Pro Kontra Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Oleh : M Histiraludin *) PNPM yang diklaim oleh pemerintah pusat sangat berhasil dan menjangkau puluhan daerah ternyata menimbulkan pro dan kontra. Artinya tidak disemua daerah program itu diterima masyarakat bahkan ada 22 daerah yang menolak program tersebut (http://www.korantempo.com/korantempo) termasuk salah satunya di DKI Jakarta. Sudah ada puluhan alasan yang dikemukakan berbagai daerah itu. Di Semarang, penolakan itu justru dilakukan oleh DPRD Kota Semarang yang beralasan budget yang ada tidak cukup menjadi pendamping PNPM yang dialokasikan melalui APBN. Sukawi Sutarip sebagai kepala daerah mengaku pasrah atas kondisi itu. Di Kota Solo, ketika Walikota akhirnya “menyerah” menerima PNPM, justru menimbulkan konflik baru bagi aktivis posyandu dan kelompok kerja Rumah Tidak Layak Huni...[selengkapnya]

MEMOTRET KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Oleh : M Histiraludin *) Berjalannya sebuah pemerintahan saat ini sangat bergantung banyak dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering dikenal dengan APBD. Hampir semua kabupaten kota di Indonesia jangankan mandiri, mengurangi ketergantungan pembangunan dari APBD saja nampaknya menjadi impian belaka. Bahkan banyak daerah yang justru menaikkan pendapatan mereka dengan sewenang-wenang. Menetapkan perda-perda baru yang justru malah memberi tambahan beban bagi warganya. Hal itu terbukti dengan maraknya pencabutan perda yang dilakukan oleh mendagri (silahkan cek di Permendagri www.depdagri.go.id). Nampaknya meskipun desentralisasi sudah dilaksanakan sejak 9 tahun lalu tetapi pola pikir birokrasi tak juga ada pembenahan. APBD merupakan alat vital bagi pemerintah daerah...[selengkapnya]

MEMOTRET KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

 Berjalannya sebuah pemerintahan saat ini sangat bergantung banyak dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering dikenal dengan APBD. Hampir semua kabupaten kota di Indonesia jangankan mandiri, mengurangi ketergantungan pembangunan dari APBD saja nampaknya menjadi impian belaka. Bahkan banyak daerah yang justru menaikkan pendapatan mereka dengan sewenang-wenang. Menetapkan perda-perda baru yang justru malah memberi tambahan beban bagi warganya. Hal itu terbukti dengan maraknya pencabutan perda yang dilakukan oleh mendagri (silahkan cek di Permendagri www.depdagri.go.id). Nampaknya meskipun desentralisasi sudah dilaksanakan sejak 9 tahun lalu tetapi pola pikir birokrasi tak juga ada pembenahan. APBD merupakan alat vital bagi pemerintah daerah dalam menjalankan...[selengkapnya]

MENGKALKULASI RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL BOUTIQUE

Munculnya rencana pembangunan Hotel Boutique di lokasi strategis menimbulkan pro kontra. Banyak masyarakat yang menentang namun tidak sedikit yang mendukung pendirian hotel itu. Meski pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah sudah mengizinkan, nyatanya banyak kelompok masyarakat (terutama komunitas seniman) menentang rencana itu. Sebenarnya pertentangan itu muncul dikarenakan dikawasan tersebut ada bangunan peninggalan Belanda yakni Benteng Vastenburg yang selama ini memang tidak ada yang merawatnya. Statusnya sendiri awal mula dimiliki oleh militer Indonesia namun entah mengapa kini sudah ada ditangan pengusaha nasional Robby Sumampauw. Mestinya polemic pendirian Hotel Boutique tidak dilihat dari sudut pandang saja terutama aspek ekonomi yang memang seringkali meninggalkan...[selengkapnya]

MENGKALKULASI RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL BOUTIQUE

Oleh : M Histiraludin *) Munculnya rencana pembangunan Hotel Boutique di lokasi strategis menimbulkan pro kontra. Banyak masyarakat yang menentang namun tidak sedikit yang mendukung pendirian hotel itu. Meski pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah sudah mengizinkan, nyatanya banyak kelompok masyarakat (terutama komunitas seniman) menentang rencana itu. Sebenarnya pertentangan itu muncul dikarenakan dikawasan tersebut ada bangunan peninggalan Belanda yakni Benteng Vastenburg yang selama ini memang tidak ada yang merawatnya. Statusnya sendiri awal mula dimiliki oleh militer Indonesia namun entah mengapa kini sudah ada ditangan pengusaha nasional Robby Sumampauw. Mestinya polemic pendirian Hotel Boutique tidak dilihat dari sudut pandang saja terutama aspek ekonomi yang...[selengkapnya]