Bantuan Operasional Sekolah Rawan Penyimpangan

Yogyakarta - Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Gunungkidul, dipertanyakan penggunananya , hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penarikan uang oleh sekolah.Menurut Nino Histiraludin, peneliti penggunaan anggaran dana BOS, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Saat pihaknya tengah melakukan penelitian di beberapa sekolah terkait penggunaan dana BOS. Fakta awal menyebut, banyak orang tua wali mengeluhkan adanya pungutan dari sekolah seperti penarikan uang lks, atau kurikulum tingkat satuan Menurutnya, hal tersebut menjadi tanda tanya besar mengenai efektifitas penggunaan dana BOS di sekolah. Selian itu, pelitnya sekolah memberikan informasi  Rencana Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), juga semakin menguatkan adanya ketidakberesan (KTSP), Belum lagi, pembelian seragam...[selengkapnya]

Kualitas Lulusan Juga Penting, Tidak Hanya Kuantitas

Entah karena tunjangan sertifikasi atau karena sebab lain, tingkat kelulusan siswa SMP dan SMA atau sederajat di eks karesidenan Surakarta begitu tinggi. Tentu hal ini membuat masyarakat maupun pekerja pendidikan berbangga. Dari 7 kabupaten/kota yang ada, semua meluluskan diatas 98 persen. Bahkan untuk tingkat SMA semua meluluskan 99 persen sisanya. Meski tingkat kelulusannya cukup tinggi, tiap wilayah masih menyisakan berbagai persoalan dibidang pendidikan. Salah satunya yang jadi masalah di hampir semua wilayah yakni pungutan pendidikan dan pendidikan gratis. Untuk pungutan pendidikan di sekolah negeri, hampir semuanya mengalami. Cuma ada yang melaporkan atau tidak. Pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa. Artinya tidak sekedar capaian kelulusan saja yang menjadi...[selengkapnya]

Inovasi Pembuatan RPJM Kelurahan Partisipatif

Perencanaan desa kini telah berkembang jauh lebih pesat dibandingkan kelurahan. Hal ini memang karena faktor otonomi desa yang jauh lebih nyata adanya. Banyak sekali perbedaan kondisi pemerintahan desa dengan kelurahan yang menyebabkan kelurahan lebih banyak bergantung pada pemerintah daerah. Sejatinya perlu ada kajian secara mendalam apakah masih perlu ada pembedaan terutama dalam hal kewenangan antara kepala desa dengan lurah. Padahal secara hakekat mereka sama-sama ujung tombak dalam memberdayakan masyarakat diwilayahnya. Salah satu keunggulan desa dibandingkan dengan kelurahan adalah tentang keuangan desa. Tak banyak Pemda mendelivery keuangan untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah kelurahan. Apalagi regulasi tentang hal ini nyaris belum ada yang dikeluarkan. Disisi lain, problem...[selengkapnya]

Akhiri Segera Kisruh Pengangkatan Perangkat Desa Di Sragen

Kisruh pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Sragen sungguh membuat kita semua prihatin. Konflik muncul karena perangkat desa yang terpilih ternyata dinilai sebagian kalangan (termasuk yang tak lolos) tak memenuhi kualifikasi. Pengangkatan perangkat desa ini untuk mengisi kekosongan perangkat desa yang sudah pensiun atau ditinggalkan perangkat desa lama. Kini elit politik di Sragen justru malah terlibat lebih jauh. Bupati Sragen, Agus Fatturahman kemaren (4/6) menyatakan hasil ujian sudah sah dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sementara para wakil rakyat justru yang awalnya mendukung mempertanyakan hasil ujian, malah berbalik mendukung kebijakan Pemda. Pengisian perangkat desa itu sesuai Perda No 15 Tahun 2006 dan Perbup No 4 Tahun 2009. salah satu aktivitas masyarakat (ilustrasi) Salah...[selengkapnya]