Keluarga Kunci Utama Perbaikan Pendidikan

Perbaikan pemahaman tentang pendidikan bagi anak-anak oleh para orang tua, akan merubah banyak tatanan dan meletakkan pondasi bagi perbaikan pendidikan. Dan dampaknya dimasa mendatang Indonesia akan menghasilkan generasi yang berkarakter kuat. Saat ini masyarakat sedang menghadapi berbagai krisis terkait pendidikan. Dengan banyak faktor yang berpengaruh, anak-anak kini jadi sasaran korban dari efek negatif perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, pergaulan dan lain sebagainya.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Nino Histiraludin, Kepala Divisi Pemberdayaan Anak Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) pada Rabu 25 Mei 2016. Nino menyampaikan hal itu dalam diskusi yang bertema "Problema Pendidikan di Kota Surakarta" yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNS. Menurut Aji Nugroho, Mahasiswa FISIP yang hadir dalam pertemuan mempertanyakan dengan kondisi pendidikan yang karut marut maka mana dulu yang harus dibenahi.

Nino menegaskan perspektif pendidikan dalam sebuah keluarga merupakan pondasi utama bagaimana tumbuh kembang anak menghadapi dunia luar. Karena landasan pokok dibangun oleh keluarga sejak anak berusia 0 hingga 8 tahun. Sementara dilingkungan sekolah formal, anak-anak mengalami transisi ketika usia diatas 8 tahun (kelas III keatas). Artinya mayoritas anak berada dalam didikan keluarga.

Sayangnya saat ini banyak keluarga di Indonesia menyerahkan pendidikannya kepada sekolah. "Ada salah persepsi dalam mindset para orang tua di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa Pendidikan = sekolah. Faktanya para orang tua tidak banyak yang berkomunikasi, bermain, ngobrol dengan anak-anak mereka ketika pulang ke rumah. Itu menandakan bahwa mereka mempercayakan pendidikan pada sekolah dan ini berbahaya" tegas pria dengan tiga anak itu.

Sebab yang diberikan sekolah mayoritas merupakan ilmu pengetahuan, pembelajaran bukan pendidikan mengenai perilaku, sopan santun, budaya, mentalitas dan lain sebagainya. Akibatnya anak-anak tumbuh dengan mental rapuh, sikap yang tidak sesuai budaya, tidak punya perspektif dan lain sebagainya. Ditambah beban sekolah (banyak pelajaran, PR, materi), perkembangan teknologi (baik gadget maupun laptop membuat anak ingin memiliki), derasnya arus informasi (sosial media) menjadikan anak-anak menerima apapun tanpa filter.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan pula bahwa banyak pemerintah daerah melanggar UUD 45 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi " Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Faktanya kabupaten/kota se eks karesidenan Surakarta belum ada yang mencapai 20 persen. Kota Surakarta baru mengalokasikan APBD hanya 4,68 persen (atau tiap siswa mendapat Rp 506.200/siswa/tahun). 

Itu masih lumayan dibandingkan Kabupaten Sragen yang menempati posisi 34 untuk alokasi APBD bidang pendidikan yang hanya 1,39 persen (tiap siswa mendapat Rp 118.700/siswa/tahun) dan posisi buncit ditempati Boyolali yang hanya mengalokasikan 0,67 persen (tiap siswanya mendapat Rp 70.600/siswa/tahun). 

Masyarakat harusnya meminta apa yang telah diamanatkan dalam pendidikan harus dipenuhi. Pendidikan merupakan layanan dasar yang wajib disediakan. Belum lagi pemerintah pusat melalui berbagai program seperti BOS, BSM, maupun KIP berupaya memberi penanganan pada beban pendidikan masyarakat. Harusnya daerah tergerak untuk menutupi kekurangan biaya sehingga beban masyarakat bukan makin berat namun bertambah ringan.

Mengeksplorasi Standar PAUD yang Ramah Anak

Kebijakan sekolah ramah anak menjadi kebijakan yang sudah banyak difahami masyarakat. Sekolah Ramah Anak  adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. 

Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekolah semestinya menjadi tempat ternyaman kedua setelah rumah bagi anak-anak. Meski demikian ternyata masih banyak kasus-kasus kekerasan terjadi di sekolah.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus," kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti Tahun 2015 jumlah kasus kekerasan terhadap anak juga tetap pada kisaran 5.000. Maka dari itu, YSKK yang memiliki dampingan PAUD, mendorong upaya adanya komitmen maupun kebijakan tentang PAUD yang Ramah Anak.

PAUD merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran utama dan dasar memberi landasan bagi perkembangan anak. Rabu 18 Mei lalu, YSKK dengan 8 PAUD dampingan di Kecamatan Weru mengeksplorasi berbagai aspek tentang PAUD Ramah Anak. Hadir 17 pendidik PAUD di Permata Hati yang menggali berbagai hal terutama pada 2 bagian besar yakni Pendidik dan standar PAUD. Untuk Pendidik meliputi Sikap Dasar Pendidik dan Peran Pendidik dalam Pembelajaran.

Sementara standar PAUD yang Ramah Anak meliputi Ruang Kelas, Lingkungan Sehat, Keamanan, Standar Toilet, Alat Pembelajaran maupun Perlengkapan. PAUD yang terlibat dalam pembahasan tersebut yaitu PAUD Permata Hati, Candi Asri, Nurul Ilmi, Nurul Amal, Pamardi Yoga, Mawar, Mawar Biru serta Cahaya Hati. Sedangkan dari Tawang Indah maupun Aisyiyah berhalangan hadir.

Di masa mendatang harapannya eksplorasi tentang berbagai standar PAUD Ramah Anak ini akan menjadi pegangan, panduan atau bisa berupa kebijakan tingkat sekolah dalam menyediakan layanan serta fasilitas yang melindungi kepentingan anak. Memang belum semua yang menjadi topik bahasan sudah dipenuhi oleh PAUD yang ada. Setidaknya mereka berkeinginan hasil pertemuan siang itu menjadi landasan mereka merealisasikan PAUD Ramah Anak.

Yang dibutuhkan effort lebih keras pada soal memenuhi lingkungan yang sehat serta standar kamar mandi. Untuk lingkungan yang sehat termasuk diantaranya jajanan yang sehat dan aman sebab selama ini secara factual menjaga lingkungan PAUD steril dari penjual makanan tidak sehat. Termasuk juga mendorong atau menjaga orang tua tidak memberi makanan yang tidak baik/sehat bagi anak.

Mewujudkan PAUD yang ramah anak bisa dianggap mudah maupun sulit tergantung kemauan pendidik. Bagaimana menciptakan pembelajaran, suasana maupun infrastruktur di PAUD yang ramah anak. Seringkali banyak pihak menganggap menciptakan fasilitas PAUD ramah anak membutuhkan banyak sumberdaya. Selain itu kerjasama dengan orang tua siswa didik menjadi hal penting. Komitmen mewujudkan sekolah ramah anak harus menjadi

Melihat "Ke Dalam" Pendidikan Gratis Kabupaten Sukoharjo

Tidak banyak daerah yang merealisasikan pendidikan gratis mulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD-SMA).Bila ditilik dari slogan mungkin banyak daerah mengklaim sudah menjalankan program pendidikan gratis namun dilapangan bisa menunjukkan hal sebaliknya. Siswa dipungut dengan beragam dalih mulai uang gedung, uang seragam, tambahan pelajaran, ekstra kurikuler dan lainnya.

Salah satu daerah yang diam-diam merealisasikan pendidikan gratis sudah cukup lama yakni Kabupaten Sukoharjo. Bahkan kebutuhan anggaran pendidikan siswa semua dicover oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBD hanya menambahi anggaran Rp 450.000/siswa/tahun hanya untuk siswa SMK. "Alokasi APBD kebanyakan didistribusikan untuk peningkatan kualitas sarana prasarana maupun peningkatan mutu pendidikan" urai Mulyadi, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana meliputi pembangunan ruang kelas SD/SMP, rehab ruang kelas SD/SMP, pembangunan pagar SD/SMP, pengadaan alat praktek dan lainnya. Sedang peningkatan mutu pendidikan diantaranya penyelenggaraan akreditasi sekolah, penyelenggaraan UKS, Penyelenggaraan lomba gugus, penyelenggaraan porseni dan lain sebagainya. Demikian ungkap Mulyadi dalam diskusi Hardiknas yang mengambil tema "Menakar Kualitas Pendidikan Gratis Sukoharjo" yang diadakan di Anugerah Resto Sukoharjo Rabu 4 Mei kemarin.

Eko Bani dari Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) salah satu narasumber mengungkapkan alokasi APBD Sukoharjo meski termasuk besar ditingkat Jawa Tengah namun tidak mencapai 20 persen seperti mandat undang-undang. "Tahun 2015, APBD Sukoharjo untuk pendidikan hanya dialokasikan sebanyak Rp 107 M alias 6 persen saja. Bila dirata-rata maka tiap siswa di Sukoharjo menerima Rp 712.000/siswa/tahun. Seharusnya alokasi anggaran bisa ditingkatkan lagi sebab merupakan mandat undang-undang" ungkap pria asal Tawangsari ini.

Dia juga menyoroti ketimpangan APK dan APM terutama pada jenjang siswa pendidikan menengah yang jauh dari makna adanya pendidikan gratis terutama pada Angka Partisipasi Murni yang menandakan fakta sesungguhnya anak yang mengakses pendidikan di Sukoharjo. Tahun 2013 APM pada sekolah menengah hanya 58,68 persen, meningkat menjadi 70,62 persen dan bertambah tidak signifikan pada 2015 menjadi 71,11 persen. Dalam seminar itu, anggota demisioner Dewan Pendidikan Drs H Awieg Soewignyo mengkritik Dinas Pendidikan yang tidak serius meningkatkan kualitas pendidikan di Sukoharjo.

"Sebagai salah satu buktinya, kepengurusan kami sudah setahun habis tidak juga segera diganti. Kami sudah bolak balik mengajukan permohonan pergantian baik ke Dinas Pendidikan maupun ke Bupati tetap tidak ada respon" ungkapnya. Beberapa peserta diskusi menyatakan, sisi negatif pendidikan gratis juga terjadi. Misalnya saja ekstrakurikuler di sekolah terbatas, minimnya pengayaan materi, minat ikut lomba turun dan lain sebagainya.

"Bagaimana tidak turun, kalau lolos menjadi juara biaya ikut lomba baik tingkat kabupaten bahkan provinsi sekolah yang menanggung. Padahal kami dilarang meminta dari orang tua siswa" ujar Suherman dari YPLP Sukoharjo. Program pendidikan gratis di Sukoharjo memang baik diteruskan hanya memang perlu dievaluasi untuk pembenahan sehingga layanan kualitas pendidikan bisa tetap terjaga.

Baca Buku 15 Menit Sebelum Pelajaran Tidak Banyak didukung Sekolah

 Himbauan menteri pendidikan Anies Baswedan untuk membiasakan membaca buku non pelajaran 15 menit pertama sebelum pelajaran dalam prakteknya tidak mudah. Karena dilapangan banyak sekolah mengganti anjuran menteri tersebut dengan membaca Al Quran. Tidak cukup banyak yang menjalankan anjuran Mendiknas. Di Solo, setidaknya ada SMPN 8 yang mempraktekkan anjuran Mendiknas meski hanya untuk 3 hari.

Bahkan dalam acara Talk Show di pembukaan Solo Book Fair yang digelar di Benteng Vastenberg 3 Mei, seorang guru dari SMP Diponegoro mempertanyakan keefektifan membaca 15 menit anjuran menteri. "Sebelum kebijakan diterapkan, sudah di ujicoba terlebih dahulu. Hasilnya kunjungan ke perpustakaan meningkat 140%. Tekniknya juga jangan hanya membaca hening. Bisa dengan kelompok, giliran, Semaan, dan kenapa ga lebih dari 15 menit? Karena targetnya kebiasaan. Jangan paksa anak-anak baca sesuai selera gurunya. Tanyakan pada minat anak-anak. Buku kita banyak tidak menarik. Seperti ilustrasi kurang, warna monoton dan lain sebagainya. Bila perlu ada taman bacaan, perpustakaan informal itu menarik. Mendorong tumbuhnya komunitas itu lebih kreatif." tegas Anis.

Menurut mantan Rektor Universitas Paramadina, literasi itu membaca tidak hanya calistung. Cara memancing membaca harus dari ortu. Di sekolah sudah dimulai dengan membaca 15 menit. Intinya agar anak-anak punya kebiasaan baca. Wawasan dan pengetahuan terus berubah, itu dampak dari membaca.
 

Sementara itu Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab mengaku awal ditunjuk duta baca membikin stress. "Bagaimana tidak stress, berdasarkan data di Eropa tiap anak dalam satu tahun membaca 25 buku, di Jepang membaca 12 buku dan di Indonesia 0 buku. Tapi ketika ketemu berbagai komunitas jadi agak optimis. Misalnya di Probolinggo, ada yang pake kuda pustaka seminggu sekali kuda itu berkeliling kampung mengangkut buku untuk dibaca anak-anak, di Polewali Mandar ada perahu pustaka. Itu agak melegakan" urai host Mata Najwa ini.

Ada banyak manfaat dari membaca itu selain bertambah pengetahuan juga menambah daya imajinasi dan biasanya hidupnya lebih bahagia karena stres berkurqng, tidak cepat pikun dan masih banyak lainnya. Berdasar sebuah penelitian, bila tiap hari baca cukup 6 mnit akan kurangi stres.

Assisten Gubernur Jateng yang mewakili Gubernur, Pramono menegaskan minat baca anak-anak di Jawa Tengah terus ditingkatkan. Tidak hanya koleksi buku ditingkatkan namun juga pelayanannya. Kini sudah ada 38 perpusling. 3 bulan pertama koleksi perpustakaan bertambah 9.000 koleksi baru. 

Mendikbud menambahkan bila anak-anak mau sukses di masa depan harus punya mimpi, imajinasi, maupun kreativitas. Itu harus dirangsang dari membaca buku. Tumbuhnya minat baca sejak dini, dimulai dari kita sebagai ortu. Seringkali ortu tidak sadar, tidak anggap (membaca) itu ketrampilan penting. "Termasuk soal baca 15 menit, bukan menitnya yang dipentingkan tapi kebiasaannya" lanjut Mendikbud.

Najwa menambahkan di Jakarta juga ada aplikasi gratis perpustakaan. Informasi bisa di akses lewat banyak akses. Membaca buku itu merangkai. Beda dengan baca wa, SMS. Lihat pemain bola latian. Saat berlatih mereka lama bermain umpan, mendrible bola, menggirig, mendrible, menshoot dan lain sebagainya. Latihan bermain sangat jarang namun hasilnya kita semua bisa melihat seperti Jerman, Spanyol, Belgia dan masih banyak lagi.. Membaca itu latihan mcerna masalah dalam kehidupan. Mereka yang tidak telaatih membaca tidak bisa dapat konteksnya.

Jadi membaca itu bukan sekedar melek aksara dan mengeja. Indonesia hebat karena founding father kita bacaannya luas. Itu tidak terjadi mendadak karena latar belakang mereka yang bacaan mereka sangat kuat. Dua hal yang perlu terus ditingkatkan yakni. 1 minat baca 2. Daya baca. Daya baca itu yang terkait kekuatan seseorang ketika membaca buku yang serius dan panjang. Dengan demikian, dibutuhkan revolusi gerakan membaca sehingga terjadi perubahan membaca .

Urgensi Konsolidasi Sekolah, Komite Sekolah dan Paguyuban Kelas

Sesuai dengan kebijakan ditingkat nasional. tiap sekolah memiliki institusi bernama Komite Sekolah. Meski demikian, tidak sedikit sekolah yang selain punya Komite Sekolah namun juga ada paguyuban kelas. Yang membedakan adalah paguyuban tersebut merupakan representasi orang tua siswa tiap kelas dan tiap kelas ada tersendiri sementara komite sekolah hanya ada ditingkat sekolah serta belum tentu mereka orang tua siswa.

Meski demikian, keberadaan keduanya terlihat penting setidaknya di SDN Kleco 1. Dalam pertemuan Senin (11/4) malam dengan beberapa anggota Komite Sekolah terungkap paguyuban kelas cukup aktif. Bahkan setiap bulan, rata-rata mereka mampu mengorganisir sumber daya untuk memenuhi kebutuhan siswa didik tiap kelasnya.

Cuma kadangkala, kiprah paguyuban kelas tidak secara detil diketahui oleh Komite Sekolah. Akibatnya muncul persoalan yang levelnya berada di paguyuban kelas namun orang tua siswa malah menanyakannya kepada komite sekolah. "Lha kami ya bingung karena sama sekali tidak ikut campur dengan hal yang ditanyakan" urai Trijono, Ketua Komite Sekolah SDN Kleco 1. Maka dari itu, muncul pemikiran supaya ada komunikasi yang jelas antara komite sekolah, paguyuban kelas dan sekolah.

Menurut Yudi, anggota komite sekolah yang lain menegaskan semua aktivitas paguyuban harus dikoordinasikan atau minimal diketahui komite sekolah. Sebab lingkup kerja komite sekolah lebih luas dibandingkan dengan paguyuban kelas.

Suroto selaku Direktur YSKK yang kebetulan hadir dalam pertemuan mendorong adanya koordinasi antara sekolah, komite sekolah maupun paguyuban. "Ada 3 institusi yang perlu dipadukan sehingga setiap ada informasi semuanya jelas dan tidak multi interpretatif" tegasnya. Disisi lain, penataan tata kelola sekolah perlu segera diperbaiki.

Hal ini diamini oleh anggota komite sekolah yang lain. "Dengan adanya pembenahan, setiap aktivitas paguyuban dapat diketahui oleh komite meskipun tidak semua kita yang menjalankan atau mengatur. Setidaknya bila ditanya orang tua siswa kita bisa menjawab" jelas Dwi. Bahkan menurutnya, dibutuhkan aturan yang mengikat bagi ketiganya agar semua berjalan berdasar mekanisme bukan semaunya sendiri.

Tiap Anak Itu Unik Jadi Biarkanlah Tumbuh Dengan Keunikannya

"Setiap anak itu unik dan biarkan dia tumbuh dengan keunikannya. Sebagai orang tua kita hanya bisa mendampingi tumbuh kembang anak" demikian dinyatakan bunda Anik Fitriyanti, Kepala PAUD Pamardi Yoga Desa Karangmojo Weru Sukoharjo, Senin (13/4). Anak akan tumbuh optimal bila tidak dipaksa untuk jadi seperti yang orang tua mau.


Pernyataan tersebut dikemukakan sesaat setelah acara parenting education di Pamardi Yoga ditutup. Hari itu acara PE diisi oleh Nino Histiraludin Ketua Divisi Pemberdayaan Anak Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Surakarta denga Tema Membentuk Minat Baca Sejak Dini.Tema ini diberikan sebagai upaya menyebarluaskan bagaimana membentuk anak yang mampu menggemari buku. Apalagi tantangan yang dihadapi orang tua cukup besar.

Salah satu keunikan yang bisa dibentuk oleh orang tua yakni anak menggemari buku. Meski tidak mudah, membentuk anak yang manik buku bukan hal yang mustahil sepanjang orang tua mampu menciptakan suasana tersebut dirumah. Sehingga anak terdorong untuk menyukai buku.

"Kesibukan orang tua, banyaknya channel televisi, pesatnya teknologi, canggihnya hp merupakan hal yang bisa melenakan anak dari membaca" ujar Nino. Padahal manfaat anak menggemari membaca jauh lebih besar dibandingkan anak suka memperhatikan televisi apalagi bermain gadget. Hanya saja orang tua harus ekstra keras membentuknya.

Salah satu orang tua yang hadir menyatakan agak khawatir dengan hobi anak bungsunya yang lebih menyukai menggambar maupun mewarnai dibanding membaca. Menurut Nino, bersyukurlah orang tua yang bisa mendeteksi sejak dini hobi, bakat atau minat anak pada bidang tertentu.

Hanya saja memang sistem pendidikan di Indonesia lebih banyak menghargai anak-anak dengan prestasi akademik. Akibatnya anak-anak yang tumbuh dengan kecerdasan non akademik, seringkali terabaikan bahkan tidak dihargai secara wajar. Ada ribuan anak yang memiliki bakat dibidang non akademik harus tunduk, tidak dapat melanjutkan sekolah sesuai dengan bidang atau hambatan lainnya.

Membaca sendiri akan membuka wawasan pengetahuan bagi anak. Namun mengenalkan buku ke anak harus sesuai tahapan maupun jenis bukunya sehingga minat anak terpupuk dengan baik. Merangsang minat anak membaca sebetulnya tidak butuh energi yang besar, waktu yang banyak maupun dana yang mencukupi. "Sepanjang orang tua dapat selalu mengenalkan buku dengan baik, menarik anak akan menerimanya meski buku yang digunakan adalah buku bekas" jelas pria yang salah satu anaknya menjadi penulis cilik.

Sekolah MANTAP Wujud Jargon Wasis Walikota Surakarta

Dalam berbagai kampanye sebelum terpilihnya Hadi Rudyatmo sebagai walikota Surakarta, mengusung jargon 3WMP yakni Waras Wasis Wareg Mapan Papan. Waras artinya sehat, wasis itu berpendidikan, wareg berarti ekonomi stabil, mapan itu kenyamanan dan papan berarti tempat tinggal).

Jargon ini menjadi batasan seluruh implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hingga kini belum disahkan. Salah satu jargon itu yakni wasis atau berpendidikan, yang memiliki hubungan erat dengan misi YSKK dalam pemberdayaan anak dengan program Sekolah MANTAP di Surakarta.

Dua tahun sudah YSKK mendorong implementasi tata kelola sekolah secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola sekolah, pada tahun 2016 lembaga yang berkantor di Singopuran Kartosuro ini akan menjalin kerjasama secara lebih jelas dalam bentuk Nota Kerjasama. Sebab dalam kurun 2014-2015 lalu, kerjasama yang dilakukan dengan SDN Kleco 1 maupun SMPN 8 Surakarta belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama diatas kertas. 

Padahal kedua sekolah berkembang dengan baik. Salah satu buktinya bulan Maret ini, Drs Nugroho MPd, Kepala Sekolah SMPN 8 Surakarta terpilih sebagai Kepsek berprestasi no 2 tingkat Kota Surakarta. “Saya rasa dari apa yang disampaikan 2 sekolah soal manfaat yang mereka peroleh, program MANTAP layak untuk diteruskan” jelas Rohana, Asisten 2 Sekda Kota Surakarta saat rapat koordinasi TKKSD tentang sekolah MANTAP beberapa waktu lalu.

Perjanjian kerjasama yang ditawarkan untuk lebih mengikat kedua belah pihak dalam mengimplementasikan komitmen. Tahun ini, baik YSKK maupun Dikpora Surakarta telah bersepakat mengembangkan indeks sekolah MANTAP. Indeks ini berbeda dengan berbagai penilaian yang sudah ada baik secara Vertikal (Inspektorat, BPK, Kemdikbud) maupun horizontal (komite sekolah dan orang tua siswa). 

Indeks ini dibangun dari berbagai perspektif informan/responden dilingkungan pendidikan maupun pemerhati pendidikan terkait transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehingga penilaian yang dilakukan dengan mendasarkan indeks sekolah MANTAP lebih mencerminkan peta harapan masyarakat dengan kondisi sekolah.

Hingga saat ini proses pengurusan realisasi penandatanganan MoU sedang berjalan. Pihak Pemerintah Kota Surakarta sendiri telah menyampaikan prosedur pengajuan permohonan penandatanganan. “Silahkan ajukan permohonan penandatanganan MoU kepada Walikota dan sekaligus disertai dengan peminjaman tempat acara” ujar Anang, staf Bagian Kerjasama Setda Surakarta Selasa (8/4). 

YSKK kini sedang memproses agar event penandatanganan MoU dapat dilangsungkan dalam kegiatan seminar sehingga efek kampanye tentang sekolah MANTAP lebih tersebar luas. Tema sekolah MANTAP ini pula sebagai upaya mendorong jargon wasis milik Walikota direalisasikan dengan baik.

Teknik Membentuk Anak Gemar Membaca

"Anak memiliki pembawaan sendiri-sendiri dan tidak bisa disamakan dengan anak lain". Itu salah satu uangkapan yang dilontarkan Nino Histiraludin dari YSKK sewaktu mengisi kegiatan Parenting Education di PAUD Permata Hati Desa Ngreco Kecamatan Weru Sukoharjo. PE hari itu mengambil judul bagaimana merangsang anak gemar membaca.

Hal itu untuk menjawab kebingungan terkait pertanyaan usia berapakah idealnya anak mulai dikenalkan huruf maupun angka. Faktor cara mengenalkan cukup menentukan apakah anak akan tertarik atau tidak. Lantas bagaimana mengukur kesiapan anak? Bila ada respon maupun mengingat apa yang "diajarkan", artinya transfer pengenalan bisa diterima anak.

Namun apabila yang "diajarkan" tidak diingat atau justru malah anak emosi, sebaiknya hentikan. Bisa jadi metode mengenalkan kita salah, tidak menarik bahkan menjadi beban atau anak tidak siap.

Para orang tua siswa nampak antusias mendengar paparan karena dalam penyampaiannya Nino menekankan keunikan tiap anak. Tema ini diambil sebab selama ini banyak orang tua yang kurang peduli dan hanya berharap anaknya menggemari membaca tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Ilustrasi

Menurut Nino, agar anak gemar membaca tetap harus tercipta dari lingkungan terdekat yaitu rumah. Tidak bisa anak tiba-tiba gemar membaca sendiri tanpa ada lingkungan yang membentuknya. Dicontohkan buku-buku yang sesuai dengan perkembangan anak atau minat anak.

Meski demikian, bila sudah ada pancingan dan anak belum tertarik tetap tidak boleh dipaksa. Sebab pemaksaan tidak akan menghasilkan hal yang baik. Salah satu bunda menanyakan apakah anaknya yang PAUD sudah boleh dikenalkan dengan belajar? Misalnya habis maghrib meski orang tuanya menentang hal itu.

Menanggapi itu, Nino menekankan metode belajar anak-anak dibawah usia 7 tahun tidak boleh kaku. Harus sembari bermain dan menyenangkan sehingga anak tidak merasa sedang belajar. Waktunya juga tidak selalu harus habis maghrib serta yang menjadi pertimbangan yakni kondisi psikologis anak. Sepanjang anak terlihat sedang bergembira dan senang, belajar bakal menyenangkan dan mudah diterima anak.

Untuk anak-anak yang sudah menginjak usia sekolah formal, penting mulai mendisiplinkan belajar secara rutin. Nino menyarankan mematikan televisi paska maghrib hingga Isya karena cukup mengganggu anak-anak.

Bunda yang lain meminta pendapat apakah komik untuk anak kelas 2 SD boleh diberikan? Pria yang juga kebetulan ayah penulis cilik ini menjawab sepanjang komik tidak mengajarkan kekerasan dan hal negatif lain bisa diberikan. Pun buku komik tidak harus baru dan mahal sebab bagi penggemar buku hal itu tidak akan jadi masalah.

Nino juga menunjukkan beberapa contoh buku yang sesuai tahapan pengenalannya. Ditekankan pula, pendidikan pra sekolah seperti PAUD dan TK memang dilarang mengenalkan calistung. Namun bila dirumah anak sudah tertarik untuk kenal huruf dan angka, orang tua tetap boleh mengenalkan hal itu kepada anak.

Terlihat bahwa sebetulnya meski berada di Weru tingkat pengetahuan, cara mendidik maupun semangat mencerdaskan anak-anak mereka. Hal ini sudah jadi modal penting membentuk anak yang gemar membaca.

YSKK Tawarkan Diri Terlibat Perbaikan Tata Kelola Pendidikan di Gunungkidul

Forum SKPD merupakan forum sinkronisasi usulan dari hasil Musrenbangcam, Renstra SKPD maupun aspirasi dari stakeholders. Hal ini seperti tertuang dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. "Penyelenggaraan Forum SKPD salah satu tujuannya mempertajam target maupun indikator program agar capaian yang diharapkan bisa diukur dengan jelas" ungkap Agus Nur Cahyo Kabid Perencanaan Program Dinas Pendidikan dalam sambutan selaku Ketua Panitia Forum SKPD.

Bertempat di Aula Dinas Pendidikan, Senin 29 Februari 2016 diadakan Forum SKPD Sektor Pendidikan meliputi Dinas Pendidikan dan Kantor Arsip dan Perpustakaan. Dalam kata pembuka, Drs Sudodo MM menjelaskan IPM Kabupaten Gunungkidul memang masih paling rendah di Provinsi DIY dengan tingkat lama sekolah mencapai 7,6 tahun. Oleh sebab itu, dia berharap di forum tersebut dapat menggali masukan agar pelaksanaan program tahun 2017 bisa lebih terarah.

Untuk menggapai Indeks Pembangunan Manusia lebih baik, strategi yang diterapkan dinas pendidikan salah satunya menetapkan adanya jalur pembinaan yang dilakukan sekolah pada sekolah lain. Maksudnya sekolah-sekolah dengan kualitas (dikelola)  baik akan mengampu beberapa sekolah disekitarnya Artinya sekolah pembina itu akan jadi rujukan bagi sekolah lain dalam hal mengembangkan sarana prasarana sekolah, kualitas pembelajaran, tata kelola sekolah, pengembangan sekolah berbudaya mutu dan berkarakter.

"Setidaknya ada 8 kriteria yang digunakan untuk menilai sekolah itu jadi sekolah pembina atau bukan. Selain itu, sekolah tersebut juga sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan dengan baik" terang Sudodo.

Pihak Dinas Pendidikan juga membuka diri pada peran partisipasi masyarakat karena dalam gelaran Rembugnas Pendidikan beberapa minggu sebelumnya oleh Kemendikbud, ditetapkan tema Meningkatkan pelibatan publik dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan dipusat dan daerah.

"Bahkan di kementerian pendidikan ada Direktur Pembinaan Keluarga). Hal ini membuktikan pentingnya pembangunan karakter bagi siswa didik" tambahnya.

Merespon paparan itu, Nino Histiraludin selaku Kepala Divisi Pemberdayaan Anak menandaskan mendukung program sekolah pembinaan tersebut. "Kami menawarkan untuk tetap berkontribusi dalam pengembangan tata kelola sekolah. Sebab berdasarkan pengalaman 2014-2015, mendampingi 2 sekolah dalam Program MANTAP mampu memberi perbaikan baik dalam pengelolaan anggaran BOS, penyusunan SOP layanan informasi dan peningkatan kapasitas komite sekolah" ujarnya.

Setidaknya kini SDN 1 Wonosari dan SMPN Wonosari 1 sering dijadikan rujukan dalam tata kelola pendidikan. Kedua sekolah ini juga mendapat berbagai penghargaan ditingkat daerah maupun provinsi.

Menanggapi usulan tersebut, Dinas Pendidikan malah merasa kerjasama dengan YSKK harus tetap dilanjutkan bukan hanya dalam pendampingn 2 sekolah. Namun juga dalam berbagai aktivitas dinas baik untuk peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran BOS maupun peningkatan kapasitas komite sekolah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tata kelola pendidikan Gunungkidul akan semakin baik sehingga keluaran pendidikan juga turut terdongkrak.

Konsolidasi MPPS, Memperkuat Jaringan OMS Sektor Pendidikan

Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta merupakan gabungan individu dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki concern terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan di Surakarta. Ini merupakan tahun ke 10 perjalanannya dan sudah banyak kontribusi yang dilakukan di Kota Surakarta. Perkembangan pendidikan termasuk kebijakan di pusat maupun daerah menuntut MPPS mampu mengikuti isu-isu yang terus berkembang.

Maka dari itu, selama 2 hari MPPS menyelenggarakan acara konsolidasi yang diselenggarakan di LPBH Yaphi kerten Solo 26-27 Februari 2016. Kegiatan itu untuk membangun dan menyesuaikan diri dengan perkembangan isu. Selain itu membedah fokus konsentrasi isu apa yang akan lebih menjadi perhatian bagi MPPS.

Secara sadar, pegiat MPPS tidak akan terus menerus hanya menjadi organisasi yang sekedar ikut arus namun juga tidak menjauhi arus. Ditingkat nasional, keluarnya UU 23/2014 menimbulkan beragam konsekuensi. Salah satunya ada anggapan, pendidikan akan disentralisasi. Pun di level daerah banyak kebijakan (Perda Pendidikan) akan direvisi. Sayangnya tidak banyak daerah tahu roadmap atau tujuan pendidikan mau dibawa kemana.

Di fasilitasi oleh Kangsure Suroto (YSKK) dan Andwi Joko (Pattiro), MPPS akhirnya mampu menghasilkan point-point penting yang diharapkan mampu memperkuat jaringan ini di masa depan. Fokus perhatian MPPS diarahkan pada 3 hal yaitu Advokasi Kebijakan, Penguatan Masyarakat dan wadah pembelajaran.

Ketiga hal ini dirumuskan berdasarkan 6 isu strategis dibidang pendidikan berdasarkan kajian bersama, Adi Cahyo sebagai koordinator MPPS menyatakan dengan adanya konsolidasi, akan makin memantapkan arah gerakan dimasa mendatang. "Apalagi kini teknologi juga berkembang pesat, sehingga ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk melakukan koordinasi" ujarnya.

MPPS juga berhasil merumuskan 5 nilai MPPS yang harus dijaga yakni independensi, keterbukaan, keberagaman, kesetaraan, kesukarelawanan. Dalam menjalankan roda jaringan, Adi juga akan dibantu oleh Aniek Maharani sebagai sekretaris, Dwi Wisnu (Pattiro/koordinator bidang penguatan masyarakat), Aryo (YIS/Koordinator bidang pusat pembelajaran) serta Nino (YSKK/Koordinator bidang Advokasi Kebijakan).

Menggerakkan Kembali Pengurus PAUD Nurul Amal

"Pergantian kepengurusan itu sebagai dinamika sebuah organisasi dan itu wajar saja", demikian Dewangga Saputra pada acara pertemuan pendidik dengan pengurus PAUD Nurul Amal Weru Sukoharjo Rabu (24/2). Hari itu merupakan pelimpahan ketua pengurus dari bp Suwarno ke Bp Sukiyo.

Menurut ketua PAUD, Bunda Lastri menegaskan proses pergantian tersebut dikarenakan kesibukan yang luar biasa dari Bp Suwarno sehingga dirinya merasa tidak enak. Selain dari YSKK, tampak Bp Siwi, staf Pemerintah Desa Alasombo yang juga Ketua Rt setempat serta Ketua PKK Desa. Perhatian pemerintah desa pada PAUD Nurul Amal cukup besar, hal itu dibuktikan dengan diijinkannya PAUD menggunakan tanah kas desa.

Sukiyo, selaku ketua pengurus baru mengusulkan dalam waktu dekat perlu diagendakan rapat bagi pendidik serta pengurus untuk membahas program kerja. Selain itu pihaknya berharap Pemdes Alasombo turut memikirkan perkembangan maupun kemajuan PAUD yang ada. Sebab dalam UU Desa sudah dimandatkan bahwa desa juga turut memiliki wewenang dalam pelayanan kesehatan serta pendidikan dasar.

Secara umum kondisi PAUD Nurul Ilmi sudah baik, bangunan cukup representatif, tersedia APE luar serta komposisi pendidik dengan siswa yang tidak terlalu besar. Hubungan PAUD dengan pemerintah desa juga bagus dengan bukti ketua PKK hadir dalam acara tersebut. Tinggal pendidik maupun pengurus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa. Seperti diketahui, ada kewenangan pemdes mendukung layanan pendidikan pra sekolah.

Apalagi kini anggaran dana desa melonjak tinggi sehingga diharapkan mendapat perhatian dari desa. Di Alasombo sendiri hanya ada 4 PAUD sehingga bila desa mengalokasikan, tidak dibutuhkan dana yang sangat besar. Agenda strategis ke depan, bagaimana PAUD se desa Alasombo mengadakan pertemuan dengan kepala desa untuk mengetahui sejauh mana komitmennya terhadap sektor pendidikan.

Tanpa ada dorongan, komunikasi maupun pendekatan, upaya menarik kepedulian pemerintah desa lebih berat. Ada cukup beragam teknik meningkatkan hubungan yang baik seperti mengadakan kunjungan ke kantor desa, mengundang Pemdes mengisi acara, mengundang pemerintah desa dalam acara tertentu, atau secara resmi mengajukan proposal bantuan dana.