PAS GK Siap Kawal Kebijakan Pendidikan Gunung Kidul

Salah satu strategi melakukan advokasi kebijakan yakni mengkonsolidasi masyarakat sipil yang akan menerima dampak sebuah kebijakan. Salah satu kabupaten di DIY yakni Gunung Kidul bakal segera membahas sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yaitu pendidikan. Maka dari itu penting untuk segera menggalang kekuatan bersikap atas rancangan peraturan daerah tentang pendidikan.

Sebagai salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada isu pendidikan, Yayasan Satu Karsa Karya pada 17 Oktober lalu mengundang beberapa elemen untuk mendiskusikan kondisi pendidikan di Gunung Kidul. Bukan hanya Dewan Pendidikan, Komite Sekolah namun juga organisasi masyarakat keagamaan, pemuda, LSM, komunitas perempuan diundang.

Mereka berkomitmen membentuk sebuah jaringan masyarakat sipil yang akan mengawal berjalannya pembahasan Raperda Pendidikan. Selama ini hampir jarang kebijakan ditetapkan dengan pembahasan yang partisipatif. Padahal prasyarat sebelum ditetapkannya sebuah aturan harus "mendengar" masyarakat.

Dalam acara tersebut, beberapa orang menyatakan pendidikan di Gunung Kidul kondisinya beragam. Ada yang menganggap sudah baik dan perlu ditingktkan namun tidak sedikit yang mengungkapkan keprihatinannya. Salah satu sessi yang menghadirkan mantan anggota DPR Alvin Lie, menjadi sessi diskusi menarik. Sebab Alvin memaparkan berbagai strategi agar suara masyarakat bisa "didengar". Masyarakat sendiri juga harus siap dengan konsekuensi tersebut misalnya bekerja dan mempelajari draft kebijakan lebih mendalam.

Mereka kemudian bersepakat membentuk sebuah jaringan bersama bernama PAS GK, Paguyuban Among Siswo Gunung Kidul. Koalisi masyarakat sipil ini bahkan sudah membentuk perangkat sebagai upaya serius bahwa bagi mereka kebijakan pendidikan di Gunung Kidul perlu disikapi serius.

Adapun langkah awal yang langsung disepakati dalam forum tersebut yakni menggelar sarasehan kandidat kepala daerah mengenai komitmen mereka terhadap pendidikan. Kegiatan ini sekaligus menjadi semacam penjajagan komitmen kandidat kepala daerah terhadap pendidikan di Gunung Kidul. Sarasehan kepala daerah ini bisa menjadi entry point bagi PAS GK untuk mengawal proses pembahasan Raperda Pendidikan.

Semoga mampu berjuang demi pendidikan Gunung Kidul