RPJMDes Harus Jadi Sebelum Pencairan ADD Rp 1 Miliar

Meski pemerintahan desa sudah ada sejak dahulu kala namun bergesernya paradigma pembangunan desa yang bertumpu pada perencanaan desa masih banyak belum dikuasai pemerintah desa. Mudah kita temui pembangunan desa yang tidak terarah. Alasan utamanya tentu keuangan desa yang tak pasti. Jangankan membuat perencanaan jangka menengah, untuk pembangunan tahunan hasil Musrenbangdespun mereka masih bingung harus didanai dari mana. Dana dari kabupaten yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sering habis untuk tunjangan penghasilan bagi perangkat desa.

Kalau toh pun ada sisa ya hanya sekitar Rp 25 juta hingga Rp 40 juta bagi di desa yang ada di Jawa khususnya seputar Solo Raya. Sawah bengkok yang menjadi andalan desa semakin tak menambah nilai karena hasilnya tak banyak memberi keuntungan. Lihat saja desa lebih banyak menyewakan tanah bengkok dibandingkan dengan mengelolanya sendiri. Banyak pula desa fokus menggali pendapatan dari layanan masyarakat seperti pengurusan surat menyurat. Sepertinya era begini akan segera berakhir pasca ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Musrenbangkot Kota Solo 2014 (Photo By BChrist)

Mulai tahun 2015, desa akan segera mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar/desa/tahun. Bila dilihat dari pengalaman pemerintah desa mengelola dana puluhan juga menjadi ratusan juta tentu menimbulkan kekhawatiran. Oleh sebab itu, penyiapan kondisi desa terutama perangkat desa menjadi penting. Yang kedua yakni penyiapan design perencanaan pembangunan desa untuk kurun jangka menengah 6 tahun (Pasal 79 ayat 2(a)). Perangkat desa selama ini tidak familier dengan penyusunan dokumen perencanaan.

Inilah pentingnya melakukan capacity bulding dalam menyambut ADD ditahun mendatang. Mereka harus dilatih bagaimana membuat perencanaan desa. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah merupakan turunan atau implementasi dari Visi Misi kepala desa yang terpilih. Pemerintah Kabupaten hingga kini jarang yang memiliki regulasi ditingkat daerah bagi desa yang memang menjadi panduan penyusunan RPJMDes. SKPD seperti Bappeda, Bapermas, Bagian Pemerintahan, Kantor Pemberdayaan Desa seharusnya rutin menyelenggarakan pelatihan bagi pemerintah desa.

Kurangnya kemampuan aparatur ditingkat pemerintah daerah menyebabkan pemerintah pusat harus turut campur mengeluarkan regulasi penyusunan RPJMDes. Dengan jumlah total sekitar 73.000 desa di Indonesia tentu bisa kita bayangkan betapa beragamnya kekayaan desa. Tidak hanya cara mengelola desa, potensi, bahasa, suku dan lainnya. Selayaknya Kemendagri hanya membuat regulasi bahwa desa perlu membuat RPJMDes untuk panduan penyusunan RKPDes (acuan Musrenbangdes). Tentang tata cara, serahkan ke tiap daerah karena menghargai keragaman.

Adanya pengaturan ditingkat pusat menyebabkan potensi-potensi desa terancam tidak tergarap atau tidak muncul. Seharusnya tiap Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan RPJMDes melalui pelatihan yang diselenggarakan bergulir pada seluruh kecamatan yang ada. Harapannya masyarakat dalam melakukan perencanaan tidak lagi berdasar keinginan namun memang dikarenakan adanya kebutuhan bagi mereka. Perencanaan jangka menengah lebih melandaskan pada potensi, problem substansi serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Maka harapannya dalam Musrenbangdes tahunan tak ada lagi usulan membangun gapura desa, pembuatan pos jaga, bantuan pengadaan tikar di semua Rt, pengadaan seragam bagi PKK dan kebutuhan tak substansi lainnya. Dalam Musrenbangdes, stakeholders yang hadir tinggal mengevaluasi hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, membuka rencana kegiatan yang akan dilakukan tahun berjalan serta kegiatan ditahun depan yang harus diprioritaskan yang mana. Tanpa itu, ADD Rp 1milliar hingga Rp 3 miliar tak akan berdampak apapun.

Dua Periode Pemilu Berjaya, Kini Demokrat Runtuh

Siapa yang tak mengakui kedigdayaan Partai Demokrat sewaktu Pemilu bahkan Pilpres 2004 dan 2009. Dua periode yang menandakan kecemerlangan taktik pendiri partai yang juga kini menjabat Ketua Umum Partai serta Presiden Indonesia ke VI, DR Soesilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya di periode jabatan kedua kalinya, struktur partai dan kiprah partai hancur lebur. Banyak pentolan partai terkena kasus korupsi hingga saat ini tidak kunjung terurai. Mulai dari pejabat teras partai, dewan penasehat maupun yang memegang Ketua Umum partai terjerat korupsi.

Sebut saja dijajaran pengurus teras mulai salah satu wakil ketua DPP yakni Angelina Sondaakh dan Nazarudin. Kemudian Dewan Penasehat yang mulai menjadi saksi ada Jero Watjik dan Andi Malarangeng dan top leader sang Ketua Umum yang kini berada di sel tahanan yaitu Anas Urbaningrum. Rentetan peristiwa inilah yang secara perlahan merobohkan kokohnya Partai Demokrat. Soesilo Bambang Yudhoyono nampaknya cukup fair membiarkan KPK bekerja meski  konsekuensi partainya akan hancur lebur di Pemilu 2014.

Benar saja, di Pemilu 2014 demokrat tak berkutik dihabisi 2 partai besar yakni Golkar dan PDI Perjuangan. Nasib peserta konvensi calon presiden makin tak tentu arah. Persiapan Pemilu 2014 terasa jauh lebih berat karena mereka melawan dari luar dan dari kadernya sendiri. Tahun 2009 merupakan puncak kejayaan demokrat. Meski perolehannya cuma 20,85 persen tetapi bisa memenangkan pilpres. Hal ini berkat bangunan koalisi bagi-bagi kursi dengan banyak partai. Saat itu yang menjadi oposisi hanya PDI Perjuangan dan Gerindra.

Pada 2004, Demokrat cuma mendapat 7,45 persen (8,455 juta) suara berada di urutan 5 sehingga diganjar 55 kursi. Pasca kemenangannya dalam Pilpres 2004 menjadikan Pemilu 2009 benar-benar milik partai ini dengan meraih suara terbanyak mencapai 21,7 juta. Perolehan kursi hampir 3 kali lipat yaitu 150 kursi. Nah berdasar catatan diatas, di 2014 betul-betul merosot hampir setengahnya. Suara yang didapat demokrat tinggal 12,7 juta suara (10.1 persen) dan kursi tinggal 61 saja dan berada di urutan keempat.

Kehilangan hampir separo suara otomatis menyisakan kursi yang tak lagi gemuk seperti periode lalu. Suara 12,7 juta tersebut hanya 6,85 persen suara dari pemilih yang terdaftar atau sebesar 9,12 persen dari pemilih yang menggunakan haknya. Adapun Caleg Demokrat total menyumbangkan 3,5 juta suara (27,83 persen) serta sisanya 9,1 juta memilih lambang partai. Dari 77 Dapil, mereka hanya mendapat dari 59 dapil atau 18 sisanya tak mendapatkan kursi. Perolehan suara terbanyak masih atas nama Edhie Baskoro Yodhoyono (Jatim VII/243.747).

Diikuti oleh Willem Wandik dari Papua meraih 178.682 dan Libert Kristo Ibo dari Papua juga 166.734 suara. Minimnya suara didapat atas nama Caleg Agung Budi Santoso (Jabar II/18.847), Nur Hayati Ali Assegaf (Jatim V/18.162) serta Ayub Khan (Jatim IV/15.975). Pada periode ini beberapa artis asal Demokrat sudah tak menjabat lagi diantaranya H Qomar. Setidaknya masih ada Ruhut Sitompul (Sumut I/34.685),  Venna Melinda (Jatim VI/49.383) serta wakil rakyat baru Dede Yusuf Macan Effendi (Jabar II/142.939).

Kualitas Pendidikan Di Indonesia Hanya Jargon

Kemajuan sebuah negara sering diukur dari maju tidaknya pendidikan. Hal itu karena asumsi pendidikan sebagai ujung tombak perubahan. Sayangnya asumsi tersebut dipatahkan oleh kajian Prof Dr Baedhlowi, MSi dalam pengukuhan guru besar Manajemen Sumber Daya Manusia FKIP UNS 12 November 2009. Dan hingga kini terlihat perkembangan pendidikan seakan tidak beranjak membaik. Tiap tahun yang diributkan hanya soal tunjangan sertifikasi dan biaya pendidikan. Sinyal yang diberikan Prof Baedhowi seakan-akan makin menunjukkan kebenarannya.

Sudah bertahun-tahun tunjangan sertifikasi diberikat dan makin banyak yang menerima. Sayangnya problem pendidikan dari yang teknis hingga non teknis masih terus saja muncul. Baik berdasarkan periodisasi, elemen sekolah, jenis sekolah, manajemen dan masih banyak lagi lainnya. Berdasar periodisasi atau waktu, pungutan seragam saat pendaftaran siswa baru, pungutan daftar ulang, pungutan uang ujian dan lainnya masih terjadi dalam waktu tertentu. Berdasar elemen sekolah misalnya masih ruwetnya data base guru yang tidak update. Lihat saja beberapa daerah bahkan muncul gugatan keaslian data Guru Tidak tetap.

Sementara untuk jenis sekolah, adanya sekolah negeri dan swasta selalu menjadi pertentangan. Ada sekolah negri iri terhadap sekolah swasta berbayar mahal dan gaji gurunya besar namun ada sekolah swasta hampir menerima murid tiap kelasnya tidak lebih dari 15 orang. Tentu ini PR yang tidak gampang sebab nasib guru pengajarnya akan seperti apa. Maka dari itu, masih sangat jauh kita membedah atau berharap kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Tentu yang dimaksudkan kualitas pendidikan adalah output atau keluaran lembaga pendidikan.

Perubahan kurikulum 2013 yang digembar-gemborkan hingga kini banyak menemui kendala. Tak jelas bagaimana hasil ujicoba bagi sekolah percontohan yang sudah berjalan 1 tahun ini. Perubahan kurikulum sebenarnya memang baik namun terkesan tergesa-gesa karena guru atau yang bakal memfasilitasi diruang-ruang kelas masih banyak yang mindsetnya terbelakang. Susah berharap perubahan dari mereka. Harusnya ditiap sekolah ada percontohan terlebih dahulu. Dorong bagi guru-guru yang sudah mendapat sertifikasi untuk melaksanakannya.

Pemantauan bisa dilakukan oleh dinas secara berjenjang. Seperti kita tahu, jumlah guru luar biasa banyaknya. Tetapi jarang sekali mereka tergerak secara bersama untuk mereformasi sistem pendidikan yang menghargai potensi anak. Sudah jelas ada pembatasan-pembatasan misalnya jumlah siswa dalam 1 kelas hanya 20, ya tetap saja di sekolah terdapat lebih dari 28 orang dengan alasan yang bisa saja dibuat. Apalagi soal lainnya.

Lantas kapankah kualitas pendidikan di Indonesia akan bisa di"panen"? Sebagai sebuah proses tentu akan membutuhkan waktu lama apalagi dalam kondisi persepsi tentang pendidikan di Indonesia masih beragam. Tujuan masih berbeda dan sistem pendidikannya masih output oriented. Kalau sistem sudah dirubah menjadi proccess oriented, menghargai kelebihan Individu anak didik dan para guru sudah tidak lagi meributkan apa yang didapatkan tetapi apa yang bisa didedikasikan, itulah titik awal kualitas pendidikan kita akan lebih baik. Kapan? Ah semoga tak lama lagi.

Pasukan Gerindra Di DPR RI 2014 - 2019

Partai Gerakan Indonesia Raya merupakan partai baru yang dalam Pemilihan Umum 2014 tampil mengejutkan. Partai berlambang burung garuda ini mampu mendulang cukup banyak suara dan menduduki urutan ketiga. Padahal Pemilu ini baru ajang kedua yang diikuti tetapi mereka bisa menunjukkan dan menaklukkan partai yang lebih dulu ada dan cukup kuat. Bukan hanya PAN, PKS, PKB namun partai lama seperti PPP dilewati bahkan pemenang pemilu 2009 masih berada dibawahnya yang selisih suara pemilu mencapai 2 jutaan.

Dibandingkan perolehan 2009 lalu yang hanya 4,6 juta suara tentu sangat jauh sebab kini mereka meraup 14,7 juta suara alias 11,8 persen total suara pemilih. Dengan perolehan tersebut, Gerindra mendudukkan 73 wakilnya di DPR RI. Dari 77 Dapil yang ada, hanya ada 5 Daerah Pemilihan yang tidak meloloskan wakil Gerindra. Dari pemilih yang terdaftar, Gerindra mampu meraih  7,83 persen suara. Sedangkan Caleg memperoleh suara 26,71 alias pemilih Gerindra mayoritas memilih gambar partai dibanding memilih orang ditingkat nasional. Banyaknya pemilih mencoblos partai setidaknya menandakan partai ini lebih dikenal dibandingkan kadernya.

Maklum saja sudah sejak beberapa bulan terakhir, Ketua Dewan Penasehat partai yaitu Prabowo Subianto melakukan kampanye di media televisi secara rutin. Entah berapa milliar biaya kampanye habis untuk ditelevisi. Belum lagi media cetak, media online maupun radio. Target menjadi Capres sepertinya bukan target yang main-main sehingga mengkampanyekan partai menjadi jembatan demi mudahnya peluang menjadi Capres. Belajar dari 2009, dengan memiliki 4,46 persen suara dan 26 kursi di DPR mereka hanya menjadi Cawapres mendampingi Megawati dari PDI Perjuangan.

Ketenaran Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mengalahkan Ketua Umum Partai yang dijabat oleh Prof. Suhardi. Hal ini bisa dimaklumi karena memang sepak terjang Prabowo sebagai pendiri maupun roh partai berkorban segalanya. Dibarisan belakangnya terdapat nama Fadli Zon yang selalu setia memback up bos nya. Belum lagi adik kandung Prabowo yakni pengusaha Hasyim Djoyohadikusumo yang selalu mensupport total kakaknya. Dari Caleg yang didaftarkan dan lolos ke DPR 2 diantaranya masih kerabat dekat yakni keponakan Prabowo alias anak kandung Hasyim Djoyohadikusumo.

Yang satu mewakili dapil Jakarta III bernama Aryo PS mampu memperoleh 53.268 suara dan Rahayu Saraswati dari Jateng IV dengan suara 47.542 suara. Sedangkan di Gerindra, yang memperoleh suara terbanyak yaitu Gus Irawan Pasaribu yang mewakili Sumut II dengan 188.205 suara, diikuti Moh Nizar Zahro Dapil Jatim XI dengan suara 159.006 serta pengurus teras PSSI Robert Rouw mewakili Papua dengan 128.598. Sementara Caleg Ahmad Riza Patria (Jabar III/23.991), Heri Gunawan (Jabar IV/19.998) dan Subarna (Jabar XI/19.795) memperoleh suara kecil.

Seperti di partai lainnya, Gerindra juga mencalonkan artis untuk menjadi vote getter dan terbukti mereka cukup efektif mendapatkannya. Bila di periode lalu hanya ada Jamal Mirdad (Jateng I/39.760) dan Rachel Maryam (Jabar II/58.758) sekarang keduanya terpilih lagi bersama Biem Triani Benjamin (Jakarta II/50.624) diikuti Moreno Suprapto (Jatim V/52.921). Sekarang tinggal kita tunggu akankah para artis itu terlihat kerjanya seperti Dedi Gumilar, tak ada suaranya seperti Primus Yustisio atau Eko Patrio, dan semoga tidak jadi koruptor seperti Angelina Sondaakh.

Antara SILPA dan Rumah Tangga Miskin Di Solo Raya

Kawasan Solo Raya secara makro memang tumbuh menggembirakan. Meski demikian pertumbuhan ini tidak selalu diikuti oleh tingkat kesejahteraan warga. Buktinya masih cukup banyak rumah tangga miskin yang terdapat di 7 kabupaten/kota. Padahal pertumbuhan APBD tiap daerah cukup signifikan. Hanya memang pertumbuhan itu lebih dikarenakan faktor kenaikan gaji PNS. Kenaikan APBD kebanyakan dipengaruhi faktor kenaikan DAU yang diperoleh. Rata-rata kenaikan pertahunnya mencapai 6 persen karena memang segitu kenaikan gaji PNS.

Dilihat dari APBD 2014 di 7 kabupaten kota, rata-rata sudah mengalokasikan APBD diatas Rp 1,5 trilyun kecuali Sukoharjo yang mendekati (Rp 1,4 T). Kabupaten Boyolali pada 2014 APBD mencapai Rp 1,6 T atau naik 12,4 persen dari tahun sebelumnya. Karanganyar besaran APBD sama dengan Boyolali tetapi prosentase kenaikannya lebih besar yakni 18,78 persen. Kabupaten Klaten yang paling tinggi yakni mencapai Rp 1,8 T (naik 12 persen). Sedangkan Sragen mengalami kenaikan 12,39 persen APBD mencapai Rp 1,5 T.

Adapun Kabupaten Sukoharjo kenaikan prosentase APBD sebesar 13 persen tercatat Rp 1,4 trilyun. Kenaikan paling minim yakni untuk Wonogiri yang hanya 6,97 persen saja atau menjadi Rp 1,6 T. Kota Surakarta hanya lebih sedikit dibanding Wonogiri prosentase kenaikannya yaitu 7 persen menjadi Rp 1,5 T. Meski anggaran cukup besar, mayoritas belum bisa menganggarkan secara optimal. Secara umum mereka rata-rata memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) alias 2013 diatas Rp 50 miliar. Hanya Surakarta dan Sragen yang SILPA nya Rp 57 M dan Rp 54 M.

Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo SILPA mencapai Rp 90 M,  Kabupaten Klaten Rp 81 M, Kabupaten Klaten Rp 66 M dan yang tertinggi adalah Kabupaten Karanganyar hingga Rp 197 M. Lantas dengan besaran nominal SILPA benar-benar sudah tidak ada rumah tangga miskin? Berdasarkan pemberitaan media lokal, jumlah penerima Raskin masih banyak. Lihat gambar diatas, Kota Solo tercatat RTM sebanyak 29 ribu, Kabupaten Sukoharjo 51 ribu, Kabupaten Klaten paling banyak yaitu diatas 108 ribu, Kabupaten Boyolali 64 ribu KK.

Kabupaten Sragen mencapai 69 ribu, Kabupaten Karanganyar ada 51 ribu dan terakhir Wonogiri tercatat 71 ribu Rumah Tangga Miskin. Data 2 data ini bisa ditarik benang merah bahwa aparat pemerintah daerah tidak cukup jeli mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan. Rata-rata SKPD mengajukan program atau kegiatan seperti biasanya saja. Tidak ada inovasi atau terobosan bagi peningkatan kesejahteraan warga. Alasan lain, anggaran untuk gaji PNS dan infrastruktur selalu membutuhkan alokasi tinggi namun disisi lain anggaran mobil dinas atau perjalanan dinas juga meningkat.

Ke depan sebaiknya pemerintah pusat merubah atau menambah audit bagi pemerintah daerah. Selain dilakukan BPK dengan melabeli 3 kategorisasi, bagi kabupaten/kota yang sudah mendapat label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 tahun berturut-turut bisa masuk ke jenjang audit dampak program. Tentu klasifikasinya harus lebih tinggi. Audit ini lebih menitik beratkan tidak hanya ketepatan dan kesesuaian anggaran tetapi juga kegunaan atau manfaat dari program tersebut. Bisa jadi sebuah proyek memang sesuai perencanaan tetapi kalo tidak berdampak bagi peningkatan kesejahteraan warga ya buat apa. Contohnya pembangunan batas kota, gapura, atau pembangunan fisik lainnya.

Persiapan UU Desa Bagi Pemda Dan Pemerintah Desa

Diluncurkannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya pantas disyukuri. Masa depan desa yang selama ini diabaikan nampaknya akan segera menjalani masa yang krusial. Selama ini masyarakat desa lebih sering terabaikan, termarginalkan dan tidak bisa membangun daerahnya. Desa-desa yang maju bisa ditemui karena inovasinya yang brillian. Tidak selalu karena punya sumber daya alam. Faktanya semua hal diatur oleh pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga posisi desa lebih sering menjadi obyek dibandingkan dengan subyek.

Akibatnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Tanah kas desa berupa bengkok seringkali tidak menghasilkan sesuatu yang bisa membantu pemasukan desa. Bahkan ada yang untuk dimakan keluarga kepala desa tiap bulan saja masih kurang apalagi bisa menambah pendapatan desa. Tak heran banyak desa yang mengharap program pembangunan dari dinas-dinas di Pemda. Lantas apakah disahkannya UU Desa otomatis akan membuat desa maju? Belum tentu juga sebab tergantung kesiapan perangkat desa terkait. Sudah beredar kabar tiap desa bakal mendapat minimal Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar.

Tidak selalu banyak desa siap dengan implementasi Alokasi Dana Desa karena kapasitas baik Pemda maupun Pemerintah Desa masih kebingunan terhadap apa yang harus dilakukan. Padahal rencana penerapan ADD dilakukan tahun 2015 mendatang. Sudah selayaknya tiap Pemda memberi pembekalan pada desa bekerja sama dengan stakeholders yang memahami UU Desa tersebut. Atau bisa meminta kelembagaan lain mempelajari dan memberikan pembekalan umum agar setidaknya desa memiliki gambaran besar. Jumlah desa ditiap kabupaten berkisar diatas 100 desa sehingga sosialisasi butuh waktu juga.

Langkah pertama yang ditempuh setidaknya membekali aparatur Pemda terutama aparatur yang berkaitan dengan ADD. Sebut saja Bagian Pemdes, Badan Pemberdayaan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda, Kecamatan dan institusi lain. Mereka perlu dibekali dengan materi rumusan Formulasi ADD, Pembagian Kewenangan, Tata Cara Pengajuan RPJMDes, RKPDes, APBDes, Pertanggungjawaban Kades, Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa, BUMDes, Pembuatan Perdes dan lainnya.

Sementara bagi Pemerintah Desa, dibutuhkan capacity building yang disesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Bagi Kepala Desa dan Sekdes secara otomatis menguasai tema-tema diatas secara umum atau besaran. Tidak perlu memahami secara detil. Sedangkan tema yang berkaitan dengan perencanaan harus dikuasai Kepala Urusan Tata Pemerintahan, Berkaitan dengan misalnya BUMDes atau isu ekonomi desa harus diikuti oleh Kasie Ekonomi, untuk pengelolaan keuangan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan seputar keuangan harus difahami oleh Kaur Keuangan atau Bendahara.

Kaur Kesejahteraan Rakyat perlu mendalami metode pemetaan kesejahteraan warga, titik warga yang belum sejahtera, potensi desa. Sementara Kaur Umum juga memegang peran tak kalah penting di era UU Desa masa mendatang. Sebab dia perlu membuat rumusan supporting sistem apa yang harus tersedia agar ADD di desanya berjalan dengan baik. Sebut saja kebutuhan komputer, prunter, kertas, dokumen apa saja yang harus ada dan bisa menjadi bahan rapat.

Untuk memudahkan stakeholders diatas, idealnya Pemerintah Daerah menerbitkan berbagai macam buku saku atas tema-tema tertentu. Sehingga Pemerintah Desa faham, bisa menggunakan sebagai panduan dalam menjalankan roda pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum ADD diluncurkan harus memiliki prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Tanpa 3 prinsip ini, masyarakat desa tidak akan mempercayai pemerintahan desa. Waktu semakin mepet dan Pemda harus segera menyelenggarakannya agar Pemerintah Desa tidak dihinggapi rasa tak tenang.

Kembangkan Potensi Pertanian Wonogiri

Produksi padi di Kabupaten Wonogiri terus bertambah meskipun hingga Tahun 2012. Tentu hal ini pantas diapresiasi karena Wonogiri merupakan salah satu daerah yang tiap tahun rutin menghadapi kendala kekurangan air. Selain persediaan air, beberapa wilayah di Wonogiri memang dikenal daerah atau struktur tanahnya yang tidak begitu subur. Produksi padi 3 tahun belakangan terus bertambah walaupun belum produktifitasnya tidak seperti Tahun 2009 lalu. Disisi lain, luas areal persawahan tumbuh secara baik tiap tahunnya (diatas 20.000 hektar tiap tahun)

Berdasarkan data yang direlease di Solopos 10 Juni 2014, pada Tahun 2009 lalu produktivitas padi tiap hektar mencapai 59,73 kwintal dengan total produksi 2,8 juta ton kuintal padi. Tahun 2010 ada penurunan produktifitas yang menjadi 58,19 kwintal/ha dengan total produksi menjadi 2,9 juta ton. Setahun berikutnya produktifitas merosot lumayan besar yakni menjadi hanya 55,58 kuintal.ha meski total produksinya menembus 3 juta ton padi. Tahun 2012 sepertinya mendekati kondisi seperti 2009 yaitu produktifitas sudah berada 58,54 kuintal/ha dengan jumlah total produksi 3,2 juta ton padi.

Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto perlu memberi perhatian serius atas naiknya produktifitas padi di wilayahnya. Selain mengandalkan pabrik jamu dan dikenal sebagai warga yang lebih suka merantau maka mengintensifkan pertanian terutama padi layak menjadi unggulan. Faktor masih banyaknya lahan yang tidak digarap serius, adanya waduk Gajah Mungkur, luasnya wilayah menjadi faktor yang menarik. Apalagi beberapa kabupaten di Solo Raya tidak banyak fokus pada pertanian padi. Sebut saja Boyolali, Klaten, Sukoharjo yang juga mengandalkan produksi palawija.

Memang dibandingkan dengan produksi ubi kayu masih lebih unggul ubi kayu. Tetapi tingkat konsumsi masyarakat antara padi dengan ubi kayu berkebalikan. Berdasarkan data Susenas Tahun 2009 meski produksi ubi kayu mencapai 1 juta ton tetapi kebutuhannya hanya 10.713 ton saja dan konsumsi perkapita/keluarga/tahun hanya 8,55. Untuk padi ditahun yang sama mencapai 410.756 ton kebutuhannya mencapai 105.158 ton dengan konsumsi perkapita/keluarga/tahun mencapai 83,93. Ini peluang bagi Wonogiri mengkonsentrasikan diri pada pertanian padi.

Pertumbuhan luasan lahan persawahan juga cukup positif. Setidaknya dari data bisa terbaca, ada kegairahan petani Wonogiri untuk bercocok tanam secara baik dan benar. Tahun 2009 luasan lahan 47.970 hektar, bertambah menjadi 49.876 hektar atau ada lahan baru sekitar 19.000 hektar di tahun berikutnya. Kemudian 2011 meningkat pesat hingga 54.185 hektar dan 2012 tetap bertambah menjadi 55.168 hektar. Bupati perlu memberi rangsangan tambahan supaya kegairahan menanam padi bisa terpelihara baik.

http://www.ketahananpanganwonogiri.com/index.php/download

Kemajuan daerah apalagi kesejahteraan masyarakat tidak dilihat dari banyaknya hotel, apartemen, gedung bertingkat apalagi mall yang berdiri. Kesejahteraan warga dipengaruhi dari banyak faktor. Fokus pada pertumbuhan pertanian merupakan salah satu kesempatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonogiri. Dengan proyeksi APBD 2014 yang defisit hingga Rp 85 M, sebaiknya alokasi belanja langsung digunakan secara optimal untuk pertanian. Selain itu masih ada salah satu sektor yang hingga kini masih memiliki potensi digali yakni Pariwisata Pantai yang berada di jalur pantai selatan.

Meskipun pendidikan dan kesehatan menjadi layanan dasar, urutan berikutnya yang mesti diperhatikan adalah pertanian dan pariwisata. Tidak perlu tertarik mengembangkan daerah dengan membuka investasi yang akhirnya masyarakat sendiri tidak bisa menikmatinya. Lihat saja pertumbuhan di Solo, Colomadu, Solo Baru dan seputar pinggiran Solo, adakah masyarakat terutama masyarakat bawah menikmati pembangunan? Mereka selama ini hanya jadi penonton bahkan terusir dari lahannya.

Partai Golkar Teruji, Ini Wakil Rakyat Di DPR RI Dari Mereka

Partai Golongan Karya adalah salah satu partai yang kiprahnya benar-benar teruji. Baik saat reformasi, pasca reformasi apalagi sewaktu Soeharto berkuasa. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh mereka hingga sampai anggota DPRD pun seakan aman dari kasus. Ini membuktikan bahwa partai berlambang pohon beringin itu memang memiliki kualitas yang mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan politik negeri. Lihat saja pada Pemilu 1999, begitu Reformasi bergulir dan Golkar dihujat habis-habisan masih mampu meraup 23,7 juta suara dan menempati posisi kedua dibawah PDI Perjuangan.

Bahkan perolehan suara di Tahun itu hingga kini (3 kali pemilu) tak mampu diraih kembali. Tahun ini, Partai Golkar masih menunjukkan taringnya sebagai parpol yang teruji. Menempati posisi 2 besar meski suaranya hanya 18,4 juta suara alias meraih 91 kursi di DPR. Berbagai analisis yang menyeruak, faktor Ketua Umum Golkar lah yang justru membuat pemilih menjadi apatis dan suara yang didapatkan hanya naik 3,4 juta dari pemilu sebelumnya. Diperkirakan kenaikan suara lebih banyak didapat dari pemilih yang dipemilu sebelumnya memilih Demokrat.

Meski perolehan suara naik 3,5 juta namun perolehan kursinya turun drastis menjadi 91 atau hilang 16 kursi dari pileg 5 tahun lalu. Dari caleg yang terpilih, suara terbanyak diraih oleh Nusron Wahid Dapil Jateng II yang mendapat 243 ribu suara diikuti Dodi Reza Alex dari Dapil Sumsel I dengan 203 ribu suara dan terbanyak ketiga yakni Ade Komarudin yang memperoleh 167 ribu suara dari Dapil Jabar VII. Nusron yang juga Ketua Umum GP Anshor bisa mengalahkan Dodi yang tak lain putra Gubernur Sumatera Selatan saat ini yaitu Alex Nurdin.

Adapun 3 orang dengan perolehan suara minim yakni Firmandez dari Aceh II yang mendapat 24.861 suara, diikuti Fayakhun Andriadi dengan 25.446 dari Jakarta II serta Popong Otje Djundjunan yang cuma memperoleh 26.090 suara. Bila dibedah secara detil, suara Golkar sebanyak 18,4 juta suara bila dibandingkan dengan pemilih yang terdaftar hanya meraih 9,92 persen. Namun dari pemilih yang memilih didapat prosentase 13,21 persen. Apabila dibandingkan antara suara Caleg dengan Suara Partai, ternyata pemilih Golkar masih banyak yang memilih partai (34,87 dibandingkan 65, 13).

Suasana kampanye di media televisi memang lebih banyak dikuasai oleh Golkar. Maklumlah karena 2 televisi nasional (ANTV dan TVOne) dimiliki oleh Aburizal Bakrie. Meski demikian, justru masyarakat merasa jenuh atas tayangan kampanye Golkar. Yang muncul ditelevisi tidak hanya Ical, namun juga anaknya yang teknik pengemasannya lebih banyak pada pencitraan. Di Pemilu kali ini, Golkar ternyata tidak menguasai semua dapil alias ada 4 Dapil yang tidak ada wakil Golkar dari sana.

Dari Caleg yang terpilih, ada 2 yang terpilih sering kita lihat pemunculannya di televisi yakni Mutia Hafidz (mantan Anchor di Metro TV) dan Tantowi Yahya. Sisanya kebanyakan politisi yang sudah teruji sebagai politisi. Apakah dalam Pilpres mendatang mereka tetap berkeyakinan bahwa Ketua Umumnya akan tetap menjadi Capres atau merelakan bergabung dengan partai lain. Dengan perolehan sebanyak ini, kans Aburizal maju sebagai Capres kian terbuka lebar walaupun di internal partai masih ada perdebatan dan memilih bergabung dengan partai lain.

Banyak Yang Bertopeng Di Kehidupan Kita

Setiap orang bergaul dengan sesamanya pasti ingin dicitrakan baik layaknya tokoh. Tidak hanya di kampung, dikantor, diklub hobi, tempat arisan dan lain sebagainya. Manusia menginginkan kesan baik diantara sesamanya. Kita hampir sulit menilai perilaku tiap individu meski kita bisa lihat tanda-tandanya.

Ya, bila kita jeli kita bisa menangkap seseorang itu cerdas, jujur, pelit, keras, kasar dan watak lainnya. Meski begitu ada beberapa orang yang cukup pintar menyimpan kekurangannya. Ketika bertemu banyak orang, dia akan sangat rapi menyimpan kekurangan atau perilaku negatif dengan rapat. Meski tidak mudah, banyak yang melakukannya. Di kampung Ganjil, hal ini juga terjadi. Kalau soal kikir mudah didapat ketika ada iuran atau tambahan kegiatan, pasti mereka-mereka saja yang bereaksi.

Beberapa hari lalu pak Muhammad mendapati cerita dari pak Untung tetangganya yang kini berjualan kaset VCD. Dulu memang sempat menjadi pedagang HIK tapi karena berniat pindah rumah, otomatis HIK yang menempel dirumahnya dijual ke RT. Dari jualan VCD tersebut, nampaknya melayani juga penjualan video dewasa.

Menarik mendengar ceritanya tentang taktik orang bertanya soal video ini. "Ada yang bilang ada film dewasa mas?, ada film bagus atau film unyil" cerita pak Untung dengan semangat. Kesamaan penanya cuma satu, nanya bila tidak ada pembeli lain. Mereka kan malu kalau sampai ketahuan cari video gituan. Rupanya beberapa diantara peminat video dewasa, beberapa tetangga turut menjadi pelanggan. Setidaknya 3 atau 6 hari sekali ada yang datang membeli dari pak Untung selepas malam ketika sampai rumah.

Suatu ketika pak Untung sms ke pak Muhammad minta nomor pak Parto. Dari perbincangan singkat terungkap ternyata pak Parto membawa kaset berjumlah sekitar 30buah tanpa dibayar. Mayoritas film dewasa hanya ada beberapa yang berupa lagu. Saat membawa kaset dari lapak pak Untung selalu beralasan "Nanti tak bayar, tak bawa dulu ya" dan tidak pernah kembali. Entah rusak, macet, tidak bisa tampil gambarnya namun juga tidak dibayar.

Pak Muhammad menyarankan pak Untung supaya tegas saja apalagi tingkat ekonomi pak Parto lebih tinggi. Maklum istrinya pejabat penting perusahaan listrik negara di kota. Seperti biasa, pak Untung merasa gak enak pun ketika pak Muhammad memberi trik mempermalukan pak Parto atau membuat dirinya jera. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Lha pinjam koq barang dagangan, ya bangkrut apalagi tidak membayar dan tidak pernah dikembalikan. Sebuah cerita yang sangat mengejutkan. Pun ketika ditagih hanya dikembalikan 7 buah tanpa uang dari puluhan kaset sebelumnya.

Alasan yang dikemukakan banyak yang tidak ditonton atau bahkan MP3 dibiarkan di mobil barunya karena ga bisa dikeluarkan dari VCD mobilnya. Kekagetan ini mengingatkan pak Muhammad yang secara tak sengaja terkoneksi dengan folder laptop pak Sari yang di folder utama tertulis pekerjaan namun ketika iseng coba di klik isinya ratusan film tak senonoh yang terbagi atas ukuran file. Dipikir pak Muhammad yang sering melihat pak Sari hingga larut malam ya mengerjakan lemburan tugas kantor. Tapi rupanya tidak seperti keliatannya.

Inilah Anggota DPR Dari PDI Perjuangan Periode 2014 - 2019

Meskipun Pemilu 2019 PDI Perjuangan tidak meraih sebanyak Pemilu tahun 1999 setidaknya dengan suara 23 juta sudah mampu menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. Dibandingkan Pemilu 2009, perolehan kali ini melonjak 9 juta suara sehingga menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang. Tetapi perolehan suaranya tidak meningkat signifikan (dari 95 menjadi 109 kursi). Partai ini meraup total suara 23.681.471 suara atau setidaknya 12,74 persen dari pemilih yang terdaftar atau 16,97 persen yang menggunakan hak pilihnya.

Dari 109 nama calon legislatif terpilih, bila dijumlahkan terdapat 8.795.352 suara (37,14 persen dari suara partai). Mereka tersebar ada di 70 daerah pemilihan sehingga ada sekurangnya 7 dapil yang tidak ada wakil dari PDI Perjuangan. Beberapa Dapil bahkan diraih lebih dari 1 Caleg PDI Perjuangan. Sebut saja Bali dengan 4 caleg, Jateng V, Jakarta III, Jatim I, Jatim VI, Kalbar dengan 3 caleg serta masih banyak yang diwakili 2 atau hanya 1 caleg.

Banyak pihak menduga raihan suara PDI Perjuangan dipengaruhi faktor pencapresan Ir H Joko Widodo H-10 hari menjelang coblosan. Sementara itu, perolehan suara terbanyak diraih oleh Karolin Natasa dari Dapil Kalimantan Barat dengan perolehan 397.481 suara, diikuti Puan Maharani dari Jateng V (369.927 suara) serta diurutan ketiga Wayan Koster (Bali) yang mendapat 260.342. Nama ketiga meski disebut-sebut terkait kasus Hambalang, buktinya raihan suaranya masih cukup tinggi.

Disisi lain perolehan caleg dengan suara minim juga ada, yakni Caleg Banten II Ichsan Soelistio dengan 17.994 suara. Kemudian Alex Indra Lukman dari Sumatra Barat I dengan 22.937 serta Mariaman Saragih dari dapil Riau II dengan 26.650 suara. Caleg yang terpilih juga dari berbagai latar belakang profesional baik aktivis, pengacara, pengusaha dan sektor lain. Meski demikian terdapat pula artis atau olahragawan yang menjadi caleg dari PDI Perjuangan terpilih.

Ada 3 caleg yang berlatar belakang artis yang terpilih yaitu Junico BP Siahaan alias Nico Siahaan yang mewakili Jawa Barat I mendapat 64.890 suara. Lantas si Oneng atau Rieke Dyah Pitaloka dari Jawa Barat VII yang mendapat suara besar (255.044 suara). Dan yang terakhir dari trah Soekarno, Guruh Soekarno Putra dari Jawa Timur I yang suaranya mencapai 84.753 suara.

Bagi yang membutuhkan caleg DPR RI terpilih dari PDI Perjuangan beserta Dapil dan Perolehan Suara bisa kontak ke email saya

Anas Urbaningrum Koruptor Muda Nan Rakus

Anas Urbaningrum yang awalnya dianggap the rising star politikus masa depan di Partai Demokrat ternyata kesandung kasus korupsi. Yang dituduhkan awalnya hanya soal Hambalang ternyata melebar kemana-mana. Ada banyak kasus yang melingkupi mantan Ketua Umum PB HMI ini. Padahal dijaman menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, banyak tokoh menaruh respek dan hormat karena citra dirinya yang santun dan tenang. Masuknya Anas ke Partai Demokrat seperti jalan ke pencerahan masa depan karir politiknya. Meski beberapa melihat ada 'sesuatu' faktanya karir politik di PD melesat bak anak panah.

Dari yang bukan siapa-siapa di Demokrat, secara perlahan namun pasti Anas menancapkan kuku tajamnya. Menjadi Ketua Fraksi dan setelah itu berhasil mengalahkan Andi Alfian Malaranggeng serta politisi senior di Demokrat, Marzuki Alie, Anas kemudian berhasil menjadi Ketua Umum PD. Tetapi beberapa tahun kemudian saat Bendahara PD bernama Nazarudin ditangkap karena dugaan korupsi Hambalang, dia memastikan sang Ketua Umum terlibat. Awalnya muncul perlawanan dan sang Ketua Dewan Pembina sempat ragu benarkah Anas begitu.

Nazarudin menyatakan memiliki cukup bukti keterlibatan Anas tidak hanya dalam soal Hambalang namun di kasus lain. Dalam sidang perdana terungkap banyak hal atas perilaku Anas. Tujuan dari berbagai kasus itu yakni target menjadi presiden Indonesia di Tahun 2014 mengagetkan banyak pihak. Tak tanggung-tanggung, kurang dari 5 tahun Anas melakukan korupsi puluhan hingga ratusan miliar. Anas didakwa menyamarkan kekayaannya sebanyak Rp 23,88 M. Uang itu untuk melakukan :
1. Pembelian tanah pada 16 November 2010 membeli tanah dan bangunan seluas 639 meter persegi di Jalan Teluk Semangka Blok C9 No 1 Duren Swait Jakarta Timur seharga Rp3,5 miliar yang diatasnamakan Anas Urbaningrum . 

2.  Pada 28 Juni 2011 membeli tanah senilai Rp690 juta di Jalan Selat Makasar Perkav AL Blok C9 No 22 Duren Sawit yang diatasnamakan mertua Anas, Atabik Ali.

3.  Pada 20 Juli 2011 membeli dua bidang tanah seluas 200 meter persegi dan 7.870 meter persegi di Jl. DI Panjaitan no 57 dan no 139 Mantrijeron Yogyakarta senilai Rp15,74 miliar. Pembayaran dilakukan melalui Atabik ALi dengan perincian pembayaran Rp1,574 miliar, 1,1 juta dolar AS, 20 batang emas batangan seberat 100 gram dan penukaran tanah seluas 1.069 meter persegi di belakang RS Wirosaban dan tanah 85 meter persegi di Jalan DI Panjaitan Mantrijeron Yogyakarta. Semua kepemilikan atas nama Atabik Ali.

4.  Pada 29 Februari 2012 membeli tanah 280 meter persegi di Dewa Panggungharjo, Sewong, kabupaten Bantul seharga Rp600 juta yang diatasnamakan kakak ipar Anas, Dina Zad.

5. Pada 30 Maret 2012 membeli tanah seluas 389 meter persegi seharga Rp350,1 juta di desa Panggungharjo, Sewon, kabupaten Bantul Yogyakarta yang diatasnamakan kakak ipar Anas, Dina Zad.

 Padahal selaku anggota DPR 2009-2014, dan menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat sejak 1 Oktober 2009 sampai 21 Agustus 2010, pendapatan Anas diketahui hanya Rp194,68 juta ditambah tunjangan seluruhnya Rp339,691 juta. Ia pun tidak punya penghasilan resmi lain di luar gaji dan tunjangan itu. Belum lagi soal TPPU Izin Usaha Pertambangan serta survei LSI senilai Rp 500an juta.

Awal perlawanan Anas dan teman-temannya yang berada di PPI tak lagi gencar. Entah dimana para aktivis itu. Persidangan menjelang Pilpres lumayan menguntungkan karena media tak cukup besar memblow up kondisi ini. Meski begitu, kasus-kasus korupsi harus benar-benar ditindak secara tegas agar kejadian yang sama tidak terulang. KPK sebagai lembaga yang dipercaya publik harus tanpa kompromi menjerat pelaku korupsi secara tegas. Bila perlu dikenai hukuman maksimal atau berlipat karena pelakunya pimpinan partai, mantan anggota DPR yang secara otomatis mengerti hukum.

Tanpa hukuman berat, tingkat kepercayaan masyarakat pada KPK bisa saja menurun. Penerapan hukuman berat pada anggota PD yang lain seperti Angelina Sondaakh atau terpidana lainnya akan meningkatkan kredibilitas sekaligus kepercayaan publik. Peningkatan kepercayaan akan membangkitkan optimisme akan kemajuan negara yang lebih beradab.

Sumber : disini