Kekeringan Tahunan Di Wonogiri Harus Segera Diatasi

Hampir setiap tahun Kabupaten Wonogiri mengalami kendala kekeringan di beberapa kecamatan. Setidaknya ada 7 titik kecamatan yang rutin mendapat kesulitan air bersih. Kondisi ini semestinya tidak diatasi dengan kegiatan karitatif seperti droping air bersih. Sebab droping hanya bersifat sementara dan tidak berjangka panjang. Pemerintah dalam hal ini BPBD Wonogiri mesti mengupayakan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Tidak mudah memang mengusahakan air bersih di wilayah yang minim sumber mata air.

Selain kesulitan menemukan sumber mata air, biaya membuat jaringan air bersih diwilayah tersebut juga tinggi. Apalagi Wonogiri dikenal dengan kabupaten yang kering, berbukit dan struktur tanahnya dipenuhi bebatuan. Tidak mudah mengkross pipa untuk menyingkat jarak, menembus hutan, menggali tanah untuk mencapai sumber mata air. BPBD perlu melakukan upaya menciptakan kantong-kantong air diwilayah tersebut. Selain itu, kampanye penyimpanan air dalam tanah perlu digalakkan. Tanpa peran aktif masyarakat, upaya pemerintah akan makin berat.

Berdasarkan media cetak yang edar pada 23 September 2014, 7 kecamatan itu meliputi Giriwoyo (4 desa krisis air, ada 1786 keluarga dan 6461 jiwa), Nguntoronadi (5 desa, 1001 keluarga, 3103 jiwa), Eromoko (4 desa, 1580 keluarga dan 6622 jiwa), Manyaran (2 desa, 590 keluarga dan 2181 jiwa), Paranggupito (8 desa, 2922 keluarga, dan 8456 jiwa), Pracimantoro (9 desa, 6010 keluarga dan 19180 jiwa) serta Giritontro 5 desa, 3465 keluarga dan 12133 jiwa).

Melihat data diatas, maka prioritas yang harus segera ditangani yakni Kecamatan Pracimantoro karena jumlah jiwa hampir 20.000. Kemudian diikuti Giritontro, Paranggupito, Eromoko, Giriwoyo, Nguntoronadi serta Manyaran. Sedangkan kebutuhan suplemen air bersih tentu makin banyak jumlah jiwa, tingkat kebutuhannya makin tinggi. Kebutuhan air bersih diprioritaskan untuk konsumsi serta non konsumsi. Kekeringan itu melanda hingga sumber mata air beserta sungai sehingga kebutuhan non konsumsi harus dipenuhi juga.

Untungnya sudah masuk bulan September dan diperkirakan 2 bulan hujan sudah turun. Total kebutuhan air bersih mencapai 464 tanki hingga 2 bulan kedepan. Apabila dihitung biayanya hampir mencapai Rp 5 M kurang sedikit. Memang dari aspek anggaran, Pemkab Wonogiri selalu punya SILPA yang jumlahnya Rp 70 M tiap tahunnya. Yang perlu dicatat, Pemda dan masyarakat tidak boleh terus berharap begini sebab tingkat ketergantungannya cukup besar. Bupati harus mencari terobosan lain seperti yang dilakukan didaerah lain di Indonesia.

Sebut saja Jembrana Bali yang mendapat hibah alat pengolah air laut menjadi air siap konsumsi. Dengan melihat kecamatan yang mengalami kekurangan air berada di tepian pantai selatan, seharusnya bupati mampu mengusahakannya. Bupati Jembrana saat itupun mendapatkan alat dari Jepang secara gratis. Instalasi alat tersebut juga dibantu oleh lembaga internasional. Masyarakat Wonogiri harus mendorong setidaknya wakil rakyat supaya musibah tahunan itu bisa segera teratasi.

Tahun 2014, Ribuan Warga Solo Tak Miliki Jamban Pribadi

Meski Solo dikenal sebagai Kota yang lumayan maju namun masih banyak masyarakat yang menggunakan MCK umum. Jumlahnya pun masih diatas 3.000 keluarga. Bahkan dipinggiran kota kita dapat dengan mudah menemukan masyarakat menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar. Artinya kampanye kesehatan yang digalakkan Dinas Kesehatan setempat harus lebih dioptimalkan. Kesadaran dalam menjaga lingkungan menjadi hal yang seharusnya sudah difahami masyarakat. Termasuk diantaranya kebiasaan membuang sampah ke sungai.

Padahal Kota Solo sudah melayani persampahan secara rutin yang pembayaran perbulannya sangat murah yakni Rp 1.000/rumah/bulan yang kriteria R1. Maka dari itu upaya penyadaran kebersihan serta menjaga lingkungan menjadi isu penting selain soal lainnya. Berdasar data dari YKKS Tahun 2012 tercatat ada 24.254 KK yang menggunakan MCK Umum dan sebanyak 96.092 menggunakan MCK Pribadi. Pengguna MCK Umum terbanyak yakni Kecamatan Pasar Kliwon (7.190 KK), diikuti Jebres (6.932 KK), Banjarsari (5.004 KK), Serengan (2.667 KK) dan Laweyan (2.461 KK).

Sementara pengguna MCK pribadi yang terbanyak Banjarsari (32.665 KK) kemudian Jebres (25.232 KK), Laweyan (17.424 KK), Pasar Kliwon (12.491 KK) dan terakhir Serengan (8.280 KK). Apabila diprosentase masyarakat di Kecamatan Laweyan dan Banjarsari 70 persen menggunakan MCK pribadi, di Jebres 65 persen, di Serengan 59 persen serta di Pasar Kliwon hanya 54 persen. Adapun yang tidak menggunakan MCK Pribadi di Pasar Kliwon mencapai 31 persen, Serengan 19 persen, Jebres 18 persen, Banjarsari 11 persen serta 10 persen di Laweyan.

Solopos Cetak 14 Agustus 2014

Pada Tahun 2014, Dinas Kesehatan Kota Solo memeriksa 49.161 rumah dari 101.807 rumah di Kota Solo. Hasilnya 3.980 belum memiliki jamban pribadi alias mengakses jamban umum. Diperkirakan kepemilikan jamban pribadi pertumbuhannya tidak akan signifikan karena orang cenderung menambah ruangan dengan membangun kamar dibandingkan jamban. Disisi lain, sudah banyak MCK Umum yang fasilitas maupun kebersihannya memadai serta tarif cukup terjangkau. Disisi lain, untuk renovasi MCK Umum juga banyak program dari pemerintah untuk itu.

Sebut saja disebuah kawasan Semanggi, MCK itu berkeramik, bersih, bayar cukup Rp 200, memakai sepuasnya dan tanpa membersihkan. Kendalanya ya harus sabar antri. Bagi masyarakat kelas bawah, membangun MCK Pribadi selain harus mengeluarkan uang setidaknya diatas Rp 3 juta namun juga menyediakan tempat minimal 1 x 1,5 m2. Rumah-rumah masyarakat diperkotaan sudah sempit bahkan berbatasan langsung dengan jalan. Kalau tumbuh juga keatas sehingga sulit menyediakan pertumbuhan jamban.

Dari pendataan yang dilakukan DKK, hasilnya mirip dari pemetaan YKKS yaitu Pasar kliwon paling banyak terdapat rumah tanpa jamban pribadi. Sementara Laweyan yang wilayahnya tidak cukup luas, jumlah kelurahannya juga tidak banyak otomatis jumlah rumah tak berjamban sedikit. DKK tidak harus mendorong pertumbuhan jamban namun yang penting kesadaran menjaga kesehatan. Agar tidak sembarangan membuang sampah maupun kotoran disungai atau tempat umum lainnya.

Mewujudkan Sragen Sebagai Salah Satu Kabupaten Lumbung Padi Di Jateng

Selain Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Kabupaten Sragen juga mengejar sebagai salah satu Kabupaten yang memproduksi padi alias jadi lumbung padi. Perlu di Ketahui, beberapa kabupaten yang berbatasan dengan Kota Solo, lahan padinya sudah menyusut tajam. Sebut saja Sukoharjo (Kecamatan Baki, Grogol, Kartosuro), Boyolali (Ngemplak, Mojosongo), Karanganyar (Colomadu, Palur, Gondangrejo) yang beralih fungsi sebagai pemukiman. Tanpa segera menetapkan policy yang jelas, niscaya lahan pertanian didaerah tersebut akan segera habis.

Meski Sragen dikenal sebagai jawaranya investasi, rupanya bupati pengganti Untung Wiyono, yaitu Agus Fatchurrahman mampu mendorong produksi padi secara baik. Meski baru 2 tahun memegang tampuk sebagai kepala daerah, kontribusi Agus cukup jelas. Prestasi yang dicatatkan Untung dalam hal produksi padi bisa terus ditingkatkan. Artinya peluang investasi tidak serta merta menghabiskan lahan pertanian. Tidak banyak daerah yang mampu menjaga wilayah apalagi menggenjot hasil pertanian tetap terjaga.

Sudah sejak reformasi, hasil pertanian meski tetap menjadi kebutuhan pangan nasional tidak banyak diperhatikan kepala daerah. Hal ini diperparah tidak adanya kebijakan nasional yang memproteksi petani. Kran impor masih dibuka pada hasil pertanian sebut saja jagung, lada, gula, kemudian harga pupuk yang mahal, harga gabah yang turun saat musim tanam, tidak ada insentif bagi pemilik lahan pertanian maupun buruh tani serta kebijakan lainnya. Kondisi ini diperparah inovasi benih pertanian atau rekayasa tanaman tak cukup baik.

Hampir tidak ada hasil penelitian yang berupa terobosan menarik, revolusioner maupun inovatif yang dihasilkan baik LIPI, BPPT maupun perguruan tinggi. Tentu hal seperti ini menyebabkan petani atau pemilik lahan lebih suka menjual lahannya atau mendirikan bangunan. Bupati Sragen tidak hanya membuka investasi namun merumuskan kebijakan konkrit dalam berbagai bentuk. Misalnya ada subsidi pupuk daerah, menghargai gabah secara tinggi maupun pemberian insentif bagi petani baik pemilik pertanian padi maupun palawija.

Tingkat pertumbuhan hasil produksi padi cukup menggembirakan. Di Tahun 2007 ada 493 ribu ton, naik menjadi 461 ribu ton (2008), bertambah hingga 511 ribu ton (2009), dan menjadi 542 ribu pada 2010. Sementara 2011 berhasil mendapat hasil padi 609 ribu ton, kemudian turun 584 ton (2012) dan tahun 2013 berada di 601 ribu ton. Hasil ini memang masih kalah dari tahun 2011 lalu tetapi dengan melihat kondisi secara umum, akan lebih positif bahkan melebihi produksi 2011.

Pemda perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran, kebijakan ditingkat daerah maupun bantuan pemerintah propinsi dan pusat bagi pengembangan produk pertanian. Dijalankannya UU Desa pada 2015 semakin membuka kemandirian desa dalam melestarikan lahan pertanian. Sebaiknya dorong agar desa menganggarkan secara khusus supaya lahan mereka tidak tergerus habis. Ingat, desa juga harus dibatasi dalam mengelola anggaran untuk pembangunan. Jangan sampai lahan pertanian bengkok berubah pertokoan, pasar, minimarket berjejaring atau bangunan lain.

Pemerintah Harus Gali Potensi Energi Alternatif Pengganti BBM

Jangan Naikkan Harga BBM (2)

Apakah kebijakan menaikkan BBM itu tepat? Terutama menutupi defisit karena konsumsi BBM? Lagi-lagi pemerintah beralasan banyak mobil membeli premium yang seharusnya membeli pertamax. Jelas pemerintah akan kesulitan membatasi siapa yang boleh membeli premium dan yang tidak. Bisa jadi nanti akan ada permainan pembelian BBM antara pemilik kendaraan dengan petugas SPBU. Maka dari itu, memudahkan mengatasi defisit, pemerintah mengambil jalan pintas dengan menaikkan BBM. Padahal kebijakan ini memberatkan masyarakat secara luas.

Bagaimana tidak, berdasarkan pengalaman yang ada begitu pemerintah mengumumkan rencana kenaikan BBM pasti akan diikuti kenaikan hampir 100 persen harga barang. Sebab hampir tak ada barang yang tidak membutuhkan bahan bakar. Maka dari itu menaikkan harga bukan solusi yang tepat. Yang lebih pas dilakukan pemerintah bukan menaikkan BBM melainkan meningkatkan sektor yang tidak terkait secara langsung dengan kehidupan masyarakat menengah kebawah. Ada banyak kebijakan yang dampaknya akan menguntungkan semua pihak.

Pertama, naikkan pajak kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua terutama yang bukan untuk angkutan umum/plat kuning. Bisa saja motor yang dikaryakan menjadi ojek, diijinkan untuk di plat kuningkan sehingga bagi kendaraan ber plat kuning akan mendapat insentif. Pajak pertahun bisa mencapai 10 hingga 15 persen dari harga motor. Kedua, naikkan tarif parkir terutama yang ada dijalan raya sehingga masyarakat akan berpikir menggunakan kendaraannya. Bila perlu naikkan hingga 500 persen. Selain mengurangi penggunaan kendaraan yang berefek mengurangi konsumsi BBM.

Ketiga, benahi moda transportasi massal baik fasilitasnya maupun jalurnya. Artinya masyarakat akan tergerak menggunakan transportasi umum dibanding menggunakan transportasi pribadi. Bila perlu batasi plat nomor luar kota memasuki kota lain atau propinsi lain untuk waktu tertentu kecuali transportasi umum baik penumpang maupun barang. Keempat, kembangkan daerah bebas kendaraan maupun waktunya. Bila selama ini car free day hanya berlaku hari minggu hingga pukul 09.00, diperpanjang hingga sore maupun seminggu berlaku 3 hari car free day.

Hal lainnya yang perlu dicatat atau dicarikan jalan keluar adalah mengembangkan sumber energi alternatif sebagai bahan bakar tenaga listrik maupun pengganti BBM. Mengalihkan BBM dari premium ke gas atau dari minyak tanah ke gas sebetulnya sama saja sebab bahan bakar gas adalah bahan bakar yang tidak mudah diperbaharui alias membutuhkan proses. Carilah energi yang cukup berlimpah di Indonesia yang sudah tersedia tinggal diproduksi seperti energi panas bumi, panas matahari, energi angin, energi air dan lainnya.

Empat langkah inilah yang diharapkan mampu mengatasi konsumsi BBM yang berlebihan. Selama ini pemerintah lebih suka mengatasi kendala dengan langkah yang tidak mau repot. Empat langkah tersebut juga lebih berprospektif bagus dan  mendidik masyarakat berperilaku dibanding menaikkan harga BBM yang dampaknya hanya sesaat. Ir Joko Widodo sebagai Presiden terpilih harus mengambil kebijakan yang berani serta tidak mudah. Percayalah langkah-langkah diatas akan lebih tepat bagi negara Indonesia.

Atasi Defisit Selalu Naikkan BBM, Pemerintah Tak Kreatif

Jangan Naikkan Harga BBM (1)

Bahan bakar minyak terutama yang dikonsumsi sektor transportasi hingga kini dianggap sektor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi. Betapa tidak, selain hampir seluruh masyarakat membutuhkan dan negara sepertinya tidak berdaya mengurangi kebutuhan konsumsi. Bagi sektor transportasi, setidaknya ada 2 bahan bakar yang di subsidi pemerintah yaitu BBM jenis premium dan solar. Khusus solar kini diberlakukan pembelian tidak boleh dilakukan diatas pukul 18.00. Kebijakan yang sebetulnya aneh serta tidak masuk akal.

Pemerintah berupaya menekan konsumsi BBM tetapi upaya yang dilakukan kurang efektif. Sebut saja larangan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pemerintah, kebijakan car free day, car free night, hingga hari larangan berkendara pribadi dibeberapa pemerintah daerah tak kunjung mengurangi konsumsi BBM. Bagaimana mau mengurangi bila kebijakan kendaraan murah (LGCC), uang muka kredit pembelian kendaraan bermotor yang ringan (Rp 500 ribu untuk kendaraan Rp 5 juta hingga Rp 50 juta untuk mobil tergantung harganya).

Masyarakat sendiri tidak dididik berprilaku yang menghemat BBM. Lihat saja dalam kehidupan sehari-hari mudah kita temui aktifitas masyarakat yang selalu saja menggunakan kendaraan meskipun bukan untuk kegiatan produktif atau mencari uang. Berbelanja, mengantar anak, pergi bekerja, nonton film, jalan-jalan dan lain sebagainya menggunakan kendaraan. Akibatnya jalanan macet, banyak BBM terbuang percuma, subsidi yang diberikan pemerintah terbuang sia-sia. Hitung dalam sehari berapa BBM terbuang akibat macet di Jakarta? Berapa ribu liter dalam setahun dan berapa puluh atau ratus miliar setahun?

Banyak orang pergi bekerja berangkat pukul 08.00 pulang pukul 16.00 atau 17.00. Kendaraan terparkir sejak pagi hingga sore tanpa hasil apa-apa. Mestinya bila transportasi umum tersedia secara baik, jadualnya teratur, kendaraannya nyaman pasti akan menggerakkan masyarakat mengalihkan penggunaan transportasi. Pemerintah harus mensubsidi, memberi insentif bagi pengusaha angkutan yang bentuknya tidak selalu berupa kemudahan atau pengurangan pajak tetapi misalnya layanan bagi usaha angkutan yang mudah dan cepat, sistem jemput bola atau previledge lainnya.

Konsumsi BBM terutama jenis premium meningkat pesat dibandingkan 4 tahun lalu. Bahkan medio September ini diperkirakan jatah subsidi sudah habis dari alokasi 46 juta kiloliter baik premium, solar maupun minyak tanah. Dari 3 jenis BBM tersebut, yang paling banyak dibutuhkan masyarakat yakni premium. Faktor paling berpengaruh karena tidak adanya kebijakan yang membatasi jumlah kendaraan maupun pajak progressif yang memang mampu menahan atau setidaknya mengurangi pembelian kendaraan bermotor.

Dari sisi jumlah rupiah, subsidi BBM mencapai lebih dari 10 persen APBN di Tahun 2014 yaitu Rp 246,5 trilyun. Padahal tahun 2013 subsidi BBM sempat turun meski tidak cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi dari naiknya harga BBM jenis premium. Pasaran di internasionalpun harganya turun 6,3 USD perbarel sehingga mempengaruhi. Subsidi listrik juga turut menguras APBN karena menghabiskan separo dari subsidi BBM (lihat tabel).

(Bersambung)

Layakkah Solo Disebut Kota Layak Anak?

Sejak Juli 2011, Kota Solo telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Layak Anak. Meski tidak mudah mewujudkannya namun Walikota saat itu Joko Widodo optimis bisa mewujudkannya. Nah dari waktu pencanangan harapannya Tahun 2015 ini akan terealisasi. Idealnya dimana ada negara, ada pemerintah dan ada anggaran disitulah tiap wilayah harus layak anak. Unsur-unsur untuk merealisasikan tidak mudah dan butuh proses panjang. Terutama bagi masyarakat sebab perwujudan layak ini harus menjadi mindset seluruh warga tidak hanya pemerintah daerah.

Solopos cetak 14 Agustus 2014

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011 pasal 7 menyebutkan ada 5 klaster hak anak. Klaster tersebut meliputi (1) hak sipil dan kebebasan; (2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta (5) hak perlindungan khusus. Tiap klaster tersebut memiliki indikator terpisah yang bila dihitung dari 5 klaster akan sampai 31 item indikator. Tiap wilayah akan cukup berat memenuhi hal ini.

Misalnya untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (pasal 9) ayat b tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. Yang tersedia ya layanan PPA di Polsek atau Dinas Pemberdayaan Perempuan tingkat kota/kabupaten. Mereka belum menjangkau layanan hingga ke kelurahan atau kampung. Kemudian klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (pasal 10) ayat i menyebutkan tersedia kawasan merokok. Dalam penjelasannya tidak hanya kawasan merokok terpisah tetapi iklan layanan rokok juga sudah tidak ada.

Adapun aspek yang berkaitan dengan layak anak ada yang berupa layanan, fasilitas maupun lingkungan yang baik disetiap sudut kota. Untuk layanan administratif berupa akte lahir, Solo patut diapresiasi sebab pengurusannya mudah, cepat serta gratis. Nah berkaitan layanan pendidikan sepertinya Pemkot harus bekerja lebih keras lagi. Meski sudah banyak sekolah gratis namun pengaruh lingkungan yang menyebabkan anak-anak terpengaruh hingga mogok sekolah. Selain itu ada juga kasus-kasus anak tidak bersekolah karena hamil.

Sedangkan setelah lulus SMU, layanan berupa pelatihan ketrampilan telah tersedia meski kadang peminatnya tidak banyak. Sementara itu berdasar informasi dari Pemkot, setidaknya Tahun 2014 baru menganggarkan Rp 9,5 juta/kelurahan/tahun dengan alokasi jelas. Masing-masing Rp 2 juta untuk operasional forum anak, operasional posyandu dan operasional pembina KB. Sedangkan sisanya operasional pokja layanan anak (Rp 2,5 juta) dan penyusunan buku profil anak (Rp 1 juta). Sekali lagi besaran ini ditetapkan sama untuk kelurahan besar maupun kecil.

Iklan rokok terpampang dalam big screen di kawasan perempatan Purwosari

Tugas berat yang pertama adalah me-mainstreaming-kan kota layak anak pada masyarakat. Anggaran bisa disusulkan sehingga warga kota faham dan mampu menginternalisasi nilai-nilai layak anak ditiap keluarga. Misalnya saja kampanye bersekolah adalah hak anak dan bila usia sekolah tidak bersekolah orang tua/wali bisa dipidana. Larangan merokok dirumah yang masih terdapat anak dan pelanggar bisa kena sanksi meski ringan. Tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga terutama anak.

Yang harus diperjelas adalah mengenai eksploitasi anak atau mempekerjakan anak. Bagi kalangan usaha terutama usaha kecil, pasti anak akan diajari atau bahkan belajar sendiri. Nah rumuskan secara jelas kriteria tentang eksploitasi serta mempekerjakan anak. Jangan sampai anak membantu orang tua membersihkan rumah, tetangganya yang tidak suka malah melaporkan si orang tua dengan pasal ekploitasi. Jadi menurut saya tidak mudah mewujudkan kota layak anak.