Tunjangan Bulanan Pejabat Diminta Dihapus

KARANGASEM - Forum untuk Partisipasi Kebijakan (FPK) meminta DPRD Surakarta melakukan rasionalisasi pada sejumlah usulan pembiayaan pada RAPBD 2005 yang dianggap tidak perlu. Langkah ini sebagai realisasi atas semangat ingin menekan angka defisit pada APBD 2005 hingga 0% agar tidak semakin membebani masyarakat. Koordinator FPK M Nino Histiraludin menjelaskan, rasionalisasi yang perlu dilakukan di antaranya pada pembiayaan bantuan bulanan pejabat struktural sebesar Rp 1.121.700.000 dan bantuan keuangan kepada PKK sebesar Rp 300 juta. "Setiap bulan, pejabat sudah mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri, tunjangan kesehatan, dan tunjangan operasional. Jadi, tunjangan bulanan pejabat struktural itu harus dihapus," kata dia. Selain itu, DPRD juga perlu melakukan efisiensi anggaran...[selengkapnya]

HASIL ANALISIS FORUM UNTUK PARTISIPASI KEBIJAKAN

HASIL ANALISIS FORUM UNTUK PARTISIPASI KEBIJAKAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2000-2004 Walikota sebagai Kepala Daerah mengemban amanat dari rakyatnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan baik melakukan pekerjaan yang sudah disepakati dengan anggota DPRD, melakukan pengawasan internal birokrasi serta mewujudkan Kota Surakarta sesuai dengan Visi Misi Kota. Namun bila dilihat secara cermat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKP AMJ) Tahun 2000-2004 ternyata masih banyak hal yang perlu dikritisi. Secara sepintas bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat nampaknya menunjukkan peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari LKP AMJ yang disampaikan Walikota misalkan tentang PDRB, PAD maupun pertumbuhan sector...[selengkapnya]