Konsolidasi MPPS, Memperkuat Jaringan OMS Sektor Pendidikan

Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta merupakan gabungan individu dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki concern terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan di Surakarta. Ini merupakan tahun ke 10 perjalanannya dan sudah banyak kontribusi yang dilakukan di Kota Surakarta. Perkembangan pendidikan termasuk kebijakan di pusat maupun daerah menuntut MPPS mampu mengikuti isu-isu yang terus berkembang.

Maka dari itu, selama 2 hari MPPS menyelenggarakan acara konsolidasi yang diselenggarakan di LPBH Yaphi kerten Solo 26-27 Februari 2016. Kegiatan itu untuk membangun dan menyesuaikan diri dengan perkembangan isu. Selain itu membedah fokus konsentrasi isu apa yang akan lebih menjadi perhatian bagi MPPS.

Secara sadar, pegiat MPPS tidak akan terus menerus hanya menjadi organisasi yang sekedar ikut arus namun juga tidak menjauhi arus. Ditingkat nasional, keluarnya UU 23/2014 menimbulkan beragam konsekuensi. Salah satunya ada anggapan, pendidikan akan disentralisasi. Pun di level daerah banyak kebijakan (Perda Pendidikan) akan direvisi. Sayangnya tidak banyak daerah tahu roadmap atau tujuan pendidikan mau dibawa kemana.

Di fasilitasi oleh Kangsure Suroto (YSKK) dan Andwi Joko (Pattiro), MPPS akhirnya mampu menghasilkan point-point penting yang diharapkan mampu memperkuat jaringan ini di masa depan. Fokus perhatian MPPS diarahkan pada 3 hal yaitu Advokasi Kebijakan, Penguatan Masyarakat dan wadah pembelajaran.

Ketiga hal ini dirumuskan berdasarkan 6 isu strategis dibidang pendidikan berdasarkan kajian bersama, Adi Cahyo sebagai koordinator MPPS menyatakan dengan adanya konsolidasi, akan makin memantapkan arah gerakan dimasa mendatang. "Apalagi kini teknologi juga berkembang pesat, sehingga ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk melakukan koordinasi" ujarnya.

MPPS juga berhasil merumuskan 5 nilai MPPS yang harus dijaga yakni independensi, keterbukaan, keberagaman, kesetaraan, kesukarelawanan. Dalam menjalankan roda jaringan, Adi juga akan dibantu oleh Aniek Maharani sebagai sekretaris, Dwi Wisnu (Pattiro/koordinator bidang penguatan masyarakat), Aryo (YIS/Koordinator bidang pusat pembelajaran) serta Nino (YSKK/Koordinator bidang Advokasi Kebijakan).

Menggerakkan Kembali Pengurus PAUD Nurul Amal

"Pergantian kepengurusan itu sebagai dinamika sebuah organisasi dan itu wajar saja", demikian Dewangga Saputra pada acara pertemuan pendidik dengan pengurus PAUD Nurul Amal Weru Sukoharjo Rabu (24/2). Hari itu merupakan pelimpahan ketua pengurus dari bp Suwarno ke Bp Sukiyo.

Menurut ketua PAUD, Bunda Lastri menegaskan proses pergantian tersebut dikarenakan kesibukan yang luar biasa dari Bp Suwarno sehingga dirinya merasa tidak enak. Selain dari YSKK, tampak Bp Siwi, staf Pemerintah Desa Alasombo yang juga Ketua Rt setempat serta Ketua PKK Desa. Perhatian pemerintah desa pada PAUD Nurul Amal cukup besar, hal itu dibuktikan dengan diijinkannya PAUD menggunakan tanah kas desa.

Sukiyo, selaku ketua pengurus baru mengusulkan dalam waktu dekat perlu diagendakan rapat bagi pendidik serta pengurus untuk membahas program kerja. Selain itu pihaknya berharap Pemdes Alasombo turut memikirkan perkembangan maupun kemajuan PAUD yang ada. Sebab dalam UU Desa sudah dimandatkan bahwa desa juga turut memiliki wewenang dalam pelayanan kesehatan serta pendidikan dasar.

Secara umum kondisi PAUD Nurul Ilmi sudah baik, bangunan cukup representatif, tersedia APE luar serta komposisi pendidik dengan siswa yang tidak terlalu besar. Hubungan PAUD dengan pemerintah desa juga bagus dengan bukti ketua PKK hadir dalam acara tersebut. Tinggal pendidik maupun pengurus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa. Seperti diketahui, ada kewenangan pemdes mendukung layanan pendidikan pra sekolah.

Apalagi kini anggaran dana desa melonjak tinggi sehingga diharapkan mendapat perhatian dari desa. Di Alasombo sendiri hanya ada 4 PAUD sehingga bila desa mengalokasikan, tidak dibutuhkan dana yang sangat besar. Agenda strategis ke depan, bagaimana PAUD se desa Alasombo mengadakan pertemuan dengan kepala desa untuk mengetahui sejauh mana komitmennya terhadap sektor pendidikan.

Tanpa ada dorongan, komunikasi maupun pendekatan, upaya menarik kepedulian pemerintah desa lebih berat. Ada cukup beragam teknik meningkatkan hubungan yang baik seperti mengadakan kunjungan ke kantor desa, mengundang Pemdes mengisi acara, mengundang pemerintah desa dalam acara tertentu, atau secara resmi mengajukan proposal bantuan dana.

Pentingnya Dukungan Orang Tua Bagi Pertumbuhan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pondasi penting bagi perkembangan anak. Maka dari itu penting membentuk anak-anak pada saat masa pertumbuhan mereka. Pendidikan anak usia dini baik di Kelompok Bermain, Play Group, Tempat Penitipan Anak, Pos PAUD, TK dan lain sebagainya salah satu fase penting pembentukan karakter anak. Meski demikian, PAUD di Indonesia selain TK baru berkembang 20 tahun terakhir.

Walaupun begitu, persebaran PAUD non TK yang sudah merata masih membutuhkan perhatian serius. Pendidikan selama ini masih difahami hanya tugas guru yang ada di sekolah dan dimulai pada jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Padahal sejak dalam kandungan, pendidikan bagi anak harus sudah dibentuk. Ini yang belum banyak diketahui masyarakat.

Disisi lain, tidak sedikit PAUD dikelola seadanya dengan alasan guru-guru yang mengajar juga hanya sambilan. Nuansa pengabdian mudah kita lihat dalam pendidikan PAUD yang berada di pedesaan maupun pelosok. Sehingga mereka butuh ditingkatkan kualitas melalui pemahaman secara menyeluruh. YSKK yang sudah bertahun-tahun mendampingi 10 PAUD, masih setia melakukan pendampingan pengajarnya.

Ilustrasi

Jum'at, 19 Februari 2016 bertempat di PAUD Tawang Indah diselenggarakan pertemuan 10 bunda PAUD. Pertemuan rutin tidak sekedar membahas informasi yang butuh disampaikan namun juga meningkatkan kapasitas mereka. Bunda Ijah dari POS PAUD Tawang menyampaikan materi mengenai pentingnya Bunda PAUD memahami perkembangan anak.

"Kurikulum diarahkan pada pencapaian perkembangan sesuai dengan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan Standar Perkembangan dan Perkembangan Dasar (SPPD) anak usia dini yang dikategorikan kelompok umur sebagai acuan normatif: ungkap Bunda Ijah.

YSKK juga mendorong tetap diselenggarakannya parenting education, pendampingan pendidikan orang tua agar anak-anak didik tumbuh dan berkembang sesuai harapan. PE dibutuhkan untuk mensinergikan rencana pendidikan di kelas serta dirumah. Ini berbeda dengan anak usia SD, SMP dan seterusnya. Pendidikan anak usia dini akan lebih optimal dengan memahaminya orang tua terhadap target yang ditetapkan.

Antonia Satrianti dari YSKK menegaskan lembaganya berharap bisa turut mengisi PE di PAUD yang jadi dampingan. Hal itu sebagai salah satu wujud kontribusi maupun perhatian yang hingga kini masih tetap mensupport PAUD yang ada. "Nanti pengisi PE bukan hanya dari YSKK namun juga bisa diisi bunda pengajar lintas PAUD sehingga akan lebih varatif" ujar perempuan lulusan FISIP UNS.

Mendorong Pembahasan Raperda Pendidikan Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang belum memiliki Perda Pendidikan. Padahal pendidikan sendiri merupakan layanan dasar yang kewenangannya berada di Pemerintah Daerah. Tanpa Perda pendidikan hal itu sudah menunjukkan tingkat kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan pantas dipertanyakan. Baru di akhir periode anggota DPRD 2009 - 2014, pembahasan Raperda Pendidikan dilakukan.

Meski menjadi inisiatif DPRD, proses pembahasan dengan eksekutif belum dilakukan sehingga menjadi tanggungan DPRD periode baru. Persoalan bertambah komplek ketika beberapa kebijakan nasional berubah salah satunya disahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah kini bergeser menjadi kewenangan propinsi.

Selasa (2/2/2016) Yayasan Satu Karsa Karya melakukan audiensi terkait perkembangan Raperda Pendidikan. Upaya ini dilakukan untuk mendorong legislatif tidak mengendur bahkan menambah keyakinan guna segera menuntaskan Raperda yang sudah masuk di Prolegda 2016. Sebelumnya YSKK sendiri sudah menyusun Naskah Kebijakan yang dilandaskan pada penelitian dengan fokus peran serta masyarakat terutama melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Mengapa peran ini penting? Hal itu berkaitan dengan mandat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada beberapa pasal disebutkan adanya kebutuhan Manajemen Berbasis Sekolah yang mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat pada tata kelola sekolah. Keterlibatan masyarakat akan mendorong upaya tata kelola sekolah yang lebih baik.

Hasil penelitian YSKK menemukan fakta ada persoalan yang cukup krusial berkaitan dengan hal ini. Maka dari itu, YSKK mendorong dimasukkannya klausul Peran Serta Masyarakat dalam Perda Pendidikan. Selain itu, ada beberapa pasal yang juga menjadi perhatian serta disesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Sementara itu, Komisi D DPRD Gunungkidul yang menerima YSKK, menyambut baik gagasan YSKK.

Tampak hadir dalam audiensi tersebut yakni M Dodi Wijaya (Ketua Komisi), Imam Taufik, Heri Nugroho, Ngatimin, Sumaryanto dan Wiwik Widyastuti. Menurut Dodi Wijaya, pihaknya belum memutuskan kapan pembahasan akan dilakukan. "Kami akan menyerahkan kepada Bamus untuk diputuskan terlebih dulu Pansusnya. Setelah itu baru akan ditindaklanjuti. Meski demikian kami mengapresiasi masukan YSKK" ujar Dodi.

Selain itu, Dodi menegaskan akan tetap membuka diri terhadap masukan berbagai elemen masyarakat. Mereka menjanjikan ketika sudah masuk ke Pansus, YSKK tetap akan diundang kembali untuk memberi kesempatan pada Raperda. "Karena sudah ada beberapa penyesuaian, barangkali ada masukan yang lain sehingga Perda yang ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Gunungkidul" ungkapnya.