding kota mampu menarik investor maupun pemerintah daerah lain belajar pada kota ini. Meski tak cukup memiliki modal pengalaman sebagai politikus dan atau birokrat, gebrakannya patut diacungi jempol. Sudah beragam penghargaan yang dia terima baik dari kementrian, majalah, NGO, atau lembaga lainnya. Solo benar-benar dibranding sedemikian rupa sehingga banyak julukannya sekarang ini. Sebut saja Solo Kota Layak Anak, Solo Kota Vokasi, Solo Kota Taman, Solo Kota Budaya, Solo Kota Hijau, Solo Kota Pariwisata, Solo Kota Keroncong, Solo Kota Karnaval dan sebutan lainnya. Meski banyak sebutan, nyatanya tak banyak yang mempersoalkannya. Padahal tiap branding harus diperkuat...[selengkapnya]

Pemasukan Retribusi dan Pajak Klaten Sangat Kecil

Kajian APBD Kabupaten Klaten 2007 - 2011 Kemampuan belanja daerah salah satunya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang cukup tinggi akan dapat melaksanakan program pembangunan di daerah sehingga secara langsung maupun tidak mendorong atau mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Sayangnya masih banyak pemerintah daerah tak mampu mengoptimalkan sumberdaya-sumberdaya untuk dioptimalkan. Akibatnya tingkat ketergantungan pada dana pusat cukup tinggi. Pemerintah pusat juga tak kunjung memiliki formula untuk merangsang daerah membuat kreasi optimalisasi PAD tanpa banyak membebani masyarakat. Yang paling sering dilakukan adalah merubah Perda yang berkaitan dengan pajak maupun retribusi daerah. Kenapa demikian? Karena meningkatkan pajak dan retribusi daerah...[selengkapnya]

Kapan Korupsi Enyah Dari Indonesia

Kampanye pemberantasan korupsi yang didengungkan oleh presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini masih seperti pepesan kosong. Terbukti masih banyak pejabat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ditangkap oleh KPK gara-gara kasus korupsi. Banyak pejabat mulai dari pusat dan daerah tak kunjung memahami substansi sesungguhnya mengenai pemberantasan korupsi. Entah apa yang dipikirkan mereka yang tetap saja mengabaikan perang terhadap korupsi. Tidak hanya pejabat birokrasi, para aparat penegak hukum yang semestinya lebih tahu konsekuensi dari pelanggaran regulasi tetap saja nekad melakukannya. Lantas dimana sebenarnya impact dari remunerasi yang diberikan pemerintah? Kenapa bila ada pejabat yang tertangkap gara-gara suap atau berkaitan kasus korupsi yang muncul justru diskursus...[selengkapnya]

Bentakan Di Kampung Ganjil

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disadari atau tidak ternyata mudah dilakukan oleh para orang tua. Sayangnya tidak banyak masyarakat yang faham apa itu KDRT, Apa saja bentuknya, dampak apa yang ditimbulkan, kenapa tidak boleh melakukan KDRT dan lain sebagainya. Kekerasan yang muncul tidak saja fisik namun psikis juga masuk dalam kategori itu bila membuat drop secara psikologis. Demikian juga yang terjadi dilingkungan kampung ganjil ini. Siang itu seperti biasa, pak Muhammad sedang bercanda dengan anak istrinya diruang tv. Tiba-tiba terdengar bentakan, tangisan dan beberapa benda yang terbentur tembok. Pak Muhammad meyakini itu suara dari tetangga sebelah yaitu pak Ripi. Bukannya mereda, tangisan justru tambah keras. Pak Muhammad tak bisa berbuat apa-apa, demikian juga istrinya meski bathin...[selengkapnya]

Selesaikan Masalah Lebih Penting Dari Bangun Kantor Kabupaten

Rencana Relokasi Kantor Kabupaten Boyolali (2) Sambungan Keempat, kecilnya PAD alias pendapatan masih bergantung ke pusat. APBD Tahun 2011 menunjukkan hanya 7,83 persen PAD yang disetorkan ke kas daerah dibanding pendapatan dari Dana Perimbangan yang mencapai 72,31 persen. Dari angka 7,83 persen sekitar separonya masih disetor oleh sektor kesehatan (RSUD dan Puskesmas) serta dari retribusi parkir dan pedagang pasar. Anggaran yang banyak didapat dari masyarakat luas, harus terlebih dahulu dipergunakan untuk mensejahterakan mereka. Kecuali Boyolali mampu mengolah kawasan pertanian, susu, pariwisata ataupun sumberdaya alam berupa penambangan pasir yang mendongkrak pendapatan asli daerah. Masyarakat awam justru mendapat beban baru pasca keluarnya Perda 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2011 ini. Perda...[selengkapnya]

Masih Defisit Koq Mau Relokasi

Rencana Relokasi Kantor Kabupaten Boyolali (1) Bupati Boyolali Seno Samudro harus memikirkan ulang terkait rencana relokasi Kantor Kabupaten dari Sunggingan ke Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo. Ada beragam faktor yang menjadi tantangan relokasi tersebut. Tantangan itu bisa berupa kendala teknis maupun non teknis yang pada dasarnya relokasi tak mudah dilakukan. Memang soal tanah sudah tak jadi masalah karena tanah aset daerah seluas 13 ha dan 2 desa sudah berganti menjadi kelurahan. Namun memaksakan relokasi sungguh tak elok ditengah masih karut marutnya penataan birokrasi daerah, bencana longsong, gunung merapi, kekeringan hingga soal kepemilikan tanah di Kedungombo. Lebih baik bupati menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang saya yakini sungguh tidak populis. Istilahnya tidak diingat...[selengkapnya]