Penolakan Yenni Wahid, Signal Prabowo Tak Layak Capres

Penolakan Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal Yenni Wahid pada Gerindra untuk maju sebagai Cagub Jatim semakin menguatkan asumsi bahwa Prabowo tak layak menjadi Calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Bukan hanya karena dari berbagai hasil survey lembaga independen menunjukkan hal itu namun faktor internal juga menambah beban Gerindra untuk bertarung di perebutan RI 1 mendatang.

Padahal disisi lain, sanga petahana elektabilitasnya terus naik, kinerjanya diapresiasi positif, program infrastruktur juga makin dirasakan rakyat. Meski masih ada kekurangan disana sini tetapi tidak cukup signifikan dibandingkan hasil yang diperoleh. Jajaran kabinet juga terlihat moncer diberbagai bidang. Yang merasakan bukan hanya masyarakat Jawa namun Papua mendapat perhatian serius.

Keberhasilan petahana ini sulit ditutupi sebab masyarakat merasakan langsung. Presiden juga terlihat tidak berhenti menyapa rakyat dan bersilaturrahmi dengan ulama diberbagai wilayah. Apa yang dilakukan Gerindra? Kesalahan utama mereka ya hanya fokus nyinyirin pemerintah tapi tidak memanfaatkan posisi di DPR. Coba kupas siapa sih wakil rakyat yang dikenal publik di DPR RI dai Gerindra selain Fadly Zon? Atau tanya ke rakyat, apa yang pernah diperjuangkan Gerindra di DPR yang itu benar-benar bakal bermanfaat bagi rakyat? Mereka akan kesulitan menjawabnya.

Gerindra terlihat kedodoran membangun kekuatan untuk bertarung di Pilpres 2019. Bahkan di Pilkada serentak 2017 dan 2018 saja tidak tampak bahwa mereka sungguh siap apalagi di 2019? Ada 5 indikator untuk mengurai mengapa Gerindra kedodoran di 2 tahun Pilkada itu. Pertama, kader terbatas. Proses pencalonan dari internal Gerindra sebagai kandidat kepala daerah baik untuk bupati/walikota atau gubernur hampir tidak terdengar. Di DKI Jakarta mereka mencalonkan Anies yang kita semua tahu kalah di penjaringan Capres Golkar 2009, dipecat sebagai Menteri Pendidikan dan tidak disimbolkan dengan partai tertentu. Pun di Pilkada serentak 2018. Kabarnya di Jatim mau mengajukan La Nyalla Mataliti atau Moreno yang nota bene memang orang internal partai. Yang ke blow up malah menawari Yenni Wahid.

Kedua, Gerindra suka memungut orang yang tidak dipakai lagi oleh Presiden Joko Widodo. Strategi ini seperti ingin mengulang kesuksesan SBY tahun 2004 mampu menang Pilpres paska dipecat sebagai menteri Megawati. Melihat terpilihnya Anies kelihatannya sukses tapi benarkah target yang dipatok itu? Apa bukan dipasang untuk kalah supaya ada amunisi untuk terus menerus goyang Ahok hingga 2019? Bukankah target Gerindra Pilpres 2019? Begitu Anies menang, lihat saja bahan untuk menjatuhkan Presiden sudah hilang. Lantas di Jawa Tengah diisukan bakal menaruhkan Sudirman Said, mantan Menteri ESDM. Tidakkah ada orang lain atau kader internal Gerindra di Jawa Tengah yang mumpuni?

Ketiga, Salah pilih di Jakarta. Paska terpilihnya Anies – Sandi di Jakarta bukannya menguntungkan malah merugikan partai. Lihat saja sejak dilantik sampai saat ini polemik terus menerus terjadi. Mulai dari hal sepele administrative hingga hal-hal yang substansial yang jelas-jelas nir keadilan. Kita tahu soal salah kostum, penghapusan video rapat gubernur, kantor gubernur ditutup tirai, pengalihan pengaduan dari gubernur ke tingkat kelurahan. Lalu yang substansial seperti penggunaan jalan raya sebagai tempat jualan PKL, jumlah TUGPP mencapai 73 orang, menyela misa natal dan masih banyak yang lain tindakan atau keputusan yang janggal.

Bukan hanya itu, Taufik yang juga Gerindra DKI menyorot kebijakan Anies Sandi tentang berbagai hal. Bagaimana jika polemik terus tercipta hingga 2019? Bukankah menjadi beban berat partai yang mengusungnya? Keempat, meski paska Pilpres 2014 Gerindra nampak rukun dengan PAN serta PKS, yang jadi pertanyaan cukup pelik yakni calon yang diajukan pada Pilkada mengapa tidak mengusung dari kader teman koalisi? Ada cukup banyak kader PAN atau PKS seperti Anies Matta, Fachri Hamzah, Eko Patrio, Primus, Nasir Jamil, Abu Bakar Al Habsyi dan lain sebagainya. Di Pilkada 2018 serentak untuk Cagub malah mengajukan dari militer (Jabar dan Sumut), Mantan bupati Kutai Timur/PKPI (Isran Noor), serta Mantan Menteri ESDM (Sudirman Said).

Kemenangan pertarungan Pilpres 2019 menjadi pertaruhan terakhir Prabowo untuk kursi Presiden. Jika para kepala daerah yang diusung bukan dari kadernya sendiri bagaimana mereka mau bersusah payah berjuang di 2019? Dan kelima, penolakan Yenni Wahid atas tawaran untuk bertarung di Pilkada Jawa Timur makin menegaskan bahwa langkah-langkah Gerindra tidak turut menjaga bangsa serta memecah NU (Jawa Timur-pen). Simak pernyataan Yenni "Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tidak pecah,". 

Kita tidak akan bilang“saya sibuk mengatur lalu lintas” kepada seorang polisi, “saya tidak ada waktu karena sibuk mengambil sampah” kepada petugas sampah. Parpol salah satu tugasnya menjaga bangsa tetap utuh dan ketika disampaikan mbak Yennti jelas menandakan bahwa Gerindra tidak melakukannya, setidaknya berdasar Pilkada Jakarta yang penuh akrobat politik kotor.

Kalimat selanjutnya mbak Yenni adalah “Memastikan keluarga (NU) tidak pecah”, dimaksudkan bahwa sudah ada 2 cagub berlatar belakang NU di Jatim, mengapa masih mengusung orang NU lagi? Kalau bukan untuk memecah suara NU, lantas untuk apa? Untaian kalimat mbak Yenni semakin menguatkan dan menjadi landasan kita berpikir, jika tugas besar menjaga bangsa sudah tidak diusung Gerindra buat apa kita dukung? Jika tidak menjaga NU tetap utuh sebagai asset bangsa apakah masih layak didukung? Kita tunggu Agustus 2018 mendatang saat pendaftaran Calon Presiden, jika memang Prabowo Subianto masih berniat maju tentu kita tahu harus bagaimana.

Pesan Gus Dur dalam Pernyataan Yenni Saat Tolak Pinangan Gerindra

Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal dengan nama Yenni Wahid, putri sulung Presiden Indonesia ke 4 kemarin (3/1) menolak pinangan Prabowo untuk dicalonkan sebagai Calon Gubernur Jatim. Sebelum mengajukan Yenni, Gerindra menggadang-gadang 2 kadernya yakni La Nyalla Mattaliti serta Moreno Suprapto. Namun nampaknya ada survey ditingkat internal yang mempengaruhi batalnya 2 kader untuk ditarungkan di Pilkada 2018.

"Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tidak pecah," kata Yenny di rumah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

Ingat, mbak Yenni bukan ditawari jadi pengurus partai, membuat ormas, direktur perusahaan atau bupati. Gerindra jelas menawarkan kursi kalau tidak Gubernur ya Wakil Gubernur. Posisi yang dibidik banyak orang bukan hanya politisi. Wong Letjen Edy Rahmayadi yang Pangkostrad saja bersedia ber jas PKS meski belum resmi pensiun. Atau mesranya Deddy Mizwar dengan Golkar, pun lompat-lompat kelinci Ridwan Kamil yang masih belum menemukan partai besar.

Kalimat mbak Yenni sungguh bukan hanya istimewa, santun, filosofis namun juga sarat makna. Kata-kata yang mencerminkan ketinggian akhlak yang luar biasa. Mengandung maksud yang dalam dan jika dikupas lebih jauh, pernyataan mbak Yenni jelas “memukul” telak Prabowo termasuk Gerindra and the gank. Mengapa begitu? Coba kita kaji perlahan. “Pertimbangkan dengan matang”, seakan-akan perempuan yang juga Direktur Wahid Institute ini ingin menyampaikan bahwa menawarkan sesuatu ke dirinya dipikir dulu apa tidak? Sudah ada 2 kader NU yang akan bertarung di Pilkada Jatim, masak iya mau nambah 1. Itu bukan mau bertarung mensejahterakan rakyat melainkan mengobrak-abrik NU Jatim.

Lalu pilihan kata “punya tugas sejarah menjaga bangsa”, dapat diinterpretasikan sebagai tugas penting nan mulia. Bukankah Prabowo pernah jadi Danjen Kopassus? Bukankah dia Capres 3 kali? Bukankah sejak Gerindra berdiri, dia menjadi pengambil kebijakan penting di Partai berlambang kepala burung Garuda?  Berbicara tentang tugas menjaga bangsa kan mestinya tugas kita bersama, apalagi bagi Prabowo. Sebagai mantan tentara tentu tak perlu diajari bagaimana “menjaga bangsa”.

Pun dengan kalimat “memastikan keluarga NU tidak pecah”. Lho, kan yang menawari Gerindra, apakah tidak dimaknai tawaran ini sebagai memecah keluarga NU? Ini bukan penolakan yang biasa tapi kader-kader Gerindra, rekan-rekan koalisi Gerindra seperti dari PAN dan PKS harusnya introspeksi. Tugas partai politik bukan hanya merebut kekuasaan semata tapi melihat nilai-nilai kesatuan tetap harus dijaga. Tenun Kebangsaan yang dibilang Anies saat menjadi Tim Sukses presiden Joko Widodo kini benar-benar dipertaruhkan. Bekerja mencapai tujuan tetap harus berlandaskan langkah-langkah yang baik.

Meski Mbak Yenni masih sangat muda dan pola pikir serta rasa tanggung jawabnya patut dibanggakan.

Makanya, seorang aktivis Sosmed Damar Wicaksono menyebut 5-10 tahun lagi layak diberi tanggung jawab. Entah sebagai kepala daerah atau menggantikan bu Khofifah sebagai Menteri Sosial. Ya, dan saya setuju itu. Harusnya pernyataan Yenni Wahid menjadi otokritik terutama bagi para pendukung Anies Sandi di Pilkada Jakarta. Semua jelas menyimak bahkan kini melihat apa yang terjadi. Banyak sudah hati masyarakat terkoyak dan kecewa atas keributan jelang hingga berlangsungnya Pilkada. Ahok kalah dan dipenjara, itu bukan hal yang penting jika memang dia harus kalah dengan cara benar dan masuk tahanan karena betul-betul melanggar peraturan.

Kita lihat hasil Pilkada Jakarta yang belum 3 bulan ini, ada Tim Ahli Gubernur berjumlah 73 orang, KJP nominal dan jumlah penerima dikurangi, Warga sudah tidak bisa lagi mengadu ke gubernur, SPJ Hibah RT RW dihilangkan, Jalan raya digunakan untuk berdagang dan banyak lagi kebijakan yang bukan hanya irrasional, melanggar regulasi juga tidak berkeadilan. Jadilah warga bangsa yang cerdas, yang jeli menangkap “pesan” yang ingin disampaikan oleh orang-orang bijak. Siapa yang meragukan kearifan cucu pendiri NU itu?

Saya koq melihatnya Gus Dur yang menyampaikan pesan pada kita semua melalui mbak Yenni. Apapun, kita semua layak berterima kasih pada keluarga besar KH Abdurrahman Wahid dan NU.

Benahi Acara Keagamaan di Lembaga Penyiaran Publik

5 Desember 2017 pada acara Syiar Kemuliaan di Metro TV yang tayang pukul 04.00 pagi diisi oleh ustadzah Nani Handayani. Selang sehari kemudian terjadi polemik karena ternyata dalam tayangan tersebut terjadi kesalahan fatal tulisan ayat Al Qur'an. Banyak pihak yang kemudian memprotes kejadian ini. Bagaimana bisa seorang penceramah agama tidak tahu kesalahan tulis atau kesalahan elementer ayat Al Qur'an.

Pada video klarifikasi, Nani menanggapi salah tulis ayat Al Qur'an dengan menyalahkan pihak produser yang menuliskannya. Alasannya alat macet dan tulisan sudah tidak bisa diganti. Tapi melihat tayangan berikutnya (ketika ibu Nani sudah diganti) bentuk tulisannya sangat berbeda. Hal ini menandakan tulisan itu dibuat sendiri oleh pemateri/penceramah bukan oleh produser.

Artinya Nani Handayani tidak jujur mengungkap atau sungguh-sungguh mengakui kesalahannya. Mengapa alasan Nani tidak masuk akal? Jika membandingkan Syiar Kemuliaan terbaru, maka akan ditemukan fakta : 1. Tentu produser tak mau gegabah menuliskan ayat Al Qur'an karena bukan ahlinya 2. Bentuk tulisan jelas berbeda jauh. jika produser yang menulis maka hurufnya akan sama baik pada saat acara dipandu Nani maupun penceramah lain. 3. jika alat rusak atau menemukan tulisan salah mestinya minta diganti atau ditulis sendiri di white board. 4. Dalam video permintaan maafnya, dia menjelaskan manusiawi. Argumentasi yang mengada-ada. Semua kesalahan jelas kesalahan manusia namun salah tulis ayat Al Qur'an bagi penceramah agama sangat fatal. Mengapa tidak memastikannya langsung? Apakah di Metro TV tidak ada Al Qur'an?

Kejadian ini membuktikan bahwa tidak semua ustadz/ustadzah yang muncul di televisi kapasitas keilmuannya layak disebut ustadz/ustadzah. Masyarakat harus tahu mana yang benar-benar ahli agama dan bukan. Demikian pula pihak televisi meminta daftar ustadz/ustadzah ke Ormas Muhammadiyah atau NU yang pasti tidak akan sembarangan menyodorkan nama.

Perlu diketahui, Ustadzah Nani Handayani juga merupakan politisi PKS dari DPP PKS. Memprihatinkan, seorang pengurus DPP PKS yang notabene partai agama kapasitasnya begitu. Secara kelembagaan meski Metro TV mengundang secara individu sudah selayaknya PKS mengklarifikasi kejadian ini. Bahkan bila perlu mengevaluasi semua kadernya yang mengisi acara publik agar tidak terulang.

Kesalahan Nani bukan kesalahan sepele karena yang dilakukan Nani adalah hal mendasar. Bagaimana seseorang yang tidak menguasai huruf arab dan berhubungan dengan ayat suci Al Qur'an bukan hanya menempati jajaran DPP PKS tapi juga dipercaya mengisi ceramah. Pantas saja sekarang banyak penceramah bukan membuat masyarakat sejuk setelah mengikuti tausiyah atau ceramah namun malah menimbulkan fitnah.

Pihak lain yang juga penting untuk terlibat dalam pembenahan syiar agama di media publik yaitu KPI. Komisi Penyiaran Indonesia juga harus ambil peran, panggil semua stasiun televisi untuk rumuskan panduan acara keagamaan di televisi. Libatkan NU, Muhammadiyah atau MUI untuk merumuskannya. Kedua ormas selain sudah teruji, memiliki lembaga pendidikan, memiliki ribuan pondok atau sekolah namun juga terbukti ideologi keIslamannnya lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Jika dibiarkan bukan hanya kesalahan elementer seperti yang dibuat Nani Handayani terulang namun bibit-bibit intoleransi akan terus bersemai diacara keagamaan.

Terima Kasih Karni Ilyas atas Tema ILC, "212 : Perlukah Reuni?"

Apapun Karni Ilyas, host Indonesia Lawyers Club (ILC) pantas kita acungi jempol dan cerdas memanfaatkan momen. Terutama pada gelaran ILC yang tayang di TVONe kemaren Selasa 5 Desember 2017 dengan “Tema 212 : Perlukah Reuni?”. Pemerintah dan kelompok nasionalis harusnya berterima kasih atas ide briliannya bukan hanya mengangkat tema tersebut namun atas narasumber yang dihadirkan juga sangat menguntungkan. Seperti diketahui, paska debat itu malah menimbulkan perdebatan di sosmed berkepanjangan. Lantas mengapa pemerintah dan kelompok nasionalis harus berterima kasih?

Pada ILC itu yang turut hadir kelompok pendukung alumni 212 yakni Al Khathath, Eggi Sujana, Fachri Hamzah, Fadli Zon, Felix Siaw, Ahmad Dhani hingga Rocky Gerung. Sementara dari kubu penolak reuni, 2 aktivis sosmed yaitu Denny Siregar, Abu Janda, anggota DPR dari PDIP, Aan Anshori hingga salah satu Ketua PBNU, Marsudi Mashud. Pihak netral yang sempat dihadirkan secara langsung Sujiwo Tejo dan yang tidak langsung adalah Mahfud MD. Rekaman ulang ILC bisa disaksikan di youtube baik secara lengkap maupun secara terpotong. Yang jelas, dari tema utama tentang Reuni 212 sempat melebar dan memperdebatkan tentang khilafah. Terutama antara Permadi Arya alias Abu Janda dengan Felix Siaw.

Di medsos Rabu, kubu pendukung Reuni Nampak sorak sorai merayakan kemenangan “pembantaian” Abu Janda dan Denny Siregar yang menurut mereka kalah telak. Apalagi ditunjang dengan apologi Abu Janda maupun Denny di akun sosmednya. Padahal bila dianalisa secara mendalam, justru kelompok pro 212 kalah telak. Terbukti Fachri Hamzah sampai menegur penggunaan kata “kafir” oleh Eggi Sujana. Padahal seperti kita tahu, FH selama ini hampir tidak pernah mengkritik secara tajam rekannya sendiri.

Lalu sebenarnya dimana kekalahan telak para pendukung 212? Baiklah, saya coba urai secara mendalam penelanjangan 212 oleh Karni Ilyas.

Pertama, aksi reuni 212 jelas sudah digelar dan ILC diadakan tanggal 5 dengan tema “Perlukah Reuni 212?”. Tema ini justru merendahkan para pendukung 212, sebab kegiatan sudah berlalu. Karni cerdas, dia sengaja menghadirkan hal itu dengan kesan membela para aktivis 212. Tapi dengan kata “Perlukah” semestinya kelompok pro 212 menolak kecuali kata “perlukah” diganti dengan “Agenda strategis paska reuni 212”. Tema ini jauh lebih visioner dan membuka cakrawala tentang strategisnya gerakan ini.

Kedua, pihak yang dihadirkan baik yang pro dan yang kontra tidak sejajar. Bukankah sejak rencana reuni 212 digelar setidaknya ada 3 pihak atau kelembagaan yang jelas menolak. Mengapa bung Karni tidak menghadirkan mereka? Ada dari NU, Muhammadiyah dan MUI. Memang PBNU hadir tapi tidak mengundang Muhammadiyah dan MUI. Malah yang dihadirkan Abu Janda dan Denny Siregar. Mereka siapa? Aktivis sosmed yang fans nya sangat cair, tidak punya ikatan kuat. Pengen tahu buktinya? Ditangkap dan diprosesnya Asma Dewi, Buni Yani, Jonru, pemilik Saracen tidak mampu menghadirkan 1000 orang saja dalam tiap persidangan mereka. Bahwa tulisan mereka disukai atau merasuki itu jelas tapi sampai menimbulkan pembelaan berlebihan ya tidak. Contoh mudah lagi, sinetron sebagus apapun, berseri hingga tahunan ketika habis ya sudah. Apa pernah fans nya demo minta diperpanjang? Tidak.

Terjebak Kata "Ustadz"

Belum lagi banyak pendukung 212 tidak faham penggunaan kata “ustadz” dan nama abu janda. Dipikirnya ini ustadz beneran dan abu janda nama yang serius. Baca saja di group pro 212, membully abu janda dengan hinaan serius terhadap kata “ustadz” dan “abu janda”. Padahal nama itu digunakan Permadi Arya sebagai sindiran pada teroris ISIS asal Indonesia, Abu Jandal Al Indonesiyi. Tidak lebih. Jelas bully-bullyan di group pro 212 gagal total dan abu janda melenggang tenang. Lalu dengan DS, ya dia enjoy saja. Penulis itu tidak terpengaruh dengan model bully-bullyan, hinaan, caci maki, merendahkan begitu. Dia akan sangat terpengaruh jika berdebat langsung dengan durasi cukup panjang. Lihat, tidak akan berdampak apapun. Ke depan tulisan-tulisan DS tetap akan tajam, satir dan ditunggu penggemarnya.

So, jika ada yang bilang Felix, Al Khathath atau Eggi berhasil mengalahkan ya salah. Mereka menendang angin. Apalagi uraian KH Marsudi Masyhud dari PBNU tidak dibantah atau malah mereka tidak bisa membantah. Sudah begitu lihat yang pro 212 siapa saja? Al Khathath jelas bekas pimpinan HTI, Felix merupakan ustadznya HTI/pengusung ideology khilafah, Eggi Sujana pengacara Rizieq Shihab, dan nama lain yang sudah pasti punya posisi. Artinya oleh Karni diposisikan orang-orang penting itu levelnya sepadan dengan aktivis medsos di kubu kontra 212.

Ketiga, acara itu berhasil membuka kedok bahwa ideology khilafah masih ada dalam otak Felix. Mengapa diskusi tentang reuni 212, Felix terbawa arus oleh pancingan Abu Janda tentang bendera ISIS. Entah by design atau by accident, penunjukan foto bendera tauhid mampu memancing masih bercokolnya faham khilafah dalam otak Felix. Sampai-sampai prof Mahfud menguliahi Felix soal ini dan menyebut bahwa Khilafah yang diperjuangkan HTI itu bukan tentang kepemimpinan tapi sistem pemerintahan. Memperjuangkan system pemerintahan di Indonesia jelas makar dan harus menghadapi proses hukum. Jika berdalih bahwa khilafah merupakan system yang harus dianut Islam, mengapa di timur tengah system pemerintahan tidak ada yang sama. Dengan tegas Prof Mahfudz menyatakan Indonesia sudah menggunakan system Khilafah al Indonesie, sudah Islami.

Keempat, keyakinan Felix yang menyebut bendera Rasulullah adalah seperti yang dibawa oleh mayoritas peserta Reuni 212 dipertanyakan banyak pihak. Bahkan prof Nadirsyah Hosen mengupas dalam tentang hal itu dan mempertanyakan kesimpulan Felix. Felix Siaw pun terjerembab dalam kesombongan diri serta menyatakan orang paling tahu tentang Turki Utsmani. Dugaan saya tentu hanya karena dia pernah menulis buku tentang itu. Padahal seperti kita tahu kesombongan seperti itu dilarang dalam Islam. Apakah dia sangat yakin tidak ada orang Indonesia yang pernah meneliti tentang hal itu? Bagaimana dengan beberapa orang yang pernah kuliah disana, mengajar disana bahkan juga melakukan penelitian serupa?

Kelima, Fachri Hamzah dan Sujiwo Tejo malah menyudutkan kubu pro 212. Fachri menasehati Eggi dengan kesalahan menyebut kafir serta Sujiwo Tejo mengungkapkan kalimat yang ditujukan pada Rocky Gerung memakai kunci kata murid saya ada 2 yakni Cak Nun dan Gus Mus. Bagi yang faham itu kritikan sangat pedas dan telak. Tampak Rocky tersenyum kecut sedangkan yang lain tersenyum tanpa tahu maknanya.

Di akhir penutupan, Karni Ilyas terlihat tersenyum puas atas suksesnya ILC kali ini yang menelanjangi kubu pro 212. Bagi awam, nampaknya memang mereka memenangkan pertarungan tapi hingga H+3 acara itu, tiba-tiba bak air bah membuka semua tabir argumentasi kubu pro 212 tertelan argumentasi tersebut. Beruntungnya isu itu segera tertutupi pernyataan Donald Trump tentang Jerussalem dan pergantian Panglima TNI. Bersyukurlah kawan.

Dalam 3 Tahun Survei, Suara Prabowo Jeblok

Beberapa pihak terutama Gerindra hingga saat ini masih ngotot calonkan Prabowo sebagai Calon Presiden 2019. Mereka meyakini bahwa sang pendiri partai akan mampu bersaing dengan sang petahana, Joko Widodo. Entah mereka melandaskan pada apa. Ada banyak factor sebetulnya yang harusnya membuat Partai Gerindra harus berpikir ulang menjadikan Prabowo sebagai Capres.

Bukan sekedar 3 kali kegagalan pertarungan pada Pilpres baik saat menjadi Cawapres maupun Capres namun juga latar belakang dan kontribusinya bagi bangsa ini meski harus dihargai namun patut dipertanyakan jika dibandingkan dengan kandidat lain. Banyak pihak sudah mempertanyakan pria mantan Danjen Kopassus yang dicopot gegara melanggar hokum yakni memerintahkan anak buahnya menculik aktivis, kabur saat Negara ini kondisi ekonominya porak poranda, partai yang didirikannya malah getol menyuarakan pembubaran KPK, hampir tidak pernah terlihat sholat berjamaah hingga perceraian dengan Titik Soeharto.

Pun paska tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo secara pribadi maupun kepartaian bukan memberi keteladanan sebagai seorang tokoh namun justru sering membuat pernyataan atau sikap yang tidak semestinya. Salah satunya tudingan kepada pemerintah mengenai bantuan ke Rohingya hanya sebagai pencitraan semata.

Sikap-sikap yang dibangun dan ditunjukkan ke publik malah merugikan diri sendiri. Hal ini bias dilihat dari hasil survey elektabilitas Prabowo yang relative stagnan bahkan ada yang malah melorot. Misalnya dalam survey yang dilakukan oleh CSIS di 2015, elektabilitas Prabowo masih 28 persen, kemudian turun menjadi 24,3 persen dan September tahun ini bergerak diangka 25,8 persen. Padahal Joko Widodo elektabilitasnya makin membaik yaitu 36,1 persen (2015), menjadi 41,9 persen (2016) dan tahun ini menjadi 50,9 persen.

Lembaga survey lain yakni SMRC yang melakukannya Juni 2017, elektabilitas Prabowo hanya 37,2 persen. Padahal Joko Widodo mencapai 53,7 persen, unggul jauh. Sedangkan berdasarkan survey Indobarometer yang dilakukan pada Maret 2017, elektabilitas Prabowo hanya 28,8 persen tertinggal jauh dengan sang petahana yang mendapat 50,2 persen. Adapun lembaga survey Median yang menggelar survey September 2017 menghasilkan elektabilitas Prabowo 23,2 persen dan Joko Widodo mencapai 36,2 persen.

Beberapa hasil ini harusnya membuat Gerindra bukan hanya introspeksi, mengevaluasi pencalongan Prabowo, tetapi penting menimbang ulang apakah tidak mengganti strategi dengan melibatkan diri berkontribusi pada pemerintah. Tentu bukan tanpa kritik, karena tugas partai politik memang mengawasi pemerintah. Lakukan kritik, pengawasan, pemantauan yang proporsional dan tidak melukai hati rakyat. Kasus pembentukan Pansus KPK, electoral threshold capres hingga Pansus e-KTP jelas-jelas posisi Gerindra malah berada disebrang harapan masyarakat. Jika hingga tahun 2018 masih tetap begitu, lupakan saja jabatan Presiden Republik Indonesia disandang Prabowo periode 2019 – 2024.

BPKH, Strategi Jitu Jokowi Tingkatkan Layanan dan Kembangkan Dana Haji

Mengoptimalkan tabungan haji, pada Rabu 26 Juli Presiden Joko Widodo melantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara. Mereka terdiri dari 5 anggota badan pelaksana dan 5 dewan pengawas. Pembentukan BPKH merupakan langkah tepat memanfaatkan tabungan haji yang selama ini relative tidak termanfaatkan secara optimal.

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar didunia termasuk jamaah haji terbanyak merupakan potensi besar bagi pengumpulan dana haji. Saking banyaknya peminat ibadah haji, dibanyak kota bahkan antrian ibadah haji ada yang mencapai 10 tahun. Artinya jika kita mendaftar saat ini maka akan berangkat haji tahun 2027 mendatang. Bisa dibayangkan potensi dana haji yang ada. Berdasarkan catatan, akhir 2016 saja tabungan haji sudah mencapai Rp 90 T dan diperkirakan akhir tahun akan tembus Rp 100 T.

Selama ini tabungan haji hanya “ngendon” di tabungan yang berada di kemenag dan memang tidak bisa diapa-apakan sebab tidak ada mandat untuk itu. Paling hanya untuk deposito serta sukuk atau obligasi. Padahal Jokowi dikenal dengan Presiden yang pintar memanfaatkan asset dan menginvestasikan diranah yang tepat sehingga berdampak menguntungkan. Sesaat setelah pelantikan, Jokowi bahkan menyampaikan harapan besar pada BPKH. Artinya badan itu bukan sekedar bekerja memanfaatkan tabungan haji semata namun mampu memberi dampak signifikan bagi jemaah haji Indonesia dimasa mendatang. “Saya berharap dengan pengelolaan yang tepat maka makin tahun biaya haji kita makin turun, turun, turun” ungkapnya.

Statemen itu menjadi pesan penting bagi BPKH agar dalam merumuskan jenis investasi bukan sekedar asal halal semata, atau menguntungkan saja namun dapat meningkatkan benefit yang signifikan bagi jamaah haji. Anggota BPKH sendiri merupakan orang-orang professional dibidangnya sehingga mampu meningkatkan laba signifikan.

Sebenarnya pengelolaan dana umat semacam tabungan haji ini bukan hal pertama. Bisa dikatakan sudah sangat terlambat. Bukan hanya di Malaysia dan Singapura sudah ada badan tersendiri yang mengelola namun juga di negeri sendiri sudah ada Jamsostek, Taspen, Askes, hingga Baznas yang juga mengelola dana publik. Aset yang mereka kelola dan kembangkan bahkan sudah menembus puluhan trilyun tiap tahun. Hal ini juga menjadi PR penting bagi BPKH untuk mau belajar dalam memilih investasi yang tepat.

Tujuan Pembentukan BPKH

BPKH sesuai UU 34 Tahun 2014 bertujuan tidak hanya mengelola dana haji namun juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, efesiensi sekaligus rasionalitas terkait BPIH, dan harus memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.

Selama ini, dana haji disetorkan calon jemaah ke Kemenag melalui bank. Mereka tidak mengetahui besaran optimalisasi yang terkumpul dari dana itu. Karena itu, nanti perlu ada virtual account per individu sehingga para calon jemaah haji bisa tahu. Selama ini semua dana itu masih dalam rekening atas nama Kemenag

Berdasarkan laporan Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kementerian Agama Dana BPIH atau yang disebut Dana Haji per 31 Desember 2016 berjumlah sebesar Rp 90,6 Triliun. Yang terdiri dari Kas dan setara Kas Rp 111,81 milyar; investasi jangka pendek Rp 54,57 triliun; investasi jangka panjang 35,78 triliun dan hasil optimalisasi yang masih harus diterima Rp 137,91 milyar. Dan ditambah Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp 2,99 triliun. Dan kedepan dana ini akan terus bertambah seiring dengan semakin bertambahnya calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu yang di sebabkan keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi.

Dan di prediksi sampai tahun 2020 dana haji ini akan mencapai 150 Triliun. Pengelolaan BPIH atau dana haji yang disetor melalui rekening Menteri Agama via bank penerima BPIH dikelola berdasarkan nilai manfaat yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No.13 Tahun 2008. Dan selanjutnya diatur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH. BPIH dikembangkan untuk mendapatkan nilai manfaat dan likuiditas pengembangan dengan cara menempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito. 

Awas, Wanita dan Anak-anak Jadi Sasaran Persekusi Kaum Intoleran

Persekusi dalam 1 bulan ini berulang kali disebut diberbagai media baik televise, radio, media cetak hingga media elektronik. Dan silahkan amati, hampir semua korban persekusi adalah perempuan maupun anak-anak. Mengapa? Karena kelompok intoleran yang melakukan persekusi hanya berani pada wanita dan anak-anak. Mereka sama sekali tidak menyentuh selain anak-anak dan perempuan.

Berdasar data yang dikutip dari SAFENET (Southeast Asia Freedom of Expression Network), dalam kurun 4 bulan atau sejak awal tahun sudah ada 59 korban. Dan pada bulan Mei eskalasinya makin tinggi serta mengkhawatirkan. Sasaran perempuan itu meski berpendidikan juga tidak ambil pusing, maklum cara mereka keroyokan dan model intimidasi. Persekusi sendiri menurut KBBI yakni bermakna pada pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dengan disakiti, dipersusah atau ditumpas.

Pelaku persekusi mayoritas adalah kelompok intoleran yang sama sekali tidak bisa diajak dialog atau mau mendengar. Mereka cenderung mau menang sendiri dan tidak melandaskan argumentasi yang jelas baik berdasar undang-undang maupun agama. Jika jeli kita melihatnya persekusi dilakukan oleh 2 kelompok yakni kelompok intoleran serta kelompok bhineka. Mengapa kelompok bhineka ikut melakukan persekusi dan siapa korbannya? Mereka ini murni masyarakat yang hatinya tersakiti oleh tokoh atau orang yang terus menerus menebarkan kebencian. Kedua korbannya yakni Fachri Hamzah dan Jonriah Ukur Ginting alias Jonru Ginting.

Seperti kita tahu, Fachri Hamzah adalah Wakil Ketua DPR yang tidak mewakili partai apapun (PKS sendiri tidak mengakui FH sebagai anggota fraksi karena sudah dipecat) yang sering menebar permusuhan dalam setiap statemennya. Selalu memojokkan pemerintah, membela kelompok yang melakukan terror termasuk beberapa kali mempertanyakan terorisme, tidak mengayomi sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Sementara Jonru salah satu medsos selebritas yang hampir mayoritas postingannya menyudutkan pemerintah. Bisa diibaratkan Jonru merasa tinggal di negara yang tepat. Bukan hanya itu, selalu mendiskreditkan NU, Ansor maupun gerakan masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman.

Maka ketika Fachri turun di Bandara Sam Ratulangi pada 14 Mei 2017 seluruh sudut bandara dipenuhi masyarakat dan memaksa wakil rakyat itu kembali ke Jakarta. Sementara Jonru diusir dari Pelabuhan Lorens Says pulau Pemana Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 26 Mei 2017. Kelompok Bhinneka ini mengusir orang-orang yang memang menjadi symbol atau motor dari kelompok intoleran. Lihat saja status-status permusuhan yang diucapkan Fachri Hamzah di media massa maupun Jonru di Fanspage miliknya menimbulkan permusuhan. Jangankan dengan pihak lain, Fachri dengan PKS saja sudah tidak dianggap. Pun dengan Jonru yang menjelek-jelekkan sang mentor menulisnya sendiri. Coba bandingkan persekusi yang dilakukan oleh kelompok intoleran, korbannya wanita bahkan anak-anak dengan model keroyokan bahkan intimidasi. Jangankan tokoh, mereka orang biasa yang mungkin friendlistnya di sosmed hanya ratusan saja.

Sebut saja ibu Indri Sorraya Zulkarnain, mereka tidak sekedar memaksa si ibu ini untuk menandatangani surat pernyataan tapi massa yang berada dilingkungan rumahnya mencapai 60 orang. Bukan hanya itu, perempuan bertempat tinggal di Tangerang ini mendapat berbagai ancaman melalui akun medsosnya. Padahal Sorraya hanya mengkritik pimpinan FPI Rizieq Shihab yang sikapnya tidak bertanggungjawab atas kasus yang membelitnya. Contoh lain, Nurul Indra yang warga Batam melakukan aksi menyalakan seorang diri. Dia dibully habis-habisan, diancam, dituduh bernama Deborah, dituduh non muslim bahkan mereka siap menggruduk ke rumahnya. Namun Nurul tak bergeming, tetap pada pendiriannya.

Yang paling parah tentu saja yang menimpa dokter Fiera Lovita dan Putra Mario Alfian. Dokter Fiera meski sudah menandatangani surat pernyataan, intimidasi diseputar rumahnya Solok Sumatera Barat hingga dini hari. Sang Gubernur, Irwan Prayitno yang merupakan kader PKS membantah adanya intimidasi dan masalah sudah selesai. Faktanya, dokter Fiera harus diungsikan keluar Sumbar hingga diamankan di Jakarta. Padahal dokter Fiera memiliki 2 anak kecil serta Muslim dan pelaku intimidasi juga beragama yang sama. Kasus ini sedang dikembangkan dan Mabes Polri bersikap tegas, mencopot Kapolres Solok karena tidak mampu melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang.

Untuk kasus Putra Mario Alfian perlakuan kekerasan jelas terjadi dan bisa disaksikan dalam video yang menyebar kemana-mana. Dua pelaku penganiayaan terhadap bocah berusia 15 tahun itu sudah ditangkap polisi. Mereka melakukan persekusi berawal dari status Mario yang memojokkan pimpinan FPI. Padahal status Mario itu karena menjawab diskusi dengan temannya dan status itu si screenshoot lalu disebarkan. Dikepung lebih dari 40 orang, Mario diminta keluar rumah kemudian dipukul. Dibawa ke sebuah tempat dan diintimidasi serta diminta membuat surat pernyataan. Bukan hanya itu, ibunda Mario, janda beranak 6 dipecat dari tempatnya bekerja. Mario sendiri diberhentikan dari sekolahnya. Di duga toko dan tempat sekolah itu takut jadi korban gerudukan kelompok intoleran.

Dengan demikian jelas, bahwa kelompok intoleran merupakan kelompok yang hobinya keroyokan, tidak memakai ajaran Islam, suka memaksa, mau menang sendiri, tidak memakai dialog dan lain sebagainya. Yang mereka lakukan berbeda dengan yang dicontohkan oleh Barisan Ansor Serbaguna alias Banser. Beberapa penghina ulama NU, diajak tabayyun ke kyai yang bersangkutan untuk meminta maaf secara langsung. Berdialog, ngobrol, makan-makan dan dinasehati. Lihat saja beberapa video yang dilakukan Ansor. Tidak ada teriak-teriak, memaki, mengancam apalagi melakukan tindak kekerasan. Ansor melakukan tabayun sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah karena memang tauladan mereka. Lantas kelompok intoleran itu melakukan model tabayyun dengan mencaci maki, menggertak, menghina hingga melakukan kekerasan itu adakah contoh yang dianut dalam Islam?

Tabayyun ajaran mana yang kau anut wahai kaum Intoleran?

Mendikbud, Menristek Dikti dan Menag, Minta Maha/Siswa Serahkan Akun Medsos

Menurut saya melihat kondisi sosmed begini yang makin mengkhawatirkan bagi generasi muda, Mendikbud, Menristekdikti, Menag buat SK Bersama tentang pendaftaran akun sosmed maha/siswa ke sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri.

Mengapa? karena fasilitas itu dibangun negara, dioperasikan aparat negara sehingga siswa atau mahasiswa yang sekolah dan kuliah itu bukan yang merongrong negara. Ingat, kritis ke negara tetap silahkan saja tapi koridornya jelas. Di Purwakarta sudah diberlakukan kebijakan ini. Bagi Dedi Mulyadi, memantau akun medsos sama pentingnya membangun kesehatan jiwa rakyatnya.

Fahami, kritik jelas berbeda dengan hasutan, hatespeech, fitnah dan ujaran kebencian. Bagi siswa/mahasiswa yang mau kritik pintu dibuka lebar. Bukan membangun kebencian, meruntuhkan kebinekaan atau mengganti ideologi negara bahkan memfitnah pejabat negara. Mengkritisi kebijakan its fine, memprotes kenaikan harga silahkan, meminta vonis berat pejabat korup monggo. Menuntut pejabat melakukan tindakan kriminal utk diproses hukum tidak dilarang.

Sudah banyak perusahaan ketika membuka lowongan, pelamar diminta menyertakan akun sosmed. Tentu si perusahaan tak ingin karyawannya merugikan perusahaan dengan merongrongnya.

Pun bisa jadi dengan MenPAN RB, mewajibkan seluruh ASN mengirimkan akun sosmed. Sekali lagi ini penting untuk memantau aktivitas ASN agar tidak malah melakukan "pembusukan" pemerintah dari dalam. Tugas mereka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasar mandat bukan meruntuhkan legitimasi pemerintah.

Bagaimana bisa sebuah kementerian kecolongan ASN nya malah menjadi aktivis HTI yang merongrong NKRI? Bagaimana bisa salah seorang guru SDN melakukan intimidasi bahkan kekerasan verbal dan fisik ke anak usia 15 tahun beserta rombongannya? Diketahui pula si guru mengoleksi link situs pornografi di akun sosmed. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berulang. Ini momentum tepat menata banyak hal.

Termasuk didalamnya para pegawai BUMN yang juga perlu dipantau aktivitasnya. Tugas mereka itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya agar pendapatan negara terus naik. Harapannya pembangunan bisa digenjot dengan optimal. Tapi jika pegawai BUMN malah menebar kebencian, harus diambil tindakan tegas. Pembiaran hal itu mengakibatkan bukan hanya kinerjanya tidak optimal namun mengganggu produktifitas kantor.

Dalam link yang saya lampirkan, kebijakan baru bagi pemohon visa ke US melampirkan akun sosmed. Bisa dibayangkan sejauh apa pentingnya akun sosmed dengan kunjungan yang bisa jadi hanya beberapa saat? Artinya ini bisa jadi jurisprudensi bagi Mendikbud, Menristek Dikti, Menag, MenPAN RB, Menneg BUMN mengeluarkan kebijakan sejenis. Negara ini milik rakyat Indonesia, pemerintah punya mandat agar negara ini tetap utuh dan tidak tercerai berai untuk diwariskan pada anak cucu.

https://news.detik.com/…/pelajar-purwakarta-wajib-daftarkan…

https://m.tempo.co/…/alasan-ansor-minta-pns-berafiliasi-hti…

Tanda-Tanda Kekalahan Anies-Sandi Makin Nyata

Pilkada DKI kurang dari 2 minggu atau 14 hari lagi dan 2 kandidat Calon Gubernur makin gencar mengoptimalkan suara mereka. Ada perbedaan nyata cara kampanye yang bisa kita lihat signifikan. Ahok-Djarot terus membuka apa langkah-langkah yang bakal dilakukan untuk masyarakat di periode ke 2. Sementara Anies-Sandi setelah gagal dengan politisasi agama, beralih dengan upaya intimidasi maupun sebar kabar bohong.

Kubu Anies-Sandi atau Cagub nomor 3 makin kebingungan menjawab pola kampanye yang dilakukan lawan yang mampu menghadirkan fakta-fakta keberhasilan program. Bukan hanya KJP yang manfaatnya bukan hanya untuk biaya sekolah tetapi juga dapat digunakan membeli beras, minyak atau sayur mayor namun pembangunan berbagai infrastruktur bisa dilihat masyarakat.

Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat pasangan calon nomor 3 ini di sisa waktu malah menurun tajam. Pertama, politisasi ayat agama yang awalnya digerakkan untuk menghadirkan simpati sebagian besar umat Islam sudah tidak kelihatan wujudnya. Terakhir setelah Aksi Bela Islam berbagai jilid terlihat tidak lagi punya daya. Tanggal 31 Maret kemarin (Aksi 313) kempes tak bersisa. Bahkan FPI beserta Imam Besarnya Habieb Rizieq Shihab pun tak datang. Tema aksi masih sama tentang dugaan penistaan agama namun mengapa FPI dan Rizieq “membolos”?

Berdasarkan pemberitaan yang ada, aksi itu jelas ditunggangi sebagai upaya makar. Penangkapan Al Khaththath atau Gatot Saptono beserta 4 temannya menunjukkan banyak hal. Polisi mengungkapkan ada berbagai skenario yang direncanakan paska Pilkada 19 April mendatang. Aksi 313 diduga sebagai ajang pemanasan menghadapi “kekalahan”. Buktinya polisi mengungkapkan ada skenario paska Pilkada untuk menduduki gedung DPR. Mereka sudah membuat rencana masuk ke DPR melalui mana saja hingga menabrakkan truk ke pagar belakang DPR.

Kedua, terungkapnya politisasi masjid memang by design alias salah satu upaya. Hal ini didapatkan setelah beredar video pernyataan Eep dalam sebuah pertemuan. Mereka menggunakan masjid sebagai tempat melakukan politisasi namun tidak berupa seruan partisan yakni pilih si A, jangan pilih si B. Namun memanfaatkan khatib-khatib, ulama, ustadz yang biasa mengisi di masjid terutama khatib Sholat Jum’at. Walaupun dalam video penutup Eep menyatakan strategi itu ingin digunakan untuk mengalahkan Ahok secara pribadi meski di forum tersebut tidak menyepakati.

Faktanya, khotbah yang memojokkan Ahok, spanduk, ujaran hingga ke berbagai group wa, sudah tidak terkendali bentuknya. Bukan hanya memojokkan namun sangat rasis serta tidak berprikemanusiaan. Seakan-akan tidak ada satu kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Penolakan sholat jenazah hingga yang terakhir muncul mulai ditolaknya berjamaah atau sholat bagi pendukung Ahok dibeberapa tempat muncul. Ketiga, terdesaknya Anies-Sandi menjadikan mereka tidak muncul dalam debat yang diselenggarakan oleh Kompas TV Minggu (2/4) yang di moderatori oleh Rossiana Silalahi. Akhirnya acara itu hanya dihadiri pasangan Basuki dan Djarot.

Di medsos tersiar kabar bahwa mereka keberatan hadir dikarenakan menginginkan format talkshow bukan debat. Keberatan itu disampaikan oleh Tim Sukses mereka, Eep Saefullah Fatah. Mengapa pilih talk show? Sebab lebih banyak mengulas gagasan atau program dan beda dengan debat yang memang mendiskusikan serta menajamkan program yang diusung. Nampaknya ini menjadi kekhawatiran yang perlu diantisipasi. Bisa jadi, tayangan Mata Najwa yang menghadirkan Anies dan Ahok menjadi tolok ukur mereka bersedia atau tidak datang. Setelah debat di Mata Najwa, beredar beragam meme hanya saja dari kupasan beberapa analis, terlihat Anies kalah telak. Baik di soal DP rumah maupun berbagai pernyataan Anies yang cenderung menyerang pribadi dan bukan kegagalan program Ahok.

Keempat, meski beberapa tokoh atau pengusaha bergabung disana namun tidak terlihat imbasnya. Walaupun paska putaran pertama pasangan yang kalah Agus-Silvy membebaskan pemilihnya kemana, ditambah bergabungnya Harry Tanoe dan Tommy Soeharto ke kubu mereka tapi sepertinya tidak berimbas pada apapun. Menyeret-nyeret orde baru, tidak laku dijual sehingga nama besar “Soeharto” tidak bisa mendongkrak apapun selain sebatas khaul di Masjid At Tiin di TMII. Pertemuan dengan Harry Tanoe pun bukan berarti pasangan ini terangkat pamornya di empat TV swasta (RCTI, MNC, Global dan I News).

14 hari jelas bukan waktu yang panjang apalagi mereka bakal disibukkan dengan acara debat resmi KPUD yang digelar 12 April mendatang. Dua program andalan mereka rontok karena alasan berbeda. Program OK OC ternyata adalah program yang digagas dan diusulkan oleh sekelompok pengusaha dari Jogjakarta. Tanpa menyatakan mau bekerjasama, tiba-tiba program itu sudah jadi andalan Anies-Sandi. Sementara program rumah DP Rp 0 tidak hanya melanggar ketentuan Bank Indonesia tetapi juga harga tanah yang digambarkan hampir mustahil didapat di Jakarta serta pembiayaan subsidi dari Pemprop akan membangkrutkan DKI.

Terus sekarang mengandalkan apalagi?

Mengakhiri Polemik Kendeng

Pergulatan rencana pembangunan pabrik semen di Kawasan Gunung Watuputih Kecamatan Sale Rembang hingga kini belum kelar. Semua pihak sedang menunggu proses penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipimpin oleh San Afri Awang. Tim KLHS akan membuat 2 kajian yakni mengenai CAT Watuputih akan diselesaikan akhir Maret, dan tentang kajian keseluruhan Kendeng diselesaikan April ini.

Kasus ini menjadi besar bukan hanya karena ijin Lingkungan yang dibatalkan Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016 namun juga berbagai aksi menyemen kaki di depan Istana Negara, ancaman rusaknya lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat dan lain sebagainya.

Tidak ada yang aneh dengan berbagai demo maupun penolakan yang ada sebab semua itu hak masyarakat. Yang harus difahami rejim kini telah berubah dari rejim yang tertutup, otoriter, tidak mau mendengar menjadi pemerintahan yang terbuka. Dulu masyarakat selalu ditekanan, dibodohi, di manipulasi sehingga membentuk karakter masyarakat yang tidak mudah percaya apalagi pada pemerintah.

Joko Widodo sendiri sebagai presiden sudah membuka diri bahkan meminta Kantor Staf Presiden (KSP) bukan hanya mendorong beberapa kementrian membuka tabir tentang Kendeng namun juga mempersiapkan apa yang harus dilakukan paska Kajian KLHS keluar. Meskipun rencana pendirian pabrik dilakukan oleh Semen Indonesia, negara menjamin kepentingan yang lebih besar yang harus diperhatikan. Sudah ada beberapa contoh yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi perusahaan yang tidak mau kooperatif. Bahkan anak perusahaan PT Pertamina yaitu Petral dibekukan perusahaannya karena terbukti justru merugikan negara.

Contoh lain soal Freeport, pemerintah mematuhi mampu memaksa mereka untuk patuh pada undang-undang. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Maka dari itu terkait Kendeng, rakyat semestinya juga mau menerima secara fair hasil yang dilakukan KLHS. Selama ini cukup banyak informasi yang kurang tepat dan beredar diluaran tentang polemik Kendeng. Misalnya soal kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Rembang 2011 – 2031 memang untuk kawasan pertambangan. Terbukti meski pabrik semen belum berdiri ada belasan tambang swasta milik masyarakat disana.

Hal ini juga berhubungan dengan informasi adanya air bawah tanah yang bakal habis bila ada pabrik semen. Logika ini mudah terbantah dengan masih terdapatnya sumber air meski ada penambangan disana, rencana pembangunan pabrik bukan masuk dalam aliran air bawah tanah, hingga model zero run off juga mengamankan serta melindungi air permukaan yang dikhawatirkan makin menyusut. Beberapa goa disekitar area juga terbukti kering atau tidak teraliri air. Apabila memang di kawasan CAT tidak boleh ada penambangan bagaimana dengan penambangan gas, minyak hingga batu bara diberbagai wilayah yang pasti di zona CAT. Juga pembuatan terowongan monorail Jakarta yang pasti memotong dan mematikan banyak aliran bawah tanah.

Selain itu berbagai pihak mempertanyakan pembangunan pabrik ada di kawasan yang masuk dalam karst (batu gamping berlobang). Mereka melandaskan pada Permen 17 Tahun 2012. Padahal yang tidak boleh diganggu oleh apapun adalah KBAK atau Kawasan Bentang Alam Karst yang memang benar-benar harus dijaga sebab banyak terdapat goa dan aliran bawah tanah.

Diluar berbagai informasi yang beredar hendaknya semua pihak mau sama-sama mendengar. Pemerintah perlu menjadi fasilitator dalam menuntaskan polemik ini. Letakkan semua persoalan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Masyarakat yang tinggal diseputar kawasan harus mau membuka diri. Negara memfasilitasi suara-suara masyarakat, kekhawatiran yang muncul, kegelisahan yang ada dengan meminta PT Semen Indonesia menjawab itu semua. Namun jawaban yang diberikan bukan dengan lisan, melainkan mengunjungi berbagai usaha yang sudah berjalan selama ini diberbagai wilayah. Tunjukkan apa yang selama ini sudah dilakukan perusahaan pada alam dan lingkungan sekitar. PT Semen Indonesia juga mengklaim mereka bukan perusahaan yang tidak bertanggungjawab pada lingkungan baik pada masyarakat maupun pada sumberdaya alam.

Ketakutan masyarakat itu memang bukan hal yang tidak berdasar sebab pendirian pabrik yang tidak sesuai aturan bahkan merusak lingkungan menjadi mimpi buruk masyarakat di Indonesia. Dan hal itu muncul berdasar pengalaman di masa pemerintahan sebelumnya yang abai atas suara rakyat. Legislatif sendiri hingga kini benar-benar turun kepercayaannya. Indikasinya masyarakat Kendeng melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan dan bukan di DPR. Pun dengan soal investasi, meski pemerintah pro investasi tetapi investasi yang baik, sesuai aturan dan memberi dampak positif bagi masyarakat maupun negara.

Sehingga ke depan tidak perlu lagi menyemen kaki melainkan mengajak bicara pemerintah dan mencarikan solusi terbaik.

6 Alasan Aneh Pihak SBY Tentang Peminjaman Mobil Dinas Presiden

Setelah ramai-ramai berita tentang SBY meminjam mobil dinas kepresidenan rupanya masih banyak fakta lain mengejutkan. Terungkap SBY meminjam mobil dinas kepresidenan tidak memakai surat resmi. Mengapa tanpa surat koq tetap diberikan? Ingat kasus Roy Suryo keluar dari rumah dinas membawa banyak barang? Siapa yang berani menghentikan SBY membawa mobil?

Dibeberapa media, Rabu (21/3) tidak hanya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memberi tanggapan namun juga Menseskab era SBY, Dipo Alam turut berkomentar. Sementara Ani Yudhoyono ikut bereaksi keras di akun ig ketika menshare aktivitas Annisa Pohan.

Berdasarkan keterangan Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansjah Djumala, peminjaman tersebut tidak disertai surat. Fakta ini karuan saja memprihatinkan sebab bagaimana bisa inventaris negara bisa keluar, dipakai oleh orang yang sudah tidak berhak tanpa landasan tertulis. Kendaraan Mercedes Benz S-600 Pullman Guard tersebut juga dikembalikan tanpa surat. Pihak istana kemudian membuat berita acara pengembalian. Sebuah kebiasaan mengelola barang resmi inventaris negara yang sangat buruk.

Argumentasi yang diajukan oleh SBY, Dipo Alam maupun Ani Yudhoyono tidak tepat. Pertama ketiganya berargumen sesuai pasal 8 UU No 7 Tahun 78 bahwa mantan presiden dan wakil presiden berhak atas sebuah kendaraan beserta sopir pribadi. Bantahannya yakni apakah benar kendaraan yang disediakan setara dengan kendaraan dinas presiden?

Sementara jatah kendaraan dinas Presiden berjumlah 8 buah dan kenapa dari 8 mobil itu mantan wapres Boediono tidak dipinjami kendaraan sejenis? Karena sebanyak 8 buah mobil dinas Presiden itu melekat pada jabatan, tidak lebih dan tidak kurang.

Kedua, SBY mengklaim tidak meminjam mobil tersebut melainkan diantar. Apabila benar demikian, mengapa SBY tidak menanyakan berkas dokumen peminjaman? Bila tidak mengajukan peminjaman bukankah selayaknya ditolak? Tidak tahu regulasinya? Kan bisa ditanyakan apakah benar prosedurnya begitu. Mengapa saat sudah ramai-ramai begini baru membuat pernyataan seakan-akan ada pihak lain yang salah. Apa sudah kebiasaan menerima sesuatu tanpa berkas? Tanpa dokumen? Tanpa permintaan? Kebiasaan yang berbahaya bagi seorang pejabat negara.

Ketiga, Dipo Alam beralasan mobil tersebut dipinjamkan karena negara belum sanggup membelikan. Argumentasi yang sangat lemah dan mudah dipatahkan. Seberapa butuh keluarga mantan presiden atas mobil? Apa benar mobil pribadinya masih kurang? Apakah mobil yang dimiliki tidak kalah mahal dan prestise? Mengapa mantan Mensekab tidak memahami regulasi tentang hak kendaraan yang bakal diperoleh mantan Presiden. Jika memang bukan hak nya sekelas Mercedes Benz, semestinya ditolak. 

Keempat, salah satu alasan yang dikemukakan untuk memperingan kesalahan yakni mobil itu sering rusak. Apakah artinya mau berargumen bahwa mantan Presiden mendapat mobil meski mewah tapi bobrok? Kalau memang sering rusak mengapa hingga 2 tahun tidak segera dikembalikan dan disampaikan sewaktu muncul polemik?

Kelima, menurut SBY, Ani dan Dipo Alam bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden berhak memperoleh fasilitas kendaraan. Djarmansjah mengurai, fasilitas itu tetap bisa didapat namun jenisnya bukan sekelas kendaraan dinas Presiden. Melainkan kendaraan Toyota Camry seperti yang didapatkan mantan presiden sebelumnya.

Keenam menurut Dipo, SBY sudah berniat mengembalikan tetapi karena rusak maka kendaraan tersebut lebih dulu dimasukkan bengkel. Mengapa tiba-tiba mereka berniat mengembalikan? SBY sudah menggunakan kendaraan tersebut selama 2 tahun dan rakyat tidak tahu. Sekarang ketika ada rebut-ribut mogoknya mobil dinas Presiden, baru berniat mengembalikan.

Berdasarkan 6 alasan tersebut diatas, sungguh argumentasi yang diajukan baik oleh mantan presiden, mantan ibu negara maupun mantan Mensekab selain tidak menjawab kecurigaan publik namun juga lemah secara nalar. Negara ini bukan hanya butuh aturan yang jelas namun juga penegakan regulasi dengan jelas agar kejadian-kejadian serupa dimasa depan tidak terjadi lagi.