Analisa RAPBD 2006

ANALISIS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)  KOTA SOLO TAHUN 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan keterpaduan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah daerah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan. Perpaduan perencanaan dan pembangunan yang terwujud di APBD harus merupakan perencanaan bottom up planning masyarakat dan strategic planning tiap unit (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD) serta jabaran visi misi Walikota terpilih yang tercantum dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD (yang hingga sekarang belum ditetapkan). Sebagai landasan pembangunan sebelum RPJMD ditetapkan maka diaculah Arah Kebijakan Umum/AKU anggaran daerah serta Perda No 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi...[selengkapnya]

Jumlah PKL Banjarsari Bertambah

* Dikhawatirkan Muncul Masalah Baru BALAI KOTA-Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pasar klithikan Monumen 45 Banjarsari terus bertambah, menyusul rencana relokasi oleh Pemkot Surakarta ke kawasan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, pertengahan 2006. Sesuai hasil pendataan terakhir yang dilakukan Kantor Pengelolaan PKL jumlah PKL yang menempati lahan seluas 17.822 m2 itu 989 orang. Namun berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Publik (Kompip) salah satu LSM pendamping PKL di Solo jumlah itu kini lebih dari 1.000 PKL. "Pemkot seharusnya melakukan antisipasi agar jumlah PKL di kawasan itu tidak makin bertambah. Kami khawatir pertambahan PKL di sana bisa menimbulkan masalah tersendiri bagi Pemkot," kata Nino Histiraludin dari Indonesia Partnership...[selengkapnya]

ANALISA TERHADAP APBD-P 2005 KOTA SURAKARTA

Berdasarkan ajuan APBD-P dari eksekutif dan dibandingkan APBD maka hasil analisisnya adalah sebagai berikut: 1.    Dari penjabaran belanja di APBD-P maka ada 22 instansi mengalami kenaikan (0,03 persen – 63,32 persen) dan ada 23 instansi mengalami penurunan belanja (0,18 persen – 13,71 persen) serta 7 dinas tetap. Di sector pendapatan ada 12 mengalami peningkatan, 9 unit pendapatan tetap. 2.    Dari pendapatan ada peningkatan sangat besar yakni sebesar hampir Rp 8 Miliar (2,23 persen) namun yang disayangkan kenaikan itu tidak bersumber pada peningkatan PAD tetapi bersumberkan pada anggaran dari pusat dan propinsi. 3.    Dari Total Belanja ada kenaikan Rp 500 juta lebih dan peningkatannya ada di belanja publik. Hal ini perlu dikaji kembali, apakah...[selengkapnya]

PKL, Kelompok Borju atau Marginal?

Oleh : Muhammad Histiraludin Kalau kita mencermati kring solopos setiap harinya, terlihat banyak pembaca solopos yang mendukung pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL). Apalagi sudah ada statement dari Wakil Walikota yang akan segera memindahkan mereka terutama yang berada di kawasan monumen pahlawan 45 (Banjarsari) sebelum 17 Agustus tahun depan. Dukungan kepada birokrasi dari berbagai pihak terus mengalir seperti masyarakat Stabelan, pejuang veteran, pengguna jalan termasuk para pengemudi yang melewati Pasar Semanggi. Kawasan Semanggipun kini terus dikampanyekan siap menerima tampungan PKL terutama dari kawasan klithikan sembari dilakukan perbaikan dengan dukungan APBD. Sejalan dengan pertumbuhan kota maka jumlah PKL pun tumbuh cepat bak jamur dimusim hujan. Ragam PKL pun bisa bermacam-macam,...[selengkapnya]

HATI-HATI PILIH KEPALA DAERAH!

Oleh Muhammad Histiraludin Bulan Juni hingga Desember tahun 2005, masyarakat Jawa Tengah akan disibukkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dibeberapa wilayah. Setidaknya akan ada 17 Kabupaten/Kota yang segera memulai penyelenggaraan Pilkada langsung tersebut. Dimulai dari Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen (5 Juni), Kota Semarang (26 Juni) sampai Kabupaten Pemalang (Akhir tahun ini). Pesta demokrasi ini merupakan sesuatu yang baru bagi kehidupan rakyat yang selama ini telah terbelenggu regim orde baru. Yang jelas pemilihan langsung kepala daerah memang baru pertama kali terselenggara dan tentunya akan banyak kelemahan disana sini. Persoalan dana yang hingga saat ini pembagiannya belum jelas, berapa persen proporsi pemerintah pusat dan berapa persen proporsi APBD menambah beban pemerintah...[selengkapnya]

(AKANKAH) MASYARAKAT SOLO MENGGUGAT DPRD SOLO ?

Oleh : Muhammad Histiraludin Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo Periode 2004 – 2009 terus mendapat tantangan berat. Dari hari kehari, bulan ke bulan terus bekerja ekstra keras. Pekerjaan yang telah mereka lakukan nampaknya terus diawasi seluruh masyarakat sehingga rakyat Solo mengerti bagaimana mereka melakukan sesuatu, membahas sesuatu bahkan memutuskan sesuatu. Cobaan dan ujian terus mereka hadapi hingga kini, kita (rakyat) tidak cukup bisa merasakan kinerja mereka. Tentu banyak problem yang menghadang mereka. Paripurna penetapan APBD 2005 mengecewakan masyarakat. Betapa tidak, jika awal pembahasan ada niatan membuat anggaran berimbang ternyata meleset jauh bahkan harus defisit Rp 18,6 M. Terakhir, keterkejutan rakyat Solo (juga keluarga mantan anggota dewan) adalah...[selengkapnya]

Tunjangan Bulanan Pejabat Diminta Dihapus

KARANGASEM - Forum untuk Partisipasi Kebijakan (FPK) meminta DPRD Surakarta melakukan rasionalisasi pada sejumlah usulan pembiayaan pada RAPBD 2005 yang dianggap tidak perlu. Langkah ini sebagai realisasi atas semangat ingin menekan angka defisit pada APBD 2005 hingga 0% agar tidak semakin membebani masyarakat. Koordinator FPK M Nino Histiraludin menjelaskan, rasionalisasi yang perlu dilakukan di antaranya pada pembiayaan bantuan bulanan pejabat struktural sebesar Rp 1.121.700.000 dan bantuan keuangan kepada PKK sebesar Rp 300 juta. "Setiap bulan, pejabat sudah mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri, tunjangan kesehatan, dan tunjangan operasional. Jadi, tunjangan bulanan pejabat struktural itu harus dihapus," kata dia. Selain itu, DPRD juga perlu melakukan efisiensi anggaran...[selengkapnya]

HASIL ANALISIS FORUM UNTUK PARTISIPASI KEBIJAKAN

HASIL ANALISIS FORUM UNTUK PARTISIPASI KEBIJAKAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2000-2004 Walikota sebagai Kepala Daerah mengemban amanat dari rakyatnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan baik melakukan pekerjaan yang sudah disepakati dengan anggota DPRD, melakukan pengawasan internal birokrasi serta mewujudkan Kota Surakarta sesuai dengan Visi Misi Kota. Namun bila dilihat secara cermat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKP AMJ) Tahun 2000-2004 ternyata masih banyak hal yang perlu dikritisi. Secara sepintas bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat nampaknya menunjukkan peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari LKP AMJ yang disampaikan Walikota misalkan tentang PDRB, PAD maupun pertumbuhan sector...[selengkapnya]

SWING VOTERS DAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK

Oleh Nino Histiraludin Pelaksanaan pemilihan umum 2004 memberikan gambaran pada kita semua telah terjadi perubahan besar-besaran suara partai peserta pemilu. Banyak prediksi-prediksi perolehan suara yang meleset. Meskipun prediksi itu ditargetkan oleh ketua umum partai politik pada saat kampanye. Hasil inilah yang membuat partai kelabakan karena diluar perkiraan mereka sendiri. Yang justru diuntungkan adalah 2 partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga kini masuk 6 besar dibawah Partai Demokrat yang juga termasuk ‘barang’ baru. Penurunan cukup tajam dialami oleh Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai lama (kecuali Partai Golkar) diberbagai tingkatan. Paling tidak bagi PDIP banyak kehilangan suara...[selengkapnya]