Kebijakan kepala Negara dapat mencerminkan apa yang menjadi
visi misinya. Tentu dia harus mampu menjalankan amanat terutama mewujudkan sila
yang ada dalam Pancasila. Dalam perjalanan kebangsaan ada banyak representasi
kebijakan yang dilihat sebagai ejawantah dari Pancasila tetapi khusus sila ke 3
Persatuan Indonesia dan sila ke 5 Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia belum
banyak yang merealisasikannya.
Terpilihnya Presiden Joko Widodo sebagai presiden dari
kalangan bukan siapa-siapa setidaknya menunjukkan harapan besar. Dia bukan
pengusaha besar nasional, dia bukan keturunan birokrat besar, dia bukan pejabat
teras partai namun dedikasi dan kiprahnya mampu membawa aspirasi rakyat.
Sehingga sejak menjabat Walikota Surakarta, Gubernur DKI hingga Presiden selalu
disambut gegap gempita.
Pria pengusaha meubeul itu bukan sekedar melaksanakan
tupoksi sebagai kepala pemerintahan namun juga sebagai kepala negara. Salah
satu hal yang meresahkannya yakni Indonesia ini negara besar, negara kaya,
namun ketimpangan antar wilayah masih saja terjadi. Maka dia mengupayakan
bagaimana pemerataan itu terjadi.
Hal yang pertama dilakukannya adalah menerapkan BBM 1 harga
di mayoritas wilayah di Indonesia. “Ketika tahu harga BBM di Wamena Rp 60.000
nurani saya terusik” ungkap pria yang hobi berkemeja putih dengan dilipat
lengan panjangnya. Kini, harga BBM dibeberapa wilayah (tidak hanya papua) sudah
sama dengan Jawa.
Kedua, penutupan PT Petral, broker pengadaan minyak bagi
Pertamina. Setidaknya dana yang dibayarkan bagi pengadaan BBM yang tadinya
diterima Petral, kini menjadi keuntungan bagi Pertamina dan bisa digunakan
untuk tambahan distribusi BBM di daerah atau wilayah pedalaman/sulit. Sayang,
harapannya agar KPK bisa menindaklanjuti dugaan korupsi di Petral tidak
berlanjut.
Ketiga, pembangunan infrastruktur baik berupa bandara,
jembatan, PPBL, Waduk, Jalan Trans hingga jalan tol diberbagai pulau semakin
membuktikan bahwa rakyat Indonesia berhak merasakan dampak pembangunan.
Meningkat tajamnya pembangunan berefek ke berbagai bidang. Misalnya distribusi
barang makin lancar, mobilisasi tidak terkendala, deflasi harga, distribusi
ekonomi merata, sector pendidikan, kebudayaan, social juga ikut tergerak. “Jadi
percepatan infrastruktur itu demi pemerataan, wujud penerapan sila ke 5”
tegasnya di hadapan kami para pendukungnya.
Keempat, dalam 1 hari
ada 7.000 kapal illegal baik dari dalam negeri maupun luar negeri merampok ikan
kita dengan peralatan canggih. Akibatnya nelayan tradisional kita hampir tidak
mendapatkan sisa ikan dan cerita jaring hampa sudah menjadi cerita usang.
Penunjukan Susi Pudjiastuti dan pemberangusan kapal illegal ditegakkan dengan
hukuman tegas, penenggelaman kapal.
Nelayan-nelayan kita kita sudah kembali berpengharapan.
Mereka sudah lagi mendapatkan ikan-ikan yang dulu hampir tidak lagi mereka
dapatkan. Kapal-kapal asing atau illegal tak lagi sembarangan mengambil ikan di
wilayah kita. Jika ketahuan, siap-siap resiko saja.
Dan semua yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu dalam
rangka mewujudkan sila ke 5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar