2013 Jamkesmas Masih Saja Awut-Awutan

Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ternyata masih saja melakukan blunder. Setidaknya untuk kartu Jamkesmas di eks Karesidenan Surakarta Tahun 2013, mengalami kekacauan penerima alias banyak penerima yang seharusnya tidak layak malah mendapatkan. Ada PNS, orang kaya bahkan anggota DPRD tercatat mendapatkan kartu tersebut. Artinya pendataan yang dilakukan 2012 patut dipertanyakan. Sumber dari keluarnya kartu sakti dibidang kesehatan itu berdasar PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2012 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ternyata masih banyak yang tidak tepat sasaran. Meski program ini sudah menginjak tahun kesekian sepertinya BPS tak belajar dari pendataan sejenis ditahun sebelumnya. Tahun 2012 malah jauh lebih baik...[selengkapnya]

Gerindra Dan Nasdem Akan Berbicara Banyak Di 2014

Analisis berdasar 3 pemilu terakhir dan faktor pendukung Pemilu 2014 sebentar lagi akan digelar dan partai politik mulai mempersiapkan strategi untuk pemenangan pemilu agar mereka dapat memenangkan pertarungan. Menarik bila kita mencoba memprediksi siapakah pemenang Pemilu mendatang dengan melihat kebelakang siapa pemenang-pemenang pemilu. Sebab kadang pemenang pemilu terkadang tidak otomatis mampu merebut kursi presiden kecuali pemilu 2009 yang dimenangkan oleh Partai Demokrat. Apakah memang teruji kemenangan Pemilu akan berarti kemenangan Pilpres? Tidak tentu sebab pilpres secara langsung baru digelar sekali sehingga belum bisa dijadikan patokan demikian. Coba lihat pada pemilu Tahun 1999, pemenangnya adalah PDIP namun yang menjadi Presiden malah KH Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan...[selengkapnya]

Persaingan Parpol Jelang 2014

Seminggu yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 10 Partai Politik kontestan Pemilu 2014, pemilu kesekian kalinya. Parpol inilah yang lolos dari tahap verifikasi disemua daerah di Indonesia yang lolos persyaratan administrasi maupun verifikasi faktual. Ada beragam kasus yang menyebabkan banyak partai politik yang kemudian gagal. Mereka yang gagal itulah kini sedang mengajukan proses hukum agar dapat mengikuti Pemilu 2014. Sementara bagi Parpol yang lolos dan sudah mendapat nomor urut partai, terus mempersiapkan diri tidak hanya teknis namun juga non teknis. Persiapan teknis yang paling menyita yakni mendesign logo dan nomor partai agar menarik dan mudah diingat masyarakat. Hal ini penting karena pendidikan politik di Indonesia masih menempatkan gambar sebagai faktor cukup...[selengkapnya]

Tugas Utama Kemdikbud Yang Seharusnya

Pembatalan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan design pendidikan di Indonesia lemah. Kementrian Pendidikan yang tentu diisi orang-orang yang cakap dalam berbagai bidang rupanya tak memahami secara komplek. Mendikbud, M Nuh tidak boleh sekedar hanya menerima, dia harusnya mengevaluasi design pendidikan di institusinya apakah sudah sesuai dengan UUD atau belum. Pembatalan ini menjadi catatan kedua setelah UU BHMN juga mengalami nasib yang sama. Padahal dilevel internasional ada kampanye education for all, pendidikan untuk semua sehingga penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan dasar tidak boleh diskriminatif. Sudah banyak yang mengingatkan...[selengkapnya]

Lanjutkan Kebijakan Moratorium PNS

Meskipun moratorium PNS belum menjadi solusi utama bagi efisiensi anggaran namun setidaknya mampu menekan pengeluaran anggaran daerah. Rupanya kebijakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi cukup jitu menangani daerah yang suka seenaknya merekrut pegawai dengan alasan yang kadang terkesan dibuat-buat. Jawa sebagai pulau dengan jumlah PNS besar tiap tahun hampir selalu mengadakan penerimaan pegawai. Namun sejak tahun 2010 - 2012 atau tiga tahun, banyak pemerintah daerah harus gigit jari. Awal kebijakan Mendagri keluar banyak daerah mengancam pelayanan terhadap publik akan berkurang. Dibidang pendidikan daerah menyatakan akan mempengaruhi kinerja guru, dibidang kesehatan dibilang akan ada penurunan kualitas pelayanan dan diberbagai sektor lainnya. Ternyata celotehan birokrat daerah tersebut...[selengkapnya]

Lagi, Pengelolaan Keuangan Di Solo Lamban

Hingga 26 Desember ternyata kurang lebih 50 persen APBD Kota Solo yang sudah digunakan belum dilaporkan. Padahal idealnya setelah pelaksanaan anggaran-anggaran itu kemudian dilaporkan. Hal ini mencuat di Solopos 27 Desember 2012. Dilihat nominalnya sangat besar yakni Rp 639 M, sebuah angka yang sangat besar. Bertolak belakang dengan hasil audit BPK yang selama 2 tahun memberi status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebuah status yang diincar seluruh Pemda di Indonesia. Anggaran Rp 639 itu digunakan oleh 105 SKPD yang hingga penghujung tahun laporannya belum diserahkan. Berdasarkan data di DPPKAD sudah 85,04 persen atau Rp 1,075 trilyun dana tersalurkan ke berbagai program. Dari anggaran yang sudah dikucurkan yang realisasinya kurang dari 50 persen hanya ada di 2 SKPD, realisasi antara 51 persen...[selengkapnya]