Kurikulum di Indonesia sudah lama meninggalkan pendidikan
karakter dan kini Menteri Pendidikan Anies Baswedan sedang berupaya
mengembalikannya. “Apalagi ditambah dengan derasnya arus informasi melalui
handphone menjadikan anak-anak kita rentan. Sudah lama sekolah melupakan
pendidikan karakter. Salah satunya kenapa UN kemudian juga kita ukut indeks
kejujuran dan integritasnya? Ya karena soal karakter itu penting” jelas Dirjen
Dikdasmen Kemdikbud Hamid Muhammad MSc.
Pernyataan itu disampaikan Hamid sewaktu menjadi Narasumber
Workshop Nasional “Mewujudkan Pendidikan Gratis dan Berkualitas di Indonesia,
Tantangan dan Peluang Memperkuat Desentralisasi” yang digelar Article 33
bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan
(KMSTP) Senin 27 Juni 2016 di Hotel Atlet Century Jakarta.
Selain Hamid, hadir juga menjadi pembicara Walikota Makasar
Mohammad Ramdhan ‘Danny” Pomanto dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogyakarta
Edy Heri Susana. Di Indonesia, menemui 3 masalah pendidikan yang cukup pelik
untuk ditangani yakni menyangkut Pendidik, Fasilitas Belajar seperti sekolah,
madrasah, serta sistem pembelajaran yang belum mampu merangsang anak untuk
memiliki karakter.
Setidaknya Kota Makassar dan Jogjakarta menyatakan sudah
mengoptimalkan usaha memberi layanan pendidikan gratis dan berkualitas. Dalam
konteks gratis, Pemkot Jogjakarta mengalokasikan bantuan operasional untuk
siswa SD Rp 750 ribu, SMP Rp 1 juta, SMA Rp 2.280 jt serta SMK Rp 1,9 juta tiap
anak tiap tahun untuk sekolah negeri.
Adapun Kota Makassar menyatakan berupaya memenuhi kuota
ketersediaan kursi bagi jenjang SMP dan SMA. Sebab minat masyarakat untuk
bersekolah negeri cukup tinggi. Sementara jumlah sekolah negeri tidak sebanding
dengan sekolah SD Negeri jadi banyak siswa yang tidak tertampung. “Kami juga
melarang adanya pungutan. Sumbangat tetap boleh tetapi syarakatnya berat harus
melalui prosedur yang ketat. Makanya tahun ini hanya ada 2 SMA Negeri yang
berani menarik sumbangan disbanding membebaskannya.
Pendidikan Gratis dijalankan dengan bekerjasama dengan
pemerintah propinsi dalam sharing anggaran dengan pemerintah kota. Untuk
Membangun sistem yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan biaya
yang lebih murah. : Pemkota Makassar melakukan Pembenahan kualitas guru,
Pelibatan keluarga sebagian dari pendidik, Penghapusan iuran Komite dan diganti
dengan Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB). Membuat deposito
pendidikan yang dananya dikumpul dari penghasilan tanaman masyarakat yang ada
dilorong dan juga dari Bank Sampah dari masyarat dilorong.
Catatan kritis diberikan oleh pemerhati pendidikan, Bambang
Wisudo dalam workshop. “Berbicara tentang kualitas pendidikan Indonesia, ada
kesalahan berpikir di kita. Karena kualitas pendidikan selalu dikaitkan dengan
penyeragaman. Manusia itu beragam. Jadi tak harus menjadi ahli matematika dll…
akibatnya pendidikan kita tidak dapat menghasilkan intelektual yg besar dan innovator”
urainya.
Pendidikan berkualitas juga terkait dengan dokumen UNESCO.
Pendidikan itu terkait dgn adaptabilitas dan sarana. Jadi kurikulum itu yang
beradaptasi dengan murid bukan sebaliknya. Tokoh Pendidikan Indonesia, Sujatmoko
sudah menyatakan, tentang jantung sekolah.. Adakah anak-anak itu sudah diajak
untuk berdaptasi dengan perpustakaan. “Kitanya
aja emang tidak mau belajar dan nyaman dengan suasana seperti ini.
0 komentar:
Posting Komentar