Masih Saja Mobil Dinas Untuk Mudik

Polemik Mobil Dinas Untuk Mudik (2) Pemkab Boyolali juga memperbolehkan dengan alasan minimnya tempat parkir di sekretariat daerah dan harus membayar orang untuk menjaga. Pembelaan yang tidak masuk akal karena semestinya jika mendapat mandat memelihara mobil dinas plus biaya perawatannya maka untuk menjaga mobdin beberapa hari tidak masalah. Demikian juga dengan Sukoharjo yang meminta pemakai memenuhi sendiri konsumsi BBMnya. Pemkab Karanganyar memberi catatan selain bahan bakar membeli sendiri juga melarang menutupi plat nomor dengan kaca hitam apalagi mengganti plat nomor. Bupati mengancam akan memberi sanksi tegas bila dipergoki demikian. Sedangkan Pemkab Wonogiri tak terpantau beritanya. Mobil Pejabat Sering Dapat Prioritas Yang secara tegas melarang adalah Pemerintah Kota Solo apalagi...[selengkapnya]

Mobil Dinas Bukan Mobil Pribadi

Polemik Mobil Dinas Untuk Mudik (1) Nama atau sebutannya mobil dinas tetapi seringkali dipakai untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan kedinasan. Padahal bagi kalangan umat muslim ada contoh nyata dari sahabat Rasulullah SAW yang patuh atas hal ini. Lilin dirumahnya dimatikan ketika ada tamu yang berurusan tidak terkait dengan urusan kenegaraan. Sayangnya teladan itu luntur dibanyak pejabat negara yang jumlah umat beragamanya justru umat Rasulullah SAW. Kondisi memprihatinkan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan banyak kepala daerah yang tidak mencoba menertibkan. Beberapa Mobil Dinas Sebuah Pemda Siap Diluncurkan (Ilustrasi) Yang jamak kita lihat fasilitas negara ini dipakai untuk kegiatan pribadi yaitu saat lebaran tiba. Dalam budaya Indonesia, mudik atau pulang kampung merupakan...[selengkapnya]

Pernikahan Ketiga

"Ada hantaran dari ibu Minang, ada tasyakuran" kata bu Uta pada pak Muhammad sesaat sebelum keluar bersama anak istrinya. "Terima kasih" jawab Muhammad singkat. Dia sengaja tak menanyakan tasyakuran apa sebab malam kemarin dirinya mendengar berita pernikahan Bu Minang dengan Pak Breb. Tak ada keterkejutan apapun. Warga kampung Tanya sudah banyak yang tahu tentang kiprah ibu Minang yang menjanda 2 tahun lalu. Sebelumnya sudah digeruduk warga karena menginapkan pak Breb tapi tingkat cueknya sudah sangat akut sehingga dia tetap santai saja. Malah menyuruh pak Ripi, tetangga depannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang memprovokasi serbuan malam itu. Ilustrasi Tingkah lakunya benar-benar sudah memuakkan. Pernikahannya ini merupakan ketiga kalinya. Pertama memiliki suami dan ditinggal...[selengkapnya]

Software APBDes Terobosan Kelola APBDes secara Profesional

Desa sebuah institusi pemerintahan di Indonesia yang berada paling bawah namun peranannya sungguh sangat signifikan. Diakui atau tidak kini institusi desa banyak dilupakan. Orang menganggap desa adalah miskin, sepi, sawah dan tidak ada hal yang menarik disana. Ditengah derasnya arus kapitalisme, uang adalah segalanya sehingga tempat yang tak ada mall adalah sudah ketinggalan jaman. Software APBDes Padahal disinilah penopang sesungguhnya negara. Negara telah gagal meletakkan desa sebagai sebuah elemen penting bagi soko ekonomi kemajuan negara. Pemerintah hanya mendesak agar kawasan pertanian di jaga namun fasilitas ekonomi kapital yang malah difasilitasi. Ratusan bahkan ribuan pasar tradisional yang menjual produk pertanian kolaps, tutup, mati bahkan berganti dengan supermarket yang dipenuhi...[selengkapnya]

Garis Kejut Depan Markas Militer

Seminggu ini rubrik "Kring Solopos" ramai dengan komplain masyarakat tentang adanya polisi tidur ditengah jalan yang ukurannya tinggi dan jumlahnya relatif banyak. Kring Solopos merupakan rubrik harian Solopos, sebuah harian yang terbit memberitakan peristiwa di eks Karesidenan Surakarta serta Jawa Tengah. Masyarakat komplain melalui rubrik sms yang disediakan oleh media massa tersebut. Sementara itu polisi tidur atau garis kejut yang dikomplain berada di jalan yang kebetulan berada dilingkungan AURI Colomadu Karanganyar serta Markas Kopassus Grup 2 Kandangmenjangan Kartosuro Sukoharjo. Pemasangan garis kejut tersebut, dari berbagai berita yang dirilis disebutkan untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Namun ada beberapa fakta yang sebenarnya patut diketahui kenapa...[selengkapnya]

Belanja Pegawai Boyolali Makin Tinggi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, tentu faktor sumber daya manusia menjadi titik penting karena disini letar motor penggerak baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Mengelola birokrasi tidak seperti mengelola karyawan diperusahaan yang relatif lebih bisa diandalkan. Banyak faktor yang melingkupi tidak mudahnya memanajemen "karyawan pemerintah" ini. Tidak hanya dalam kuantitas tapi kualitas juga masih banyak pihak yang mempertanyakan. Apalagi output kerja mereka lebih pada pelayanan yang tolok ukurnya "agak" subyektif. Pola perekrutan, karier, pembinaan, peningkatan kualitas birokrasi di pemerintah daerah sering menjadi penyebab kenapa kualitas mereka banyak dipertanyakan. Kali ini kita tidak akan membedah beberapa persoalan diatas namun mengupas berapa banyak alokasi anggaran untuk mereka....[selengkapnya]

Defisit Dan SILPA Masalah Dalam Manajemen Anggaran Daerah

Defisit dan SILPA dengan Nominal Besar Wujud Tak Profesionalnya Birokrasi Anggaran daerah semestinya digunakan untuk kemakmuran rakyat tidak sekedar membelanjakan kegiatan rutin seperti gaji dan kebutuhan kantor. Tetapi faktanya berdasar postur APBD yang ada, hampir mayoritas daerah secara prosentase lebih besar pada belanja tidak langsung. Belanja langsung tidak sampai 50 persen bahkan mungin hanya 30-40 persen. Pada nota keuangan daerah juga postur anggarannya lebih cenderung defisit dibanding surplus. Bila kita jeli melihat nota keuangan yang disampaikan oleh para kepala daerah, defisit memang besar tetapi dalam Pembiayaan Daerah maka akan kita temukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga sama besarnya. Tentu bagi yang jeli melihat ini akan mempertanyakan pola penyusunan anggaran...[selengkapnya]